PNPM (Kang Raswin,ini Pemuda Meminta Bagian Dana PNPM) dan karena saksi Raswinmerasa keberatan lalu saksi Raswin melimpahkan hal tersebut kepadaSaudara Rosikin selaku Ketua PNPM.

yang berhak atasuang PNPM melainkan Terdakwa hanya mengatasnamakanpemuda Desa Kalijambu saat meminta uang PNPM tersebut;Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2014 sekitar pukul09.00 WIB bertempat di balai desa Kalijambu dilaksanakanmusyawarah desa serah terima pekerjaan PNPM 100 % (seratuspersen) dan saat musyawarah desa tersebut dinyatakan bahwatidak ada sisa dana PNPM;Bahwa, saat dilaksanakan musyawarah desa tersebut, Terdakwahadir bersama dengan Tori, Limin dan Agus;Bahwa, di balai desa

100 % (seratuspersen) dan saat musyawarah desa tersebut dinyatakan bahwatidak ada sisa dana PNPM;Bahwa, setelah musyawarah desa selesai, Rosikin sebagai ketuaPNPM mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa hendakbertemu dengan Saksi lalu Saksi menemui Terdakwa dan saat ituTerdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akanmeminta jatah uang PNPM dari Raswin selaku bendahara PNPM;Bahwa, saat itu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksitidak akan mengijinkan Raswin untuk memberikan uang

;Bahwa, pemberian dana PNPM tersebut adalah atas persetujuanRosikin selaku ketua PNPM bahkan Rosikin yang menyuruh RaswinHalaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2015/PN Slw.14untuk memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut untukdiserahkan kepada Terdakwa;e Bahwa, saat itu Raswin tidak ada membawa uang tunai sehinggaTerdakwa menawarkan untuk meminjamkan uang kepada Raswinsejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu Terdakwa masukke kamar Terdakwa dan membawa uang sejumlah

yang berhak atasuang PNPM melainkan Terdakwa hanya mengatasnamakanpemuda Desa Kalijambu saat meminta uang PNPM tersebut;Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar pukul17.30 WIB di depan rumah Waskuri di Desa Kalijambu RT. 01 RW.03 Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, Raswin bertemu denganTerdakwa dan saat itu.

(APBN) sebesar 80% (delapan puluh persen) dan dari Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purworejo sebesar 20% (dua puluhpersen) sebagai dana pendamping ; Bahwa tujuan umum dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatankerja masyarakat miskin pedesaan dengan mendorong kemandirian dalampengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan ; Bahwa untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri

(PNPM)Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2008 dantahun 2009 diantaranya adalah Penyaluran dana Perguliran dengan tahapan/mekanisme sebagai berikut : 1.

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yangdikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan Departemen DalamNegeri Republik Indonesia yang antara lain mengatur : Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b angka 6tentang Ketentuan Pendanaan disebutkan Adanya perjanjian pinjamanantara UPK dan Kelompok ;Hal 8 dari 34 hal, put.no. 05/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

; Bahwa untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun2008 dan tahun 2009, Bupati Purworejo telah menetapkan Unit PengelolaKegiatan (UPK) di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sebagai PengelolaDana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan untuk menjalankan tugas pengelolaandana program dan tugas pengelolaan dana perguliran dengan susunan pengurussebagai berikut

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yangdikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan Departemen DalamNegeri Republik Indonesia yang antara lain mengatur : e Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka10.1.2. huruf b angka 6 tentang KetentuanPendanaan disebutkan Adanya perjanjianpinjaman antara UPK dan Kelompok ; e Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka10.1.2

Program PNPM Mandiri Perdesaan UPK Panjalu terdapat dua jenis bantuankegiatan yang diberikan oleh PNPM, yaitu :1 Fisik (hibah)2 Ekonomi (pinjaman) terdiri daria Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP)b Usaha Ekonomi Produktif (UEP)Baik terhadap kegiatan Fisik (hibah) maupun Ekonomi (pinjaman) tunduk terhadapPetunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan beserta Penjelasannya,sedangkan untuk dana perguliran selain tunduk kepada Petunjuk Teknis Operasional(PTO) PNPM Mandiri Perdesaan beserta

merupakan uang Negara, dan Kerugian negaraakan timbul dalam pengelolaan dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan ketikaadanya penyimpangan/penyalahgunaan dalam proses penyaluran maupun dalampengembalian dana tersebut yang seharusnya digulirkan kepada masyarakat tetapidigunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga hal tersebut bertentangan denganPTO khususnya Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir, Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh TimKoordinasi PNPM (TK PNPM

di kecamatan Panjalu adalah :e Struktur organisasi / kepengurusan pengelolaan PNPM di KecamatanPanjalu Kab.

Penetapan Pengurus UPK PNPM Mandiri Perdesaaan Tingkat KecamatanPanjalu periode 20082009,Surat Keputusan Camat Panjalu Nomor 414.2/186/VI/Kec2009 tanggal, 03 Juni2009, tentang Penetapan Pengurus UPK PNPM Mandiri Perdesaaan TingkatKecamatan Panjalu periode 2009,Surat Keputusan Camat Panjalu Nomor 1884.4/02/kpts/II/2010 tanggal, 17Pebruari 2010, tentang Penetapan Pengurus UPK PNPM Mandiri PerdesaaanTingkat Kecamatan Panjalu periode 2010,Bahwa Terdakwa Nining Juharningsih selaku bendahara UPK PNPM

Putusan No. 2646 K/PID.SUS/201710.11.12.13.14.15.16.17.18.Perdesaan, Generasi, Masterplan Percepatan dan PerluasanPengurangan Kemiskinan Indonesia di Kabupaten Boalemo tahunanggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap II 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap III 20 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten

Putusan No. 2646 K/PID.SUS/201719.20.21.22.23.24.1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Desa Tabongo PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Il Desa Tabongo PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Desa Tangga Barito PNPM MPS3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen

