Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-11-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 05-03-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN.Pli.
Tanggal 1 Maret 2018 — MURDIANSYAH ALS MURDI BIN BUDIMAN (ALM)
5829
  • dan dijual kembali oleh terdakwa denganharga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per kantongnya dan terdakwa menjualnyakepada setiap orang yang memesan kepada terdakwa namun dalam hal ini terdakwadiketahui tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan dan bukanlahseorang dokter ataupun apoteker> Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1523 untukCarnophen dan Nomor : LP.Nar.K.17.1524 untuk Dextromethorphan tanggal 26September 2017 yang ditandatangani oleh Deputi manajer Tekhnis
    di dalam dan setelahditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan obat tersebut diakui milik terdakwayang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari Pasar Lima Banjarmasin namun dalam halini terdakwa diketahui tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan danbukanlah seorang dokter ataupun apoteker> Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1523 untukCarnophen dan Nomor : LP.Nar.K.17.1524 untuk Dextromethorphan tanggal 26September 2017 yang ditandatangani oleh Deputi manajer Tekhnis
Register : 09-08-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN SUMBER Nomor 311/Pid.B/2018/PN Sbr
Tanggal 12 September 2018 — Penuntut Umum:
ASEP KURNIA, SH
Terdakwa:
PRAYOGA Bin ATTA alm
363
  • Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain adalan sesuatu barang/benda yangseluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang mempunyai nilaiatau arti kepemilikan atas harta benda tersebut baik bersifat nilaiekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itumerupakan milik sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksirharganya dan sebahagiannya telah dicuri oleh pelaku atau telahHalaman 12 dari 16
    Dan berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan bahwa sesuai waktu dan tempat sebagaimana faktafaktayang telah diuraikan pada unsur 2 diatas terdakwa terbukti mengambilbarang berupa 1(satu) unit HP Merk Iphone X 256 GB warna SilverNo.Imei:35672 4081309572 masih disegel dalam dus Adalah seluruhnyaatau sebagian milik kepunyaan saksi korban ROSE CELLULAR yangmerupakan barang/harta benda yang mempunyai nilai ekonomis dannilai tekhnis dan 1(Satu) unit HP Merk Iphone X 256 GB warna SilverNo.Imei
Putus : 14-09-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1403 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 September 2016 — Ir. OSTON GULTOM
5526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dwi PuteraAdiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan harga serta telah dilakukanklarifikasi dan negosiasi tekhnis/biaya, oleh karena itu selaku Ketua PanitiaPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor: 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal11 April 2011 yakni CV.
    Sri Bilah, Panitia Pengadaanmenyimpulkan hasil evaluasi tekhnis sebagai berikut:1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji cobakapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan dokumenpengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dalampersyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi danpernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;2. Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. KaryaMas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.
    Dwi PuteraAdiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan harga serta telah dilakukanklarifikasi dan negosiasi tekhnis/biaya, oleh karena itu selaku Ketua PanitiaPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan Surat PenetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor: 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal11 April 2011 yakni CV.
    Melakukan evaluasi, administrasi, tekhnis, dan harga penawaran yangmasuk;Menjawab sanggahan;Menetapkan penyedia barang/ jasa;Menyerahkan salinan dokumen pemelihan penyedia barang/ jasakepada PPK;10.
    Sri Bilah, Panitia Pengadaanmenyimpulkan hasil evaluasi tekhnis sebagai berikut:1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji cobakapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan dokumenpengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dalamHal. 45 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016persyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi danpernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;2.
Register : 02-02-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.INSYAYADI
2.RUDI FIRMANSYAH,SH
3.Cepy Indra Gunawan, SH
Terdakwa:
REDO SETIAWAN, A.Md Bin ISKANDAR WAHID
14336
  • Pelaksana, PPK danKonsultan Pengawas, sementara untuk laporan bulanan dibuat olehkonsultan pengawas dengan ditandatangani oleh konsultan pengawas,pengelola tekhnis dalam hal ini saksi dan PPK ;Bahwa dalam melaksanakan tugasnya saksi membuat laporan yangtertuang dalam buku control yang disebut buku direksi yang tujuannyauntuk mengetahui kendalakendala dan kemajuan di lapangan serta untukmemberikan advice tekhnis terkait pekerjaan ;Bahwa selain buku direksi, saksi juga turut menandatangani laporanbulanan
    SuratKeputusan Rektor UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi No 26 Tahun 2018tentang Pengangkatan Tenaga Pengelola Tekhnis Pembangunan GedungAuditorium Serbaguna UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi TahunAnggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018 sebagai tindak lanjut dari Surat Plt.Kepala Dinas PUPR yang ditandatangani oleh Ir.
