Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-07-2017 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 104/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 20 Juli 2017 — BAMBANG ILHAM JUHRIE, SH MELAWAN 1. PT. BCA Finance Kantor Cabang di Samarinda, 2. ISHAK ISMAIL, 3. OTORITAS JASA KEUANGAN, 4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C/q BAPEPAM dan C/q BIRO PENJAMINAN DAN PEMBIAYAAN.
95 — 28
  • Dalam menjalankan usahanya yang berkaitan dengan pembiayaan konsumen PT.BCA Finance selalu membuat perjanjian kredit yang selalu dibuat secara sepihakdan dipersiapbkan sebelum adanya suatu perjanjian itu terjadi (dalam bentukklausula baku) dan klausula baku tersebut telah diatur secara sempurna dalamUndangUndang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 danbagi mereka (pembuat klausula baku) yang tidak sesuai dengan pasal 18 tersebutdikenakan sangsi pada pasal 62 ayat (i) yang berbunyi
Pengadilan PN BANGLI Perdata Tanah
Register : 09-08-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 18-05-2018
Putusan PN BANGLI Nomor 83/Pdt.Plw/2017/PN.Bli
Tanggal 6 Maret 2018 — Perdata Gugatan : - I Wayan Karsa Melawan - I Made Sayang Darmade - I Nyoman Rudja - Kadek Agus Widiastra - I Wayan Wirka - I Wayan Wirta
162 — 107
  • kebenaran hukum formal bahwa tanah adatdiakui sebagai milik dari Desa pakraman secara sekarang kebenaranmaterialnya kita lihat siapa subyeknya yang diberikan menguasai tanahtersebut, kalau memang ini diberikan kramanya dari swadarma ataukewajiban inilah yang dapat menguasai tanahtanah itu sebagaiswadikara, berarti tanah adat ini adalah dulunya seutuhnya menjadihaknya dari Desa pakraman oleh karena itu ketika ini menjadi sebuahsengketa nanti antara pakraman tentunya nanti yang memberikan suatupenjatuhan sangsi
Pengadilan PT SEMARANG
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 503/Pdt/2018/PT SMG
44 — 30
  • Tergugat Il yang demikian dapatdikategorikan sebagai Perobuatan Melawan Hukum.Bahwa demikian pula Pembuatan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) yang dibuat Notaris sebagai syarat untukpenerbitan Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan olehTergugat III berdasarkan Perjanjian yang Batal Demi Hukum.sehingga Perbuatan Tergugat Ill yang demikian dikategorikanPerbuatan Melawan Hukum.Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaranyang terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpaadanya sangsi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-10-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
TEDJA WIDJAJA
535 — 843
  • melawan hukum atau yang bersifat ingkarjanji, dimana jika ingkar janji bisa bertranformasi ke Pasal 372 KUHP danuntuk melawan hukum dalam perdata bisa bertransformasi ke penipuan,namun tidak semua, karena sesuai dengan asas nya bahwa semua hukumperdata ada dua yaitu positif dan negatif, yaitu jika positif bahwa hubunganperdata bisa diberikan sanksi perdata maupun pidana dan jika negatif semuaHalaman 52 dari 163 Putusan Nomor 1087/Pid.B/2018/PN Jkt Utrperbuatanperbuatan perdata hanya bisa diberi sangsi
    perdata dan tidakmungkin diberi sangsi pidana; Bahwa secara umum benar rangkaian katakata bohong dimaksuddalam Pasal 378 KUHP, jika ada suatu perjanjian dan perjanjian tersebutberulang ulang dan tidak dilaksanakan maka bisa dimasukkan dalam artirangkaian katakata bohong dan tidak bisa dipisahkan dari tipu muslihatPasal 378 KUHP; Bahwa peristiwa tersebut harus di lihat dari awal maksud dantujuaannya, jika dilakukan tanpa niat dari awal maka itu sudah melanggarperjanjian tersebut, kalau sudah di ujung
    Harusdibuktikan perbuatannya, pertanggung jawabannya dan sangsi pidanadimana ketigatiganya harus terpenuhi untuk menjadikan perkara tersebutmenjadi ranah pidana ; Bahwa penipuan atau kerugian dalam sebuah perjanjian itu syaratsubyektifnya adalah kesepakatan, dikatakan kesepakatan jika kualifikasinyatidak hilaf tidak dipaksa dan tidak di tekan. Namun apabila dalam perjanjiantersebut dia sengaja dan sadar maka perjanjian kesepakatan terpenuhi.
