Ditemukan 4979 data
Urut Berdasarkan
Putus : 08-08-2008 — Upload : 14-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/MIL/2008 Tanggal 8 Agustus 2008 — DANY CHANDRA KUSUMA
29 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 45 K/MIL/2008kamu serahkan kepada saya, saya akan antarkan kamu ke Medan, Terdakwajawab "sudah abang ikut, di mobil pistol akan saya kasihkan sama orang sipilyang menyerahkan HP ini".24. Bahwa selanjutnya Saksi10 naik ke mobil dan Terdakwa duduk sebagaipengemudinya kemudian Terdakwa menyerahkan Pistol dan HP kepada orangsipil tersebut selanjutnya kendaraan Terdakwa kemudikan menuju Medansedangkan HP dan Senjata api diambil oleh Dan Sub Den Pom IM/23.25.
Register : 01-09-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PA SORONG Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Srog Tanggal 27 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 23
36 — 23
mendapatkan izin dari pejabat yang berwenangsebagaimana surat Nomor: 522/245/KPMP UNIT IISRG/VIII/2021,tertanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pit.Kepala KPHP Unit Il Sorong Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat,sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-01-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PA KOTABARU Nomor 0043/Pdt.G/2018/PA.KTB Tanggal 24 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 16
28 — 16
., namun mediasi gagal mencapai kesepakatandamai;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik Pemohon maupun Termohonoleh Majelis Hakim telah diingatkan akan kewajiban masingmasing sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu
Menghukum Termohon Rekonvensi berupa sanksi Pegawai Negeri Sipilyang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 198324jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satuhukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 2 huruf f dan Pasal 6angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;.
Register : 19-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan PA KOLAKA Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Klk Tanggal 7 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 10
16 — 10
Pdt.G/2017/PA.KlkMenimbang, bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddahkepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah) untuk 3 bulan, majelis hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugattersebut tidaklah patut karena jika dirataratakan hanya Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) perbulannya yang tentunya nilai tersebut sangat jauh darikata cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat setiap bulannya lagi pulajika dihubungkan dengan profesi Tergugat sebagai pegawai negeri sipilyang
Register : 13-05-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 159/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
Drs. BINTON SIMORANGKIR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
101 — 59
Drs. BINTON SIMORANGKIR, MM
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
101 — 59
Keputusan Tergugat bertujuan untuk tertibAdministrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan atauPNS dalam rangka penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan ;B. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN1.
Bahwa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telahmenerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018yang pada pokoknya tentang penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
Register : 21-08-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA TARAKAN Nomor 0401/Pdt.G/2017/PA.Trk Tanggal 25 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 1
20 — 1
Di samping itu, Penggugat juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang setiap bulan memiliki penghasilan. Sehingga Majelis Hakim berpendapatbahwa demi keadilan dan menjamin kehidupan dan masa depan anak, makaTergugat layak untuk dihukum memberikan nafkah kepada satu orang anakyang bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, lahir di Nunukantanggal 23 Januari 2012, setiap bulan minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuhHal. 25 dari 28 Put.
Register : 14-02-2011 — Putus : 19-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 9/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 19 Juli 2011 — KLEMEN UKAGO, SH. M. MT;
VS
GUBERNUR PROVINSI PAPUA
110 — 63
110 — 63
berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat(1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 TentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil menyatakan : Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatanstruktural eselon Il di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut telahdapat tentukan jabatan struktural dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-02-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan PA MAKASSAR Nomor 0396/Pdt.G/2016/PA.Mks Tanggal 29 Juni 2016 — PEMOHON
12 — 4
12 — 4
., M.H..Tanggal 17 Maret 2016 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipilyang telah mendapatkan izin perceraian dari atasanya dengan surat nomor :800/5354/BKD/X1V/2015 tanggal 31 Desember 2015, sehingga telahmemenuhi pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentangperubahan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 mengenai izinperkawinan/percerain pegawai negeri sipil sehingga perkaranya dapatdilanjutkan pemeriksaannya.Menimbang
Register : 10-05-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 318/PDT.G/2016/PN DPS Tanggal 29 September 2016 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
25 — 18
25 — 18
Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada posita 2 mendalilkan sebagai PegawaiNegeri Sipil, Bahwa memang benar Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di Dinas Peternakan Kota Denpasar, namun Gugatan Penggugat tidakmemenuhi prosedur formal karena tidak dilengkapi ijin dari atasan/pejabat olehkarenanya Gugatan Penggugat bertentangan dengan Ketentuan PP No 10 Tahun1983 Jo PP 45/1990 Junto SE No 08 / SE /1983 tentang izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeni Sipil, oleh karenanya
Register : 03-04-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 07-11-2012
Putusan PA MALANG Nomor 0610/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Tanggal 24 Juli 2012 — PENGGUGAT TERGUGAT
11 — 3
11 — 3
Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 31)2)3)13.14.15.Pegawai negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat; Bagi Pegawai negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; Dalam permintaan izin atau pemberitahuan
Register : 23-10-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 90/Pdt.G/2017/PN Son Tanggal 24 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 47
117 — 47
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 Penggugatwajib memperoleh ijin dari Pejabat atau atasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Permohonan ljin Perceraianyang telah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2017 kepadaKepala Kapolres Raja Ampat, telah ternyata bahwa Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telan memposisikan dirinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-11-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 1331/Pdt.G/2018/PA.Skh Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
65 — 13
65 — 13
Bahwa terhadap dalildalil Termohon Angka 9 adalah tidaksepenuhnya benar, dan Pemohon tanggapi; Bahwa Termohon bukan hanyatidak menginginkan harta Pemohon namun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang saat ini melekat sebagai Pekerjaannya Termohon mau dilepas karenamerasa ini pemberian dari Pemohon. Dan Termohon sudah merasa cukupdengan penghasilan dari membuka Praktek Bidan Swasta untuk hidup danmengurus anakanak.8.