    Lambok Ulina, Konsultan Pengawas turun ke lokasi tempatpembangunan Gedung Auditorium Serbaguna UIN Sultan ThahaSyaifuddin Jambi untuk melakukan setting awal lahan pekerjaan danmenentukan tempat bangunan gedung ;Bahwa saksi selaku tenaga pengelola tekhnis melakukan pengamatanpekerjaan konstruksi dan pengendalian tekhnis di lapangan, memberikanmasukanmasukan kepada konsultan pengawas dan kontraktor pelaksanauntuk menjalani tugastugas sebagaimana dimaksud untuk mempercepatpekerjaan pembangunan Gedung
    LambokUlina untuk mendatangkan Material On Site sesuai dengan kesepakatanrapat dan rekomendasi tekhnis konsultan pengawas No 02.1/RRPRO/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dan apabila tidak ditindaklanjuti makaakan dilakukan Teguran dan meminta PPK melakukan tindakantindakansesuai dengan aturan dan prosedur ;Bahwa berdasarkan instruksi tersebut, pihak PT.
    Lambok Ulina sebagaimana surat No.02/PTPU/KONT/VIII/2018 tanggal O07 Agustus 2018 yang pada intinyasejak dari SCM progress pekerjaan yang dilakukan Kontraktor Pelaksanabelum mencapai target, sehingga karenanya tim tekhnis meminta PPKuntuk segera melakukan SCM II dengan dasar justifikasi yang dikeluarkanKonsultan Pengawas ;Halaman 103 dari 267 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb.Bahwa pada instruksi kedua Tim Tekhnis menyarankan agar PT.
Register : 03-05-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 07-06-2018
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN KLT
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
MERI ANGGRAINI SIREGAR, SH
Terdakwa:
WALDI ALIAS WALDI BIN ARBAIN
564
  • dan TERDAKWA WALDI ALIASWALDI BIN ARBAIN dibawa ke Mapolres Tanjab Barat gunadilakukan Penyelidikan lebih lanjut.Bahwa 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu shabu denganberat 0,21 gram bruto yang disisihkan dengan berat 0,03 gramHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN.KLTberdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat danMakanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.18.638 Tanggal 02maret 2018 disita dari TERDAKWA WALDI ALIAS WALDI BINARBAIN yang ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis
    Bahwa 1 (satu) Paket besar Narkotika jenis shabu shabu denganberat 0,21 gram bruto yang disisihkan dengan berat 0,03 gramberdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat danMakanan di Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.18.638 Tanggal 02maret 2018 disita dari TERDAKWA WALDI ALIAS WALDI BINARBAIN yang ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis yaitu Dra.Lenggo Vivirianty, Apt berkesimpulan bahwa contoh yang diterima dilaboratorium yaitu 1 (Satu) klip plastic berisi serobuk Kristal putihbening seberat
Register : 02-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN KUPANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
MARDIYONO, SH.
