Kelahiran atas nama SURANTO anak luar kawin dariseorang ibu bernama SUKIRAH yang lahir di Magelang pada tanggal 17 Agustus1974 ;Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepadaPemohon ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datangmenghadap sendiri di persidangan ;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan SuratPermohonan Pemohon dan atas Surat Permohonan tersebut Pemohon menyatakan adaperubahan pada permohonannya, yaitu :Pada petita

nomor 1 yang semula tertulis : Bahwa Pemohon mempunyai anak lakilaki luar kawin yang bernama SURANTO yang lahir di Semarang pada tanggal 17Agustus 1974, dirubah menjadi : Bahwa Pemohon yang bernama SURANTO adalahanak lakilaki dari seorang ibu yang bernama SUKIRAH yang lahir di Semarang padatanggal 17 Agustus 1974 ;e Pada petita nomor 2 yang semula tertulis : Bahwa karena kelalaian Pemohon makahingga saat ini anak Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran, dirubahmenjadi : Bahwa karena kelalaian

pihak lain yang menguasai,menggarap tanah sengketa yaitu Yeremias Malo, Yusuf Malo Renda danMarthen Bobo ; 4 Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru menerapkan hukum gadai tanahpertanian yakni pasal 7 Perpu Nomor : 56 Tahun 1960 ;5 Majelis Hakim keliru menilai dan mempertimbangkan bukti tergugatberupa surat pengakuan tanggal 25 September 1979 maupun keterangansaksi tergugat yaitu Soleman Loru Pakereng;6 Majelis Hakim mengabulkan melebihi apa yang diminta penggugatsemula sekarang terbanding ( ultra petita

Tingkat Pertama yang merubahatau menambahkan petitum gugatan dengan menyatakan tanah sawah dengan batas batas tersebutadalah ...adalah sah milik ayah kandung dan ibu kandung penggugat yang bernama JohanisPakereng (almarhum) dan Jacoba Koni Pakereng (almarhumah) yang belum dibagikankepada ahli warisnya, padahal tuntutan penggugat adalah agar ditetapkan sebagai milikpenggugat adalah putusan yang salah telah men Ikan ng tidak dimindituntut, ataumelebihi apa yang dituntut atau dikenal dengan ultra petita

jeniskelamin Perempuan, lahir di Rembang, 20 Juni 2013 (umur 7 tahun 6bulan) dan Nabila Salwa Salsabila binti Agus Susanto, jenis kelaminPerempuan, lahir di Rembang, 19 Mei 2017 (umur 3 tahun 8 bulan); Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menetapan hakasuh anak (hadlanah) berada pada Tergugat/Terbanding tanpa diminta,dimana Tergugat/Terbanding tidak hadir dalam persidangan kecualiketika mediasi sehingga tidak memberikan jawaban atas gugatanPenggugat/Pembanding, hal ini melanggar Asas ultra petita

atauasasiu dex non ultra petita atau ultra petita non cognascitur,Berdasarkan hal tersebut, Pembanding mohon Pengadilan TingkatBanding memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikanputusan:Primair1.

No.170/B/PK/PJK/2007melampaui kewenangannya untuk memeriksa dan memutussengketa banding yang dipersengketakan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam suratpermohonan banding yang diajukan Termohon PeninjauanKembali tersebut (Ultra Petita).Bahwa oleh karena itu, amar putusan Majelis Hakim tersebutharus dinyatakan telah tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangudangan yang berlaku dankarenanyaPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.10090/ PP/M.V1I/10/2007tanggal 16 Maret

Penghasilan Pasal 21 lainnyatidak diajukan banding.Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim pada tingkat bandingdi Pengadilan Pajak telah memutus suatu' hal yang tidakdiajukan banding atau bukan sebagai objek sengketa padatingkat banding dan telah melakukan perbuatan yang telahmelampaui kewenangannya untuk memeriksa dan memutussengketa banding yang dipersengketakan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam suratpermohonan banding yang diajukan Termohon PeninjauanKembali tersebut (Ultra Petita

Mindi Blok Y No. 32, RT/RW. 013/08, Legoa,Koja, Jakarta Utara 14270 dengan perhitungan sebagaimanatersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata nyatabertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan diputus dengan melampauikewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutussengketa banding yang dipersengketakan (ultra petita).Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agungmempertimbangkan alasan alasan Peninjauan Kembali dariPemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:bahwa

Tentang pertimbangan dan putusan judex factie yangmengalami ultra petita dalam bentuk citra petita.

