Ditemukan 3979 data
38 — 7
tanggal 12042013diatas tanah obyel sengketa statusnya dalam sengketa antara pihakPenggugat dengan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVakan tetapi tuntutan perbuatan melawan hukum hanya diajukan kepadaTergugat s/d Tergugat IV, maka cukup alasan kiranya Yang MuliaMajelis Hakim sependapat bahwa gugatan yang demikian itu dalahobscure libel.bahwa mencermati Gugatan Penggugat dengan kontruksi hukumberupa perbuatan melawan hukum (PMH) adalah tidak jelas dan kabur(obscure libel) serta telah melangar
Ricky Trianto, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD AMRI Bin M. IDRIS HASIBUAN
64 — 7
Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;Dan:Ketiga: Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;Atau:Keempat: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatifkumulatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikandakwaan kedua dari Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan kedua melangar
DEDY GUNAWAN, SH
Terdakwa:
MUHSIRIN ALS BONGKEL BIN PULAN
39 — 7
., LebihSubsidair melangar pasal 115 ayat (1) Undangundang No. 35 Tahun 2009Tentang.
NURIMAN SANTOSO
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
97 — 37
Bahwa atas tindakan Tergugat menerbitkan Surat Bupati Timor TengahSelatan Nomor: BKPP.867/375/3/2017, Perihal : Penahanan Gaji PegawaiASN tertanggal 23 Mei 2017 maka terbukti telah bertentangan dengan Asaskepastian hukun dan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik dimanakeputusan tersebut telah melangar prinsip Negara hukum dan hakhak wargaN@ Qala 222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn neces9.Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadapHalaman 6 dari 59
102 — 11
Almarhum memberikan surat wasiat kepada Penggugatselaku anak kandungnya dari semua harta peninggalan tidak bolehdijual dan hanya dibagi waris kepada semua ahliwarisnya, namun saatini Tergugat bersama suaminya Turut Tergugat V, dan Tergugat Il,secara sepihak menguasai harta warisan pada objek sengketa V, danobjek sengketa VII dengan menawarkan kepada orang lainmengesampingkan Hak Penggugat sebagai ahliwarisnya, dengan caramelawan hak berupaya untuk memidanakan Penggugat denganmenyangka Penggugat melangar
125 — 63
Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi dilakukan dengancara dan tujuan yang bersifat melanggar hukum, melangar hak subyektif PenggugatRekonpensi, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonpensi, danbertentangan dengan kepatutan yang berlaku serta sikap kehatihatian yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat,sebagaimana diuraikan berikut ini:a.
1.Herni Langingi
2.Romi Ringkuangan
3.Frenly Oping
4.Rasdy Tendean
5.Yerfen Yangkau Kumendong
6.Nefri Tendean
7.Irvia Pinontoan
8.Filki Meijen Tendean
9.Merfil Kembuan
10.Rola Engka
11.Nandito Tambuwun
Tergugat:
Hukum Tua Desa Kakenturan, Kecamatan Modoinding
141 — 96
Perangkat Desa Kakantura (vide Keterangan Saksi Saksi JuandiManopo, Fetje Manaopo, dan Yeti Selti Kairupan);8.Bahwa berdasarkan bukti T4 dan T3 Tergugat dalam hal ini Penjabat Hukum Tua DesaKakenturan Kecamatan Modoinding telah mengajukan Surat Permohonan RekomendasiPengusulan Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan (Para Penggugat) kepada CamatModoinding karena Para Penggugat terlibat langsung dalam partai Politik, tidak melaksanakantugas dan tanggung jawab dengan baik dan tidak loyal sehingga melangar
142 — 64
Bahwa jika PARA PENGGUGAT merasa Surat yang dikeluarkanoleh Bupati Tangerang dengan surat Nomor 591/029/PL.DTRP,Tanggal 12 Juli 2007 melangar hukum seharusnya PARAPENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Bupati Tangerang bukankepada Gubernur Banten (TERGUGAT) karena Gubernur hanyamenetapkan Keputusan tentang Pembaharuan Penetapan LokasiPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Ruas Jalan TolCinereSerpong Nomor: 596/Kep.272Huk/2015, tanggal 1 Juni 2015,tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah
FITRI WATU PAKSI, SH
Terdakwa:
HERI HERMAWAN Bin SUMARNO
114 — 14
dengan merusak, memotong, atau memanjat ataudengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatanpalsu, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan tunggal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanayang didakwakan kepada mereka, yaitu melangar
1.MUHTI
2.SAHARUDDIN
3.SIRAJUDIN
4.BASRI
5.AHMAD
6.JAFAR
Tergugat:
KEPALA DESA SANEO KABUPATEN DOMPU
109 — 78
Putusan No. 35/G/2018/PTUNMTR11.(1) huruf c karena : a. sebagaimana usia telah genap 60 tahun;b. berhalangan tetap; c. tidak memenuhi syarat sebagai perangkatdesa; atau d. melangar larangan sebagai perangkat Desa.(3). Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapbkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camatatas nama Bupati.(4).
