Ditemukan 6226 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-07-2022 — Putus : 07-12-2022 — Upload : 21-12-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 7 Desember 2022 — Penuntut Umum:
RISWANA, SH.
Terdakwa:
RIDLAN MAHFUD ABDULLAH.
9743
  • HARDIANA;
    - Fotocopy 1 (satu) lembar Nota Kesepahaman Politani dan JK COT Unhas;
    - Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Tim Peneliti Kontrak;
    - Fotocopy 1 (satu) Surat Keputusan Tim Tekhnis;
    - Fotocopy 1 (satu) bundel Justifikasi tekhnis lelang;
    - Fotocopy 1 (satu) bundel Risalah Pemenang lelang dari ADB;
    - Fotocopy 1 (satu) Tanda terima pembayaran tim tekhnis;
    - Fotocopy 1 (
Register : 15-07-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 864/Pid.Sus/2020/PN Tjk
Tanggal 23 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
SABI'IN, SH
Terdakwa:
SULANTIP TEJA als IPUN anak dari TEJA SENOTSA
14956
  • AKTA PENDIRIAN, TDP, NIB, KTP, SIUP,NPWP ): Surat keterangan berdomisili; Surat pernyataan Kesanggupan membayar pajak afr,memasang meteran air dan penyediaan air untuk masyarakat; Salinan / fotocopy surat izin perusahaan pengeboran air tanah(SIPPAT) yang masih berlaku (beserta profile perusahaan : NPWP,KTP, SIUP, TDP atau NIB, AKTA); Salinan / fotocopy Surat tanda Instalasi Bor / Kartu PengenalInstalasi Bor (STIB); Salinan / fotocopy Surat Izin Juru Bor / Kartu Pengenal Juru Bor(STIB).Persyaratan Tekhnis
    banyak debit air yang digunakandan yang dikecualikan tidak perlu izin penggunaan Sumber Daya Arr,adalah sebagai berikut : Bahwa berdasarkan pasal 33 ayat 4 huruf c PeraturanPemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan SumberDaya Air yang berbunyi Informasi mengenai peruntukan dan debitkebutuhan air tanah yang mengatur kewajiban bagi pelaku usaha untukmendapatkan debit air yang sesuai pengajuan pelaku usaha/pemohon,berdasarkan rekomendasi debit yang diperbolehkan atau dikeluarkanoleh instansi tekhnis
Register : 19-03-2012 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 19-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 18 Desember 2012 — BOB SULAIMAN BAWAZIER
11537
  • 2009 danperusahaan tersebut masih aktof menjalankan kegiatan usahanya sebagaiPialang berjangka atau Forex ;Bahwa Bappebti sebagai pengawas Layer kedua dimana Bappebti selalukoordinasi dengan PT.Bursa berjangka Jakarta dengan PT.Kliring berjangkaIndonesia ;Bahwa berdasarkan pengawasan Bappebti sejauh ini belum ada pelanggaranyang dilakukan oleh PT.Harvest Internasional Futures ;Bahwa berdasarkan PP No.9 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan perdaganganberjangka komiditi yang dituangkan dalam ketentuan tekhnis
    yaitu peraturanKepala Bappebti No.63/Bappebti/Per/9/2008 dan No.64/Bappeti/Per/1/2009tentang ketentuan tekhnis perilaku Pialang berjangka dalam melakukantransaksi perdagangan berjangka maka Nasabah harus melakukannya sendirinamun dalam keadaan tertentu Nasabah dapat menguasakan kepada pihak lain ;Bahwa pihak penerima kuasa adalah pihak yang tidak mempeunyai kepentingandengan perusahaan Pialang berjangka ;Bahwa untuk dapat melakukan transaksi kontrak berjangka maka nasabahdiberikan PIN oleh Pialang
Register : 04-10-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terdakwa:
DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin Alm. MARDIONO
13729
  • telah dibacakan pada 19 Februari 2019;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR ;Bahwa terdakwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin MARDIONO(Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pembebasanHalaman 10 dari 212 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Smrlahan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah KotaBontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis
    Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR ;Halaman 27 dari 212 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm)selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK Sekda KotaBontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis
    DARIUS SIMA;Bahwa perbuatan Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm)selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK SekdaKota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK ) oleh Sekda KotaBontang bersamasama dengan Dra.