Dengan demikian selainHalaman 36 dari 64Putusan Nomor 202/PDT/2019/PT.MTRpertimbangan judex factie tingkat pertama ketidaksinkronanpertimbangan judex factie tingkat pertama juga merupakanpertimbangan dan/atau putusan yang ultra petita dalam bentukcitra petita. Hal mana tindakan ini bertentangan dengan Pasal 178ayat (2) dan (3) HIR Jo Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg.

Bahwa larangan ultra petita dalam bentuk citra petita telah secarategas ditentukan dalam ketentuan tersebut diatas, terlebih lagidalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif, yakni tidakdiperbolehkan untuk berinisiatif melakukan perubahan baik itupengurangan maupun melebihkan. Hakim hanya menimbang halhal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (/udex non ultra petita atau ultra petita noncognoscitur).

Bahwa, terhadap kedua pertimbangan yang dikonstruksikan olehjJudex factie tingkat pertama tersebut diatas mengalami kontradiksi * Citra Petita merupakan , hakim memutus perkara berbeda dari apa yang dimintaoleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan larangan ultra petita dalam bentuk citra petita,Terbanding/Tergugat Konpensi tidak perlu tanggapi kembali karenamenurut hemat Terbanding/Tergugat Konpensi pertimbanganhakim dalam menjatuhkan putusan pada tingkat pertama tersebutsudah sesuai dan telah berlandaskan hukum tidak melanggar ultrapetita dalam bentuk citra petita. Para Pembanding/Para PenggugatKonpensi hanyalah mengadaada dan tidak berdasar dalamMemori Banding yang diajukannya.

Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihakyang berperkara (iudex non ultra petita atau ultra petita noncognoscitur).Bahwa Hakim yang melakukan ultra petita dianggap telah melampauiwewenang atau ultra vires, maka Putusan tersebut harus dinyatakancacat meskipun putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupuntelah sesuai kepentingan umum, menurut Yahya Harahap jika hakimmelanggar prinsip ultra petita maka sama dengan pelanggaranterhadap prinsip rule of law.3) Bahwa Pembanding keberatan

Kredit Nomor 144/PKUKM/LEGBJM/12 tanggal 15 Agustus2012, dimana Hubungan Hukum yang ada hanyalah antara Debitur(Incassu Tergugat I/Terbanding Il) dengan Pembanding dan dimanaPembanding sama sekali tidak mengenal pihak yang disebutkan olehJudex Factie, sungguh amat sangat Unlogictable dimana Judex Factiepada Pengadilan perdata bertindak diluar Posita serta Petitumdaripada Pembanding;Bahwa tindakan atau manuver yang dilakukan Judex Factie sejatinyatelah melebihi Kewenangan mengadilinya atau Ultra Petita

Bahwa Judex Facti dalam hal ini "Pengadilan telah melampaui bataskewenangannya dalam bahasa hukum disebut putusan "ultra petita,yang dimaksud putusan ultra petita adalah penjatuhan putusan olehhakim atas perkara tidak dituntut atau memutus melebihi apa yangdiminta, dalam hukum perdata berlaku asas hakim bersifat "pasif?