Haluti kepada Azis Sune;46.5 (lima) lembar foto copy buku rekening Bank Sulut dengan nomorRekening: 003.02.11.0018544 atas nama Sahid Abdullah Djibu;47.3 (tiga) lembar foto copy buku rekening Bank BRI dengan nomorrekening: 515101025129536 atas nama PNPM MP3kKI;48.1 (satu) eksemplar foto copy dokumen petunjuk teknis operasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM Mandiri Perdesaan) pola khusus Percepatan dan PenguatanMasterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan KemiskinanIndonesia

MPSKI tahap 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;11) 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap II 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;12) 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPS3kKI tahap III 20 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;13) 1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap 40 % nomor00103/SOSMP/PNPMMP3kI/X/2014, tanggal 16 Oktober 2014sebesar Rp1.172.001.600,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua

Il Desa Tabongo PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;21) 1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Desa Tangga Barito PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;22) 1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Il Desa Tangga BaritoPNPM MP8KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, ProvinsiGorontalo tahun anggaran 2014;23) 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak nomor 3/TPKKontrak/IX/2014, tanggal 30 September 2014

No. 456 K/Pid.Sus/2013diserahkan kepada saksi Rudi Segetmena selaku Pendamping Distriksetelah itu dana tersebut diberikan saksi Rudi Segetmena kepadaTerdakwa dengan tujuan agar dana PNPM Mandiri tersebut disalurkanoleh Terdakwa untuk pembangunan Goronggorong dan pengerasanjalan di Kampung Bumi Saniari.e Bahwa Terdakwa setelah menerima dana PNPM Mandiri pembangunanGoronggorong dan pengerasan jalan di Kampung Bumi Saniari sebesarRp62.714.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus empat belas riburupiah

Bahwasetelah dana PNPM Mandiri pembangunan Goronggorong danpengerasan jalan di Kampung Bumi Saniari dicairkan oleh TPKD dandiserahkan kepada saksi Rudi Segetmena selaku Pendamping Distriksetelah itu dana tersebut diberikan saksi Rudi Segetmena kepadaTerdakwa dengan tujuan agar dana PNPM Mandiri tersebut disalurkanoleh Terdakwa untuk pembangunan Goronggorong dan pengerasanjalan di Kampung Bumi Saniari.

(BLM)Program nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri RencanaStrategi Pembangunan Kampung (PNPM Mandiri Respek)Tahun Anggaran 2010 ;2 (dua) Lembar foto copy tabungan Simpedes BRI TPKD atasnama BLM APBD Distrik Bintuni No.

PenyaluranDana PNPM Mandiri Respek ;15)1 (satu) Lembar foto copy Rekomendasi Pencairan BLM APBDno : 88 / PK KAB TEL.BTN / PNM RESPEK/VII/20110 bulanJuli Tahun 2010 untuk distrik Bintuni dari rek BLM.

YOHANES RENYAAN sebagaiPendamping distrik Tehnik Distrik Bintuni, kabupaten teluk Bintunidalam rangka pelaksanaan Program nasional PemberdayaanMasyarakat melalui PNPM Mandiri Respek Tahun Anggaran2009 Tanggal 02 Januari 2009 ;18)1 (satu) Lembar surat perintah Tugas No. 400 / SPT1.32.02.137 / PNPM MDR / 2010 atas nama Rudi Segetmanasebagai Pendamping Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintunidalam rangka Pelaksanaan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat melalui PNPM Mandiri Respek Tahun Anggaran2009

Tempuran yang dijabatoleh bapak Junaedi, SP.d.Bahwa Tupoksi saksi sebagai Ketua UPK PNPM Kec.Tempuran adalahPenanggungjawab operasional dan kegiatan PNPM Kec.

Karawang adalah :e Tahun 2007 s/d tahun 2009 bekerja dikantor UPK PNPM MD Kec. TempuranKab. Karawang jabatan Pendamping Lokal (PL) ;e Tahun 2009 2013 bekerja di kantor UPK PNPM MD Kec. Tempuran Kab.Karawang Jabatan Sekretaris UPK ;e Sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang bekerja di kantor UPK PNPM MD Kec.Tempuran Kab. Karawang Jabatan Bendahara UPK ;Bahwa yang dimaksud dengan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM (ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan) kec Tempuran Kab.

Karawang tahun anggaran 2012 ;Bahwa benar terdakwa Ludi Amaludin juga Pengurus UPK PNPM Kec.

,karena PNPM sudah dimulai sejak tahun 2007 dan sebelumnya adalah PPK sejaktahun 2004 dan sebenarnya PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan PNPM(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ) sama saja ; Bahwa dana perguliran PNPM Mandiri sekarang sudah diberhentikan ; Bahwa. saksi tidak tahu berapa besar dana PNPM tahun 2012 di Kec.

sumber dananya dari APBN dan APBD Pemerintah Kabupaten KarawangNilai besarannya relative ;Bahwa dana PNPM Mandiri Perdesaan dipergunakan untuk :Sejak tahun 2003 ada 2 jenis kegiatan PNPM yang dikelola UPK Kec.

pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasilinfrastruktur terbangun (sesuai ketentuan dalam Pedoman PelaksanaanRIS PNPM Mandiri dalam Bab 2 angka 2.4.3) bersama LENI HARTATIselaku Bendahara telah mengambil alih semua kegiatan fungsi OMS yangseharusnya dilaksanakan oleh Tim OMS yaitu bertugas antara lainmelaksanakan kegiatan sesuai dengan RKM (sesuai ketentuan dalamPedoman Pelaksanaan RIS PNPM Mandiri dalam Bab 2 angka 2.6.1)dengan cara terdakwa melakukan pembelian material yang jumlahnyatidak

