Pembanding/Tergugat : Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : Ariyono Gumay

Oil Kelurahan Baru Kecamatan TenggarongKabupaten Kutai Kartanegara adalah berdiri sendiri sebagai Penggugatuntuk mengajukan Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan NegeriTenggarong.

Kartanegara melalui Badan Kepegawaian DaerahKabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Suratnya No. 803.5/21307/BKD/2014, tanggal 5 Februari 2014 tentang PemberitahuanPenghentian Sementara Penggajian An.

Bahwa disamping guna menertibkan Administrasi Kepegawaian, BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SuratnyaNo. 803.5/21 307/BKD/2014 tanggal 5 Februari 2014 dimaksud agarPenggugat dapat hadir menghadap dan/atau melapor ke BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk didengarKeterangannya sebagai bentuk etikad baik dari Pemerintah Daerah Cq.Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalammelakukan Pembinaan terhadap semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; Bahwa Itikad baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten KutaiKartanegara tersebut oleh Penggugat tidak ditanggapi dan diresponwalaupun Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegarasudah berkirim Surat dan sudah diterima yang bersangkutan,berdasarkan tanda terima undangan rapat untuk Penggugat denganNomor urut 3 yang akan Tergugat buktikan di Persidangan nantinya;6.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegaraitu tidak dijalankan dengan sepenuhnya oleh Terbanding/ Penggugat (videPasal 3 angka sampai dengan 17) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 888/III.1-403/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan

Hairuni, SH., MM., NIP 196809041992031006;

Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

ALFINCE YOEL LUFUNG, SH., MH.Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat padaKantor Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan.

Objek Sengketa.Objek Sengketayang berupa Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor: 888/Ill.1403/A.SK./VII/IBKPSDM/2019, Tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaH.HAIRUNI, SH.,MM NIP: 196809041992031006; Il. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa mengingat keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/Ill.1403/A.SK.

KartanegaraNomor : 862.3/IV.III709/A.SK/XI/BKPPD/2017 tanggal 30 Nopember2017;Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 887/IIl.2336.3/A.SK/V/BKD/2016 tanggal 20 Mei 2016Tentang Pemberhentian Sementara Dari Pegawai Negeri Sipil;Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 810/II.1/A.SK/V/BKPSDM/2018 tanggal 17 Mei 2018 TentangPengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil;Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor

Hairuni, SH,.MM yang ditujukankepada Bupati Kutai Kartanegara;Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Keberatan atas namaH. Hairuni, SH,.MM yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara;Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Bupati Kutai KartanegaraNomor : B2338/HK/BANKUM/180/09/2019 tanggal 13 September2019, Perihal : Tanggapan atas keberatan administrasi an. HHAIRUNI,SH.

;T4 : Foto kopi sesuai aslinya lembar disposisi dari Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara;T5 : Foto kopi sesuai aslinya surat dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor :B2338/HK/BANKUM/180/09/2019 tanggal 13 September 2019,Halaman 46 Putusan Nomor : 53/G/2019/PTUN.SMD.T6THzT8T9T10T11T=12T13T14Perihal : Tanggapan atas keberatan administrasi an.

BAHARUDDIN HANNAN,- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur cq. Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai TimurM E L A W A N1. HATTA,dkk

Maros SulawesiSelatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2013,selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semulaTERGUGAT II ;Pemerintah Kabupaten Kutai Timur cq. Dinas Pengendalian Lahan dan TataRuang Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili olehKuasanya M.Fathurrahman, SH. Staf bagian Hukum SetkabKab.

Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Juli 2013No. 180/92/HK/VII/2013, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING II semula TERGUGAT ;MELAWANHATTA, umur 46 Tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di JI. Poros SangattaBontang RT. 03 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta SelatanKab. Kutai Timur ;2. AGUS, umur 29 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Gang Karta RT.03 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. KutaiTimur ;3.