Hakim"tidak berbuat apaapa dalam artian ruang lingkup atau luas pokoksengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnyaditentukan para pihak yang berperkara; Hakim hanya menimbang hahalyang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepada(Judex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur), Hakim hanyamenentukan adakah halhal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itudapat membenarkan tuntutan hukum mereka. la tidak boleh menambahsendiri halhal yang lain dan tidak

Bahwa, didalam petita gugatan Penggugat bagian Primair angka 3menyatakan :1) SKT Bupati KDH Tingkat II Deli Serdang No. 47071/A/XI/16 tanggal1 Juli 1974 seluas 1.100 M*.2) SKT Bupati KDH Tingkat II Del. Serdang No. 47077/A/X1/16 tanggal1 Juli 1974 seluas 1.303 M*.Berarti masingmasing Nomor SKT Bupati Deli Serdang tidak sama antaraposita dengan petitanya.Oleh karena posita dan petita gugatan Penggugat tidak sama, makasecara hukurn gugatan Penggugat obscuur libel (kabur).

Bahwa, Penggugat didalam posita gugatannya tidak ada memintamenyerahkan dan pengosongan atas tanah seluas 2.408 M, namundidalam petita angka 5 Penggugat meminta agar menghukum Tergugatdan orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkandan pengosongan atas tanah seluas 2.408 M? tersebut.Oleh karena posita dan petita gugatan Penggugat tidak sama, makasecara hukurn gugatan Penggugat obscuur libel (kabur).

Bahwa, Penggugat didalam posita gugatannya tidak ada meminta agarTergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 550.000.000,00(lima ratus lima puluh juta rupiah) sekaligus dan tunai, namun didalampetita angka 6 Penggugat meminta agar menghukum Tergugat untukmembayar ganti rugi sebesar Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluhjuta rupiah) sekaligus dan tunai.Oleh karena posita dan petita gugatan Penggugat tidak sama, makasecara hukurn gugatan Penggugat obscuur libel (Kabur).

Bahwa putusan ajudikasi Majelis Komisioner Komisi InformasiPusat Nomor : 014/IIl/KIPPSMA/2016 merupakan putusan yangultra petita dan tidak jelas.Bahwa amar putusan ajudikasi Majelis Komisioner Komisi InformasiPusat Nomor : 014 /IIVKIPPSMA/2016 yang menyatakan :1. "Permohonan blokir dari Kantor Pelayanan Pajak PratamaJakarta Gambir Tiga sesuai surat tanggal 10062011 No.$.398/WPJ.06/KP .0304/201 1;Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2017/PTUNJK T2.

merupakan informasi yang dikategorikan tertutup namunterobuka hanya untuk Pemohonadalah putusan yang bersifat ultra petita atau putusan yang melebihiapa yang diminta atau dituntut oleh Termohon Keberatan, denganalasan hukum sebagai berikut :1.Bahwa obyek permohonan Termohon Keberatan dahulu PemohonInformasi kepada PPID Pemohon Keberatan dahulu TermohonInformasi adalah sebagai berikut:.

Bahwa Majelis Komisioner KIP seharusnya hanyamempertimbangkan halhal yang diajukan Termohon Keberatandahulu Pemohon Informasi dan tuntutan hukum yang didasarkanHalaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2017/PTUNJK Tkepadanya (iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur)dan hanya menentukan, apakah halhal yang diajukan dandibuktikan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi itudapat membenarkan tuntutan hukum Termohon Keberatan dahuluPemohon Informasi.3.

Bahwa Putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagaitindakan yang melampaui kewenangan lantaran Majelis KomisionerKIP memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum)Termohon Keberatan. Terhadap putusan tersebut, PemohonKeberatan meminta kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yangHalaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor: 3/G/KI/2017/PTUNJK Tmemeriksa dan memutus perkara a quo untuk membatalkanputusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 014/II/KIPPSMA/2016.5.