Put.No.10/TIPIKOR/2013/PT.PLGrupiah) dalam Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K)tanggal 31 Desember 2009.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, tugas pokok serta fungsi OMSsebagai pelaksana tugas kegiatan RIS PNPM Mandiri dalam halmelakukan pembelian serta pembagian material guna pembangunanMCK, terdakwa yang tugas serta fungsinya sebagai PemantauPelaksanaan kegiatan RIS PNPM Mandiri yang seharusnya bertugasmelaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan RIS PNPM Mandiri,memfasilitasi KPP untuk

pengawasan pelaksanaan kegiatan danpengelolaan hasil infrastruktur terbangun (sesuai ketentuan dalamPedoman Pelaksanaan RIS PNPM Mandiri dalam Bab 2 angka 2.4.3)bersama LENI HARTATI selaku Bendahara telah mengambil alih semuakegiatan fungsi OMS yang seharusnya dilaksanakan oleh Tim OMS yaitubertugas antara lain melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKM (sesuaiketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan RIS PNPM Mandiri dalam Bab 2angka 2.6.1) dengan cara terdakwa melakukan pembelian material yangjumlahnya

T.A.2009 Desa Padang Bindu Kecamatan Pendopo Kabupaten EmpatLawang;15 (lima belas) lembar nota dan kwitansi pembayaran upah tukangdalam kegiatan RIS PNPM Tahun Anggaran 2009 Desa PadangBindu Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;11 (sebelas) lembar nota pembayaran belanja barang dan materialbangunan dalam kegiatan RIS PNPM Tahun Anggaran 2009 DesaPadang Bindu Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;1 (satu) buah Buku Kas Pembantu Bendahara OMS Desa PadangBindu Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat

Mandiri Perdesaanberdasarkan Azas Tugas Pembantuan atau Naskah Perjanjian Urusan Bersama(NPUB) untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM MandiriHal. 2 dari 35 hal.

No. 631 K/PID.SUS/2015Tentang Penetapan Pejabat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai PengelolaDana BLM PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kupang, antara lainmenetapkan, yaitu: Uniasis Lafu selaku Ketua UPK; Yefer Maximidel Laitabun selaku Sekretaris UPK; Lodia Loku selaku Bendahara UPK; Bahwa pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri PerdesaanTahun 2009, 2010, 2011 kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan adalahsebagai berikut: Tahun 2009Desa Nama kelompok Jumlah Jumlah peminjaman

Mandiri Perdesaan berdasarkan Azas Tugas Pembantuan atau Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB)untuk Program Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perdesaanantara Pemerintah (Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DepartemenDalam Negeri) dengan Pemerintah Kabupaten Kupang (Bupati Kupang) tentangDaftar Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM MandiriPerdesaan, Cost Sharing Pusat dan Daerah, Kabupaten Kupang, ditetapkanantara lain bahwa Kecamatan Semau Selatan mendapatkan

No. 631 K/PID.SUS/201595.96.9/7.98.32.100101.102.103.104.105.106.107.108.109.yang telah dilegalisir;1 lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber dari APBDKabupaten Kupang Nomor 412/73/BPMPP/2010 tanggal 6 April 2010 yangtelah dilegalisir;1 lembar surat pernyataan Drs. Paternus Vinsi, M.Si.

No. 631 K/PID.SUS/201594.95.96.O7 .98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.yang telah dilegalisir;1 (satu) lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber dariAPBD Kabupaten Kupang Nomor 412/71/BPMPP/2010 tanggal 31 Maret2010 yang telah dilegalisir;1 (satu) lembar permohonan pencairan dana PNPM yang bersumber dariAPBD Kabupaten Kupang Nomor 412/73/BPMPP/2010 tanggal 6 April 2010yang telah dilegalisir;1 (satu) lembar surat pernyataan Drs. Paternus Vinsi, M.Si.

Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dari hasil penjualan sebidang tanah untuk mengganti dana program PNPM yang telah dipergunakan oleh tersangka.2.

Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang dari dana Program PNPM yang dipergunakan untuk keeprluan pribadi tersangka EDWIN SETIOKO 3. uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dari uang program tahun 2009 dan uang perguliran Program PNPM 4. uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- ( limapuluh juta rupiah ) dari uang perguliran Program PNPM yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

dirampas untuk negara untuk disetorkan dan/atau diserahkan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.5. 1 (satu) unit Mobil pick-up warna putih, Tahun 2001, tanpa pintu bak, tanpa bemper depan Nomor Polisi : R 1806 RD berikut STNK dan kontak yang dibeli tersangka EDWIN SETIOKO dari uang perguliran program PNPM.6. Kwitansi pembelian mobil pick up No Pol : R 1806 RD tertanggal 28 Juli 2008.dirampas untuk negara7.

Laporan konsolidasi UPK Bulan April 2010 sebanyak 1 bendel. 53. 1 bendel copy Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 414/211 Tahun 2010 Tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta Penetapan Pengurus UPK sebagai Pengelola Dana Urusan Bersama (DUB) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Penetapan Lokasi Dan Alokasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Banjarnegara.54. 1 bendel copy Berita Acara Musyawarah Antar Desa dan Pertanggung Jawaban UPK Periode Tahun 1 Januari 2006 sampai dengan 31

SETIOKO adalah sebagai KetuaUPK dalam program PNPM di kec.

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM MP. Bertanggung Jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM baik yangbersifat Keuangan dan non keuangan. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.

R1806 RDberikut STNK yang Terdakwa beli dari uang PNPM. Uang tunai Rp.10.000.000, dari uang tunai dana Program PNPM yangdipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Uang tunai Rp.10.000.000, dari uang program PNPM dan uangperguliran yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

PNPM MP menjadi tidak tepat padasasaran ;Bahwa benar oleh karena tujuan pemberian bantuan PNPM MP tidak tepatpada sasaran, maka penggunaan uang/dana kegiatan PNPM untukkepentingan Terdakwa sendiri tersebut telah melanggar aturan, dan telahmenimbulkan kerugian bagi Negara ;Bahwa benar jumlah keseluruhan uang/dana PNPM MP yang digunakanoleh Terdakwa EDWIN SETIOKO bin SOBIRIN yang dilakukan dengan caramenggunakan angsuran pinjaman kelompok, dan menyalurkan pinjamankepada kelompokkelompok SPP dan UEP

AK., ternyata Terdakwa dalammelaksanakan tugas penyaluran dana program PNPM MP tersebuttidak sesuai dengan tujuan awal penyaluran dana PNPM MP untukkelompok masyarakat rumah tangga iskin sebagaimana yangdikehendaki, karena Terdakwa telah menggunakan dana programPNPM untuk kepentingannya pribadi dan tidak berkaitan dengankepentingan penyaluran dana PNPM MP berupa :> Terdakwa menyalurkan dana secara fiktif, yaitu.

Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -1 (satu);2. Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -2(dua);3.

Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -3(tiga).4. Asli 1 (satu) bundel Bukti Setor SPP PNPM UPK Kec. Karang Jaya tertanggal 11 Maret 2015 atas nama Penyetor :a. Zakaria sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran ke-1;b.

Copy 1 (satu) bundel Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015 perihal Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2014;20. Copy 1 (satu) buah Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/167/BPMPD-III/2015 tanggal 23 Januari 2015 Perihal : Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM MPd Tahun 2014.21.

Asli 1 (satu) bundel Keputusan Camat Karang Jaya Nomor : 111/KPTS/KRJ/2014 tanggal Januari 2015 tentang Penetapan Specimen Pengganti Fasilitator (PNPM-MP) TA. 2015;30. Copy 1 (satu) bundel Surat Penetapan Keputusan Camat Karang Jaya Nomor : 111/PNPM-MP UPK/KRJ/2015 tanggal Januari 2015;31. Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah MAD Khusus Kelembagaan UPK tanggal Januari 2015, Daftar Hadir, Struktur Kelembagaan UPK.32.

Copy 1 (satu) bundel Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 perihal Pemotongan DUB PNPM Mandiri Pedesaan;35. Copy 1 (satu) bundel Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Tahun Anggaran 2014.Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rodiawati Binti Ibnu Hajar36.

Mandiri diKabupaten Musi Rawas.e Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Kecamatan KarangJaya tersebut saksi selaku Sekretaris BPMPD Kabupaten MusiRawas Utara berfungsi sebagai membina kegiatan PNPM danmensosialisasikan kegiatan PNPM kalau di minta oleh UPKtersebut kalau ada izin dari kepala BPMPD Kabupaten MusiRawas Utara.e Bahwa benar belum pernah Ketua UPK meminta saksimensosialisasikan kegiatan PNPM Mandiri di Kecamatan KarangJaya.Bahwa saksi mengetahui kegiatan PNPM Kecamatan Karang Jaya dari

Sukril Jamil.Bahwa saksi menjelaskan Pergantian Specimen Fasilitator tersebut terjadi karenahabisnya masa tugas fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM.

Alri Hariyanto(Fasilitator Kecamatan) turun ke desadesa yang adadikecamatan Karang Jaya.Bahwa pada Tahun 2015 di Kecamatan Karang Jayaterdapat kegiatan PNPM (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat) Mandiri Kabupaten MusiRawas Utara.Bahwa untuk kegiatan PNPM tersebut terdapat kegiatanSPP (Simpan Pinjam Perempuan).Bahwa Dalam kegiatan PNPM ini pihak UPK (UnitPengelola Kegiatan) ikut terlibat karena uang daripemerintah langsung masuk ke rekening UPK an.

Karang Jaya;Asli 1 (satu) bundel Bukti Setor SPP PNPM UPK Kec.

mencairkan dana SPP tersebut denganmengadakan rapat informal dikantor PNPM Mandiri Pedesaan.

.- Buku kas SPKP - Buku kas B-PNPM- Buku kas dokumen perencanaan MP - Buku kas dok Pelmas-MP - Buku kas dok Pelmas B-P2SPP . 1 ( satu ) buah Buku Tabungan Bank BRI Atas nama UPK KEC. TABONGO SPKP QQ NASRUM HEMETO DS LIMEHE TIMUR KEC. TABONGO Nomor Rekening 5154-01-007604-53-8. 87 ( delapan puluh tujuh ) lembar Kwitansi tanda terima setoran SPKP.

Dikembalikan kepada UPK PNPM MPD Kecamatan Tabongo Kab Gorontalo ;11. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Dungingi Kota Gorontalo: Islam: Fasilitator Kecamatan (FK) PNPM Mandiri PerdesaanKec.Tabongo Kab.

Tabongo dengan tugas umum sebagai Fasilitator KabupatenPNPMMPd Kabupaten Gorontalo adalah untuk pengendalian programdan pembinaan pada pelakupelaku PNPM ;Bahwa PNPM Mandiri adalah program nasional pemberdayaanmasyarakat ;Bahwa tujuan dari program PNPM adalah untuk pengentasan kemiskinanBahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerjamasyarakat miskin secara mandiri, dimana Program nasional PNPM inidalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM) ;Bahwa sumber dana PNPMMPd dari dana

tentang pengelolaan danabergulir PNPM Mandiri Perdesaan ; Melakukan pembinaan dan pelatihnan bidang pengelolaan danabergulir ;Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan adalah : Program NasionalPenanggulangan Kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat ;Bahwa 2 tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksnaan PNPM Mandiriadalah:1.

Tabongosebesar Rp. 1.125.000.000, (satu milyar seratus dua puluh lima jutarupiah) ;Bahwa dalam pengelolaan dana PNPM MPd Kec.Tabongo Kab.

SPP) PNPM-MP Kelompok Cahaya;

Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sinar;

Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Syafaah / Damai;

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bonto Manurung;

(SPP) PNPM-MP Kelompok Benteng Gajah;

O01Tahun 2013 tentang Penetapan unit pengelola kegiatan (UPK) sebagaipengelola dana bantuan masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaandan lingkungan mandiri perdesaan;1 (satu) unit Asli surat Nomor 414.2/215/PNPMSET/IV/2014 perihalPelaksanaan mobilisasi dan relokasi FK/FT dan Ass FK/FT PNPMMPTahun anggaran 2014;Hal. 23 dari 64 Hal. Put. No. 06/PID.SUS.TPK/2017/PT MKS6.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.1 (satu) rangkap foto copy rekening koran SPP PNPM MP Kec.Tompobulu Tahun 2013 No.

Rekening 497001005118538;1 (satu) rangkap foto copy rekening koran SPP PNPM MP Kec.Tompobulu Tahun 2014 No.

Tompobulu No. 01Tahun 2013 tentang Penetapan unit pengelola kegiatan (UPK) sebagaipengelola dana bantuan masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan danlingkungan mandiri perdesaan;1 (satu) unit Asli surat Nomor 414.2/215/PNPMSET/IV/2014 perihalPelaksanaan mobilisasi dan relokasi FK/FT dan Ass FK/FT PNPMMPTahun anggaran 2014;1 (Satu) rangkap foto copy rekening koran SPP PNPM MP Kec. TompobuluTahun 2013 No. Rekening 497001005118538;1 (Satu) rangkap foto copy rekening koran SPP PNPM MP Kec.

O01Tahun 2013 tentang Penetapan unit pengelola kegiatan (UPK) sebagaipengelola dana bantuan masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaandan lingkungan mandiri perdesaan;1 (satu) unit Asli surat Nomor 414.2/215/PNPMSET/IV/2014 perihalPelaksanaan mobilisasi dan relokasi FK/FT dan Ass FK/FT PNPMMPTahun anggaran 2014;1 (Satu) rangkap foto copy rekening koran SPP PNPM MP Kec.Tompobulu Tahun 2013 No.

Rekening 497001005118538;1 (Satu) rangkap foto copy rekening koran SPP PNPM MP Kec.Tompobulu Tahun 2014 No.

Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -1 (satu);2. Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -2(dua);3.

Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -3(tiga).4. Asli 1 (satu) bundel Bukti Setor SPP PNPM UPK Kec. Karang Jaya tertanggal 11 Maret 2015 atas nama Penyetor :a. Zakaria sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran ke-1;b.

Copy 1 (satu) bundel Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015 perihal Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2014;20. Copy 1 (satu) buah Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/167/BPMPD-III/2015 tanggal 23 Januari 2015 Perihal : Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM MPd Tahun 2014.21.

Asli 1 (satu) bundel Keputusan Camat Karang Jaya Nomor : 111/KPTS/KRJ/2014 tanggal Januari 2015 tentang Penetapan Specimen Pengganti Fasilitator (PNPM-MP) TA. 2015;30. Copy 1 (satu) bundel Surat Penetapan Keputusan Camat Karang Jaya Nomor : 111/PNPM-MP UPK/KRJ/2015 tanggal Januari 2015;31. Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah MAD Khusus Kelembagaan UPK tanggal Januari 2015, Daftar Hadir, Struktur Kelembagaan UPK.32.

Copy 1 (satu) bundel Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 perihal Pemotongan DUB PNPM Mandiri Perdesaan;35. Copy 1 (satu) bundel Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Tahun Anggaran 2014.Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Zakaria Bin Nisum.36.

Pig> Melakukan Evaluasi terhadap kegiatan PNPM TA. 2014> Bertanggung jawab atas keberhasilan kegaiatan PNPM TA. 2014. Bahwa Kepengurusan PNPM Mandiri Kecamatan Karang Jaya yaitu :a. Ketua UPK : RodiaWatib. Sekretaris UPK : Iskandarc. Bendahara : Repid. FK (fasilitator kKecamatan) : Hadi lrawane. FT (Fasilatator Tehnis) : Alri Hariantof. PL(Pendamping Lokal) : Winarto.

Mengkoordinasi dinas yang terkait yang ada hubungannya programpemerintah daerah.> Melakukan pengawasan terhadap kegiatan PNPM Mandir diKabupaten Musi Rawas.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Kecamatan Karang Jayatersebut saksi selaku Sekretaris BPMPD Kabupaten Musi Rawas Utaraberfungsi sebagai membina kegiatan PNPM dan mensosialisasikankegiatan PNPM kalau di minta oleh UPK tersebut kalau ada izin darikepala BPMPD Kabupaten Musi Rawas Utara.Bahwa benar belum pernah Ketua UPK meminta saksi mensosialisasikankegiatan

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Kecamatan Karang Jayasaksi sebagai fasilitator kegiatan.

Melaksanakan kordinasi dengan Fasilitator Kecamatan dan TimKordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten mengenaipelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya.b. Melaksanakan kegiatan manajemen PNPM Mandiri Perdesaan yangmeliputi aspekaspek kegiatan sosialisasi, perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.c. Memproses pengajuan dana dari UPK ke KPPN serta memantauproses pencairannya.d.

dan pengawasan kegiatan PNPM yang ada di desa baikberupa fisk maupun non fisik.

Jan, dengantujuaan yang sama untuk menegur para terdakwa, namun paraterdakwa tetap dengan pendiriannya dan mengatakan bahwa tanahyang dibangun untuk jalan Bandes bantuan PNPM tersebut adalahmiliknya ; Bahwa setahu saksi berdasarkan penjelasan para terdakwa, tanahtersebut dibeli oleh para terdakwa setelah jalan selesai dibangun ;Bahwa setahu saksi jalan Bandes bantuan PNPM tersebut dibangunpada bulan Januari 2010 secara gotong royong dan terdakwa jugaikut bergotong royong pada saat itu ;Bahwa setahu

saksi para terdakwa tidak ada minta izin pada Ketua Rtatau Lurah untuk membongkar jalan Bandes bantuan PNPMtersebut ; Bahwa setahu saksi akibat perbuatan para terdakwa membongkarjalan Bandes bantuan PNPM tersebut telah mengakibatkanpemerintah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta2.

