Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

mengenai hal itu. oleh Pengadilan Tinggi memaksakanpenerapan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1), (2)dan (3) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangPerkawinan No. 1 tahun 1974, sehinggaseolaholah pemberitahuanputusan harus mengikuti mekanisme ketentuan pemberitahuanpanggilan sidang sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat (2)dan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 9 tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Perkawinan No. 1. tahun 1974tersebut, padahal secara juridis, tekhnis

Sikap masingmasing pihak yangtidak saling memperdulikan itu secara jelas tidak disebabkan oleh suatuhambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baikpenggugat maupun tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar,yang sangat terjangkau sekalipun dengan alat tranportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugatdalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebutditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untukdapat

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendaHal. 8 dari 11Put.No.145/Pid.B/2016/PN.Ret Tktersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah

Penetapan No 244/Padt.P/2021/PA.Unadiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 244/Pdt.P/2021/PA.Unatanggal 05 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Una.sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor245/Pdt.G/2021/PA.Una. tertanggal 08 Juni 2021, hal mana telah sesuaidengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun2014, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaNegara;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku besertadalil syar'i yang berkaitan

Permendiknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 299 Tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009.3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189 Tahun 209 tanggal 24 April 20094.

SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun 2009.5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari tim tekhnis ke kepala sekolah.6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamid tertanggal 11 Agustus 2009.7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas Diknas Kab.

Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten pada Proyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.9. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Konawe Tahun Anggaran 2009.10. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha Nomor : 800/08/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Unaaha Kec. Unaaha Kab.

Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empat puluhenam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.

Kdi7878~10.11.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189Tahun 209 tanggal 24 April 2009SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaanprroyek DAK Tahun 2009.6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari timtekhnis ke kepala sekolah.11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irnwan Hamid tertanggal11 Agustus 2009.1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPDDinas Diknas Kab.

Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empatpuluh enam milyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.

suatu tempat laindi daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara tesebut, telahsecara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yangdilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut : Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006tanggal 1 Agustus 2006, tentang Pedoman Tekhnis

berwenangmemeriksa dan mengadili perkara tesebut, telah dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yangdilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006tanggal 1 Agustus 2006, tentang Pedoman Tekhnis

Lebak tahun 2006diantaranya adalah koperasi Rimba Raya yangdiketuai oleh terdakwa ;Bahwa, setelah keluar penetapan Menteri Koperasitersebut kemudian dana dari Kementrian koperasiturun melalui Rekening masing masing koperasi danuntuk koperasi Bina Sejahtera telah diambil ;Bahwa, dari anggaran sebesar Rp. 850.025 .000(delapan ratus lima puluh juta dua puluh lima riburupiah), tanpa pajak berdasar petunjuk Tekhnis danPetunjuk Pelaksanaan Bantuan perkuatan dalam bidangproduksi kepadakoperasi No. 18/Per

adalah ke 5 Koperasi tersebut ;Bahwa, kemudian~ saksi baru mengetahui langsungsetelah mengecek ke kantor BRI Cabang Rangkasbitungdan diberitahu sudah dicairkan namun ternyatakoperasi koperasi yang mendapatkan dana dariKementrian koperasi tidak melaksanakan sebagaimanadalam petunjuk tehnis dan pelaksanaannya dan parapengrus koperasi koperasi tersebut tidak ada lagidan saksi mengetahui bahwa terdakwa sebenarnyabukan warga asli kecamatan Cibeber tetapi orangtanggerang ;Bahwa, berdasarkan petunjuk ~~ tekhnis

penarikan tersebut saksi memeriksatanda tangan yang ada di buku Cek dan disesuaikandenngan KTP atas nama Abdul Rosid serta stempelkoperasi yang bersangkutan ;KUDRI ONO, Ak ;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidakmempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyaihubungan kerja dengannya ;Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi ahli dikantor polisi dan menandatangani Berita acarapemeriksaan tersebut ;Bahwa keterangan tersebut sudah saksi anggapbenar ;Bahwa saksi bekerja sebagai pengendali tekhnis

Masyarakat Desa) adalah agar kader KPMD tersebut mempunyaikemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai PTO Bab tahun2008, peran pelaku pelaku dimana fungsi KPMD adalah membantu pengelolaanpembangunan di Desa, dan memfasilitasi atau memandu masyarakat dalammengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Pedesaan di desa dankelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan ; Bahwa benar saksi menerangkan tujuan pemerintah mengadakan PNPMadalah : sesuai PTO (Petunjuk Tekhnis

Bapemas Propinsi Jawa Timur , disamping itu BapemasKabupaten Pasuruan juga membuat Laporan daya serap anggaran berdasarkanSP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dikeluarkan oleh KPPN ( kantorPerbendaharaan Kas Negara) Malang atas dasar Surat Perintah Membayar(SPM) yang diajukan oleh PA (Pengguna Anggaran) / KPA ( Kuasa PenggunaAnggaran ) yaitu Kepala Bapemas Kabuapaten Pasuruan berdasarkan usulan dariKecamatan dan Desa ) Kemendagri Nomor : 414.2/615/PMD tanggal 04 Pebruari 2011perihal : Petunjuk Tekhnis

Pekerjaan jalan Aspal lebar 3 Meter X Panjang 891 Meter Untuk Desa SumberGlagah ; Besar dana PNPM Perdesaan sebesar Rp.138.970.400 dengan rinciandana APBD sebesar Rp. 60.000.000, Dana APBN sebesar Rp. 72.021.900, APBN 2%(Untuk operasional UPK Kecamatan sebesar Rp. 2.779.500,) APBN 3% (UntukOperasional TPK Desa sebesar Rp. 4.169.000,) ; Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan PNPM Mandiri Perdesaan tersebut ,sebagaimana dalam penjelasan XI PTO (Petunjuk tekhnis Operasional ) ditentukan :1.

Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan agar mencapai hasilyang memuaskan serta selesai tepat waktu ; Dalam Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan disebutkan juga dalam :I. Alur Kegiatan ; 1.2. Pelaksanaan Kegiatan : Penyelesaian Kegiatan :10.

ratus dua puluh rupiah). hal ini bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional ) program Nasional pemberdayaanMasyarakat ( PNPM) Mandiri Perdesaan , kementrian Dalam Negeri RI tanggal 5Nopember 2008, Penjelasan ( petunjuk Teknis Operasional ) Program Nasionalpemberdayaan Masyarakat ( PNPM) Mandiri Perdesaan dan Surat Perjanjian Kontrakpengadaan Material untuk Desa Krengih, Desa kedung Banteng dan Desa SumberGlagah;e Hal tersebut diatas bertentangan dengan Petunjuk Tekhnis

Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara menentukan : Tergugat adalah badan atauPutusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 11pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkanwewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkannya kepadanya yangdigugatoleh orang atau bandan hukum perdata ; Menimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2dapat diberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan PerangkatDesa secara tekhnis

;Bahwa dengan demikian judex facti yang memeriksa dan mengadili perkaraini dalam memberikan pertimbangan hukum secara tekhnis beracaraHubungan Industrial kurang cermat, kurang teliti, serta keliru memberikanpertimbangan hukum yang berakibat Yuridis putusan dalam perkara a quotelah cacat hukum dan tidak mempunyai akibat hukum sama sekali, olehkarenanya putusan dalam perkara a quo haruslah dibatalkan demi hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan

Penggugat/Termohon Kasasi oleh Majelis Hakim telahdipertimbangkan bahwa Termohon salah secara formal karena tidak melaporkandiri dan tidak menyerahkan buktibukti; Bahwa tidak ada dasar bukti formal yang sah secara hukum untuk dapatdijadikan dasar untuk mengambil putusan bahwa Termohon Kasasi telahmemenuhi panggilan kedua;4 Bahwa sangatlah lemah dasar pertimbangan Hakim Judex Facti yang padaakhirnya memberikan pertimbangan hukum bahwa PHK karena mangkir aquoadalah tidak memenuhi syarat hanya dikarenakan tekhnis

Sumbawa Barat, selain pendidikan umum tersebutdiatas, saksi juga pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan bimbingan sehubungandengan tekhnis tugas dan kewenangan Ahli dalam bidang Kehutanan yaitu pendidikanWasginis (pengawas tenaga tekhnis pengelolaan hutan produksi lestari);e Bahwa saksi ditunjuk sebagai ahli sejak tahun 2006 dan sudah beberapa kali sebagaiahli dalam perkara kehutanan;e Bahwa lokasi penebangan yang kayunya diangkut oleh para terdakwa adalah kawasanhutan lindung dan hutan konsevarsi

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling memperdulikan itu secara jelas tidak disebabkan olehsuatu hambatan geografis atau tekhnis karena baik penggugat maupun tergugat tinggaldi wilayah Kabupaten Jeneponto, yang sangat terjangkau sekalipun dengan alattransportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugat dalam rumahtangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebut ditunjukkan dengan tidakadanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untuk dapat hidup bersama sejakHal. 9

Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan a quo salahmenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan aquo yaitumenguatkan putusan pengadilan Negeri Serang No.682/Pid.B/2010/PN.SRG tanggal 09 November 2010 yang dimintakanbanding oleh Penuntut Umum. bahwapertimbangan hakim dalam tingkat pertama dalam putusannya dapatdilihat dalam pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana penjaraterhadap anak nakal berdasarkan Pedoman Tekhnis

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling memperdulikan itu secara jelas tidak disebabkanoleh suatu hambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempattinggal, baik penggugat maupun tergugat tinggal di wilayah Kecamatan yangsama di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang sangat terjangkau sekalipundengan alat tranportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugatdalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebutditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata

juta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugatmenyatakan menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat tersebut danPenggugat telah menyatakan bersedia menerimanya, maka majelis tidak perlumempertimbangkannya lagi dan menetapkannya sebagai hukum, sebagaimanabunyi amar putusan ini;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atasdikabulkannya tuntutan Penggugat, menurut majelis dipandang logis danrasional serta menyangkut tekhnis

Penemuan Hukum danPemecahan Masalah Hukum Jilid I, Proyek Pembangunan Tekhnis YustisialMahkamah Agung RL);Menimbang, bahwa tentang definisi kerugian tidak disebut secara tegas dalampasal 1365 KUHPerdata oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi dapatdidefinisikan atau dirumuskan didasarkan pada fakta dan kasus yang ada dandikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danberkaitan dengan fakta dan kasus tersebut, ;Menimbang, bahwa berkaitan perkara a quo, diterbitkannya KeputusanMenteri

Pemohon danPemohon II telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaranbiaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telahdiperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Unaaha sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Unatanggal 05 Juli 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis