Ditemukan 3588 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
243 — 188
Antonus ambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.ST dan Abdullah Nur,S.IP;1 (Satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukur terhadapbidang tanah an.
Ramang Ishaka, Drs.Anton us ambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.ST dan AbdullahNur,S.IP;1 (Satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukur terhadapbidang tanah an.
YANUAR ADI NUGROHO
Terdakwa:
WAHYUDI Bin MIARJI
110 — 24
. : TN.0803-PPSDA.SO/913 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Permohonana Ukur Dan Ricikan Tanah Tanaman Dan Bangunan (tambahan) Untuk Pekerjaan Pembangunan Bendungan Slinga;
- 1 (satu) bundel foto copy surat dari Sekda Kabupaten Purbalingga No. : 005/6781 tanggal 15 November 2010 perihal Rapat Koordinasi Penyediaan Lahan Perluasan Bendungan Slinga;
- 1 (satu) bundel asli Nota Dinas dari Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Purbalingga No. : 446/BPU/XII/2010 tanggal 09 Desember
ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA. Diwakili oleh PANDU PATRIA SJAHRIR,
Tergugat:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
486 — 352
Pengajuan permohonana. Pemohon mengajukan permohonan kepadaMenteri cq. Direktur Jenderal Mineral danBatubara. Atas permohonan sebagaimana yangdimaksud, petugas penerima permohonanmelakukan verifikasi terhadap dokumenkelengkapan persyaratan ;b. Permohonan yang telah memenuhi syarat akandiberikan tanda terima permohonan kepadapemohon dan permohonan diberikan kepadaUnit Teknis;2. Evaluasi dan Konsep Persetujuana.
173 — 54
bekerjakeras; Bahwa saksi mengangkat Terdakwa sebagai PPKberdasarkan SK Direktur RSUD Tobelo Nomor963/601/RSUDHU/2010 tanggal 22 Juli 2010 bersamasamadengan saksi Helly Pumadada sebagai BendaharaPengeluaran dan saksi Lian lLabada sebagai PejabatPenandatangan SPM;Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa dalammelaksanakan tanggung jawabnya sebagai PPK agarbekerja sesuai aturan;Bahwa benar saksi pernah mengusulkan ke Kemenkes RImelalui surat Bupati Halmahera Utara tanggal 5 Maret2010 tentang Permohonana
SRI HARYONO, SH
Terdakwa:
SUKMA ONI ISWARDANI bin MAKSUM
74 — 0
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Permohonana Mengikuti Seleksi Direktur Utama PDAM Kab. Kudus atas nama Ayatullah Humaini,SE.MM
- 1 (satu) bendel fotocopy Nota Dinas Nomor:539.4/016/05.00/2019 tanggal 9 Januari 2019 dari Asisten Ekonomi,Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Sekretaris Daerah Kab. Kudus kepada Bupati Kudus perihal Pengesahan rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Kab. Kudus tahun Buku 2019.
SRI HARYONO, SH
Terdakwa:
AYATULLAH HUMAINI, SE, MM bin SINUN DJAMHARI
197 — 62
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Permohonana Mengikuti Seleksi Direktur Utama PDAM Kab. Kudus atas nama Ayatullah Humaini,SE.MM
- 1 (satu) bendel fotocopy Nota Dinas Nomor:539.4/016/05.00/2019 tanggal 9 Januari 2019 dari Asisten Ekonomi,Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Sekretaris Daerah Kab. Kudus kepada Bupati Kudus perihal Pengesahan rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Kab. Kudus tahun Buku 2019.
