Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-05-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 124/Pdt.G/2019/PN Dpk
Tanggal 18 Februari 2020 — PT ABADI MUKTI MELAWAN 1.Christian SI Situmorang 2.Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 3.Kantor Pertanahan Kota Depok
205 — 292
  • atas kepemilikan objek sengketa, maka segala perbuatan Tergugat terhadap objek sengketa yang dilakukan tanpa ijin dari Penggugat adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan Tergugat Ill yang telahmenerbitkan sertifikat hak milik nomor 313 Bedahan yang kemudian dilakukanpemecanan sertifikat tersebut menjadi sertifikat Hak milik nomor 7135/BedahanHalaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Padt.G/2019/PN Dpkdan nomor 7136/Bedahan atas nama Tergugat diatas tanah objek sengketatelah melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-02-2008 — Upload : 14-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/Pdt/2007
Tanggal 6 Februari 2008 — SABARUDDIN, SE, DKK. VS. YAYASAN PERGURUAN ISLAMIYAH NURUL HUDA
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendiri Yayasan PINH, mempunyairasa dan tanggung jawab moral agar kKemungkinan yang terburuk tidakakan terjadi dari perbuatan bathil dan penyimpanganpenyimpanganaturanaturan dan ketentuanketentuan yang diamanahkan dalamStatuten Stichting (quodvide Psl. 10 ayat (1) bukti P1, T2); Bahwa perbuatan bathil dan tidak amanah, in casu "membuat suratkeluar", Secara non organisatoris (perbuatan perorangan / in person),perbuatan mana termasuk dalam klasifikasi perobuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad), yaitu melangar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-03-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 28-12-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 121/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 9 Oktober 2014 — 1. MUHAMMAD SOLIKIN 2. SUKILAN Lawan 1. RUDI KUSMANTO 2. KASMUDJI 3. OKKY RULISTYA PERWITHA 4. Dr. Rr. EVA DAMAYANTI, S.H., Sp.N, M.M., M.Kn
158 — 65
  • Langgeng Multi Jaya telah menyetujuiatau mendiamkan atas pengalihan saham Para Penggugat kepada Tergugat Ill yangJelasjelas telah melangar Akta Pendihan PT. Langgeng Multi Jaya No. 25 dan ketentuanhukum yang berlaku"ADALAH TIDAK BENAR ; Yang benar, TERGUGAT Il pun hanya formalitas saja dituniuk sebagai Komisaris PT.Langgeng Multi Java, karena TERGUGAT II sadar diri bahwa ini hanya formalitas saja,maka TERGUGAT II tidak pernah melakukan fungsi Pengawasan atas kebijaksanaanDireksi terhadap PT.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Sdw
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
RODI bin MARJUNI alm
61 — 23
  • Ahli menerangkan bahwa Narkotika tersebut yang di gunakan oleh Sdr.AGUS Bin BUSRA(Alm) biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danNarkotika tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki Narkotika tersebut tanpa kuasanyaatau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan makaHalaman 14 dari 31 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN SdwOrang tersebut diduga telah melangar ketentuan Undangundangsebagaimana di atur dalam UU No.35 Thn 2009 Tentang
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-08-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Spn
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
TIAR YUSTIANNO, SH
Terdakwa:
AAN SAFRIA DONI Bin RASIDIN
49 — 7
  • Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu:Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua : melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga : melangar
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 14-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 14 September 2016 — Prakoso Mochamad Darmawan Als Wawan Bin Heri M. Maksum (Alm)
35 — 3