Jan, dengantujuaan yang sama untuk menegur para terdakwa, namun paraterdakwa tetap dengan pendiriannya dan mengatakan bahwa tanahyang dibangun untuk jalan Bandes bantuan PNPM tersebut adalahmiliknya ; 14Bahwa setahu saksi berdasarkan penjelasan para terdakwa, tanahtersebut dibeli oleh para terdakwa setelah jalan selesai dibangun ;Bahwa setahu saksi jalan Bandes bantuan PNPM tersebut dibangunpada bulan Januari 2010 secara gotong royong dan terdakwa jugaikut bergotong royong pada saat itu ;Bahwa setahu

Win, dengantujuaan yang sama untuk menegur para terdakwa, namun paraterdakwa tetap dengan pendiriannya dan mengatakan bahwa tanahyang dibangun untuk jalan Bandes bantuan PNPM tersebut adalahmiliknya ; Bahwa setahu saksi berdasarkan penjelasan para terdakwa, tanahtersebut dibeli oleh para terdakwa setelah jalan selesai dibangun ;Bahwa setahu saksi jalan Bandes bantuan PNPM tersebut dibangunpada bulan Januari 2010 secara gotong royong dan terdakwa jugaikut bergotong royong pada saat itu ;17Bahwa setahu

dana PNPM tersebut dibangunpada bulan Januari 2010 secara gotong royong oleh masyarakat ;Bahwa benar terdakwa juga ikut bergotong royong pada saat jalanBandes bantuan dana PNPM tersebut dibangun ;Bahwa benar para terdakwa atas nama anak para terdakwa yangbernama MARINA YULIA RINGSIH membeli tanah yang telah adajalan Bandes bantuan dana PNPM tersebut kepada saksi NASWANNAIN berdasarkan surat pernyataan jual beli yang dibuat padatanggal 08 Maret 2010 ; Bahwa benar anak para terdakwa yang bernama MARINA

Menetapkan barang bukti berupa :- 6 (enam) bendel proposal PNPM yang terdapat tandatangan dan stempel palsu diantaranya :- 2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. RTLH Desa Brambang RT.01/RW.05 total biaya Rp. 28.528.000,- bulan November 2013 ;- 2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. Rehab jalan Paving Desa Brambang RT.02/RW.01 total biaya Rp. 10.811.000,- dan RT.01/RW.04 total biaya Rp. 5. 874.000,- bulan Desember 2013 ;- 1 (satu) bendel proposal infrastruktur pemb.

Menetapkan barang bukti berupa :6 (enam) bendel proposal PNPM yang terdapat tandatangan danstempel palsu diantaranya :2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. RTLH Desa BrambangRT.01/RW.05 total biaya Rp. 28.528.000, bulan November 2013 ;2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. Rehab jalan Paving DesaBrambang RT.02/RW.01 total biaya Rp. 10.811.000, dan RT.01/RW.04 total biaya Rp. 5. 874.000, bulan Desember 2013 ;e 1 (satu) bendel proposal infrastruktur pemb.

Hermanto bahwa yang palsukantanda tangan saksi sebagai Kepala Desa Brambang adalahterdakwa ;Bahwa terhadap tandatangan saksi dan stempel yang dipalsukandidalam proposal PNPM tersebut, telah dicairkan sejumlah dana yangbesarannya saksi tidak tahu ;Bahwa saat itu saksi sedang sakit sehingga tugas Kepala DesaBrambang didelegasikan kepada sdr. Carik, namun Carik juga tidakpernah menandatangani Proposal PNPM tersebut ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;2. Saksi ABD.

Pasuruan ;Halaman5 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2014/PN.BGLBahwa tanda tangan dan stempel Kepala Desa yang dipalsukantertera didalam proposal rehab rumah, paving jalan dan pembangunanjembatan ;Bahwa yang palsukan tanda tangan Kepala Desa Brambang danstempelnya adalah terdakwa ;Bahwa terhadap tandatangan Kepala Desa dan stempel yangdipalsukan didalam proposal PNPM tersebut, telah dicairkan sejumlahdana yang besarannya saksi tidak tahu ;Bahwa saat itu yang membuat proposal tersebut adalah saksi

Gondang Wetan, seharga Rp. 25.000, (Dua puluhlima ribu rupiah) ;berikut :Bahwa terdakwa tahu kalau Kepala Desa sedang sakit, sehinggaterdakwa berinisiatif untuk memalsukan tandatangannya danmembuat stempel palsu ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai6 (enam) bendel proposal PNPM yang terdapat tandatangan danstempel palsu diantaranya :2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb.

Menetapkan barang bukti berupa :e 6 (enam) bendel proposal PNPM yang terdapat tandatangan danstempel palsu diantaranya :2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. RTLH Desa BrambangRT.01/RW.05 total biaya Rp. 28.528.000, bulan November 2013 ;e 2 (dua) bendel proposal infrastruktur pemb. Rehab jalan PavingDesa Brambang RT.02/RW.01 total biaya Rp. 10.811.000, danRT.01/RW.04 total biaya Rp. 5. 874.000, bulan Desember 2013 ;e 1 (satu) bendel proposal infrastruktur pemb.

) Mandiri Perdesaandi Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong TahunAnggaran 2012 2013, anggaran tersebut bersumber dari APBN : sebesarRp. 245.000.000,00 yang tersimpan di buku tabungan BRI (Bank RakyatIndonesia) Unit Tinombo Parigi no. rekening 51970100520453 an.pengembalian SPP PNPM; Bahwa pada tahun 2012 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan telah mencairkan dana SPP (Simpan PinjamPerempuan) Perguliran di Desa Pebounang Kecamatan Palasa KabupatenParigi

yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) tahun 2009dengan anggaran Rp. 1.500.000.000,00 yang merupakan dana APBN dariDitjen PMD Depdagri dan cost sharing dan pihak UPK (Unit PengelolaKegiatan) Kecamatan Palasa mengajukan pencairannya ke KPPN Palu lalumasuk buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Tinombo Parigi no.rekening 51970100520453 an. pengembalian SPP PNPM.