Upload : 02-10-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 117/Pdt/2020/PT DPS DRA. I GUSTI AYU SUMERTI, M.Si,
melawan
1. A.A. PUTU GEDE SUDIANA, SM.HK,, dk
230 — 69
230 — 69
DIAN KRISNADEWI, hal ini membutikan bahwabukti P.11 adalah Akta otentik yang tidak bisa diingkari,dipungkiri/dibantah bahwa perkawinan antara Pembanding semulaPenggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut diakui olehNegara pada tahun 1985, oleh karena apabila Akta Perkawinan (bukti P.11)tersebut tidak diakui oleh Negara maka tidak mungkin Kutipan AktaKelahiran AnakAnak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat (P.2, P.3 dan P.4) diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipilyang berwenang
Register : 03-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PN POLEWALI Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pol Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 33
88 — 33
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Pol.Menimbang, bahwa dengan demikian bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat wajid memperoleh izin perceraian dariPejabat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta, pada awal perkawinannya,rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia,Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat padasaat itu tidak bekerja;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta, Penggugat melangsungkanperkawinannya dengan Tergugat awalnya
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 77/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MUSLIM FATAHILLAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
51 — 36
MUSLIM FATAHILLAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
51 — 36
yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/073/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.Halaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.814.2/281/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/073/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/281/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama MuslimFatahillah;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/073/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/281/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama MuslimFatahillah;Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR4.
Register : 18-01-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 11/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
ANASTASIA ANTONIA LEE
Tergugat:
BUPATI ENDE
96 — 26
ANASTASIA ANTONIA LEE
Tergugat:
BUPATI ENDE
96 — 26
DalamNegeri Nomor: 816.313.3.3672, tanggal 17 Desember 1990dengan NIP awal No. 010234238, Golongan/Ruang Gaji : IIl/a danditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IlBahwa selanjutnya suami Penggugat diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor: 816.321.131499, tanggal 30 Januari 1993,10.NIP.010234238, Golongan/Ruang Gaji III/a dan ditempatkan padaPemerintah Kabupaten Tingkat II Ende ; Bahwa terakhir suami Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-02-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 20-02-2019
Putusan PA WATAMPONE Nomor 196/Pdt.G/2018/PA.Wtp Tanggal 17 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 6
9 — 6
., sebagai mediator namun upayamediasi dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai Guru pada SMP Negeri 9 Watampone telah memperolehSurat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaipersyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan disiplinkepegawaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Jo.
Register : 30-11-2020 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 37/G/2020/PTUN.BNA Tanggal 26 April 2021 — Penggugat:
Ihda Misla
Tergugat:
Bupati Kabupaten Aceh Tengah
254 — 169
Ihda Misla
Tergugat:
Bupati Kabupaten Aceh Tengah
254 — 169
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan termasuk dalam prosedur pemberhentianHalaman 52 dari halaman 63 Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.BNAkarena melakukan tindak pidana/penyelewenagan yang diatur dalam Pasal 266ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 danPasal 18 huruf a Peraturan BKN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 yangmengatur sebagai berikut :Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang
Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Presiden bagi Pegawai Negeri Sipilyang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi utama, Jabatan Pimpinan Tinggimadya, dan Jabatan Fungsional ahli utama ; atauPejabat yang Berwenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagiPegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pratama,Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional ahliutama.Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan yang terkait denganprosedur penerbitan Objek Sengketa adalah sebagai
Register : 24-01-2011 — Putus : 23-05-2011 — Upload : 15-06-2011
Putusan PA PONTIANAK Nomor 111/Pdt.G/2011/PA.Ptk Tanggal 23 Mei 2011 — Drs. ISMAIL, M. Si bin H.M. GHUFRAN V Dra. NILA KARTINI bin H. MUFTADJI
14 — 0
14 — 0
Tergugat Rekonvensiadalah sebesar Rp.3.067.800,(tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah), namun karena adapotongan yang dibayar dari gaji Tergugat Rekonvensi tersebut (P.9 berikut lampirannyadan P.10) sehingga sisa gaji Tergugat Rekonvensi sisa Rp.897.000, (delapan ratus tiga28puluh tujuh ribu rupiah) namun potonganpotongan ada jangka waktunya lagi pulaTergugat Rekonvensi ada penghasilan lain sebagaimana telah dipertimbangkansebelumnya, namun Penggugat Rekonvensi juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-07-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA KENDARI Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Kdi Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 25
56 — 25
Penggugat Rekonvensi mengajukan dalildalil padapokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak tegas seluruh dalil gugatanpermohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali terhadapdalil yang diakui kKebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konvensi di atasdianggap dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan dalildalil gugatan rekonvensi ini;Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri seorang Pegawai Negeri Sipilyang