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AGUSTAN alias AGUS
284 — 62
Distrik Minyambouw , KabupatenPegunungan Arfak dan Kampung Aibow , Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebutbukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw ,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebuttergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
Syamsul Bayan, SH.,MH
Tergugat:
1.Muhammad Irvan Affiantari Joniansyah, SE
2.Drs. Saefudin, Msi
87 — 50
Utr.18.Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas pada bagian posita butir 9a s/d e haiaman 9 dan 10 gugatan PENGGUGAT yang sangat mengadaadadan faktanya gugatan PTUN Jakarta tidak dilakukan pencabutan dan lagipula TERGUGAT Il tidak memiki kapasitas untuk mencampuri danmemerintahkan PENGGUGAT untuk mencabut gugatan TERGUGAT ;19.Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas pada bagian posita butir f 1s/d 5 halaman 10,11 dan 12 gugatan PENGGUGAT karena dalildalil yangkonyol, brutal, menyesatkan, melangar etika
1.Lily Chandradinata
2.Linda Chandradinata
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
257 — 175
dan pemanfaatan tanah terhadapbidangbidang tanah yang terkena Pengadaan tanah jalan tol Cimanggis Cibitung sebagaimana tertuang dalam Daftar Nominatif telah sesuaidengan ketentuan yang diamanatkan Undang Undang Nomor : 2 tahun2012 dan Peratuaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5Tahun 2012 sehingga telah sesuai dengan azas legalitas, tidak berbuatsewenang wenang (De tornement de pouvoir) Tidak berbuat sekehendakhati (Willekeur) sesuai dengan azas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) dan tidak melangar
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMRAN
310 — 73
danKampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi PapuaBarat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk Wilayah Pertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN MnkKabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
179 — 617 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Terdakwa didakwa melangar Pasal 78 Ayat (6) jo 50 Ayat (3) Huruf gUndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana pasaltersebut mengacu pada Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang pengertian kawasan hutan yang notabene telah dibatalkanoleh Mahkamah Konstitusi, maka proses penentuan kawasan hutan harusmelalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapankawasan hutan, atau dengan kata lain penentuan kawasan hutan yangselama ini dengan penunjukan langsung
78 — 5
Hakimberpendapat Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI Bin MUHAMMAD DIAtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum sehingga MajelisHakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair penuntut umum aquo;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaansubsidair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanlebih subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umummendakwa terdakwa melangar
Terbanding/Tergugat I : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kec. Cikole Kota Sukabumi
Terbanding/Tergugat II : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Sukabumi
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMABAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SUKABUMI
Terbanding/Turut Tergugat II : Forum komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat III : Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat IV : SEKRETARIAT FORUM KOTA SUKABUMI SEHAT
Terbanding/Turut Tergugat V : RUMAH MAKAN IBU IDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : RUMAH MAKAN BAKSO WONG SOLO
60 — 32
Berdasarkan kondisi diatas bahwa terbukti Penggugat tidak pernahdillbatkan dalam proses penerbitan sertifikat hak Pakai No. 25 denganPutusan Nomor 225/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 12 dari 59demikian jelas terbukti Tergugat IV telah melangar ketentuan hukumsebagaimana tersebut diatas olen karenanya penerbitan sertifikat HakPakai No. 25 atas nama Tergugat III adalah cacat hukum dan tidakmengikat dan harus dibatalkan serta dicoret dari buku tanah;e.
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
RISKY SAPATNASE anak dari WAKSEN
61 — 22
bahwa sample obat shabushabu tersebutyang di kirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristalberwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanamanjenis Shabushabu karena mengandung ZAT METHAMPHETAMINE; Bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danobat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , dan apa bilaada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atauHak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orangtersebut telah melangar
YUTINDARA MULYADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
179 — 42
BuktiT25 Ep.1/11/2018 atas nama MAYKEL YONATHAN yang disangka melangar, Pasal 378 dan atau 372 KUHP untuk dilengkapi (P19) kepadaKapolrestabes Bandung, tanggal 30 November 2018;Foto copy Pengiriman Kembali Berkas Perkara Nomor : B / 148.a/1/ 201926. Bukti T 26 / Reskrim, tanggal 06 Januari 2019 atas nama tersangka MAYKELYONATHAN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;Foto copy Pengembalian Berkas perkara ke dua Nomor : B568 /97.
65 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
.06/2013 Tahun 2013 masih diakui sebagai peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga jelas Peraturan MenteriKeuangan adalah bukan Perundangundangan adalah penafsiran yangsangat keliru;Disamping hal tersebut di atas, bahwa proses lelang eksekusi Haktanggungan oleh Pemohon Keberatan sudah memenuhi semuapersyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku sehingga Lelang dapatdilaksanakan oleh KPKNL walaupun tidak ada peminat sah secarahukum dan tidak melangar