Pendidikan;Timur dengan perwatasan Agus ;Selatan dengan perwatasan Syarifuddin ;Barat dengan perwatasan Baharuddin Kudu ;Adalah sah milik Para Penggugat ;Menyatakan tindakan Tergugat II yang melakukan jual beli kepada PemerintahKabupaten Kutai Timur Cq Dinas Pengendalian Lahan dan Tata RuangKabupaten Kutai Timur dalam perjanjian yang disepakati mengakibatkankerugian bagi Para Penggugat adalah ingkar janji (Wanprestasi) ;Menghukum Para Penggugat untuk membayar kerugian bagi Para Penggugatyang dapat

diperinci sebagai berikut :Kerugian Materiil + Rp. 12.000.000.000, (dua belas milyar rupiah) ;Kerugian Immateriil sebesar Rp. 18.000.000.000, (delapan belas milyarrupiah) ;Menyatakan Tergugat Il tidak berhak menerima hasil penjualan tanah dariTergugat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Cq Dinas PengendalianLahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur, adalah perbuatan melawanhukum ;Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Obyek sengketa kepada Para

Kutai Timur Dinas Pengendalian Lahandan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur dan sudah menerima pembayaran tahappertama sebesar lima milyard rupiah ;Menimbang, bahwa Tergugat Il dalam jawabannya pada pokoknyamengemukakan bahwa tanah seluas 6 Ha yang terletak di Jalan Pendididkanadalah Hak Milik Tergugat II dan SAHARIANA serta IRFAN BAHARSYAH danbukan tanah milik dari HATTA dan AGUS serta ABDUL KADIR ( Para Penggugat) dan tanah tersebut telah dijual Tergugat II dan SAHARIANA serta IRFANBAHARSYAH kepada

.;BUPATI KUTAI KARTANEGARA.;

Daman Huri Perum Borneo Mukti Il Blok C No. 17Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarindaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING *~MELAWANReyKUTA KARTANEGARA, berkedudukan. di Jalan WolterMonginsidi No 01, Tengarong Kabupaten Kutai Kartanegara,Kalimantan Timur; 4 2) 50 en nnnar mre nee nea neenneDalam hal ini memberikan hada kepada :1.

ROKMAN TORANG SH, MH, Jabatan Kepala BagianAdministrasi Hokum Setkab Kutai Kartanegara; D ABDULCKADR, SH., M.Si., Jabatan Kepala Sub.Bag BantuanHukum Setkab Kutai Kartanegara; =8SJOKO ADI WIBOWO, SH., Jabatan Staf Bantuan HukumSetkab Kutai Kartanegara; =

Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Terbanding/Penggugat : CV. BERJAYA

., Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi PemerintahKabupaten Kutai Barat, beralamat di Jalan Sendawar , KomplekPerkantoran Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan surat kuasa khususNomor180/1574/HKTU.P/IV/2018 tanggal 27 April 2018, selanjutnyadisebut sebagaiPembanding semula Tergugat;Lawan:CV. BERJAYA, diwakili oleh MF.

Bahwa PENGGUGAT adalah selaku perusahaan yang bergerak dibidangjasa kontruksi dan selaku putra daerah diminta oleh TERGUGAT untukmengerjakan pembangunan proyek prasarana jalan dan jembatan diKabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ;2.

2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak(PenggugatTerbanding dan TergugatPembanding), belum dibentukPengadilan Negeri Kutai Barat, sedangkan wilayah hukum PengadilanNegeri Kutai Barat, sebelumnya adalah wilayah hukum PengadilanNegeri Tenggarong, dimana baik Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)dibuat, maupun letak obyek Perjanjian di wilayah hukum PengadilanNegeri Kutai Barat ;Bahwa dengan demikian, Eksepsi TergugatPembanding di atasadalah eksepsi yang benar dan beralasan hukum, karenanya

MITRA MULIA ABADI, dan CV.BERJAYA dilakukan tanpa persetujuan tertulis Bupati Kutai Baratpada periode tersebut ;4.

Barat Nomor820/306/BKDVII/2005 tanggal 14 Juli 2005 dalam hal ini bertindakuntuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang disebutsebagai pihak pertama, oleh karena itu penandatangan kontrak tersebuttelah sesuai dengan prosedur yang ada yaitu telah mendapatpersetujuan dari Bupati Kutai Barat, maka kontrak tersebut adalah sahdan berdasar hukum ;Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata yangmenyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiUndangundang bagi mereka

BERJAYA
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

- RAKHMAN SETIONO melawan- KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LOA DURI ILIR KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kutai Kartanegara ;Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 411.1/18/PILKADES/LDI/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :EDY IRIANTO, S.H.Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor padaLembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Kekaryaan (LPPHK)Kutai Kartanegara, beralamat di Jalan Jelawat Kantor KadindaTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 27 Mei 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2.