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 20-09-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 93/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 20 September 2016 — SUHARNO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DI YOGYAKARTA DKK
57 — 14
  • sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Bahwa sangsi
Pengadilan PN WATES Perdata Tanah
Register : 10-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN WATES Nomor 75/Pdt.G/2016/PN Wat
Tanggal 19 September 2016 — PUSPO RETNO KUSWORO MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
68 — 18
  • sama yaitu : Mengingatkan kembali bahwatambak Pemohon sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, tidaksesuai dengan tata ruang, melanggar zonasi dan budidaya airpayau,Bahwa yang Ill Peringatan oleh Pemkab isinya yaitu : BahwaPemerintah Kabupaten akan melakukan penertiban terhadaptambak udang yang ada di tanah pesisir;Bahwa ada yaitu Peringatan dari Kantor Bupati pada tanggal 30Maret 2015 yang isinya peringatan/teguran Memperingatkankepada saudara agar menghentikan dan membongkar usahatambak;Bahwa sangsi
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-09-2013 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 28-03-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 51/G/2013/PTUN-SMG
Tanggal 12 Februari 2013 — BAMBANG SUDARSONO Melawan BUPATI WONOGIRI
107 — 46
  • ;Bahwa panitia pemilihan Kepala Desa Baturetno tidak memenuhi rasa keadilankarena yang mendapatkan sangsi surat suara tembus secara simetris padalipatan ruang kosong dibawahnya hanya nomor urut 7 tanda gambar pepaya,16.17.18.19.nomor urut 8 tanda gambar jeruk, nomor urut 9 tanda gambar pisang. Tidaksesuai peraturan Bupati nomor 43 tahun 2009 Bab IV pasal 24 ayat 1 pemilihanharus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perdagangan Orang
Putus : 07-12-2015 — Upload : 31-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 Desember 2015 — ROSWATI Alias MAMI YOSI
482 — 376 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor: 16 K/Pid.Sus/2015ii. sangsi potongan 25 % dari penghasilan PS atau CallingCharge apabila (dengan sengaja) PS 3 hari kerja tidakmasuk kerja maupun;3) Penjeratan hutang sendiri di dalam ketentuan umum pasal 1angka 15 adalah perbuatan menempatkan orang dalamstatus atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkandirinya atau keluarganya atau orangorang yang menjaditanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentukpelunasan hutang;4) Bahwa di persidangan terkumpul alat bukti yang sah:a Kedua
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 04-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 153/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 27 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : Warsito Ahmad Qodlofi
Terbanding/Tergugat I : PT. HARIAN BATAK POS BERSINAR
Terbanding/Tergugat II : Penanggung Jawab Harian Pimpinan Redaksi Batak Pos
Terbanding/Tergugat III : Sangkot Sihotang
Terbanding/Tergugat IV : Penanggung Jawab Media Online Pantauan Rakyat
Terbanding/Tergugat V : Arifin Syahputra
79 — 36
  • undang atau sekelompok orang, maka menurut hukumseseorang atau sekelompok orang tersebut bebas untukmempergunakan haknya dengan kata lain dapatlah dikatakanpenggunaan hak tersebut bersifat fakultatif (bukan merupakankeharusan), artinya penggunannya amat tergantung pada yangbersangkutan akan digunakan atau tidak digunakan, Justru denganadanya hak jawab tersebut dapat menimbulkan kewajiban bagi insanPers untuk melayani hak jawab tersebut jika kewajiban tersebut tidakdilakukan maka Pers bisa terkena sangsi
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum
Register : 01-10-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 121/Pid.B/2019/PN Tjp
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
WINALIA OKTORA, SH
Terdakwa:
RANGGA REFDISON Pgl. ANGGA Alias MONGGUK Bin ISON
66 — 8
  • Susilo (1985:13) kejahatan dalampengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidakatau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya wargamasyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebutmenyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu diikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkanPengertian Keadilan menurut Al Quran sendiri ada beberapa pengertian yangberkaitan dengan Keadilan yang berasal dari