    tanam tumbuh dan /ataubangunan yang ada diatasnya ataupun barang barang lain milikpemegang ha katas tanah, tidak dibenarkan dilaksanakan melaluiperantara dalam bentuk dan nama apapun juga malainkan harusdilakukan kepada yang berhak Bahwa Terdakwa DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) selakuPPTK pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan SK Sekda KotaBontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentangHalaman 43 dari 212 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN SmrPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis
    PertanahanSetda Kota Bontang, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan Surat KeputusanSekretaris Daerah Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK )oleh Sekda Kota Bontang;Halaman 113 dari 212 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Smrtugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPTK sebagaimana diaturtersendiri oleh Keppres Nomor 80 Tahun 2003 diantaranya adalah: Menyusun rencana
Putus : 23-03-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1194 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 23 Maret 2011 — 1. SYAMSUL FUAD BIN H. BERLIAN, 2. HARMAIN, SKM BIN M. ROMLI, 3. MAT SARIM, SKM BIN A. HAKIM
7241 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HAMDAN MAHYUDIN, MM bin MAHRUP (selaku KepalaDinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan / kuasa PenggunaAnggaran, YACOB ALEXANDER, Spd bin BASIR KODIR (selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPK), dan HALIM BAIJURIBIN H. JUPRI (selaku penyedia jasa / kontraktor pelaksanaHal. 2 dari 72 hal. Put.
    Evaluasi tekhnis pengadaan obat obatan.h. Evaluasi administrasi pengadaan obat obatan.i. Pengumuman pemenang lelang Nomor01/012/PL.OBT/IV/2007 tanggal 18 April 2007.j. Usulan penetapan calon pemenang No.01/011/PL.OBT/IV/2007 tanggal 13 April 2007.k. Penetapan calon pemenang lelang No.01/013/PL.OBT/IV/2007 tanggal 13 April 2007.. Undangan No. 01/03/PL.OBT/III/2007 tanggal 30Maret 2007.m. Fakta.n.
    HAMDAN MAHYUDIN, MM bin MAHRUP (selaku KepalaDinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan/kuasa PenggunaAnggaran, YACOB ALEXANDER, Spd bin BASIR KODIR (selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPK), dan HALIM BAIJURIBIN H.
    Evaluasi tekhnis pengadaanobat obatan.h. Evaluasi administrasi pengadaanobat obatan.i. Pengumuman pemenang lelangNomor : 01/012/PL.OBT/IV/2007tanggal 18 April 2007.j. Usulan penetapan calon pemenangNo. 01/011/PL.OBT/IV/2007tanggal 13 April 2007.k. Penetapan calon pemenang lelangNo. 01/013/PL.OBT/IV/2007tanggal 13 April 2007.. Undangan No.01/03/PL.OBT/II1/2007 tanggal30 Maret 2007.m. Fakta.n. HPS.
Register : 27-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 22/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 29 Agustus 2017 — AGUS SALIM, S.ST
237106
  • revisi, maka gambar tersebut disahkan oleh KepalaSeksi Survey Pengukuran dan Pemetaan yang sebelumnyadiperiksa oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaansehingga terbit Peta Bidang Tanah.Setelah terbit Peta Bidang Tanah kemudian diserahkan untukProses Selanjutnya ke Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melalui PanitiaPemeriksa Tanah melakukan penelitian Yuridis terhadap berkasberkas permohonan yang dilampirkan baik objek, subjek hak danhasil penelitian tekhnis
    IRFAN IDRIS, Cs (10 orang) dapatdipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Bangunan untuk jangkawakiu 20 (Dua Puluh) tahun dengan alasan permohonan tersebut telahHal . 13 Putusan No.22/PidSusTPK/2017/PT.DKI.memenuhi persyaratan baik persyaratan tekhnis, yuridis maupunadministratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangundangan.Bahwa terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah Ayang mengetahui telah adanya Berita Acara Sensus lanjutan asset FasosFasum wilayah Jakarta Selatan pada lokasi
    tidakdiperlukan revisi, maka gambar tersebut disahkan oleh Kepala SeksiSurvey Pengukuran dan Pemetaan yang sebelumnya diperiksa olehKepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan sehingga terbit PetaBidang Tanah.Setelah terbit Peta Bidang Tanah kemudian diserahkan untuk ProsesSelanjutnya ke Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melalui Panitia PemeriksaTanah melakukan penelitian Yuridis terhadap berkasberkaspermohonan yang dilampirkan baik objek, subjek hak dan hasilpenelitian tekhnis
    IRFAN IDRIS, Cs (10 orang) dapatdipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Bangunan untuk jangkawaktu 20 (Dua Puluh) tahun dengan alasan permohonan tersebuttelah memenuhi persyaratan baik persyaratan tekhnis, yuridismaupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuanperundangundangan.Bahwa terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah Ayang mengetahui telah adanya Berita Acara Sensus lanjutan asset FasosFasum wilayah Jakarta Selatan pada lokasi taman yang beradadisepanjang jalan, dalam
Register : 27-02-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN PELALAWAN Nomor 49/Pid.B/2014/PN.PLW
Tanggal 8 April 2014 —
3114
  • dibawah kekuasaan orang yangmelakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluarkekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupun sebahagiandengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu) yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomiseseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda ituseluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yangmempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Putus : 30-10-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 K/TUN/2009
Tanggal 30 Oktober 2009 — PT. GLOBAL MINERAL SEJAHTERA, vs BUPATI DHARMASRAYA
4864 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 95 K/TUN/20096)Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia No. 4737), halaman 765;Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Minyak No. 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan TugasPemerintah di Bidang Pertambangan Umum;.