) Mandiri Perdesaandi Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong TahunAnggaran 2012 2013, anggaran tersebut bersumber dari APBN : sebesarRp. 245.000.000,00 yang tersimpan di buku tabungan BRI (Bank RakyatIndonesia) Unit Tinombo Parigi no. rekening 51970100520453an. pengembalian SPP PNPM; Bahwa pada tahun 2012 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan telah mencairkan dana SPP (Simpan PinjamPerempuan) Perguliran di Desa Pebounang Kecamatan Palasa KabupatenParigi

Kemudian25% dari anggaran tersebut dialokasikan pada kelompok SPP di Desa yangtiap tahun digulirkan; Bahwa tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM MandiriPerdesaan yaitu:1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepadamasyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;2.

PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan;b. SOP (Standart Operasional dan Prosedur Perguliran);C. Usulan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) nama kelompokCokelat (G1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP) Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Palasa2012;d.

Bahwa sebagaimana dali gugatan Penggugat pada poin 3.2 yaituutang Pada PNPM SPP Alhilal Bontotiro sebanyak RP.50.000.000., iniadalah dalil yang sangat mengadaada karena Tergugat tidak pernahbermohon pinjaman pada PNPM SPP Alhilal Bontotiro dan tidak pernahjuga menyetujui pinjaman dari PNPM tersebut ,namum Tergugatmenjelaskan kepada Penggugat tidak ada pinjamancdari PNPMmanapun juga sebesar RP>50.000.000, karena dana yang kelola PNPMadalah pemberdayaan yang bergulir kepada perorangan yang meilikiusaha

kecil menengah (UKM) di desa yang diberikan untuk pertamasebesar Rp.1.000.000,(satu) juta Rp) dengan jangka waktupengembalian 10 bulan apabila pengembaliannya maka orang tersebutbaru bisa dikasih Rp.2.000.000, dan pengolola PNPM tidak diHal. 8 dari 52 Putusan Nomor 553/Pdt.G/2018/PA.BIkperbolehkan memberikan dana besar kepada satu orang karena PNPMpaling punya modal awal RP.50.000.000, sampai Rp.75.000.000, dandiberikan kepada semua anggota PNPM. tersebut missal cairRp.50.000.000,. ketua PNPM harus

tahu ada tidaknya persetujuan dari Tergugat ketikaPenggugat meminjam uang di PNPM SPP Alnilal; Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas hartaharta Penggugat danTergugat yang lainnya;2.

, karenasaksi harus tahu kalau mengambil dana PNPM karena saksi kepalalingkungan;2.

Rp 50 juta dan dapatdibuktikan dengan bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan duaorang saksi; Bahwa yang tendensius dan mengadaada yang menerangkan: saksiharus tahu kalau mengambil dana PNPM karena saksi kepalalingkungan, sebab tidak ada aturan PNPM yang mengharuskankepala lingkungan harus tahu kalau mengambil kredit dana PNPM,apalagi PNPM Alhilal Ekatiro adalah PNPM yang sudah mandir;Bahwa keterangan saksi Palilu selain tidak tendensius dan mengadaada,tidak pula didukung dengan keterangan

Menetapkan bahwa barang bukti berupa:1) 1 (Satu) lembar kuitansi sebesar lima belas juta rupiah dari bendahara TPK Desa Kalinanas kepada ketua kelompok FITRI NOPITASARI untuk simpan pinjam perempuan (SPP) tahun 2010 tanggal 23 Juli 2010, 2) 1 (Satu) lembar kuitansi sebesar sebelas juta rupiah dari bendahara TPK Desa Kalinanas kepada ketua kelompok WATIYEM untuk simpan pinjam perempuan (SPP) program PNPM tahun 2010 tanggal 23 Juli 2010, 3) 1 (satu) lembar foto copi surat pernyataan tim TPK Desa

lembar kuitansi sebesar Rp. 37.500.000, 00 dari bendahara Panitia Pemugaran GAKIN kepada Kepala Desa (BAMBANG BARMANTO) tanggal 06 Juli 2010, 7) 1 (Satu) buah buku proposal Permohonan Bantuan Pemugaran Perumahan Keluarga Miskin tahun 2010 Desa Kalinanas Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali, Dikembalikan kepada Panitia Pemugaran Perumahan Keluarga Miskin tahun 2010 desa Kalinanas, melalui saksi Ngateman.8) 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran biaya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM

Wonosegoro kepada TPK Desa Kalinanas sebesar Rp. 35.123.600, 00 tanggal 02 Juni 2010,9) 1 (Satu) kuitansi pembayaran biaya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun Anggaran 2010 dari UPK Kec. Wonosegoro kepada TPK Desa Kalinanas sebesar Rp. 31.088.500, 00 tanggal 14 Juli 2010, 10) 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran biaya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun Anggaran 2010 dari UPK Kec.

Wonosegoro kepada TPK Desa Kalinanas sebesar Rp. 15.391.300, 00 tanggal 20 Oktober 2010, 11) 1 (Satu) lembar kuitansi pembayaran biaya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Tahun Anggaran 2010 dari UPK Kec. Wonosegoro kepada TPK Desa Kalinanas sebesar Rp. 8.911.700, 00 tanggal 11 Nopember 2010,12) 1 (Satu) lembar Surat Jalan Raskin Desa Kalinanas Kec. Wonosegoro tanggal 12 Mei 2010 13) 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin No.