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 19-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5073/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 10
  • naungan BUMN), oleh karenanya Pemohon terikat dengan ketentuanPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan selama 6 bulankepada Pemohon untuk mendapatkan Surat Izin Bercerai dari atasanPemohon, namun sampai dalam batas waktu yang telah ditentukan Pemohonbelum memperoleh surat izin dimaksud dan Majelis Hakim telah mengingatkanakan sangsi
Pengadilan PN WATES Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 29-12-2010 — Putus : 18-05-2011 — Upload : 23-06-2011
Putusan PN WATES Nomor 158/Pid.B/2010/PN.Wt
Tanggal 18 Mei 2011 — BAMBANG SUHARTO
122 — 15
  • Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilandan dapat menunjuk kuasa hukum untukmewakilinya sesuai ketentuan/peraturanperundang undanganMemberikan sangsi atas pelanggaran yangdilakukan oleh Perangkat Desa lainnya;Mengusulkan pemberian sangsi atas pelanggaranyang dilakukan oleh sekretaris desa kepadaBupati. Memberikan pertimbangan penilaian DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)Sekretaris Desa kepada Bupati1. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat desalainnyam.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — Ir. SAMUEL PANGGABEAN
86 — 27
  • berbeda dengan aturanhukum yang harus dilaksanakan;Bahwa yang jadi dasar keluarnya Himbauan adalah karena adanya aturan yangtidak dijalankan;Bahwa yang dimaksud dengan Insentif adalah memberikan upah ataupenghargaan atas pekerjaan dan isentif diterma oleh orang ikut dalamkegiatan;Bahwa roh atau jiwa dari suatu himbauan melekat, apabila suatu himbauantersebut pelaksanaan suatu yang benar dan pelaksanaan peraturan yang sudahada sebelumnya harus ditaati;Bahwa tidak melaksanakan himbauan tidak ada sangsi
    .09/Pid.B/TPK2012/PN .PDG.Bahwa benar yang jadi dasar keluarnya Himbauan adalah karena adanya aturan yangtidak dialankan;Bahwa benar yang dimaksud dengan Insentif adalah memberikan upah ataupenghargaan atas pekerjaan, dan insentif diterima oleh orang ikut dalam kegiatan;Bahwa benar roh atau jiwa dari suatu himbauan melekat, apabila suatu himbauantersebut pelaksanaan suatu yang benar dan pelaksanaan peraturan yang sudah adasebelumnya harus ditaati;Bahwa benar tidak melaksanakan himbauan tidak ada sangsi
    jabatan ataupun karena mempunyai kedudukan;Menimbang, bahwa penyalah gunaan ini dilakukan dengan bertujuan untuk mendapatkankeuntungan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain seperti pada unsur ke dua dari pasal 3 UUTindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan jabatannya,kewenangan, kesempatan maupun sarana yang ada padanya sebagai seorang Pegawai Negeri /Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai;Menimbang, bahwa tidak melaksanakan himbauan tidak ada sangsi
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SARAH ,E BUKORSYOM, S.H.
Terdakwa:
NIKEN NURHALIA RAMADHANTI
165 — 85
  • pembayaran dana taktis tersebut karenaSaksi selaku PPAT tidak bisa menolak ketika /ist dana taktis diserahkankepada staf Saksi, setelah /ist tersebut Saksi terima, maka saksi berkewajibanharus membayar dana taktis tersebut.Halaman 21 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan yang mewajibkan Saksi untuk membayar danataktis tersebut adalah Bendahara Penerima kantor pertanahan Kota SorongTerdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti.Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu apakah ada sangsi
    Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kemudahan walaupun PPAT telahmembayarkan dana taktis tersebut namun Saksi sebagai staf hanya mengikutisaja karena sebelumnya juga sudah di wajibkan untuk membayar dana taktistersebut.Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu ada sangsi/denda jika tidakmembayarkan dana taktis kepada pihak BPN karena Saksi belum pernah tidakmembayarkan.