Mahkamah Agung RI tersebut di atas,sehingga Putusan perkara a quo telah SALAH MENERAPKANHUKUM dan kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoendegemotiveerd), sehingga Putusan Pengadilan Negeri PematangsiantarNomor 56/Pdt.G/2013/PNPmstanggal 10 September 2014 merupakanPutusan yang tidak dapat dilaksanakan (Putusannon executable) danharus dibatalkanatau dinyatakan tidak mengikat;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor56/Pdt.G/2013/PNPmstanggal 10 September 2014 adalah merupakanPutusan Ultra Petita

, sehinggaPutusanPengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor56/Pdt.G/2013/PNPmstanggal 10 September 2014 tidak dapatdilaksanakan (Putusannon executable) dan harus dibatalkanataudinyatakan tidak mengikat;Larangan Ultra Petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2)dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apayang dituntut (petitum).

Putusan yang sifatnya ultra petita dianggapsebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakimmemutus tidak sesuai dengan dasar gugatan Penggugat dan atau apayang dimohon (petitum). Terhadap putusan yang dianggap melampauibatas kewenangan dibatalkan dan atau tidak dapat dilaksanakan(Putusannon executable).BahwaPutusan Ultra Petitatersebut tetaptidak dapat dibenarkan dalam koridor hukum acara perdata.

Putusanhakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yangHalaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 188/Pdt/2019/PTMDNberperkara.Hakim hanya menimbang halhal yang diajukan para pihakdan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudex non ultrapetita atau ultra petita non cognoscitur). Hakim hanya menentukan,adakah halhal yang diajukan dan dibuktikan para pemohon ataupenggugat.Hakim yang melakukan ultra petita dianggap telahmelampaui wewenang atau ultravires.

Menurut Yahya Harahap jikahakim melanggar prinsip ultra petita maka sama dengan pelanggaranterhadap prinsip rule of law.Dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut ataumengabulkan lebih dari pada yang dituntut, berdasarkan : Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, 189 ayat 2 dan 3 Rbg, menyebutkan :Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkanputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebihdari pada yang dituntut.Ultra Petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan

No. 1148/Pdt.G/2016/PA.Tngadalah salah dan keliru, hal demikian dikarenakan terkait tanah danbangunan tersebut pada angka 2 diatas adalah melebihi permintaanpermohonan Penetapan Waris dari Para Pemohon (untra Petita) dan tanahdan bangunan tersebut merupakan harta bersama dari Penggugat denganTergugat Il, sehingga terhadap Penetapan Permohonan Penetapan AhliWaris Pengadilan Agama Tangerang Nomor. 133/Padt.P/2015/Pa.

No. 1148/Pdt.G/2016/PA.Tnglarangan Putusan/Penetapan Ultra Petita yang terdapat dalam HukumAcara Perdata;. Bahwa larangan terhadap Putusan/Penetapan Ultra Petita di Indonesiaterdapat dalam Lingkup Hukum Acara Perdata sebagaimana yang diaturdalam Pasal 178 ayat (2) dan (8) Het Herziene Indonesisch Reglement(HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg, yang melarangseorang Hakim memutus melebihi apa yang dituntut (Petitum);.

Bahwa Putusan/Penetapan yang sifatnya Ultra Petita dianggap sebagaitindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuaidengan apa yang dimohon (Petitum), terhadap Putusan yang dianggapmelampaui batas kewenangan Mahkamah Agung berhak dalam tingkatKasasi untuk membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena tidak berwenang ataumelampaui batas kKewenangnya;.

Bahwa Putusan Hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yangberpekara, hakim hanya menimbang hal hal yang diajukan para pihak danTuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (ludex Non Ultra Petita atauUltra Petita Non Cognoscitur), hakim hanya menentukan adakah hal halyang diajukan dan dibuktikan para Pemohon atau Penggugat;.

Bahwa Hakim yang melakukan Ultra Petita dianggap telah melampauiwewenang atau Ultra Vires, Putusan/Penetapan tersebut harus dinyatakanCacat meskipun Putusan/Penetapan tersebut dilandasi oleh itikad baikmaupun telah sesuai kepentingan umum.

SusPHI/2015/PNMdn tanggal 28 September 2015 di putusmelebihi apa yang dituntut olen Penggugat (ultra petita) sebagaimana yangdiatur di dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR serta dalam Pasal 189 ayat 2dan 3 RBg; Bahwa di dalam hukum acara perdata berlaku azas Hakim bersifat pasifatau.

