Ditemukan 4492 data
22 — 8
jutarupiah) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dalam perkara a quo Majelis Hakim mendasarkanpendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan walaupun dalam perkaraperceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting ailihatHalaman 12 dari 30 Putusan Nomor 534/Padt.G/2021/PA.Plhadalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isten tersebut, namun dalam hal teyadiperceraian karenan
27 — 27
terbuktinusyuz, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah mutah dari Tergugat;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim juga mendasarkanpendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam YurisprudensiMARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakanwalaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah,akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumahtangga suami ister tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan
25 — 2
berhubungan denganhukum perseorangan ( personal recht ) dimana suatu pengakuan barudipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebaniwajib bukti atas dalil permohonan, dan kepada Termohon tetap dibebani wajibbukti atas dalil bantahan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan T.1, sertaketerangan 2 ( dua ) orang saksi dari Pemohon, dan 2 ( dua ) orang saksi dariTermohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayahhukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karenan
34 — 27
mutah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dalam perkara a quoMajelis Hakim mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yangterdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September1996 yang menyatakan walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlumelihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalahsejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami ister tersebut, namun dalam halteyadi perceraian karenan
39 — 5
Bahwa, seorang suami memiliki tanggung jawab penuh baiknafkah lahir maupun nafkah batin, pemberian nafkah sebesarRp.300.000 sampai Rp.500.000, sehingga atas kurangnya kebutuhansehari hari tersebut Penggugat Rekonpensi harus menjual hartabenda orang tuannya untuk mencukupinya, karenan pengajuanperceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonpensi maka secara mentalTergugat Rekonpensi telah siap dengan segala konsekwensinayauntuk itu Penggugat Rekonpensi tetap pada tuntutan nafkah lampausebelumnya sebesar
12 — 2
sangat sulit untuk mewujudkan tujuanperkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka dalildalil permohonan Pemohon terbukti memenuhi alasanperceraian sebagaimana yang diatur dan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam, dan oleh karenan
14 — 11
Bahwa oleh karenan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damaisebagai yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu Suami istri wajibsaling cintamencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuanlahir dan batin yang satu dengan yang lainnya dan pasal 19 sub f PP No. 9tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,tidak mungkinterwujud, Pemohon berhak menuntut cerai talak dengan Termohonberdasarkan alasanalasan yang dikemukakan di atas;Putusan Nomor 1402/Pdt.G/2021/PA.Bm, Hal
23 — 2
Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah di dengar keterangan saksisaksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masingmasing dan padapokoknya menerangkan sebagai berikut:1.Saksi DEDI HERMAWAN: Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak mempunyai hubungankeluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa; Bahwa saksi telah menangkap para terdakwa karenan ada dugaan telahmelakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika; Bahwa saksi bersamasama dengan petugas lainnya dari
14 — 8
Perma Nomor 3 Tahun 2017Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan DenganHukum, maka ister dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mutah dannafkah Iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz" dan Yurisprudensi MARI Nomor184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan walaupun dalamperkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yangpaling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteritersebut, namun dalam hal tenjadi perceraian karenan
120 — 66
Tergugat Ill: Saudara PeremuanBahwa oleh karenan gugatan ini diajukan berdasarkan buktibukti hukum,maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong melaluiMajelis Hakim yang ditunjuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.Berdasarkan posita (alasanalasan) gugatan di atas, Penggugat mohonpada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. melalui Majelis Hakim yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkanputusan
27 — 19