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Umum Penggelapan
Register : 12-09-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 13-05-2020
Putusan PN SANGATTA Nomor 196/Pid.B/2019/PN Sgt
Tanggal 3 Desember 2019 — - Buhaety Berty Als Berty Bin Ambo Tang - Mus Mulyadi Als Mus Bin Arbain
216 — 195
  • negara;Bahwa untuk kayu 688 sesuai temuan Tim Audit External, kayu 688 tersebuttanpa meter kubik tetapi ada transfortation Permit;Bahwa ada 5 Stock Opname yang seharusnya ditanda tangani oleh 3 Pejabat,tetapi hanya ditanda tangani oleh 2 orang saja;Bahwa kayu yang belum di ukur dan di buat LHPnya kayu tersebut belumboleh di bayar;Bahwa verifikasi dalam administrasi kayu itu tugasnya GANIS;Bahwa denda yang diakibatkan dari tidak terlaksananya prosedur, Negaramengalami kerugian;Bahwa menurut Regulasi sangsi
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus Anak
Register : 01-04-2014 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 15-07-2014
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 63/PID.SUS.A/2014/PN.TBH
Tanggal 5 Mei 2014 — PIDANA - MICHAEL JONSON PURBA Als MIKA Bin JONAMAN PURBA
251 — 22
  • Klienpun memahami bahwa tindak perlindungan anak yang dilakukannya ada;ah suatuperbuatan yang tidak baik dan dapat dijatuhi sangsi pidana. Oleh karena itu, ia telahbenarbenar menyesali perbuatannya.
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-02-2011 — Putus : 03-08-2011 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.Smp
Tanggal 3 Agustus 2011 — H A L I M A (PENGGUGAT)
HJ. SUSWATI, DKK (TERGUGAT)
ATIMONO, DKK (TURUT TERGUGAT)
77 — 20
  • Atau mengingat usia penggugat yang sudah lanjut, mungkin saja penggugathanya dimanfaatkan oleh orangorang disekitarnya yang tidak bertanggungjawab yang hanya mementingkan ambisi dan nafsu angkara murka pribadinya.Setelah nantinya gagal, penggugat dibiarkan sendiri menanggung segalaresikonya, menanggung segala sangsi sosial, dicemooh masyarakat bahkandikucilkan dari masyarakat. Kalau memang demikian sungguh kasihan danmengenaskan !
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Militer
Register : 15-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 85-K/PM.III-18/AD/XII/2021
Tanggal 13 Januari 2022 — Oditur:
F.S Lumbanraja, S.H.
Terdakwa:
PRATU BARNABAS BILLI KAKISINA
91 — 44
  • Bahwa dalam perkara ini Saksi1 danSaksi2 diberikan sangsi dijatuhihukuman berupa penahanan di tempattertentu selama 21 hari melalui sidangkode etik di Polresta Ambon dan PPLease yang dipimpin oleh WakapolrestaAmbon dan PP. Lease.Dari analisa fakta tersebut di atas PenasehatHukum Terdakwa berpendapat bahwaTerdakwa dalam hal ini tidak terbuktimelakukan tindakan penganiayaan kepadaSaksi 1 dan Saksi2 tetapi tindakan Terdakwaadalah melakukan pembelaan diri karenadikeroyok oleh Saksi1 dan Saksi2.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 29-11-2017 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 6344/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 10
  • PA.Kab.MlgPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dengan sebagai Pegawai NegeriSipil;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Surat Keterangan untukBercerai dari atasan Termohon tersebut diatas, Majelis Hakim telahmemberikan penundaan waktu hingga 6 (enam) bulan, sebagaimana diaturdalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984;Menimbang, setelah lewat masa 6 bulan, ternyata Termohon masihbelum mendapatkan Surat Keterangan untuk Bercerai, dan Majelis Hakim telahmenerangkan kepada Pemohon dan Termohon tentang sangsi
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 14-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 668/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 16
  • berkekuatan hukum tetap, sebab dengan persangkaan paraTergugat telah melakukan penggelapan atas asset atau uang milik KoperasiKredit Usaha Sejahtera tidak dapat langsung kita nyatakan para penggugattersebut bersalah melakakukan penyelewengan atas asset atau uang milikKoperasi Kredit Usaha Sejahtera tanpa dilandasi adanya sebuah putusanpengadilan yang menyatakan kesalahan para penggugatMenimbang bahwa dengan tidak adanya putusan pengadilan yangmenyatakan akan kesalahan para penggugat, maka penjatuhan sangsi