Ditemukan 4891 data
81 — 39
januari 2011 harta bersama tersebutdikuatkan didepan Notaris Jao Yuliana S.Hbertanggal 13 Januari 2012, demikian pula nafkah anak sudah sepakati perbulannya keduabelah pihak menyetujui dan menanda tangani bersama tanpa adanyapaksaan dari pihak manapun, maka secara yuridis antara penggugatdan tergugat tidak memiliki lagi hubungan hukum dan karenanya patutdinyatakan gugatan Penggugat salah alamat.Bahwa penyangkalan Penggugat sesuai dengan dalil gugatanPenggugat dalam poin 5 (lima) halaman 8 menyatakan cacad
241 — 260 — Berkekuatan Hukum Tetap
Milik Nomor 3 a quo yangdinyatakan hilang yang kemudian tanggal 14 Februari 1980 telah diterbitkanSertifikat pengganti Nomor 127/Pinang Ranti: Bahwa tidak terbukti adanya Pelepasan Hak Nomor 11 antara M.H.Thamrin dengan TNI AU tahun 1964 karena pada masa itu Sertifikat Hak MilikNomor 3 hilang dan sedang diproses sertifikat penggantinya sehingga tukarmenukar objek sengketa antara TNI dengan warga yang kemudianpembebasan objek sengketa dengan ganti rugi oleh PT Lahan Yustra Serasikepada warga adalah cacad
133 — 77
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketaini harus diputuskan lebih dahulu oleh Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum(Pengadilan Negeri) ;Menimbang, bahwa selain eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut,Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dan Turut Tergugat 6 sampai dengan TurutTergugat 8 serta Tergugat 22 telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan pokokperkara dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (exceptio Obscuur Libel),gugatan Para Penggugat adalah mengandung cacad
198 — 130
Dengan demikianpenambahan kata TIDAK pada teks asli Pasal 121 (1) KUHPMmenimbulkan dua akibat hukum sebagai berikut :a Pertama berakibat merubah rumusan asli dari pasaltersebut sekaligus merubah pengertian dan membalikpengertian dari rumusan aslinya atau merubah makna.b Ke dua berakibat rumusan Pasal 121 Ayat (1) KUHPMmenjadi cacad hukum dan batal demi hukum.
IDA FARIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
PT. PAKUAN Tbk
688 — 690
PAKUAN SELAKU TERGUGAT II INTERVENSI yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusan menyatakan gugatantidak dapat diterima namun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahn Nasionaltelah mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan ke 9 (Sembilan) SHGB milikTERGUGAT II INTERVENSI karena secara subtansi mengandung cacad yuridiskarena ketidak berwenangan dari segi subtansi materi (onbevoegdheid rationemateriae), karena telah diterbitkan melampaui kewenangan yang dibatasi.Amar putusan Perkara 61/
96 — 50
OBSCUUR LIBEL (Gugatan Para Penggugat Kabur)Dengan Alasan Hukum :1.Bahwa dari peristiwa hukum yang dituangkan dalam narasi pada positasurat gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan kabur/cacad dalammateri gugatan, sebab Tergugat belum mengeluarkan Surat Berita AcaraPengembalian Batas sebagaimana dimaksud dalam dalil surat gugatanPara Penggugat;Bahwa Surat Berita Acara Pengembalian Batas tanggal 09 Juli 2015,sebagaimana dimaksud dalam Surat gugatan Para Penggugat, belumditandatangani oleh Pejabat Tata
91 — 39
PMNA/KBPN No. 3/1997.Bahwa dengan demikian maka demi hokum harus ditegaskan disini bahwaPenerbitan Sertifikat Hak Milik No. 317, 318, 320, 330, 337 dan 2048/KelurahanCilangkap, telah dilakukan sesuai ketentuan hokum yang berlaku, yang berartibahwa Sertifikatsertifikat tersebut sah menurut hokum dan tetap berlaku sebagaitanda bukti hak atas tanah yang kuat, dan sempurna (tidak cacad hukum)Berdasarkan halhal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat V mohonkepada Yang terhormat Majelis Hakim
176 — 115
Bahwa dengan tidak ditariknya unsur Panitia Pemeriksaan Tanah Bmaupun Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatansebagai pihak dalam perkara aquo, menyebabkan gugatan Para Penggugat tersebutmengandung cacad formal karena kurang lengkapnya para pihak yang digugat(Plurium Litis Consortium).E. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)1.