Menurut Yahya Harahapjika Hakim melanggar prinsip ultra petita maka sama dengan pelanggaranterhadap prinsip rule of law; Bahwa di dalam gugatannya Penggugat dengan jelas dan tegas menuntutkerugian materil sebesar Rp22.863.150,00 dengan rincian uang pesangon7 x Rp2.209.000,00 = Rp15.463.000,00 + uang penghargaan masa kerja 2x Rp2.209.000,00 = Rp4.418.000,00 + uang penggantian perumahan sertapengobatan Rp2.982.150,00; Bahwa ternyata Hakim yang memeriksa perkara aquo telah memberikanputusan yang menyatakan

didalam persidangan terdahulu Penggugat menuntut kerugian Materilsebesar Rp22.863.150,00 ( dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh tigariou seratus lima puluh rupiah ) sedangkan Tergugat berdasarkan kesalahandari Tergugat sebagaimana yang telah diatur didalam PKB Unibis 20142016(bukti T1) menyanggupi untuk memberikan uang pisah sebesarRp4.800.000,00 ( empat juta delapan ratus ribu rupiah )namun Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo telah memberikan putusan diluar apa yang dimohonkan (ultra petita

Judex factie telan melakukan ultra petita tentang Tergugat untukmengembalikan uang premi dari mulai bulan Mei 2018 sampai dengan bulanAgustus 2019 kepada Penggugat;2. Judex factie telah keliru dalam menerapkan hukum;3. Memohon permohonan banding pembanding diterima.4.

Majelis Hakim Pengadilan Agama JakartaSelatan tentang jumlah uang premi harus diperbaiki;Menimbang, bahwa dalam amar putusan tingkat pertama pada poin 4(empat) terdapat kekurangan tentang bilangan Rp297.500,00 tertlulis dua ratussembilan puluh tujuh lima ratus rupiah, seharusnya dua ratus sembilan puluhtujuh ribu lima ratus rupiah, sehingga kekeliruan tersebut harus diperbaiki;Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakanbahwa majelis hakim tingkat pertama telah melakukan ultra petita

Maka uang premi yang telah dibayarkan olehPembanding selama 16 (enam belas) bulan, Terbanding harus mengembalikankepada Pembanding, untuk menghindari kezaliman, oleh karena itu putusantingkat pertama tidak melakukan ultra petita;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum tingkat pertama telahterjadi kekeliruan jumlah premi yang harus dikembalikan oleh Terbandingkepada pembanding dan penyebutan bilangan rupiah dalam amar putusanPengadilan Agama Jakarta Selatan pada poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat)

mengajukan memori bandingtertanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 21 dari 32 Putusan No.237/PDT/2019/PT.SBYAdapun dasar keberatan Pembanding/Penggugat Konpensi/TergugatRekonpensi atas putusan pertimbangan hukum putusan Pengadilan NegeriMalang tersebut, karena selain terdapat pertimbangan hukum yang tidakkonsisten dan saling bertentangan, juga Majelis Hakim Pengadilan NegeriMalang telah bertindak melampaui batas kewenangan (ultra vires) denganmenjatuhkan putusan ultra petita

sebab itu, pertimbangan hukum putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Malang yang menyatakan gugatan Penggugat kurangpihak berkaitan dengan cacat plurium litis consortium karena tidakmelibatkan Notaris Benektus Bosu, SH sebagai pihak dalam perkara aquo, padahal Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat IVdalam eksepsi mengenai gugatan kurang pihak sama sekali tidakmenyinggung Notaris Benektus Bosu, SH, ditarik sebagai pihak atau tidak,sangat tidak beralasan dan merupakan putusan ultra petita