Upload : 30-01-2014
Putusan PN PELALAWAN Nomor 164/Pid.Sus/2013/PN.PLW.
172113
  • . ~~~~~~~3a Bahwa terdakwa selaku pemilik / penanggung jawab MiniMarket Erus mengetahui bahwa ia tidak boleh menyimpan danmendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar Gtersebut, karena selain terdakwa bukan seorang apoteker,terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam menjalankanpraktek kefarmasian dan terdakwa juga tidak memiliki SuratTanda Registrasi Tenaga Tekhnis Kefarmasian serta terdakwajuga mengetahui bahwa Mini Market hanya boleh menjual obatbebas, produk pangan, minuman, kosmetika
Register : 10-03-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN Plk
Tanggal 16 April 2015 — AMAT Bin BUHARI
325
  • AMAT Bin BUHARI yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaiterdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuaidengan identitas terdakwa AMAT Bin BUHARI sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkandan mengakui sehat jasmani dan rohani ;1112Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis
Register : 31-08-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 24/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 21 September 2015 — Ir EDENTA SINURAYA
12263
  • Supardi;Bahwa berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi,tekhnis dan harga, dari 10 peserta lelang hanya dua perusahaanyang memenuhi syarat administrasi maupun tekhnis yaitu PT. GalihMedan Persada dan PT.
    Galin Medan Persada yang direkturnya sdr.Supardi;Bahwa berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi,tekhnis dan harga, dari 10 peserta lelang hanya dua perusahaanyang memenuhi syarat administrasi maupun tekhnis yaitu PT. GalihMedan Persada dan PT.
Register : 17-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 4/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUSASHI PANGERAN BATARA Diwakili Oleh : MUSASHI PANGERAN BATARA
267128
  • sebagaipemenang lelang pekerjaan Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro MuaraTabun (Multi Years) Tahun Anggaran 2013 s/d Tahun Anggaran 2015, telahmengalihkan selurunh pekerjaan kepada pihak lain yaitu. saksi DENIKRISWARDANA, hal mana saksi JOKO PARYADI, ST, MT selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telahdialinkan, namun tidak menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut,kemudian dalam pelaksanaannya pekerjaan tersebut dilakukan Terdakwatidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis
    Sehingga atas dasar tersebut, dengan adanya pekerjaanyang tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis, yang dilakukan oleh saksiDENI KRISWARDANA, karena Terdakwatelah mengalihkan pekerjaantersebut kepadasaksi DENI KRISWARDANA, kemudian saksi DENIKRISWARDANA menerima hasil pembayaran sepenuhnya atas paketpekerjaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan saksiDENI KRISWARDANA bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) huruf cPerpres No. 54 tahun 2010 Jo.
    BUNGA TANJUNG RAYA untuk pekerjaan Paket 11Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun Tahun Anggaran 2013 s/dTahun Anggaran 2015, kemudian melaksanakan pekerjaan tersebut tidaksesuai dengan spesifikasi tekhnis umum kontrak yang bertentangandengan Perpres No. 54 tahun 2010 Jo.