136 — 41
Kegiatan ditingkat Kecamatanuntuk kegiatan Pekan Olahraga usia Dini (Pordini), Pekan Olahraga PelajarDaerah (Popda), Pekan Olahraga (Pop) SMA, Pekan Olahraga Pelajar (Pop) SMP,Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) SMP, Kompetisi Atlit Pelajar , Kegiatan FestifalSeni Sain Nasional (FS2N), Pekan Olahraga Anak Cacad Daerah (Popcada)berdasarkan keterangan saksi Erman, S.Pd, saksi Netty Herawati, S.Pd, saksi YonHarni, S.Pd, saksi Inwansyah S.Pd, saksi Yetti Suheri, S.Pd, saksi Zulfadji, S.Pd,saksi Eridanus
1.DURAHMAN Bin MAIL
2.RIPING ADAM
Tergugat:
1.RUSDY HUSAINI, selaku ahli waris dari Alm. Ny. NURSIAH HUSAINI
2.RUBEN RAYONG KOSENDA
3.EDWIN
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
5.WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT Cq. KEPALA KECAMATAN CENGKARENG
6.NOTARIS PPAT MARDIJONO, SH
7.WALIKOTAMADYA JAKARTA UTARA Cq. KEPALA KECAMATAN PENJARINGAN
8.KEPALA KECAMATAN PENJARINGAN cq. KEPALA KELURAHAN KAMAL MUARA
9.WALIKOTAMADYA JAKARTA BARAT cq. KEPALA KECAMATAN CENGKARENG cq. KEPALA KELURAHAN KAPUK
10.NOTARIS WELIANA SALIM, SH
11.NOTARIS DARMO SUSANTO, SH
133 — 66
Bahwa Gugatan Penggugat secara hukum tidak didasarkan padabukti fakta, sehingga Tergugat menolak dalil Para Penggugat padaGugatan Hal. 7 angka 11.1, yang menyatakan bahwa :penerbitan SHM No.267/Kamal Muara Surat Ukur Nomor : 07565/2009,tanggal 12 Oktober 2009 luas 1.830 M2 terakhir tercatat atas namaTergugat Il dan SHM No.265/Kamal Muara, Surat Ukur Nomor :07566/2009 tanggal 12 Oktober 2009 luas 2.720 M2 terakhir tercatat atasnama Tergugat III, adalah cacad hukum dan tidak sah karena dasarPenerbitannya
I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
I GEDE LAKEN
124 — 78
/atau kekayaan yang terorganisir baikmerupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur SetiapOrang, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dankewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sertayang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa mengenai kKemampuan bertanggungjawab secarahukum dari subjek hukum Terdakwa GEDE LAKEN yang diajukan kepersidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak cacad
I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
1.Drs. H. IRFUN
2.FIFI FARIDAH, S.Pd.M.Pd
136 — 65
FIFI FARIDAH, S.Pd.M.Pd yang diajukan ke persidanganini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak cacad jiwanya atauterganggu jiwanya karena penyakit, bukan orang yang berusia dibawah 16 tahun dan tidak berada di bawah pengaruh daya paksa;Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa I. Drs.H. IRFUN dan Terdakwa Il.
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
228 — 156
Penyimpanan daftar umum dan dokumen;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14, Pasal 104 ayat (1), Pasal 104 ayat(2) dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, berbuny) :Pasal 1 angka 14;Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberiansuatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusantersebut mengadung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
282 — 231
Penyimpanan daftar umum dan dokumen;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14, Pasal 104 ayat (1), Pasal 104 ayat(2) dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, berbuny) :Pasal 1 angka 14;Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberiansuatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusantersebut mengadung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya
125 — 57
Bahwa dengan adanya cacad hukum dalampenerbitan Surat Penyerahan tanggal 02 Juni 2003 tersebut, makapenguasaan Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III atas tanah warisan(Peninggalan) Almarhumah Hadijah Binti Montong tersebut adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan Turut Tergugat II selakuKepala Kampung mempunyai kewajiban hukum untuk mencabut surattersebut, lebihlebih turut Tergugat Il adalah orang yangmenandatangani surat tersebut bertulis mengetahui selaku Ketua RT.
Sukardi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
1.ASHARI
1.ARTUTI KUSUMANINGRUM.SE
263 — 245
Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah; Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas,pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidaklah melakukanpemelihnaraan data pendaftaran tanah karena terbukti dalam peta blokdikelurahan Ngesrep yang dulu obyek sengketa berada dikelurahan Janglisekarang di kelurahan Ngesrep tanah Tergugat II intervensi berada pada blok003 sedangkan obyek sengketa berada pada Blok 005 dan karenanya terhadapsubtansi obyek sengketa cacad
114 — 61
Apabila objek tanah sengketa telah bersertipikat,maka dalam gugatan para Penggugat harus jelas menguraikan posisi danletak tanah objek sengketa ada/termasuk dalam bagian tanah sertipikatdimaksud;Bahwa petitum gugatan para Penggugat sama dengan petitum gugatanperkara lain (double petitum).Salah satu bunyi petitum gugatan para Penggugat (pada angka 6)adalah : "Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat Nomor: 161/HP/DA /Gin/ 1986 tanggal 25 Februari 1986 adalah cacad hukum dantidak
Bahwa dengan tidak ditariknya unsur PanitiaPemeriksaan Tanah B maupun~ Kepala Kantor Badan81Il.Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatansebagai pihak dalam perkara aquo, menyebabkan gugatanPara Penggugat tersebut mengandung cacad formal karenakurang lengkapnya para pihak yang digugat (PluriumLitis Consortium).Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)1.
65 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang lebin mengherankan adalahberkas perkara yang mengandung cacad prosedural tersebut, dijadikandasar oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan surat dakwaan dantuntutan terhadap Terdakwa Drs. Suharno.
Terbanding/Tergugat I : P.T. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : P.T. MURNI ALDANA MANAJEMEN
121 — 83
Bahwa eksepsi dan jawaban para Tergugat / Terbanding terhadappokok perkara telah ditanggapi dengan replik Penggugat / Pembanding,akan tetapi Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebuttidak mempertimbangkan replik yang disampaikan oleh Penggugat /Pembanding, bahkan dianggap tidak ada dan tetap mempertimbangkanjawaban dan eksepsi dari Tergugat / Terbanding yang seharusnya tidakboleh menjadi pertimbangan karena cacad hukum.13.