G/2019/PA Bitgsudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaisuami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untukdipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yanglebih besar bagi keduanya.

Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islamdalam kitab Al Qawaad al Fighiyyah li al Syekh Muhammad Halim al Utsaiminyang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yangberbunyi sebagai berikut:Lom suisl LasY pyryq pol asl USArtinya: bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisadilakukan (diprioritaskan) demi menjaga mudharat yang lebih besar.Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas,untuk menghindari kKemudharatan yang cukup besar sebagaimana

dalam kasusini, maka jalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflikperkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karenamempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibatnegatif yang lebin besar (mudharat) terutama kepada para pihak berperkara,sehingga jalan keluar yang terbaik (mashlahah) bagi penyelesaian konflikperkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkanbahwa unsur perselisihan

cli) ule th a gidag il did) ate sits bisArtinya: Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapatmenjatuhkan talak si suami dengan talak satuMenimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah beradapada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage), keduanya sudah tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumahtangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankandapat menimbulkkan mudharat

Oleh karena ituberdasarkan teori hukum Islam dalam kitab A/ Qawaad al Fighiyyah li al SyekhMuhammad Halim al Utsaimin yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbanganpada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:Artinya: bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan(diprioritaskan) demi menjaga mudharat yang lebih besar.Halaman 10 dari 14 halaman putusannomor0021/Pdt. G/2017/PA.

BitgMenimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untukmenghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalankeluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tanggaseperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (mudharat)terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (mashlahah)bagi penyelesaian konflik perkawinan

memenuhi ketentuan Pasal 6,Pasal 8 s/d 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alin sebagaipendapat Hakim terhadap kaidah ushul figh dalam kitab Asybah WanNazha irhalamani28 yang berbunyi :arbacsl boyio as JI Je pL Yl 9 jaiArtinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukanoleh UndangUndang adalah demi mencegah potensi mudharat

Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasuskasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintuperzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan,yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehinggamenimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi.

Oleh karenanya,sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebihbesar, lebin utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil,sebagai mana kaidah fikih dalam alAsybah wa anNazha'ir oleh ImamJalaluddin AsSuyuthi (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1983, hal. 87) yangdiambil alin sebagai pendapat Hakim berbuny/i:lagasl GISKSL Ij p0 logolatl o9) Wlinuic yoylei IsArtinya: Apabila ada dua hal yang samasama mengandung madharat, makaharus dihilangkan madharat yang lebih besar

memenuhi ketentuan Pasal 6,Pasal 8 s/d 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alin sebagaipendapat Hakim terhadap kaidah ushul figh dalam kitab Asybah WanNazhairhalamani28 yang berbunyi :arbadh boyio as JI Je pL Yl 9 faiArtinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan "Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukanoleh UndangUndang adalah demi mencegah potensi mudharat

Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasuskasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintuperzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan,yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehinggamenimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi.

Oleh karenanya,sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebihbesar, lebin utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil,sebagai mana kaidah fikih dalam alAsybah wa anNazhar oleh ImamJalaluddin AsSuyuthi (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1983, hal. 87) yangdiambil alin sebagai pendapat Hakim berbunyi:Lagasl GISE3L Lj po logolatl oe9) Ylixuic yoylsi IsArtinya: Apabila ada dua hal yang samasama mengandung madharat, makaharus dihilangkan madharat yang lebih besar

lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidakmempertahankan ikatan perkawinan tersebut, dan ternyata dalam perkara aquoterbukti Suami maupun isteri sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumahtangganya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat telah pecah(broken marriage), Keduanya sudahsangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tanggakeduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankandapat menimbulkan mudharat

No. 1842/Pdt.G/2020/PA.BmLopouisl 185 Y Gap pall asl USEArtinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisadilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum Islam tersebut di atas,untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar sebagaimana dalam kasusini, maka jalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflikperkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karenamempertahankan rumah tangga seperti

itu hanya akan menimbulkan akibatnegatif yang lebin besar (mudharat) terutama kepada para pihak yangberperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (maslahah) bagi penyelesaiankonflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim sependapatpula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1999 tanggal19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum "bahwa bilamanaperselisinan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak

oll lero) amo Jl ac, ers rail llywallArtinya: Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, makahakim dapat menjatuhkan talak si Suami dengan talak satuMenimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugattelah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage), kKeduanyasudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaisuami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untukdipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat

Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islamdalam kitab Al Qawaad al Fighiyyah li al Syekh Muhammad Halim al Utsaiminyang Majelis Hakim ambil alin sebagai pertimbangan pada halaman 2 yangberbunyi sebagai berikut:Lom sul LasY pyr yq pol asl USArtinya: bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisadilakukan (diprioritaskan) demi menjaga mudharat yang lebih besar.Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas,untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana

dalam kasusini, maka jalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflikperkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karenamempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibatnegatif yang lebin besar (mudharat) terutama kepada para pihak berperkara,sehingga jalan keluar yang terbaik (mashlahah) bagi penyelesaian konflikperkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkanbahwa unsur perselisihan

cli) due tlh gag dag WN Le jase shal JilArtinya: Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapatmenjatuhkan talak si suami dengan talak satuMenimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah beradapada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage), keduanya sudah tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumahtangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankandapat menimbulkan mudharat

Oleh karena ituberdasarkan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawaad al Fighiyyah li al SyekhMuhammad Halim al Utsaimin yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbanganpada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:bad Leth LEY Cy rg meal) dd) TyArtinya: bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan(diprioritaskan) demi menjaga mudharat yang lebih besar.Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untukmenghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana

dalam kasus ini, maka jalankeluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antarapenggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga sepertiitu. hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (mudharat) terutamakepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (mashlahah) bagipenyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian;Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim menyimpulkan bahwaunsur perselisihan

alasan bahwa anak Pemohon (calonmempelai lakilaki) belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana surat PenolakanPernikahan (P.1);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan paraorang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calonmempelai telah sedemikian akrabnya, sehingga calon mempelai wanita telah hamildan telah dikuatkan dengan bukti (P.5) dan kehendak untuk melangsungkanpernikahan telah sedemikan kuatnya, sehingga para orangtua mengkhawatirkanakan terjadi mudharat

lebih besar apabila pernikahan mereka tidak segeradilaksanakan;Menimbang, berdasarkan Qaidah fiqhiyah sebagai berikut : Apabila duakerusakan saling berlawanan, maka haruslah dicegah yang lebih berat mudharatnyadengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya.Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umurakan mendatangkan mudharat.

Namun berdasarkan keterangan para orangtua,apabila tidak dinikahkan, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagidimana anak Pemohon dan calon isterinya akan terjerumus kepada dosa lebih besarHal. 8 dari 12 Pen.

No. 0023/Pdt.P/2019/PA.TDN.lagi, apalagi ketika calon mempelai wanita telah hamil, kalau tidak dinikahkan, akanmendatangkan mudharat tidak hanya kepada kedua belah pihak, tapi juga kepadaanak yang tidak berdosa, dimana nantinya ketika ia lahir tanoa ayah, akanmerasakan dampak psikologis berkepanjangan;Menimbang, bahwa orangtua masingmasing calon mempelai telahmemberikan persetujuan dan telah berjanji akan mendidik, membimbing danmembantu rumah tangga anak mereka nantinya.

memenuhi hakhak istrinya, walaupun dengan tidak adanya kecenderungan kepada si istri atauistri tidak dapat menjaga diri, tidak takut berbuat dosa atau berakhlak jelek;Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugattelah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage), keduanyasudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaisuami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untukdipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat

Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islamdalam kitab Al Qawaad al Fighiyyah li al Syekh Muhammad Halim al Utsaiminyang Majelis Hakim ambil alin sebagai pertimbangan pada halaman 2 yangberbunyi sebagai berikut:UH U U Um uuArtinya: obahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisadilakukan (diprioritaskan) demi menjaga mudharat yang lebih besar.Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas,untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasusini

, maka jalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflikperkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karenamempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibatnegatif yang lebih besar (mudharat) terutama kepada para pihak berperkara,sehingga jalan keluar yang terbaik (mashlahah) bagi penyelesaian konflikperkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkanbahwa unsur perselisihan dan pertengkaran

Oleh karenanya mempertahankanrumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan mudharat yanglebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalahmemutuskan ikatan perkawinan tersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwaterbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerusyang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untukhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

yang berbunyi:aall UH uU OU O UH U dU dUArtinya: Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakimdapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satuMenimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telahberada pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage), Keduanya sudahtidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri,sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jikatetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat

Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawaadal Fighiyyah li al Syekh Muhammad Halim al Utsaimin yang Majelis Hakim ambilalih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:Uo UU UH mW auidoArtinya: bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisadilakukan (diprioritaskan) demi menjaga mudharat yang lebih besar.Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untukmenghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus

ini, makajalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflik perkawinanantara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankanrumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar(mudharat) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yangterbaik (mashlahah) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat danTergugat adalah perceraian;Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwaunsur perselisihan dan pertengkaran

Oleh karenanya mempertahankan rumahtangga terhadap perkara ini justru akan memberikan mudharat yang lebih besarbagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatanperkawinan tersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbuktiadanya perselisinan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yangmengakibatkan tidak ada harapan bagi penggugat dengan tergugat untuk hiduprukun lagi dalam rumah tangga.