  • Eko Hariawan;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwan kesatu tidaklah lagi dalam tahappercobaan atau pemufakatan, akan tetapi sudah pada tahap pelaksanakan, olehkarena itu dakwaandinyatakan tidakterbukti secara sah dan meyakinkan dankarenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;Menimbang, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan keduayaitu melangar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama
Register : 30-10-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 22-07-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 2506/Pdt.G/2017/PA.Smg
Tanggal 26 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 4
  • Tergugat tidak memiliki hak apaapa lagi akan anakanakdan tidak ada tanggung jawab lagi sebagai seorang ayah bagi anakanak.Adapun syarat di lembar 11 poin 10.110.7 tulisan tergugat adalah fitnah keji,dusta, penistaan, pencemaran nama baik dan merupakan tindakan kriminalyang melangar KUH Pidana pasal 310,311,317dan 318.MohonkiranyaPengadilanAgamaKota Semarang untuk menghukumtergugat, dengan:Hal. 13 dari 38 hal. Put No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Smg1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-10-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 837 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — PT. STEADFAST MARINE VS 1. MARULLAH, DKK
147 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 837 K/Pdt.SusPHI/2018Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara1.2.3.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;Menyatakan sebagai hukum putus hubungan kerja antara ParaPenggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat melanggar pasal 59ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan;Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2866 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — 1. Hj. LAHANA, dk. VS 1. H. KARIM RATU JAKSA, dkk. dan MUHDANI bin RAJA
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas pertimbangan hukum yang cacathukum harus dipertangungjawabkan sebagaimana Yurispridensi MahkamahAgung RI Nomor 41 K/Pdt/1990 menegaskan Tindakan aparat peradilanyang melangar kewenangan atau melampuai batas yang dibenarkan hukumdapat diajukan kepada instansi peradilan yang lebih tinggi atau MahkamahAgung, untuk diadakan tindakan pengawasan;Halaman 27 dari 30 hal. Put.
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN BATAM Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
PT. BATUBARA MANDIRI
Tergugat:
PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
Turut Tergugat:
PT. PERTAMINA (Persero),
233 — 100
  • Kerugian ini sejatinya tidak ternilai harganya, namununtuk mempermudah dalam menghitung kerugian immateriildalam gugatan ini, kerugian immateriil yang dihadapi olehPenggugat tidak kurang dari Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratuslima puluh milyar rupiah);Total kerugian materiil dan immateriil yang diderita olen Penggugatakibat perbuatan melangar hukum yang dilakukan oleh Tergugat danTurut Tergugat yaitu: Rp. 48.964.469.881,00 + Rp. 250.000.000.000,00= Rp. 298.964.469.881,00 (dua ratus sembilan puluh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 14-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/PDT.SUS/2010
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU); PT. CARREFOUR INDONESIA
461 — 400 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian Pemohon Keberatan tidak melangar Pasal 17ayat (1) UU Antimonopoli karena unsurunsur ketentuan tersebuttidak terbukti. Hal ini juga sesuai dengan pendapat ahli Prof.Erman Rajagukguk, SH.,LL.M., Ph.D pada halaman 9 yangmenyatakan :"Sebagai kesimpulan PT. Carrefour Indonesia tidak melanggarPasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. PT.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN MALANG Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN Mlg
Tanggal 28 September 2020 — Penuntut Umum:
MOH. HERIYANTO, S.H.