Terdakwa:
SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR
140111
  • AlorAgama : Kristen ProtestanPekerjaan : Petani/ Pekebun Bendahara Pelaksanaan Tekhnis PengelolaanKeuangan Desa (PTPKD) Desa Motongbang Tahun2015 dan 2016Pendidikan : SMPPENAHANAN :Terdakwa di tahan dalam jenis tahanan Rutan oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, di tahan sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d 20 Maret 2018; Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang, sejaktanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor
    atas pembelaanPenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, sertatanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik atas Jawaban Penuntut Umum,yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;Menimbang, bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR diajukankepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaansebagai berikut :Putusan No: 8/Pid.SUSTPK/2018/PN.KPG Halaman 4 dari 110PRIMAIRwonnnn Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR selakubendahara Pelaksanaan Tekhnis
    Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang diangkatberdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015Tentang Penunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 TentangPenunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2016, bersamasama dengan saksi ARWILEMHINADANG selaku
    SUBSIDIAIR : Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR Alias SAUL ABOR selakubendahara Pelaksanaan Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang diangkatPutusan No: 8/Pid.SUSTPK/2018/PN.KPG Halaman 19 dari 110berdasarkan Keputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015Tentang Penunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa(PTPKD) Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 TentangPenunjukan
    Bahwa Terdakwa SAUL IMANUEL ABOR alias SAUL ABOR berdasarkanKeputusan Kepala Desa Motongbang Nomor 5 Tahun 2015 TentangPenunjukan Pelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)Desa Motongbang Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan KeputusanKepala Desa Motongbang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang PenunjukanPelaksanaan tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) DesaMotongbang Tahun Anggaran 2016, diangkat sebagai bendahara PTPKD,yang oleh ARWILEM HINADANG selaku Kepala Desa Motongbang, secaraLisan diangkat
Putus : 26-04-2012 — Upload : 17-06-2013
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 35/PID. SUS/2012/PN. SKW
Tanggal 26 April 2012 — NOBBY Bin EDY MULYONO
615
  • Adapun barang bukti yang dikirim kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan diPontianak berupa 1 (satu) kantong berat bruto 0,3835 gram yang diduga shabushabuberdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianakdengan Nomor : LP363/N/PLPol/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditanda tanganioleh Manager Tekhnis I PUSPITA SARI YUDI, S.Farm,Apt dengan hasil pengujian :I Pemerian : Kristal Warna PutihII Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)If!
    Adapun barang bukti yang dikirim kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan diPontianak berupa 1 (satu) kantong berat bruto 0,3835 gram yang diduga shabushabuberdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianakdengan Nomor : LP363/N/PLPol/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditanda tanganioleh Manager Tekhnis I PUSPITA SARI YUDI, S.Farm,Apt dengan hasil pengujian :I Pemerian : Kristal Warna PutihII Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)Put.
Register : 18-11-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PT BENGKULU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BGL
Tanggal 18 Desember 2015 — NANA SURATNA BIN KHAIDIR TAMIMI
6224
  • terdapatperhitungan Prosentase Progres fisik/Monthly Certificate/MC yangditandatangani oleh Terdakwa Nana Suratna Bin Khaidir Tamimi selakuKontraktor Pelaksana bersama dengan saksi Syaftiansyah,ST Bin Kaem Dianselaku PPTK.Bahwa berdasarkan Monthly Certificate/MC ke5 Bulan September (tanggal 15September 2013) yang di tandatangani oleh Terdakwa NANA SURATNA BinKHAIDIR TAMIMI selaku Direktur PT.Sinatria Inti Surya/KontraktorPelaksana dengan Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN selakuPejabat Pelaksana Tekhnis
    EDY SUPRIANTO,ST.MT Bin SINALUDDIN selakuPengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar(SPM) dan Pejabat Pengesahan Surat PertanggungJawaban (SPJ) sertabersama Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) tersebut diatas telah melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehinggamengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara sebesarRp.829.306.217,09 (Delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratusenam ribu