    Sehingga atas dasar tersebut, dengan adanya pekerjaanyang tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis, yang dilakukan oleh saksiDENI KRISWARDANA, karena Terdakwa telah mengalihkan pekerjaantersebut kepada saksi DENI KRISWARDANA, kemudian saksi DENIKRISWARDANA menerima hasil pembayaran sepenuhnya atas paketpekerjaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan saksiDENI KRISWARDANA bertentangan dengan Pasal 51 ayat (2) huruf cPerpres No. 54 tahun 2010 Jo.
Register : 02-11-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 74/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 21 Maret 2017 — PRAN SALOKI KURNIAWAN als PRAN Bin MANSYUR
9769
  • terpenuhi.c) Atap Transparan yang di pasang sudah rusak,oecahpecah,melengkung berubahwarna coklat dan hitam,mutu tidak baik,tidak dapat dimanfaatkan optimal,sudahbocorbocor,oadahal pekeraan baru diserahterimakan dengan demikian atapbangunan ini tidak kuat, tidak awet dan tidak berguna sebagai mestinya,olehKarena itu atao transparan tidak dapat diterima sebagai hasil pekerjaan,sehinggatidak dapat di bayar, dan selain berpengaruh terhadap umur bagunan pekerjaanyang tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis
    Zuty Jaya Mempawah yang melaksanakanpekerjaan Proyek rehabilitasi Pasar Atas Curup TA. 2013, Saksi Hasmirselaku KPA, Terdakwa Pran Saloki dan Herpran Hedi selaku konsultanpengawas, Saksi Harun Nur Rasyid, Saksi Oscar Prihatino, Saksi WirhanMardo, Saksi Warles Efendi dan Saksi Dio Ba Gite selaku tim PHOFHOBahwa Saksi sebagai Pengelola Tekhnis berdasarkanSurat KeputusanKepala Bidang Perdagangan dinas koperasi UKM, perindustrian, danpedagangan kabupaten Rejang Lebong selaku Kuasa PenggunaAnggaran Nomor
    Bahwa Saksi menjelaskan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHOsebanyak 5 (lima) orang, Sdr HASMIR selaku KPA, Sdr LASIMAN selakuPPK, Sdr RONI selaku Pengelola Tekhnis dari Dinas PU, Sdr EFRANselaku Konsultan pengawas dari PT. Tata Pola Konsultan, Sdr EDIISKKANDAR Direktur PT. Zuty Jaya Menpawah dan Sdr FIRMAN jugadari PT. Zuty Jaya Menpawah.
    pekerjaan tersebut kepada KPA DinasKoperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan PHO tersebut saat itu saksibersama Tim melakukan pemeriksaan dengan cara melihat secaraVisual, mengukur panjang, lebar dan tinggi bangunan, jumlah tiang danjumlah Los lalu disesuaikan dengan yang ada didalam RAB dan gambarkerja.Bahwa Saksi menjelaskan yang hadir pada saat itu yaitu Tim PHOsebanyak 5 (lima) orang, Sdr HASMIR selaku KPA, Sdr LASIMAN selakuPPK, Sdr RONI selaku Pengelola Tekhnis
Register : 10-07-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 23 Oktober 2014 — Afri K. Salim Pgl. Ujang Kulin
549
  • kontrak kepada pihak kontraktor sesuai denganLHP.46b PHO telah dilaksanakan tanggal 27 Desember 2010 yang ditanda tangani olehPPTK dan tim PHO serta kontraktor, namun dokumennya kami tidak punya danmasih dipegang oleh Kepala Inspektorat yang lama.c Realisasi pekerjaan fisik hasil perhitungan tim waktu itu adalah lebih kurang58,58 % dari nilai kontrak.e Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanyaketerlanjuran pembayaran lebih kurang 41,42 % dari nilaikontrak yakni Rp.293.005.080,e Bahwa secara tekhnis
    Rumah genset :Kuat tekan untuk Pelat (P1) = 186.40/80 %=233.00 kg/cm2Bahwa beton lantai ini sesuai dengan mutu yang dikehendaki.Bahwa Laporan dimaksud merupakan hasil pelaksanakan kegiatanperencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana yang dijadikan dasaruntuk kegiatan pengadaan barang dan jasa;Bahwa isi dari laporan dimaksud antara lain : pendahuluan, gambaranumum PLTMH, Gambaran Umum Wilayah, Perencanaan, RencanaAnggaran Biaya, Kesimpulan dan saran, sedangkan yang masih belum adayaitu spek tekhnis
    dan analisa pekerjaan;Bahwa secara tekhnis terhadap kegiatan dimaksud harus dilakukanperencanaan ulang atau refiu design dan diberitahukan kepada konsultan.Bahwa perbedaan hasil pemeriksaan pada waktu pemeriksaan awal tanggal7 Februari 2011 pekerjaan belum selesai 100 % dan tanggal 30 April 2012pekerjaan telah dilaksanakan 100 %.Bahwa untuk proses awal kegiatan tersebut saksi tidak tahu, saksi tahuhanya pada saat proses ke lapangan saja.Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan dan diajak oleh KepalaInspektorat