XXIV Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa JananKabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :EDY IRIANTO, S.H.Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor padaLembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum Kekaryaan (LPPHK)Kutai Kartanegara, beralamat di Jalan Jelawat Kantor KadindaTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara ;Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut

Kutai KartanegaraNo : 11 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentianKepala Desa dan Perangkat Desa Jo.

Kutai KartanegaraNo: 11 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentianKepala Desa dan Perangkat Desa Jo.

Kartanegara Nomor649/SKBup/HK/2011 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan PergantianAntar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Loa DuriIlir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 19 OktoberFoto copy sesuai dengan aslinya soal ujian penyaringan Bakal Calon KepalaDesa Kabupaten Kutai Kartanegara (Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan) ;Foto copy sesuai dengan aslinya lembar jawaban ujian penyaringan Bakal CalonKepala Desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013

Penggugat:
PT.RITA MULIA ABADI
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

.;KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI TIMUR.;

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketaantara :DAVID RANTE, S.Th, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan anggota DPRDKabupaten Kutai Timur, beralamat di Jalan Bukit Batu BaraS.75 RT. 003, Swarga Bara Kec.

No.48/ B / 2014 / PT.TUN.JKTKETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATENKUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan PusatPemerintahan Kabupaten Kutai Timur Sangatta, KalimantanTimur, dalam hal ini memberi kuasa kepada1 BERNANDE MANALU, S.H;2 PRIMA YULIAN RIULY GULTOM, S.H;3 NURSAIDAH SIREGAR, S.H;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanDr.

Pembanding/Tergugat : Bupati Kutai Barat
Terbanding/Penggugat : Drs. YULIUS GUN, MM

JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas danberwenang Memeriksa dan memutus sengketa Administrasi Pemerintahan ditingkat banding menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :BUPATI KUTAI BARAT, berkedudukan di Jalan Sendawar KomplekPerkantoran Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 180/3633/HKTU.P/X/2019Tanggal 1 Oktober 2019 menyerahkan kuasa kepada : 1.Adrianus Joni, S.H.,M.H.

Jabatan Kepala bagianHukum Kabupaten Kutai Barat. 2. Bastiar, S.H.,M..Si.Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum danKerja Sama Hukum Kabupaten Kutai Barat. 3.Agustinus, S.H. Pekerjaan Advokat dan KonsultanHukum Tim Advokasi. 4. Burhan Ranreng, S.H.Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum TimAdvokasi, semuanya berkewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Sendawar Komplek PerkantoranKabupaten Kutal Barat, sebagaiaati eaaatalatatataeataat PEMBANDING/TERGUGAT Melawan :Drs. YULIUS GUN, M.M.

Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal diKampung Ngenyan Asa, RT. 003, Kecamatan BarongTongkok, Kabupaten Kutai Barat, Pekerjaan Eks PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Kantor Bupati Kutai Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 OktoberHal 1 dari 12 hal Put. No. 130/B/2020/PT.TUNJKT2019 memberikan kuasa kepada : 1. Paulus Suryadi,S.H. 2. Sakir, S.H. 3. Zainal Arifin, S.H. 4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor : 800. 05. 860/K. 967/2018. Tanggal 31 Desember 2018Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Kepada Drs. Yulius Gun, M.M.NIP.1959070198603;nnn nnn nnnnn nnn nnn n nn nnnennnennnnnnnnnesg. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 800. 05. 860/K.967/2018.

harus terlalui seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding terlebin dahulu akan mempertimbangkanpenggunaan instrumen upaya administratif yang telah dilakukan olehTerbanding/Penggugat sebelum mengajukan penyelesaian sengketaadministratif secara yudisial ke Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalanoleh Terbanding/Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda adalah :Surat Keputusan Bupati Kutai

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara VS SYAMSUL BAHRI bin SAMRAN

Tgryang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kutai Kartanegara mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarindatersebut:Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2018 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tersebut sebagai PemohonKasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong padatanggal 18 Desember 2018;Membaca

pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal 26 November 2018 danPenuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 18 Desember 2018.

dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kutai

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK ( LSM BADAK);melawanBUPATI KUTAI KARTANEGARA;

DANREKAN, ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM beralamat Jl.Daman Huri Perum Borneo Mukti IT Blok C No. 17 KelurahanMugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANBUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No01, Tengarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1.