    EDY SUPRIANTO,ST.MT Bin SINALUDDIN selakuPengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar(SPM) dan Pejabat Pengesahan Surat PertanggungJawaban (SPJ) sertabersama Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) tersebut diatas telah melakukanperbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negarasebesar Rp.829.306.217,09 (Delapan ratus dua puluh sembilan jutatiga ratus
Register : 29-09-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 325/Pid.Sus/2017/PN Tpg
Tanggal 1 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Romula Hasonangan, SH
Terdakwa:
ARJUNA Alias JUNA
37926
  • Sudinmembayar uang pembelian biji timah kepada Terdakwa Arjuna sebanyakRp.40.500.000, (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa terdakwa Arjuna dalam melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK.Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM UnitPelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang diduga berisibiji timah dengan hasil
    tempat lokasi penampungan bijihtimah yang terletak di Jangkang Hijau Kampung Baru Kelurahan Batu BerdaunKecamatan Singkep Kabupaten Lingga, ditemykan tumpukan karung yangberisi bijin timah yang telah dikeringkan, maupun yang masih basah dansetelah dilakukan penghitungan tumpukan karung yang berisi bijih timah itusemuanya berjumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga) karung, dan sesuai BeritaAcara Hasil Penimbangan Biji Timah tanggal 6 Juli 2017 Oleh DinasPerindustrian, Perdagangan dan ESDM Unit Pelaksana Tekhnis
    Junasebanyak Rp.40.500.000, (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa terdakwa Arjuna dalam melakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan BijiTimah tanggal 6 Juli 2017 Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDMUnit Pelaksana Tekhnis Daerah Metrologi Legal Kota Batam di tanda tanganioleh Abdul Banjarnahor, ST bahwa terhadap 223 karung yang diduga berisi bijitimah dengan hasil penimbangan sebesar 8.253,3 (delapan
Register : 26-07-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN Smn
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
D. LINTANG ASHARI,SH
Terdakwa:
TJAHTJANTO
8819
  • yang diperlihatkan di persidangan; Bahwa petugas menemukan di lokasi pabrik tempat penyimpananbarang jadi; Bahwa berdasarkan Pasal 7 Keputusan Mentri Perindustrian danperdagangan RI No.705/ MPP/ Kep/ 11/ 2003 tentang persyaratanTekhnis Industri Air Minum dalam kemasan dan perdagangannyabahwa produksi AMDK wajib memenuhi persyaratan SNI dan memilikiSertifikat Produk Penggunaan tanda SNI, berdasarkan Pasal 12Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan RINo.705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Tekhnis
    tokotoko untuk diperjualbelikan kepadamasyarakat luas.Bahwa Direkturnya adalah Tjahjanto (Terdakwa), bahwa air minumkemasan merk Evita sudah terdaftar, akan tetapi pada tanggal 20 Juli 2016sudah habis ijin edarnya sedangkan terdakwa tidak melakukanperpanjangan jin;Bahwa untuk memperpanjang jin produksi AMDK wajid memenuhipersyaratan SNI dan memiliki Sertifikat Produk penggunaan tanda SNI.Berdasarkan Pasal 12 Keputusan Mentri Perindustrian dan perdagangan RINo.705/MPP/kep/11/2003 tentang persyaratan tekhnis
    Berdasarkan Pasal 12 Keputusan MentriPerindustrian dan perdagangan RI No.705/MPP/kep/11/2003 tentangpersyaratan tekhnis Industri air minum dalam kemasan danperdagangannya bahwa AMDK yang diedarkan/dipasarkan wajib 1.Memenuhi SNI sesuai ketentuan, 2. Telah memperoleh no MD atau MLdari Badan POM RI.
Register : 19-05-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 8/G/2017/PTUN.JBI
Tanggal 27 September 2017 —
11747
  • melebihi nilai totalHalaman 10 dari 54 Halaman1.7.1.8.Bahwa dalam aturan hukum yang berlaku, setiap pelelanganyang dinyatakan gagal tersebut mewajibkan pelaksanapelelangan (dalam hal ini tergugat A quo) untuk melakukan halhal sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis
    Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau;d. penghentian proses Pelelangar/Seleksi/PemilihanLARGE UNG annem manne nnn nnn rr neBahwa penggunaan 4 opsi yang terdapat dari Pasal 84 ayat (1)Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah haruslah berdasarkanpada petunjuk tekhnis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana yang terdapat pada Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14Tahun 2012.
    Hal ini tentunyabertentangan dengan petunjuk tekhnis PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang terdapat padaPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 14 Tahun 2012.
    PresidenRepbulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan ' Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik IndonesiaNomor 44 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanProgram Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, danPerjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha JasaKonstruksi; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentangPetunjuk Tekhnis
Register : 05-11-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN BREBES Nomor 145/Pid.B/2018/PN Bbs
Tanggal 4 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MOH. SUKRON, SH
Terdakwa:
KASTURI Bin KASNAP
10434
  • sehingga salahsatu jerigen yang terisi pertamak sebanyak 9 (sembilan) literA yang hanyaditutupi potongan plastik dan hanya diikat dengan karet gelang terbalik danterdorong kedepan hingga minyak pertamak tersebut tumpah ke mesinkendaraannya yang selanjutnya mesin kendaraannya mengeluarkan api dankendaraannya terbakar sehingga atas kelalaiannya terdakwa tersebut salahsatu penumpangnya yaitu WAMAH turut terbakar hangus didalam mobil danmati/meninggal dunia.Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tekhnis
    sehingga salahsatu jerigen yang terisi pertamak sebanyak 9 (Sembilan) liter yang hanyaditutupi potongan plastik dan hanya diikat dengan karet gelang terbalik danterdorong kedepan hingga minyak pertamak tersebut tumpah ke mesinkendaraannya yang selanjutnya mesin kendaraannya mengeluarkan api dankendaraannya terbakar sehingga atas kelalaiannya terdakwa tersebut salahsatu penumpangnya yaitu WAMAH turut terbakar hangus didalam mobil danmati/meninggal dunia.Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tekhnis
Putus : 22-10-2012 — Upload : 15-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 22 Oktober 2012 — PT. VINYL MONOMER CHEMICAL vs YUYUN YUNIARTI
2416 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Perusahaan/Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 1969 Kitab UndangUndang Hukum Perdatagugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat berkaitan dengan tuntutanpembayaran upah dalam perkara ini yaitu telah didaftarkan di Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Oktober 2011 terbukti telahmelebihi tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Penggugat diputus hubungankerjanya oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 14 Oktober 2009 yang mana seharusnyasecara yuridis tekhnis
    Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, makaputusan Judex Facti telah lalai memenuhi syarat substansil (materiel) yang harusdipenuhi dalam suatu putusan dan sebagai akibatnya secara yuridis tekhnis putusanjudex Facti tersebut haruslah dibatalkan ;Bahwa pertimbangan Judex Facti pada halaman 22 alinea 6 dan halaman 23 alinea1 isi putusan yang telah mengabulkan pemutusan hubungan kerja yang terjadikepada Termohon Kasasi semula Penggugat dengan didasarkan kepada bukti P3yang telah diajukan
Register : 31-10-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr
Tanggal 2 Maret 2017 — Penuntut Umum:
INDUNG TRI MARTANI, SH.
Terdakwa:
AHMAD SYAPRUDIN Alias AHMAD SYAFRUDIN Bin AJI ASNIASYAH.
12320
  • DPPA SKPD : 1.20 04 01 05 51 5 2 untuk kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan sebesar Rp. 651.140.200,- (enam ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu dua ratus rupiah);
  • Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 No.
    Penyusunan Produk Hukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 236.686.350,-;
  • Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 9 April 2013 Nomor : 0127 / NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan sebesar Rp. 236.686.350,-;
  • Telaahan Staff Subbagian Perundang-Undangan bulan Juni 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 102.361.000,-;
  • Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 5 Juni
    2013 Nomor : 0202 / NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000,-;
  • Bukti pengeluaran tanpa nomor tanggal 5 Juni 2013 sebagai pembayaran pengambilan uang global dari Bendahara Pengeluaran untuk kepeerluan dalam rangka Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000,-;
  • Telaahan Staff Subbagian Perundang-Undangan bulan Juli 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan
    Produk Hukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 5.846.000,-;
  • Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 19 Juli 2013 Nomor : 0252 / NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan sebesar Rp. 5.846.000,-;
  • Bukti pengeluaran tanpa nomor tanggal 19 Juli 2013 sebagai pembayaran pengambilan uang global dari Bendahara Pengeluaran untuk keperluan dalam rangka Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan sebesar Rp. 5.846.000,-;
  • Telaahan Staff
    Subbagian Perundang-Undangan bulan Oktober 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 297.059.400,-;
  • Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : 0311 / NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan Produk Hukum Peraturan sebesar Rp. 297.059.400,-;
  • Bukti pengeluaran tanpa nomor tanggal 23 Oktober 2013 sebagai pembayaran pengambilan uang global dari Bendahara Pengeluaran untuk
    Penyusunan ProdukHukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 236.686.350,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 9 April 2013 Nomor : 0127 / NPD/SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 236.686.350,Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Juni 2013 perihalmohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 102.361.000,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 0202 / NPD/SETWAN / 2013 kegiatan
    Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000,Bukti pengeluaran tanpa nomor tanggal 5 Juni 2013 sebagaipembayaran pengambilan uang global dari Bendahara Pengeluaranuntuk kepeerluan dalam rangka Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000 ;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Juli 2013 perihalmohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan Tahun 2013 sebesar Rp. 5.846.000,Nota Pencairan Dana (
    NPD) tanggal 19 Juli 2013 Nomor : 0252 / NPD/SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 5.846.000,Halaman 10 dari 929 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2016/PN Smr73.74.75.76.V7.78.79.80.81.82.83.Bukti pengeluaran tanpa nomor tanggal 19 Juli 2013 sebagaipembayaran pengambilan uang global dari Bendahara Pengeluaranuntuk keperluan dalam rangka Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 5.846.000, ;Telaanan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan
    ,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 5 Juni 2013 Nomor : 0202 / NPD/SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000,Bukti pengeluaran tanpa nomor tanggal 5 Juni 2013 sebagaipembayaran pengambilan uang global dari Bendahara Pengeluaranuntuk kepeerluan dalam rangka Bimbingan Tekhnis Penyusunan ProdukHukum Peraturan sebesar Rp. 102.361.000 ;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Juli 2013 perihalmohon pencairan dana kegiatan Bimbingan Tekhnis
    (NPD) tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : 0311 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan Bimbingan Tekhnis PenyusunanProduk Hukum Peraturan sebesar Rp. 297.059.400.