terbuktinusyuz, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah mutah dari Tergugat;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim juga mendasarkanpendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam YurisprudensiMARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakanwalaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah,akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumahtangga suami ister tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan
42 — 13
tersebut, dalam menggunakan sabu tanpa ijin yangberwenang;Menimbang, bahwa meskipun shabu tersebut telah ditemukan dalam diripara terdakwa, namun shabu tersebut merupakan bagian dari shabu yang telahdigunakan oleh para terdakwa secara sedikit demi sedikit, dan bukan untukdikuasai selanjutnya ditransaksikan kepada pihak lainnya; dan para terdakwaselalu ingin menggunakan shabu tersebut; oleh karenanya bahwa shabu yangditemukan tersebut juga akan digunakan (dikonsumsi) oleh para terdakwa lagi;oleh karenan
205 — 121
dengan terdakwa, lalu terdakwameminta kenalan dengan berkata ade bisa kenal ko lalu anak korbanmenjawab bisa kaka lalu terdakwa memberitahukan namanya setelahitu terdakwa mengajak Anak Korban FEBRIANI EKA NOFU dan AnakKorban MARNI TANESAB untuk pergi ke rumah terdakwa, namun karenatakut Anak Korban FEBRIANI EKA NOFU dan Anak saksi MARNITANESAB tidak mau ikut bersama dengan terdakwa kerumahnya, tetapiterdakwa terus memaksa Anak Korban FEBRIANI EKA NOFU dan Anaksaksi MARNI TANESAB untuk mengikutinya, karenan
71 — 26
mana posita gugatandan mana petitum dari sebuah gugatan, oleh karena itu dalam gugatanrekonvensi oleh Penggugat rekonvensi layaknya dianggap kabur ataudengan kata lain error in persona;Bahwa alasan Penggugat rekonvensi pada poin 2 dalam gugatanrekonvensi terkait dengan msih mencinta Tergugat rekonvensi adalahalasan yang tidak benar, justru sebaliknya yang selalu meminta ceraiadalah Penggugat rekonvensi dalam setiap berselisin faham antaPenggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi;Bahwa, oleh karenan
28 — 25
rupiah) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dalam perkara a quo Majelis Hakimmendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam YurisprudensiMARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan waelaupundalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang palingpenting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami ister tersebut, namunHalaman 13 dari 31 Putusan Nomor 446/Padt.G/2021/PA.PlIhdalam hal teyadi perceraian karenan
43 — 2
kepulau Jawa melalui kontiner dan perahu,juragan tanah yang memiliki lahan pertanian + 7 hektar ditambah DistributorPupuk Barito Kuala.Bahwa sebenarnya penyerahan lewat SMS tidak sopan, tidak perlu, padahalsebelumnya Termohon beserta Ayah, Ibu dan Keluarga ada datang ke KabupatenTabalong menanyakan kabar, kalau waktu itu diserahkan ke Ayah secara baikbaik tentu permasalahannya tinggal menunggu surat cerai saja.Bahwa Poin 6 masalah permohonan tidak dikabulkan atau dikabulkan itutergantung permohonan, karenan
13 — 0
Karenan nusyuz. menurut bahasa adalah kedurhakaan,penentangan ister terhadap suami. (vide; A.W.Munawwir, Kamus AlMunawwir,Arab Indonesia, Pustaka Progressif, Surabaya 1997 hal. 1419). Sedangkan nusyuzmenurut istilah hukum Islam ialah :E35U aiplsll atl ye a5 9 FIl ey 33Isteri tidak taat menjalankan kewayiban terhadap suami. Sedangkanyang termasuk dalam katagori nusyuz menurut hukum islam ialah menerima lakilakiyang bukan muhramnya sementara suami tidak berada di rumah.
212 — 115
dengan dalil Penggugat dalam Perkara No.180/2011 yangmendalilkan adanya pelanggaran atas First Right of Refusal yang dimilikioleh Penggugat berdasarkan Joint Venture Agreement, Majelis Hakimdalam Putusan No.180/2011 (halam 31 dan 32 ) memberikan pertimbanganyang pada intinya menyatakan bahwa :Dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (in casu AvocetMining PLC) ternyata memuat ketentuan bahwa apabila terjadisengketa maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melaluilembaga arbitrase, oleh karenan
25 — 21
terbuktinusyuz, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah mutah dari Tergugat;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim juga mendasarkanpendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam YurisprudensiMARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakanwalaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah,akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumahtangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjjadi perceraian karenan
78 — 18
Majelis menilai gugatan Para penggugat tidakmengandung cacat formil error inpersona, oleh karenan eksepsi Para Tergugatatas gugatan Penggugat error in persona harus dinyatakan tidak dapatditerima; ,DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, yang telah dirubah danhal