BAST/008/BYL/WNSG/V/2010 alokasi bulan Mei 2010 sebanyak 3.975 Kg untuk Desa Kalinanas tanggal 12 Mei 2010, Dikembalikan kepada bendahara TPK dan Satgas Raskin DesaKalinanas melalui saksi Suwoto.14) 1 (satu) lembar kuitansi dari Mulia Sari dan Harapan Jaya bahwa uang simpan pinjam PNPM Desa Kalinanas dialihpinjamkan untuk sementara sebesar Rp. 26. 000.000, 00 yang ditandatangani oleh Bambang Barmanto tanggal 23 Juli 2010, 15) 1 (Satu) lembar surat pernyataan Bambang Barmanto tanggal 23 Juli 2010

Ashori menyerahkandana bantuan dari PNPM Mandiri untuk pembangunan fisik gedung TK DesaKalinanas sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ) tersebut kepadaTerdakwa;Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan dana bantuan dari PNPM Mandiri untukpembangunan fisik gedung TK Desa Kalinanas sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah ) untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga pembangunan gedung TKtidak dapat dilaksanakan tepat waktu;Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan dana bantuan dari PNPM

PNPM Mandiri untuk simpan pinjam perempuan Rp. 24.000.000,00c. PNPM Mandiri pembangunan fisik gedung TK, Rp. 15.000.000,00d.

Ashori menyerahkandana bantuan dari PNPM Mandiri untuk pembangunan fisik gedung TK DesaKalinanas sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ) tersebut kepadaTerdakwa;Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan dana bantuan dari PNPM Mandiri untukpembangunan fisik gedung TK Desa Kalinanas sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah ) untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehngga pembangunan gedung TKtidak dapat dilaksanakan tepat waktu;Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan dana bantuan dari PNPM Mandiri

Saksi dipanggil Jaksa Penuntut Umum untuk menjadi saksi mengenaidana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

PNPM MD dari H.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundel dokumen hasil audit investigasi permasalahan SPP Kecamtan Tanantovea;2. 2 (dua) Bundel Buku Bank SPP;3. 3 (tiga) Bundel Buku Kas SPP;4. 1 (satu) Bundel buku kas Kolektif BLM PNPM-MPd;5. 2 (dua) bundel buku bank kolektif BLM PNPM;6. 1 (satu) Bundel Berita acara musyawarah antar Desa Khusus;7. 1 (satu) Bundel Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd;8. 1 (satu) Lembar slip Setoran tanggal 11 Agustus 2011 sebesar Rp.6.900.000,-9. 1 (satu)

tertanggal 09 Mei 2012 Sebesar Rp.1.672.000,53. 1 (satu) Lembar kwitansi Setoran ke-10 kelompok MELATI II Desa Wani II tertanggal 07 Juni 2012 Sebesar Rp.1.672.000,-54. 1 (satu) Lembar kwitansi Setoran ke-11 kelompok MELATI II Desa Wani II tertanggal 13 Juli 2012 Sebesar Rp.1.672.000,-55. 1 (satu) Lembar kwitansi Setoran ke-12 kelompok MELATI II Desa Wani II tertanggal 09 Agustus 2012 Sebesar Rp.1.672.000,-56. 1 (satu) bundel Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd

Saksi MUHAMMAD REZAH Bin MAPPAYOMPA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah SPP PNPMMandiri di Kecamatan Tananovea, Kab Donggala;Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua UPK PNPM MPd Kec Tanantoveatahun 2010;Bahwa benar saksi sebagai Bendahara UPK PNPM MPd tahun bulan Juni2010 sampai dengan Desember 2010 yang diangkat berdasarka hasil MADdi Kecamatan Tanantovea;Bahwa Pengurus PNPM MPd pada tahun 2009, Ketua adalah

Melakukan sosialisasi mengenai program PNPM ;. Melakukan pembinaan terhadap pelakupelaku PNPM yang ada di Desa ;Melakukan pendampingan terhadap kelompokkelompok SPP ;Sebagai pengendalian organisasi ;Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan administrasi, pelaporandana, pengelolaan dokumen di kecamatan ;Sebagai penyelenggara PNPM di tingkat kecamatan ;Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir ;Tugas Ketua UPK secara khusus yaitu :.

UMAR yaitu tanggal 01 Juli 2012 angsuran ke11.Bahwa kelompok saya MEKAR 3 pernah melakukan pinjamandana SPP di UPK PNPM di Kec, Tanantovea Kab.

UMAR yaitu tanggal 08 Juli 2012 angsuran ke8.Bahwa kelompok saya MEKAR pernah melakukan pinjamandana SPP di UPK PNPM di Kec, Tanantovea Kab.

UMARselaku Ketua UPK PNPM.

termasuk penyaluran dana fisik ;Bahwa setahu saksi wujud kegiatan PNPM untuk Pinjaman dan kegiatanFisik.

Karena setahu saksi itudana bergulir ;Bahwa setahu saksi mulai tahun 2008 ada dana PNPM ;Bahwa setahu saksi PNPM untuk kegiatan simpan pinjam dan kegiatanfisik ;Bahwa setahu saksi, sekarang ini dana PNPM macet semua.

Kalausudah mengembalikan pinjaman maka jumlah pinjaman bisa dinaikkanlagi ;Bahwa setahu saksi, jumlah dana PNPM yang bisa dimintakan tergantungproposal yang masuk ;29Bahwa saksi lupa, jumlah pinjaman PNPM untuk Kec. Jepon ;Bahwa setahu saksi, pengembalian pinjaman yang bisa tercover jumlahnyasesuai proposal;Bahwa setahu saksi jumlah PNPM tahun 2009 2010 masih cukup besar ;Bahwa setahu saksi setelah tahun 2010, Kec. Jepon sudah tidakmendapat perguliran dana simpan pinjam dari PNPM lagi.

keterangan saksi dimuka penyidik mengenai Tupoksi,Perguliran dana PNPM oleh Kecamatan adalah benar semua.

di Desa Tempel LemahAbang adalah selaku Ketua TPK PNPM Mandiri di Desa lemahAbang periode 2005 2009 ;Bahwa tugas ketua TPK adalah Mengelola kegiatan ;Bahwa kewenangan ketua TPK antara lain Merencanakan,memusyawarahkan kegiatankegiatan di PNPM dan Menjembatanipeminjaman bantuan PNPM.