Register : 12-12-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA KUDUS Nomor 1205/Pdt.G/2017/PA.Kds
Tanggal 14 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
192
  • Bahwa hal hal yang secara tekhnis belum diatur dalam PerjanjianPerdamaian ini akan dibicarakan kemudian secara MusyawarahMufakat. Demikianlah kesepakatan Perjanjian Perdamaian ini dibuatdan ditanda tangani Para Pihak (Pihak Pertama dan Pihak Kedua)tanpa ada unsur paksaan dari siapa pun untuk dipatuhi dandilaksanakan sebagaimana mestinya.5.
Register : 13-01-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 14-04-2020
Putusan PA PEKANBARU Nomor 0045/Pdt.G/2016/PA.Pbr
Tanggal 16 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
6220
  • Sebidang tanah yang berukuran lebih kurang 1000 m2 berikut 1 (Satu) unit rumah permanen diatasnya yang terletak di Jalan Pattimura (Paus) No.50 RT 02/RW 04 Kelrahan Limbungan Baru,Kecamatan Rumbai Pesisir an.Djunaidi S.Tanjung dibagi kepada ahli waris perempuan, yaituFERMAWANI binti S.Tanjung, DJUMANIDAR binti S.Tanjung dan ISMAR DALIMA binti DjunaidiS.Tanjung, dan segala biaya yang timbul akibat pembagian tersebut akan ditanggung secarabersama oleh ketiiganya, dan tekhnis pembagiannya diatur oleh
Putus : 01-04-2011 — Upload : 15-02-2012
Putusan PN KENDARI Nomor 443/Pid.B/2010/PN.Kdi
Tanggal 1 April 2011 — - SARFIN YUSUF, S.ST, dk
8950
  • Konsel =;2 (dua) lembar Laporan Pemeriksaan PengadaanSapi Bali yang dibuat oleh Sarfin Yusuf,S.St selaku tim tekhnis Panitia PemeriksaBarang ;1 (satu) lembar Photo Copy Surat PerintahTugas No. 027/115/2008 tanggal 30 Nopember2008 yang telah dilegalisir ;3 (tiga) lembar Photo Copy Surat KeputusanGubernur Sultra No. 89 tahun 2008 tanggal 25Pebruari 2008 yang telah dilegalisir besertalampirannya ;3 (tiga) lembar Photo Copy Surat KeputusanKepala Dinas Pertanian Prov.