    kepadapihak kontraktor sesuai dengan LHP.1 PHO telah dilaksanakan tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatanda tangani oleh PPTK dan tim PHO serta kontraktor, namundokumennya kami tidak punya dan masih dipegang oleh KepalaInspektorat yang lama.2 Realisasi pekerjaaan fisik hasil perhitungan tim waktu itu adalahlebih kurang 58,58 % dari nilai kontrak.Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya keterlanjuranpemayaran lebih kurang 41, 42 9% dari nilai kontrak yakniRp.293.005.080.Bahwa secara tekhnis
    dokumenpembayaran uang muka dan termijn dimana pembayaran telah direalisasikan 100 % dari nilaikontrak kepada pihak kontraktor sesuai dengan LHP dan PHO telah dilaksanakan tanggal 27Desember 2010 yang ditanda tangani oleh PPTK dan tim PHO serta kontraktor, realisasipekerjaan fisik hasil perhitungan tim waktu itu adalah lebih kurang 58,58 % dari nilai kontraksehingga kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya keterlanjuran pembayaran lebihkurang 41,42 % dari nilai kontrak yakni Rp.293.005.080, dan secara tekhnis
Register : 27-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 21-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 22/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 29 Agustus 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SUKMADI, SH
Terbanding/Terdakwa : AGUS SALIM, S.ST
319300
  • revisi, maka gambar tersebut disahkan oleh KepalaSeksi Survey Pengukuran dan Pemetaan yang sebelumnyadiperiksa oleh Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaansehingga terbit Peta Bidang Tanah.Setelah terbit Peta Bidang Tanah kemudian diserahkan untukProses Selanjutnya ke Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melalui PanitiaPemeriksa Tanah melakukan penelitian Yuridis terhadap berkasberkas permohonan yang dilampirkan baik objek, subjek hak danhasil penelitian tekhnis
    IRFAN IDRIS, Cs (10 orang) dapatdipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Bangunan untuk jangkawaktu 20 (Dua Puluh) tahun dengan alasan permohonan tersebut telahmemenuhi persyaratan baik persyaratan tekhnis, yuridis maupunadministratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangundangan.
    tidakdiperlukan revisi, maka gambar tersebut disahkan oleh Kepala SeksiSurvey Pengukuran dan Pemetaan yang sebelumnya diperiksa olehKepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan sehingga terbit PetaBidang Tanah.Setelah terbit Peta Bidang Tanah kemudian diserahkan untuk ProsesSelanjutnya ke Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melalui Panitia PemeriksaTanah melakukan penelitian Yuridis terhadap berkasberkaspermohonan yang dilampirkan baik objek, subjek hak dan hasilpenelitian tekhnis
    IRFAN IDRIS, Cs (10 orang) dapatdipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Bangunan untuk jangkawaktu 20 (Dua Puluh) tahun dengan alasan permohonan tersebuttelah memenuhi persyaratan baik persyaratan tekhnis, yuridismaupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuanperundangundangan.Bahwa terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah A yangmengetahui telah adanya Berita Acara Sensus lanjutan asset FasosFasum wilayah Jakarta Selatan pada lokasi taman yang beradadisepanjang jalan, dalam
Register : 27-02-2012 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 11-09-2012
Putusan PN AMBON Nomor 10 / PID SUS /2012/PN AB
Tanggal 3 Juli 2012 — ONG ONGGIANTO ANDRES;
226140
  • yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu sama lain dandihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh faktafaktahukum sebagai berikut :1 Bahwa benar terdakwa Ong Onggianto Andreas selaku Direktur CV Aneka pernahmengajukan permohonan Kredit Modal Kerja kepada Bank Pembangunan DaerahMaluku (BPDM) pada tanggal 15 Januari 2010.2 Bahwa pertimbangan untuk dapat dikabulkannya permohonan kreditadalah : 1 Aspek umum, meliputi : data perusahaan dan karakter;2 Aspek tekhnis