242 — 120
bergulirdari LPDB, jabatan saksi sebagai kepala Seksi Bisnis pada UPTDPDBdinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku tahun 2010;Bahwa saksi kerja sejak tahun 1995 dan diangkat sebagai kepala seksibisnis pada tahun 20092011 kemudian saksi dimutasi pada tahun 2012sebagai kepala seksi Bina Usaha;Bahwa tugas saksi sebagai kepala Seksi Bisnis pada UPTDPDB antaralain adalah melakukan analisa permohonan proposal yang ditujukankepada UPTD dana bBergulir Provinsi Maluku dan memberikanrekomendasi/persetujuaan apakah permohonana
120 — 15
tersebut menyatakantentang jaminan penyelesaian paket pekerjaan konstruksipembangunan RTJK.Bahwa nilai garansi bank Nomor : 13/OJR/083/8375/KAMIS tanggal 19desember 2013 dan perpanjangan garansi bank Nomor14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014 adalah Rp.1.042.478.000.Bahwa nilai pekerjaan pemeliharaan setelah saksi hitung dari nilaikontrak pekerjaan pembangunan RIJK adalah sebesar Rp.167.925.000,Halaman 124 dari 207 Ptsn No. 52/Pid.SusTPK/2015/PN.Mnd.Bahwa nilai Rp. 1.042.478.000, mengikuti permohonana
77 — 12
,Bahwa nilai pekerjaan pemeliharaan setelah saksi hitung dari nilaikontrak pekerjaan pembangunan RIJK adalah sebesar Rp.167.925.000,Bahwa nilai Rp. 1.042.478.000, mengikuti permohonana nasabah.Bank BNI tidak berkewajiban memeriksa otentisitas tanda tangan dankebenaran serta keabsahan dokumen yang diajukan oleh pemohon.Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi yaitu Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggarandan Peejabat Pembuat Komitmen membuat surat kepada pimpinan
119 — 182
Dalam garansi yang diterbitkan tersebutmenyatakan tentang jaminan penyelesaian paket pekerjaan konstruksipembangunan RTJK.Bahwa nilai garansi bank Nomor : 13/OJR/083/8375/KAMIS tanggal 19desember 2013 dan perpanjangan garansi bank Nomor14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014 adalah Rp.1.042.478.000.Bahwa nilai pekerjaan pemeliharaan setelah saksi hitung dari nilaikontrak pekerjaan pembangunan RIJK adalah sebesar Rp.167.925.000,Bahwa nilai Rp. 1.042.478.000, mengikuti permohonana nasabah.Bank
70 — 37
Menyatakan menerima secara formal permohonana perlawanan yangdiajukan Oditur Militer.2. Membatalkan Putusan sela Pengadilan Militer HI12 Surabaya nomor :109K/PM.III12/AL/V/2013 tanggal 9 Juli 2013.3. Memerintahkan Pengadilan Militer III12 Surabaya agar melanjutkansidang pemeriksaan pokok perkara Terdakwa Edy Santoso Kopda PtrNRP 90401 an. dkk 7 (tujuh) orang.4.
EDDY RUMPOKO
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
142 — 293
dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah atau setidaktidaknya menyatakan Termohon tidak berwenang melakukanpenyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaanbarang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu TahunAnggaran 2017 karena bertentangan dengan Pasal 6 JoPasal 11 UU No. 30 Tahun 2002.Dengan demikian penulisan Tipikor pada posita angka 41dan 47 tidak berarti menjadikan permohonan a quoObscuur Libel (Kabur) tetapi sebatas kesalahan klerikalyang tidak mengaburkan fundamentum petendi permohonana
2358 — 3601 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjelaskanKepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan ataukepentingan masyarakat bersama atau kepentingan pembangunan,demikian juga dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang UndangNomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung yang mengartikankepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan negara sertakepentingan masyarakat luas;Dari makna ketentuan di atas dihubungkan dengan permohonanpeninjauan kembali a quo terlihat bahwa kepentingan bangsa dannegara maupun masyarakat luas lebih menonjol, sehingga permohonana
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DHANNY SURYA SATRYA,SE Diwakili Oleh : Yopi Mariadi, SH
199 — 137
persetujuan pembiayaan kepada PT Tanjung Siram adalah melalui proses dan penilaian yang benar dan telah menerapkan prinsip kehatihatian dimana terdakwa merasa yakin dengan kemampuan PT Tanjung Siram dalam melunasipembiayaan karena telah dilakukan uji kelayakan oleh KJPP PT Satyatama Graha Tara dengan hasil analisanya baik sehingga tidak ada kekhawatiran akan terjadi pembiayaan macetdalam pembiayaan PT Tanjung Siram ; Bahwa Jaminan 378 SHM telah menjadi dan masih jaminan pembiayaan di Bank BRI pada saat permohonana
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : VERONIKA SYUKUR. Diwakili Oleh : Dr. Hendrik Jehaman, S.H.,M.H
412 — 1444
Ramang Ishaka, Drs.Anton us ambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.ST dan AbdullahNur,S.IP;1 (Satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukur terhadapbidang tanah an.