Register : 05-11-2014 — Putus : 25-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 25 Februari 2015 — Susyana Binti Kosim
8812
  • Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Tahun 2009 untuk Kecamatan GunungMegang Kabupaten Muaraenim sebesar Rp 2.000.000, (dua milyar rupiah), yaitu 1,6Milyar dari dana APBN dan 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dari dana APBD.Bahwa dengan adanya bantuan dana tersebut pada Bulan April 2009, didesaGunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muaraenim dilaksanakandana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Pemberdayaan Masyarakat MandiriPedesaan (PNPMMP) yang dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Tekhnis
    riburupiah) tersebut digunakan untuk mendanai 54 (lima puluh empat) kelompok SimpanPinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan(PNPN MP).Bahwa dalam pengaturan dan pengelolaan kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPN MP) mengacu pada peraturanperundangundangan yaitu berdasarkan Keputusan a.n Menteri Dalam Negeri DirekturJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa nomor 414.2 / 3717 / PMD tanggal 5November 2008 tentang PTO (petunjuk Tekhnis
Putus : 30-01-2013 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2259 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 30 Januari 2013 — AHMAD FAHMI, SH., Bin AHMAD KAWIL
3216 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan spesifikasi bibit sawit serta berita acaratersebut ditandatangani oleh Terdakwa Ahmad Fahmi yang menyatakanbahwa ia menyetujui hasil pemeriksaannya padahal Terdakwa AhmadFahmi tidak melihat dengan mata sendiri atau mengetahui bibit kelapasawit tersebut ;e Bahwa tim panitia pemeriksa barang dalam mengadakan pemeriksaanberpedoman pada kontrak kecil yang memuat jumlah bibit sawit yangharus disalurkan sebanyak 96.000 batang dan spesifikasi mengenai umur0912 bulan, di samping itu pedoman dari tim tekhnis
    penerima BantuanSosial Fakir Miskin tgl 17 Oktober 2004 dan laporan tim tekhnis dalampelaksanaan peninjauan/pengecekan dokumen bibit kecambah kelapa sawitprogram BSFM Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu di wilayahKecamatan Lubuk Pinang dan Kecamatan Teras Terunjam tanggal 8Oktober 2004 ;Hal. 7 dari 36 hal.
    Instansi PBahwa tim panitia pemeriksa barang dalam mengadakan pemeriksaanberpedoman pada kontrak kecil yang memuat jumlah bibit sawit yangharus disalurkan sebanyak 96.000 batang dan spesifikasi mengenai umur0912 bulan, di samping itu pedoman dari tim tekhnis penerima BantuanSosial Fakir Miskin tg 17 Oktober 2004 dan laporan tim tekhnis dalampelaksanaan peninjauan/pengecekan dokumen bibit kecambah kelapa sawitprogram BSFM Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu di wilayahKecamatan Lubuk Pinang
Register : 01-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN PADANG Nomor 715/Pid.Sus/2019/PN Pdg
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.AFLIANDI, SH
2.LUSITA AMELIA RAFLIS, SH
Terdakwa:
HARSIN Bin NURSIN Pgl. UJANG
13515
  • Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan panganyaitu alkohol tekhnis yang mengandung kadar methanol. Bahwa kemudian terdakwa HARSIN Pgl. NURSIN Pgl.
    mengandung Etanol tidak sesuai denganyang dipersyaratkan dan terhadap kandungan Metanol melebihi ambangbatas yang dipersyaratkan Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PeraturanHalaman 29 dari 46 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2019/PN PdgKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu MinumanBeralkoholBahwa Melihat tampilan pisik dan kemasan diduga adalah alkohol tekhnisuntuk indusiri jika dilihat hasil uji Laboratorium cairan tersebut adalahalkohol tekhnis
    Efek terhadap paparan metanol dapat terjadi seketika ataudalam jangka waktu lama tergantung dari jumlah paparannyaBahwa Berdasarkan kandungan metanol minuman beralkohol tersebutlayak akan tetapi ada persyaratan lain yang harus dipenuhi seperti harusada izin edar, dan tidak menambahkan alkohol tekhnis serta dalampembuatan minuman beralkohol tidak diperbolehkan menggunakanalkohol tekhnis.Bahwa Berdasarkan hasil uji laboratorium dengan kadar 83 % lebihdipastikan cairan tersebut adalah merupakan alkohol
    tekhnis dan bukanhasil permentasi buah buahan atau tumbuhan lainnya.Bahwa Menurut Ahli selaku Ahli bahwa perbuatan memproduksi danmengedarkan minuman beralkohol yang ditemukan oleh PenyidikDitreskrimsus Polda Sumbar pada hari Selasa tanggal 5 September2017, yang tidak sesuai dengan bahan baku yang digunakan dan tatacara yang dilakukan dalam proses memproduksi serta peradaranminuman beralkohol tersebut telah melanggar ketentuan :Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2019/PN PdgPasal 136 dan
    Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan panganyaitu alkohol tekhnis yang mengandung kadar methanol.Menimbang, bahwa ahwa terdakwa dalam hal memproduksi minumanberalkohol merk TKW Bother tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 715/Pid.Sus/2019/PN PdgMenimnag, bahwa dipersidangan ahli melakukan pengujian iin BPOMyang tercantum pada label minuman berlalkohol merk TKW Brother danhasilnya minuman beralkohol tersebut tidak terdaftar di BPOM.Menimbang