Terdakwa:
Satria Widodo alias Mentuk Bin didik Widodo
27 — 4
  • Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN MigMenimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakansebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan daridakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai denganfaktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidanganyaitu dakwaan alternatif kKesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Khusus
Putus : 06-09-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Pms
Tanggal 6 September 2017 — ERNIS PARDEDE ALS ERNIS PANDAPOTAN PARDEDE ;
32 — 13
  • Menyatakan terdakwa Ernis Pardede alias Ernis Pandapotan Pardedetelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana " dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhandengannya " melangar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungananak (dakwaan subsidair lag)) ;4.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-02-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 20/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 8 Juli 2020 — Penggugat:
CV. NAGA KARYA DIWAKILI OLEH HERY ARMEN SINAGA
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN ASAHAN
201 — 130
  • KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2018 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tidakada mempersyaratkan harus melampirkan Bukti Mempunyai ataumenguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetapdan jelas berupa milik sendiri atau sewa ;23.Bahwa dengan demikian patut diduga Tergugat dalam hal tidakmeluluskan Penggugat dalam evaluasi kualifikasi tidak berdasar kepadaPeraturan Perundang Undangan yang berlaku tentang Pekerjaan JasaKonstruksi dan telah melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2188 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — FARIDAH HANOM PANE binti ANGGARAN PANE VS PT TASPEN (PERSERO) Pusat, dk
36 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menetapkan 3 (tiga) alasan untuk mengajukan kasasi yaitu:a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;c. lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu) denganbatalnya putusan yang bersangkutan;Dari ketiga alasan di atas bahwa alasan Pemohon Kasasi mengajukankasasi ini adalah karena Judex Facti tidak berwenangan ataumelampaui batas wewenangnya, dan telah salah dalam menerapkanatau melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 29-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1809 K/PID.SUS/2015
Tanggal 29 September 2015 — GUNAWAN DWI PRASTANTO bin MANGKONO
38 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana fakta hukum di persidangan Terdakwa bersamaTerdakwa II / Pemohon Kasasi terbukti memiliki, menguasai 1 (satu) tas plastikberwarna hitam berisi ganja dengan berat 52,7 (lima puluh dua koma tujuh)gram tanpa hak ;Bahwa dengan demikian Judex Facti / Pengadilan Tinggi Yogyakartasudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya mengenaiterbuktinya Terdakwa II / Pemohon Kasasi secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan AlternatifPertama melangar
Pengadilan PN SUKABUMI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 21-09-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN SUKABUMI Nomor 140/Pid.Sus/2011/PN.SMI
Tanggal 21 September 2011 — MOHAMAD REZA MAULANA Bin PAIMUN FAISAL
41 — 5
  • bersalah dan menyesali perbuatannya ; Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahansecara sah berdasarkan surat perintah penahanan, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya penahanan yang telah38dijalani. terdakwa sebelum putusan ini mempunyai' kekuatan hukumtetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang = akandijatuhkan ;Menimbang, bahwa tentang ancaman pidana dalam dakwaanPrimair melangar
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 10-02-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 3/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 9 Juni 2021 — Penggugat:
Sontan Saragih
Tergugat:
BPN Lampung Selatan
Intervensi:
DEWITA GIRSANG, STH
213 — 147
  • Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);f. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;2. Tidak terjadi Kesalahan penerapan Peraturan PerundangUndangan;3. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;4. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;5. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;6. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;7. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau;8.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-01-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN Ptk
Tanggal 15 Mei 2019 — Penuntut Umum:
DEDY GUNAWAN, SH
Terdakwa:
HENI Binti BASRI TAYEB
46 — 11
  • Zakaria Als Jaka tersebut kepadapetugas sedangkan terdakwa mengetahui bahwa kegiatan jual bellinarkotika tersebut sudah melangar hukum;selanjutnya terdakwa ditangkap di pinggir jalan di depan warung TahuSumedang Jalan Trans Kalimantan Sungai Ambawang pada hari Selasatanggal 04 September 2018 sekira jam 20.30 WIB pada saat terdakwabersama dengan Suami terdakwa yaitu Sdr.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 29-06-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 12 Oktober 2016 — MESAKH SUPRIADI, S.E., M.Si ; MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
92 — 43
  • karena menjadi anggota dan/atau penguruspartai politik;Bahwa seperti diakui Tergugat dalam pertimbangannya huruf (a)butir (1) bahwa Penggugat menjadi anggota partai politik padatanggal 15 April 2013 sebagaimana tercantum dalam kartu Anggotaparpol, dengan demikian waktu Penggugat menjadi anggota parpol,UndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeribelumlah diundangkan, dan baru diundangkan pada tanggal 15Januari 2014;Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud butir (c) di atastelah melangar