Hakim Pengadilan Negeri Malangyang demikian itu tidak sesuai asas Wajib Mengadili Seluruh Isi Gugatan,sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (2) HIR/pasal 189 ayat (2) RBgdan pasal 50 RV yang menegaskan, putusan hakim harus secara total danmenyelurtuh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukandan tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja denganmengabaikan gugatan selebihnya;Halaman 25 dari 32 Putusan No.237/PDT/2019/PT.SBY10.Bahwa mengenai larangan terhadap putusan ultra petita

tindakan yang melampaui kewenangan (beyond the powers ofthis authority), sehingga putusannya cacat hukum dan harus dibatalkan;Bahwa dalam hukum acara perdata baku Indonesia berlaku asas hakimbersifat pasif atau hakim bersifat menunggu dan hakim tidak diperbolehkanuntuk berinisiatif melakukan perubahan atau pengurangan, sekalipunberalasan demi rasa keadilan tetapi tetap tidak dapat dibenarkan, karenapada dasarnya Hakim hanya menimbang halhal yang diajukan para pihakyang berperkara (judex non ultra petita

atau ultra petita non cognoscitur)atau hanya menentukan mengenai adakah halhal yang diajukan dandibuktikan oleh para pihak (pasal 130 HIR/PASAL 154 R.Bg);Menurut Yahya Harahap, Hakim yang melakukan ultra petita dianggapmelampaui batas kewenangan atau ultra vires dan sama denganmelakukan pelanggaran prinsip rule of law, oleh sebab itu putusannyaharus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut dilandasi itikat baik dansesuai dengan kepentingan umum;Bahwa selain itu) Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Seharusnya gugatan gugur dan tidakdapat diterima;Bahwa perlawanan Pelawan tidak jelas antara Judul, Posita dan Petita,dimana Perihal Perlawanan menyebutkan tentang PermohonanPerlawanan, sedangkan Posita menguraikan tentang pihak Ketiga, danPetita menguraikan tentang permintaan pembatalan putusan perkaraNomor 6/Pdt.G/2015/PN.Njk Jo Nomor 380/PDT/2015/PT.SBY Jo Nomor663/K/Pdt/2016;Bahwa perkara nomor 40/Pdt.Bth/2017/PN.Njk adalah gugatan perkaraperdata sehingga sesuai uraian posita dan petita menguraikan

membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Atau yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusanyang seadiladilnya menurut hukum;Bahwa amar putusan perkara a quo berbeda dengan apa yangdimintakan oleh pihak Pelawan/Terbanding dengan kata lain putusan MajelisHakim dalam perkara a quo tidak dimintakan oleh Pelawan/Terbanding danatau tidak ada dalam Petitum gugatan perlawanan dari Pelawan/Terbandingadalah ultra petita

Dan atau melebihi apa yang dimintakan olehPelawan/Terbanding (Asas Ultra Petita atau Asasius dex non ultra petita noncognoscitur).

Sesuai yurisprodensi Mahkamah Agung RI yaitu) putusanNo.339K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 dan Putusan No.1001K/Sip/1972 serta Putusan No.77K/Sip/1973 yang pada pokoknya menjelaskanbahwa tujuan dari larangan ultra petita adalah supaya hakim tidak berlakusewenangwenang dengan mengadili sesuai Kemauan hakim sendiri padahalbatasan dalam perkara perdata adalah ada pada gugatan.

Putusan Nomor 133/B/PK/PJK/2014keberatan dan/atau tidak dapat mengajukan sengketa atas hal yang tidakdisengketakan di pemeriksaan dan di keberatan;Bahwa Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa danmemutus sengketa atas keputusan keberatan;Bahwa berdasarkan hal tersebut, nyatanyata Majelis Hakim telahmelakukan ultra petita karena nyatanyata kredit pajak sebesarRp22.235.555,00 tidak menjadi koreksi dari (Pemohon PeninjauanKembali/semula Terbanding) dan tidak menjadi sengketa pada saatpemeriksaan