Majdiyang berbunyi:aall UH U OU O Ho Uu dU dUArtinya: Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakimdapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satuMenimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telahberada pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage), Keduanya sudahtidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri,sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jikatetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat

Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab A/ Qawaadal Fighiyyah li al Syekh Muhammad Halim al Utsaimin yang Majelis Hakim ambilalih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:Uo UU UH WwW addArtinya: bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisadilakukan (diprioritaskan) demi menjaga mudharat yang lebih besar.Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untukmenghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus

ini, makajalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflik perkawinanantara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankanrumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar(mudharat) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yangterbaik (mashlahah) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat danTergugat adalah perceraian;Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwaunsur perselisihan dan pertengkaran

Oleh karenanya mempertahankan rumahtangga terhadap perkara ini justru akan memberikan mudharat yang lebih besarbagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatanperkawinan tersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbuktiadanya perselisihnan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yangmengakibatkan tidak ada harapan bagi penggugat dengan tergugat untuk hiduprukun lagi dalam rumah tangga.

alasan untuk tidakmempertahankan ikatan perkawinan tersebut, dan ternyata dalam perkara aquoterbukti Suami maupun isteri sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumahtangganya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat telah jatuh pada tingkat pecahnya perkawinan(broken marriage), Keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagaisuami istri, Sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untukdipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat

LF Y Oap pall asl OSArtinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisadilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum Islam tersebut di atas,untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar sebagaimana dalam kasusini, maka jalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflikperkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karenamempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibatnegatif

yang lebin besar (mudharat) terutama kepada para pihak yangberperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (maslahah) bagi penyelesaiankonflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim sependapatpula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1999 tanggal19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum "bahwa bilamanaHalaman 11 dari 13 halaman Put.

memenuhi ketentuan Pasal 6,Pasal 8 s/d 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alin sebagaipendapat Hakim terhadap kaidah ushul figh dalam kitab Asybah WanNazhairhalamani28 yang berbunyi :arbacsh boio as JI Je pL Yl 9 faiArtinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukanoleh UndangUndang adalah demi mencegah potensi mudharat

Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasusHalaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2021/PA.Wnokasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintuperzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan,yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehinggamenimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi.

Oleh karenanya,sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebihbesar, lebin utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil,sebagai mana kaidah fikin dalam alAsybah wa anNazhair oleh ImamJalaluddin AsSuyuthi (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1983, hal. 87) yangdiambil alin sebagai pendapat Hakim berbuny)i:Logit e185 Sl 15 uo logolael xo oilisuuin eo yler IsArtinya: Apabila ada dua hal yang samasama mengandung madharat, makaharus dihilangkan madharat yang lebih besar

memenuhi ketentuan Pasal 6,Pasal 8 s/d 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alin sebagaipendapat Hakim terhadap kaidah ushul figh dalam kitab Asybah WanNazhairhalamani28 yang berbunyi :arbadl boyio as JI Je pL Yl 9 faiArtinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukanoleh UndangUndang adalah demi mencegah potensi mudharat

Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasuskasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintuperzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan,yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehinggamenimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi.

Oleh karenanya,sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebihbesar, lebin utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil,sebagai mana kaidah fikih dalam alAsybah wa anNazhair oleh ImamJalaluddin AsSuyuthi (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1983, hal. 87) yangdiambil alin sebagai pendapat Hakim berbuny/i:lagds WISESL 15 uo logalatl neg) Wliaumac yo ler lsHalaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 148/Padt.P/2021/PA.WnoArtinya: Apabila ada dua hal yang samasama

pula memenuhi ketentuan Pasal 6,Pasal 8 s/d 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alin sebagaipendapat Hakim terhadap kaidah ushul figh dalam kitab Asybah WanNazhairhalamani28 yang berbunyi :drbedl bois dic J) ule eld) dpiArtinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukanoleh UndangUndang adalah demi mencegah potensi mudharat

Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasuskasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintuperzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan,yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehinggamenimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi.

Oleh karenanya,sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebihbesar, lebin utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil,sebagai mana kaidah fikih dalam alAsybah wa anNazhair oleh ImamJalaluddin AsSuyuthi (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1983, hal. 87) yangdiambil alin sebagai pendapat Hakim berbuny/i:Lagi ASGjb Ippo lagalael egy Gbrnie ajls Is!