206 — 113
Bahwa dengan menggunakan sejumlah alat bukti baru (novum) berupasuratsurat palsu yang dilakukan oleh Tergugat dalam permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatasyang mana permohonana peninjauan kembalinya dalam hal ini dilakukansecara bersamasama dengan Tergugat ll, Tergugat V dan Tergugat VI sertaHaryanto Wijaya (Almarhum)dan Ilyas (Almarhum) yang saat itu masih hidupselaku Para Pemohon Peninjauan Kembali, maka pada akhirnya MahkamahAgung RI melalui Putusan Mahkamah
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
588 — 3235
usahapenyaluran kredit, dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 8 ayat (2)huruf b UUNo.7 Tahun 1992 Jo UU No.10 tahun 1998 TentangPerbankan bahwa Bank harus memiliki kKeyakinan atas kKemampuandan kesanggupan dari Debitor yang antara laindiperoleh dari penilaianyang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan danprospek usaha dari Nasabah Debitor; Menganalisis prosedur pemberian kredit yang berlaku di BNI SKMJakarta Timur, maka ahli berdasarkan kronologis yang dikemukakanmenganalisisi bahwa dalam proses permohonana
355 — 488 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jawaban Termohon terhadap Pokok Permohonan Pemohon;1.Pengujian Objek Permohonana quo terhadap Pasal 15 ayat (3), ayat(4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) Permen PUPR 23/2018 tentangPPPSRS pada Permohonan Keberatan aquo, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:Pasal 15 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) Permen PUPR23/2018 tentang PPPSRS tidak bertentangan dengan Pasal 1320juncto Pasal 1338 juncto Pasal 1792 KUHPerdata; Bahwa Permohonan Pemohon tentang pengujian Pasal 15ayat(3), ayat
MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H
Terdakwa:
Ir. H. SISWO IRYANA
188 — 59
realisasidebitur melalui Estim (sistem) debitur bisa mengetahui uangnyamasuk apa tidak dengan cara buku tabungan di print outkan kebagian teller.Setelah uang masuk petugas kredit mendebet biaya realisasi kreditseperti biaya Taksasi, APHT dan PK selanjutnya terserah debitur maumengambil atau tetap disimpan di buku tabungan sesuai dengankegunaan masingmasing, Apabila Debitur melakukan pengambilanpencairan, maka debitur langsung mendatangi / menghadap kebagian Kasir / TellerBahwa Saksi pernah menerima permohonana
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
276 — 175
Utrpenyaluran kredit, dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 8 ayat (2)huruf b UUNo.7 Tahun 1992 Jo UU No.10 tahun 1998 TentangPerbankan bahwa Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuandan kesanggupan dari Debitor yang antara laindiperoleh dari penilaianyang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan danprospek usaha dari Nasabah Debitor; Menganalisis prosedur pemberian kredit yang berlaku di BNI SKMJakarta Timur, maka ahli berdasarkan kronologis yang dikemukakanmenganalisisi bahwa dalam proses permohonana