, keberatan, maupun pengajuan banding bahkan sampaidengan penetapan pokok sengketa oleh Majelis Hakim dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.37882/PP/M.XV/16/2012 tanggal 30 April2012;Bahwa ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkarayang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta.Ketentuan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR) serta pidananya dalam Pasal 189ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim

dari yang diminta;Oleh karena itu, atas amar pertimbangan Majelis Hakim dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.37882/PP/M.XV/16/2012 tanggal 30 April2012 yang telah menetapkan kredit pajak sebesarRp22.235.555,00secara implisit sebagai sengketa dan kemudian berpendapat bahwaPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) belummemperhitungkan kredit pajak sebesar Rp22.235.555,00sebagaimanatersebut di atas merupakan suatu keputusan banding yang telah melebihidari sesuatu yang disengketakan(ultra petita

Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontramemori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti/PengadilanTinggi Agama Jambi, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:Mengenai alasan ke1 sampai ke4:Bahwa keberatankeberatan Pemohon Kasasi terhadappertimbanganpertimbangan Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi AgamaJambi tentang gugatan Pemohon Kasasi obscuur libel, kurang pihak (jpluriumlitis consortium), dan Judex Facti/Pengadilan Agama Bangko melakukanultra petita

Nomor 576 K/Ag/2018sehingga dengan demikian Judex Facti/Pengadilan Agama Bangkomelakukan ultra petita;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataPutusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Jafar Bin M.

Dalam perkara ini seharusnya Penggugat mencantumkanpetitum yang sifatnya declaratoir yaitu petitum yang memohon kepadaHakim untuk menyatakan suatu keadaan di mana keadaantersebutdinyatakan sah menurut hukum, lebih detailnya seharusnya petitumPenggugat memohon kepada Pengadilan/Hakim untuk menyatakanalmarhumah Ti Halimah binti Yusuf telah meninggal dunia pada suatu waktutertentu;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadiliperkara ini terikat pada azas hukum non ultra petita yang bermakna

Hakim hanya menimbanghalhal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkankepadanya (iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur).

Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya telahmemutus perkara melebihi apa yang dituntut (u/tra petita) yang melanggarpasal 178 ayat (2) HIR atau pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang dapatPemohon Kasasi buktikan sebagai berikut:a.

Hal mana karena pertimbangan Judex Factitersebut merupakan Ultra Petita sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat(2) dan (3) HIR serta pasal 189 ayat (2) dan (3);Bahwa dalam hal ini, berlaku asas hakim bersifat pasif, dalam artianHakim hanya menimbang halhal yang diajukan para pihak dan tuntutanhukum yang didasarkan kepadanya (Judex Non Ultra Petita Atau UltraPetita Non Cognoscitur).

,seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya;Dari uraian tersebut telah jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat kasasi telah melakukankekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara ini, karenaantara posita dan petitum dalam gugatan rekonvensi saling tumpang tindihmengenai apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut;Bahwa ternyata Judex Facti dan Majelis Hakim Mahkamah Agung telahmenggunakan ultra petita

dalam pertimbangan hukumnya, hal tersebutmengingat ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh Hakim atas perkarayang tidak dituntut atau mememutus melebihi dari pada yang diminta.Ketentuan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het HerzieneIndonesisch Reglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2)dan (3) RBg. yang melarang seorang Hakim memutus melebihi apa yangdituntut (petitum).

Ketentuan HIR merupakan hukum acara yang berlaku diPengadilan Perdata di Indonesia;Ultra petita dilarang, sehingga Judex Facti yang melanggar dengan alasan"salah menerapkan atau) melanggar hukum yang berlaku dapatmengupayakan kasasi (Pasal 30 UU MA), dan dasar upaya peninjauankembali (Pasal 67 dan Pasal 74 ayat (1) UU MA).

Hakim hanya menimbang halhal yang diajukan para pihak dantuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudex non ultra petita atau ultrapetita non cognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakah halhal yangdiajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukummereka. la tidak boleh menambah sendiri halhal yang lain, dan tidak bolehmemberikan lebih dari yang diminta;Hal. 18 dari 20 hal.