ROKMAN TORANG, SH, MH, Jabatan Kepala BagianAdministrasi Hukum Setkab Kutai Kartanegara;2. ABDUL KADIR, SH., M.Si., Jabatan Kepala Sub.BagBantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara;3. JOKO ADI WIBOWO, SH., Jabatan Staf Bantuan HukumSetkab Kutai Kartanegara;4. HARMAN, SH., Jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab KutaiKartanegara;5. SURATNO, SH., Jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab KutaiKartanegara.Kelimanya beralamat di Kantor Bupati Kutai Kartanegara di JalanWolter Monginsidi No. 01 Tenggarong.

Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara TentangPersetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Ijin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Kartanegarapada umumnya, yang sekaligus dapat menambah PAD bagi Pemerintahan Daerahguna kepetingan bersama tanpa membedabedakan golongan atau kelompok yangmengimplemasikan ketentuan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK25 1/2001 tanggal 26 April Tahun 2001 tentang Pelaksanaan dan TataCara Pemberian Jjin Usaha Pertambangan Umum di Wilayah Kabupaten Kutai(vide Pasal 16 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK251/2001 tanggal 26 April Tahun 2001).Berdasarkan apa yang

Pembanding/Terbanding/Penggugat : ANDIK PRASETYO
Terbanding/Pembanding/Tergugat : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Walter Monginsidi,Kelurahnan Timbau Kutai Kartanegara, diTenggarong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,No. B.885/HK/ BANKUM/065.16 /02/2020 tanggal18 Februari 2020, memberikan kuasa kepada :1. PURNOMO, S.H., NIP.19780605 200212 1 002, Jabatan Kepala Bagian Hukum, Setkab.KutalKartane Qala; 222022222 22222. HARMAN, S.H. M.Kn, NIP.19840625201001 1 013, Jabatan Analis Advokasi padaBagian Hukum ~~ Setkab. Kutai Kartanegara;3.

Kutai Kartanegara; Hlm.1 dari 14 hlm. Put. No. 218/B/2020/PT.TUN.JKT4. BUDI HERYUDHI, SH., M.Kn, NIP.19780403201101001, Jabatan Analis Advokasipada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;5. ALFINCE YOEL LUPUNG, SH.,MH., NIP. 198010232014102005, Jabatan Jabatan Analis Advokasipada Bagian Hukum Setkab.

Kutai Kartanegara;Kesemuanya Kewaganegaran Indonesia, beralamat padaKantor Bupati Kutai Kartanegara di Jalan WolterMonginsidi, Timbau, Kabupaten Kutai Kartanegara,Provinsi Kalimantan Timur ;wenn nen nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn Untuk selanjutnya disebutsebagai PEMBANDING I/TERGUGAT/TERBANDING ;MELAWANANDIK PRASETYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,Bertempat tinggal di Jl. Madya Utama RT.03 Desa KotaBangun Il Kec.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 557/SKBUP/HK/2019, tanggal 6 Desember 2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun IlKecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 20192025 sertaPemberhentianPenjabat Kepala Desa Kota Bangun II;3.

Memerintahkan Tergugat melalui aparaturnya BadanPermusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuksegera melaksanakan Penghitungan Ulang surat suara tidak sahKepala Desa serentak periode 20192025 khusus TPS di Desa KotaBangun Il, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegarasetelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 5.