G/2019/PA Bitgsudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaisuami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untukdipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yanglebih besar bagi keduanya.

Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islamdalam kitab Al Qawaad al Fighiyyah li al Syekh Muhammad Halim al Utsaiminyang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yangberbunyi sebagai berikut:Lom suisl LasY pyryq pol asl USArtinya: bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisadilakukan (diprioritaskan) demi menjaga mudharat yang lebih besar.Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas,untuk menghindari kKemudharatan yang cukup besar sebagaimana

dalam kasusini, maka jalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflikperkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karenamempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibatnegatif yang lebin besar (mudharat) terutama kepada para pihak berperkara,sehingga jalan keluar yang terbaik (mashlahah) bagi penyelesaian konflikperkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkanbahwa unsur perselisihan

oll ergs) amo JI ac, pre rail llywallArtinya: Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, makahakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satuMenimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugattelah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage), kKeduanyasudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaisuami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untukdipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat

Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islamdalam kitab Al Qawaad al Fighiyyah li al Syekh Muhammad Halim al Utsaiminyang Majelis Hakim ambil alin sebagai pertimbangan pada halaman 2 yangberbunyi sebagai berikut:Lom sul LasY py yq poll asl USiArtinya: bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisadilakukan (diprioritaskan) demi menjaga mudharat yang lebih besar.Halaman 11 dari 14 HalamanPutusan Nomor 177/Pdt.

G/2018/PA BitgMenimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas,untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasusini, maka jalan keluar yang terbaik (mashlahah) dalam menyelesaikan konflikperkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karenamempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibatnegatif yang lebin besar (mudharat) terutama kepada para pihak berperkara,sehingga jalan keluar yang terbaik (mashlahah) bagi penyelesaian konflikperkawinan

Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alin sebagaipendapat Hakim terhadap kaidah ushul figh dalam kitab Asybah WanNazhairhalamani28 yang berbunyi :Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PA.Wnoarbacdl byic as JI Je pL Yl 9 faiArtinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan "Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukanoleh UndangUndang adalah demi mencegah potensi mudharat

Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasuskasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintuperzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan,yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehinggamenimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi.

Oleh karenanya,sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebihbesar, lebin utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil,sebagai mana kaidah fikih dalam alAsybah wa anNazha'ir oleh ImamJalaluddin AsSuyuthi (Beirut: Dar alKutub alIlmiyyah, 1983, hal. 87) yangdiambil alin sebagai pendapat Hakim berbuny/i:lagasl GISKSL Ij p0 logolatl o9) Wlinuic yoylei IsArtinya: Apabila ada dua hal yang samasama mengandung madharat, makaharus dihilangkan madharat yang lebih besar

No. 0002/Pdt.P/2017/PA.PkpMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai danpara orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara keduacalon mempelai telah sedemikian akrabnya, bahkan calon mempelai wanitatelah hamil 7 bulan dan telah dikuatkan dengan bukti (P.6) dan kehendak untukmelangsungkan pernikahan telah sedemikan kuatnya, sehingga para orang tuamengkhawatirkan akan terjadi mudharat lebih besar apabila pernikahan merekatidak segera dilaksanakan;Menimbang, berdasarkan

Qaidah fighiyah sebagai berikut :Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipeliharayang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringandaripadanya.Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon yang masih dibawahumur akan mendatangkan mudharat.

Namun berdasarkan keterangan paraorang tua, apabila tidak dinikahkan, akan mendatangkan mudharat yang lebihbesar lagi dimana anak Pemohon dan calon isterinya akan terjerumus kepadadosa lebih besar lagi, apa lagi ketika calon mempelai wanita telah hamil, kalautidak dinikahkan, akan mendatangkan mudharat tidak hanya kepada keduabelah pihak, tapi juga kepada anak yang tidak berdosa, dimana nantinya ketikaia lahir tanpa ayah, akan merasakan dampak psikologis berkepanjangan ;Menimbang, bahwa orang tua

ilyHalaman 8 dari 11, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.ArsArtinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepadasuaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suamidengan talak satu".Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas,jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannyauntuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasanuntuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, jika tetapdipertahankan dapat menimbulkan mudharat

yang lebih besar bagikeduanya, sebagaimana Hakim sependapat dan mengambil alih sebagaipertimbangan Teori Hukum Islam dalam kitab Al Qawa'id Al Fighiyyah LiSyekh Muhammad Halim Al 'Utsaimin pada halaman 2 yang berbunyisebagai berikut:Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisadilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebutadalah sebagaimana