    ; 3 Aspek managemen, pemasaran, keuangan dan agunan;4 Analisa tekhnis; 3 Bahwa tujuan permohonan kredit adalah untuk membiayai proyek pengadaan alatkesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan ProvinsiMaluku. 4 Bahwa terdakwa menyertakan 3 (tiga) lembar SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)tertanggal, 12 Januari 2010 yang dikeluarkan Balai Laboratorium KesehatanProvinsi Maluku dan ditanda tangani oleh saksi SAMALLO HANNY, S.Sos.yaitu : 1 SPMK No.911.0287 tanggal, 12 Januari 2010 seniali Rp.845.000.000,2
    BalaiLaboratorium Kesehatan Provinsi Maluku tersebut, terdakwa Ong OnggiantoAndreas telah mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku.2 Bahwa sebagai jaminan kreditnya terdakwa Ong Ongianto Andreasmenyerahkan 3 (tiga) sertifikat hak milik atas tanah.3 Bahwa terhadap permohonan terdakwa Ong Inggianto Andreas tersebut BankPembangunan Daerah Maluku (BPDM) melakukan analisa dan pertimbanganmengenai : a Bahwa Aspek umum, meliputi : data perusahaan dan karakter;b Aspek tekhnis
    ; c Aspek managemen, pemasaran, keuangan dan agunan;d Analisa tekhnis; 4 Bahwa pemberian Kredit Modal Kerja oleh PT.
Register : 20-01-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN MANADO Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd
Tanggal 9 Juli 2015 — - Terdakwa Ir. NORRY KAPOJOS
838
  • dikirim ke Kementrian Pertanian Republik Indonesiadan disetujui maka pihak Kementrian meminta kelompok LM3 untukmembuka rekening dan apabila disetujui dana akan di transfer olehpihak Kementrian Pertanian RI langsung ke rekening kelompok LMS.Bahwa permintaan dana bantuan sosialpenguatan modal usahaagribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)bersumber dari APBN Tahun 2010, dimana proses penyaluran danatersebut dari pemerintah kepada masyarakat yakni Kelompokmengajukan proposal ke Tim tekhnis
    Ditjen yang sebelumnyamendapat Rekomendasi dari Dinas Kab/Kota dengan tembusan DinasProvinsi, setelah Tim Tekhnis Ditjen membuat data base proposal yangmasuk (Long list) dan dari long list tersebut, dilakukan Identifikasikelengkapan dari Proposal yang masuk, setelah dilakukanpemeriksaan terbitlah medium list selanjutnya dilakukan Verifikasi kelokasi maka hasil verifikasi didiskusikan oleh tim dan akan diterbitkanShort list, dan dari short list di verifikasi kembali bersama eselon lainnya untuk menghindari
Register : 29-09-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 596/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 29 Nopember 2017 — O.F NAINGGOLAN, S.E >< PD.PASAR JAYA
4919
  • Bahwa Tergugat menolak secara tegas Permohonan Putusan Provisi yangdimohonkan oleh Penggugat dalam perkara ini karena tidak memenuhiketentuan Pasal 180 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2000 jo Petunjuk Mahkamah Agung Tentang Tekhnis Judisial dan ManagemenPeradilan 2005, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:a. Bahwa permohonan provisi adalah permohonan yang memerintahkantindakan sementara dan tidak termasuk dalam permohonan pokokperkara.
Putus : 17-09-2013 — Upload : 06-02-2014
Putusan PN RENGAT Nomor 242/Pid.B/2013/PN.RGT
Tanggal 17 September 2013 — ALBEN SIREGAR Bin SIREGAR
222
  • Andi Irawan (DPO) dengan harga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa dengan demikian unsutr ini telah terpenuhi.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lainMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yangmempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilat ekonomis ataubersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya
Register : 23-05-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PA MOROTAI Nomor 62/Pdt.G/2018/PA.MORTB
Tanggal 23 Juli 2018 — Pemohon:
Rifani Gorontalo bin Slamet Gorontalo
Termohon:
Salfa Juba binti Munasar Juba
3524
  • Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.