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan SARPIUS Bin EMBUNG

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 412.5/K.153/2008tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Dalam WilayahKabupaten Kutai Barat Tahun 2008, yang dilegalisir.2. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.412.5/K.501/2008 tentang Pembentukan Tim Pendamping dan Fasilitasi AlokasiDana Kampung Tingkat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008, yang dilegalisir.3. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun

, yang dilegalisir.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.412.5/K.501/2008 tentang Pembentukan Tim Pendamping dan Fasilitasi Alokasi DanaKampung Tingkat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008, yang dilegalisir.1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2008 tentangPengelolaan Alokasi Dana Kampung Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun2008, yang dilegalisir.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 412.5/K.005/2008tentang Pemberian Bantuan Alokasi

Menetapkan barang bukti berupa:1 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Kutai BaratNomor 412.5/K.153/2008 tentang Petunjuk TeknisPengelolaan Alokasi Dana Kampung Dalam WilayahKabupaten Kutai Barat Tahun 2008, yang dilegalisir.1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.412.5/K.501/2008 tentang Pembentukan Tim Pendamping dan Fasilitasi AlokasiDana Kampung Tingkat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008, yangdilegalisir.1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2008 tentangPengelolaan

Bupati Kutai Barat No.412.5/K..153/2008 jo SK.

Kutai Barat No : 412.5/K..153/2008tentang Petrunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Dalamwilayah Kabupaten Kutai Barat tahun 2008;Hal. 53 dari 71 hal.

Penggugat:
JODOHAR PURBA, Amd.Kep
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pembanding/Tergugat : Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : H. HAIRUNI, SH, MM.

SuratnO, S.H j 2222222 n eeeJabatan Analis Advokasi pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;4. Budi Heryudhi, S.H., M.Kn ;Jabatan Analis Advokasi pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;5. Alfince Yoel Lufung, S.H., M.H ;Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 123 /B / 2020 / PT.

TUN.JKTJabatan Analis Advokasi pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, beralamat pada KantorPemerintah Kutai Kartanegara Jalan WolterMonginsidi Nomor 01 Tenggarong, berdasarkan suratKuasa Khusus Nomor: B2856/HK/BANKUM/065.16/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING/TERGUGAT ;MELAWANH.

., M.M, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawalNegeri Sipil (PNS)/Mantan Pegawai Negeri Sipil(PNS), tempat tinggal di Jalan Arwana, Blok C,Nomor 37, RT. 16, Kelurahan Timbau, KecamatanTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,Kalimantan Timul;Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. Hendrich Juk Abeth, S.H., M.H ; 2. Jhon Pricles, S.H ;3. Yulius Patanan, S.H., M.H ;4. Rahmatullah,5. Edi Sumarlin, S.H ;6. Rizky Marda Amalia, S.H., M.H ;7.

TUN.JKTMenyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;Dalam Pokok Perkara : 222 nn nonce conn nnn nc nnn ne nn nnn ncnnnns1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :888/III.1403/A.SK/VII/BKPDSM/2019 Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama H. Hairuni, S.H., M.M.

NIP : 196809041992031006:;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1403/A.SK/VII/BKPDSM/2019Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama H. Hairuni, S.H., M.M.

INDRA SEJAHTERA
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

RIDLATAMA TAMBANG MINERAL VS-BUPATI KUTAI TIMUR-PT. KALTIM NUSANTARA COAL

Ridlatama Group dari Pengirim Bagian Hukum SekretarisKabupaten Kutai Timur D/A Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangata,3712. Bukti P813. Bukti P914. Bukti P1015. Bukti P1116. Bukti P1217 Bukti P1338Kabupaten Kutai Timur, Prov.

Bukti P17 : Asli ada pada Tergugat, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06Tahun 2004, Tetang Rencana tata ruang wilayah kabupaten kutai timur tahun20012005, Bagian hukum sekertariat Kabupaten Kutai Timur 2004, berikutdengan peta alokasi pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayahKabupaten Kutai Timur, yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur, bapakH. Mahyudin ST.MM dan peta sesuai dengan bukti P14 ;22.

Bukti T.7 : Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 540.1/K.443/HK/V/2010, tanggal 04 Mei402010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/118/HK/I/2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PTRidlatama Tambang Mineral Seluas 10.000 HA yang terletak di KecamatanBusang Dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur ( Sesuai denganaslinya ) ;8.

Kabupaten Kutai Timuryang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur perihal TelaahanStaf Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) PT.

Rhidatama Group tanggal 27April 2010 (vide bukti T3) ;e Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang ditujukankepada Bupati Kutai Timur perihal Telaahan Dinas Kehutanan tanggal 30 April 2010(vide bukti T4) ;3.

Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.156, tanggal 30 Desember 2005 terletak di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, Seluas : 19.341 M

-AJI INDRA WATI,DKK-KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA-R. MUSLIANTO

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala4.Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara berupaSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.156, tanggal 30Desember 2005, terletak di Desa Loa Lepu, KecamatanTenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, PropinsiKalimantan Timur, luas : 19.341 M?, atas nama Pemegang HakR.

MUSLIANTO, Surat Ukur Nomor : 1070/42 LLP/2005 tanggal22 Desember 2005Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang telah diterbitkan tersebut yaitu SertifikatHak Milik (SHM) Nomor : M. 156, tanggal 30 Desember 2005terletak di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang,Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur,luas : 19.341 M?

II, Desa Loa Lepu, KecamatanTenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara,Kalimantan Timur , seluas 19. 341 M?satas nama iR.MUSLIANTO, Surat Ukur Nomor : 1070/4 2LLP/2005, tanggal22 Desember 2005, telah diterbitkan oleh Tergugat (KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara) diatastanah milik Tergugat II Intervensi, yang didapatkan dandiperoleh dengan cara dibeli dari AJI JASMANT ;Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 156 tanggal 30Desember 2005 yang terletak di RT.

MUSLIANTO; T 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat KeputusanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegarabeserta lampirannya Nomor : 302 520.1 44.3 2005,tanggal 15 Desember 2005, tentang Pemberian Hak Milik33Atas Nama Posman Sitorus DKK (9 Orang) Tanah YangTerletak Di Desa Loa Lepu, Kecamatan TenggarongSeberang, Kabupaten Kutai Kartanegara ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat SetoranBea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB),tanggal Ded Desember 2005 ;Foto copy sesuai dengan aslinya

Kutai Kartanegara untuk keperluanpembuatan Sertifikta di wilayah Desa saksi ; Bahwa yang saksi ingat tanah atas nama antara lain HidupSantoso, Abadi, Erawati Simatupang, dll, saksi tidakingat lagi seluruhnya, dan itu atas permintaan pemiliktanah dan Kantor Pertanahan setempat ; Bahwa......... 54Bahwa di tahun 2005 tidak ada pengukuran tanah olehKantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara di Rt.2 LoaLepu atas permintaan R.

.;melawanKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA;

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan kandidat Pengacara, alamatJalan Sultan Alimuddin Rt. 37 Nomor 37, Kelurahan Selili,Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda ;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN;MELAWAN:KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Jin.Woltermonginsidi Timbau, Kabupaten Kutai Kartanegara,Tenggarong 75511 ;Selanjutnya disebut sebagai TERMOHONKEBERATAN;Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca ;e Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

H.Marhusin RT.37, kelurahan Selili, KecamatanSamarinda lIlir, Kota Samarinda Provinsi Kaltim,selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai KartanegaraAlamat : Jin.

KartanegaraKepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;Dokumen peserta lelang (legalitas perusahaan) dan pemenang lelang sertaDokumen terkait dengan pengadaan hahhal sebagai berikut :Dokumen pengadaan surat suara.Dokumen Pengadaan formulir pemungutan dan perhitungan suara.Dokumen pengadaan formulir pemutahiran data pemilih.Dokumen pengadaan kartu pemilih ;Dokumen perjanjian sewa menyewa dengan perusahaan terkait, berupa :Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Perkara No. 23/G/2014/PTUN.SMD.a

Dokumen Perjalanan Kerjasama dengan akuntan publik dan bukti tanda terimapemberian honorarium dari KPU Kutai Kartanegara kepada Akuntan Publik danDokumen hasil yang dikeluarkan oleh Akuntan Publik ;5. Dokumen pengadaan alat tulis kantor dan perusahaan jasa pengadaan alat tuliskantor, berupa :a. Dokumen Perjanjian Kerja sama tentang pengadaan alat tulisdengan perusahaan jasa pengadaan alat tulis kantor.b. Dokumen bukti kwitansi belanja pengadaan alat tulis kantor.c.

Dengan demikian pihakpihak dalam sengketa ini adalah sama denganpihakpihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yaituantara Aras, SH sebagai Pemohon Keberatan semula Pemohon Informasi denganKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai TermohonKeberatan semula Termohon Informasi ;Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang bertindak sebagai TermohonKeberatan adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara yangsebelumnya sebagai Termohon Informasi yang merupakan