Ditemukan 5175 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta penita petitsa pekita perita petiga petika pevita
Penelusuran terkait : Ultra petita; hak hadhanah; ex officio Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 25-02-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 122/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 13 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat I : YAYASAN DARUSSAADAH Diwakili Oleh : MUSLIM BAKRI SH
Pembanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN ELSYIFA Diwakili Oleh : MUSLIM BAKRI SH
Terbanding/Penggugat : KOMANG HADI WIHARJA, ST
Terbanding/Turut Tergugat I : H. SABENI SALEH
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM.JAKSEL
Turut Terbanding/Tergugat IV : KETUA PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, JORR WDUA UTARA dan Prof. Dr. Ir. SEDYATMO
152 — 77
  • Menolak petita untuk selebinnya karena tidak beralasan hukum sebagaimana pada pada angka 9 sampai dengan 12 ;DALAM REKONPENSIDALAM PROVISIMemerintahkan kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II ataupun pihaklain yang mendapatkan hak dan kuasa daripadanya untuk mengosongkansecara fisik dan menghentikan pembangunan ataupun melarang penggunaan sebidang tanah seluas + 2.500 m2 yang setempat dikenal umumdengan Jalan Pasir dalam (Kampung Setu) RT 009 RW O1 (dahulu RT005 RW 02) Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata
Register : 15-05-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tgt
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
SYAHRANI
Tergugat:
1.NUR,AINI
2.JAMHURI alias KAMBA,
3.KANTOR KELURAHAN TANAH GROGOT KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER, c.q. LURAH TANAH GROGOT
4.KANTOR KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER, c.q. CAMAT TANAH GROGOT
5.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG , BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER
6.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk., c.q. BANK BRI CABANG TANAH GROGOT
Turut Tergugat:
AGUSTINUS SANDIMIN, SH., MH
298 — 95
  • Penggugat, maka Tergugat V dihukum untuk menerbitkan Sertifikat HakMilik atas nama Penggugat, setelah Tergugat V menerima Permohonan dariPenggugat yang mendasarkan pada Putusan ini, maka Petitum ke11(kesebelas) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tgt.Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat tidakmengajukan Surat Permohonan Sita, maka Petitum ke12 (keduabelas)dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa tanpa mengurangi asas ultra petita
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 06-11-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 110/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat:
ABDUL DARIP
Tergugat:
Bupati Bekasi
213 — 370
  • Penggugat angka 4, telah hilang filosofis yang diatur dalam pengisianjabatan a quo ditentukan melalui pemilihan bersifat umum, langsung, bebas, danrahasia, jujur dan adil (vide Pasal 1 ayat (11) jo Pasal 22 angka 2 PeraturanBupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018);Oleh karena Petitum ke4 tersebut bertentangan ketentuan hukum dan bertentangan dasar terbentuknya Pilkades, maka petitum ke 4 tersebut telahberlebinan dan mengabaikan FAKTA HUKUM dan YURIDIS dan dapatdikualifikasi Petitum tersebut yang telah ULTRA PETITA
    Penggugat angka 4, telahhilang filosofis yang diatur dalam pengisian jabatan a quo ditentukan melaluipemilihan bersifat umum, langsung, bebas, dan rahasia, jujur dan adil (videPasal 1 ayat (11) jo Pasal 22 angka 2 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5Tahun 2018);Oleh karena Petitum ke4 tersebut bertentangan ketentuan hukum dan bertentangan dasar terbentuknya Pilkades, maka petitum ke 4 tersebut telahberlebihan dan mengabaikan FAKTA HUKUM dan FILOSOFIS dan dapatdikualifikasi Petitum tersebut yang telah ULTRA PETITA
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 09-01-2020 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 18/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 25 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY Diwakili Oleh : Slamet Riyadi,SH
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI Persero Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEKSTIL,yang dalam ini diwakili oleh Yohanes Hendrawan
Terbanding/Tergugat III : DEDY A PRASETYO, SH. LLM
Terbanding/Tergugat IV : PASKARIA M.TOMBI, SH.MH
Terbanding/Tergugat V : AHMAD DWI NURYANTO, SH
Terbanding/Tergugat VI : MOHAMMAD IBRAHIM FATTAH, SH
217 — 225
  • Batam Textile Industry dalam hal iniadalah Pembanding semula Penggugat, telah melakukan perbuatan melawanhukum, padahal tidak diminta oleh Pembanding semula Penggugat, PengadilanTinggi menilai bahwa Judex Factie Majelis Hakim tingkat pertama telahmelakukan ULTRA PETITA yakni memutuskan melebihi halhal yang tidakdiminta dalam gugatan dan oleh karenanya putusan perkara Nomor422/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 29 Agustus 2019 tersebut harus dibatalkan,dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2337 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, dkk VS NY. HRE SOEKAESIH
71 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hakim hanya menimbang halhal yang diajukan para pihakdan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudex non ultra petitaatau ultra petita non cognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakahhalhal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapatmembenarkan tuntutan hukum mereka, sehingga Hakim tidak bolehmenambah sendiri halhal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebihdari yang diminta.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 15-02-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Sak
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penggugat:
1.ABDUL MANAP
2.TEGUH SUMANTORO
3.ARIF DWI SEPTIAN
4.RIDWAN
Tergugat:
1.AWAL T
2.IWAN DARMAJI
3.AMAN
4.IMAN
76 — 29
  • dan keberadaannya oleh pihak lawan makabukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat selain ada tuntutan primair juga ada mengajukan tuntutan subsidair, maka menurutMajelis Hakim pertimbangan hukum yang Majelis Hakim uraikan sepanjang tidak keluar dari konteks pokok perkara yang dituntut oleh Para Pengugat maka haltersebut dibenarkan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga tidak menjadi ultra petita
Pengadilan PN NGAWI Perdata
Register : 15-10-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN NGAWI Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Ngw
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
BARTOLOMEUS TORIYANI
Tergugat:
1.SAKINEM
2.SUWARNI
Turut Tergugat:
1.TITUK
2.SUPAR
91 — 10
  • terhindar dari kekeliruan dimana apayang dimaksud para pihak dengan pemeriksan yang dilakukan Pengadilanmenuju kepada objek yang sama dan bukan terhadap objek lain, serta agarnantinya dalam pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara dimaksud, tidakterjadi kekeliruan dimana Pengadilan melakukan eksekusi terhadap objek yangtidak dilakukan pemeriksaan dan atau bukan yang dimaksudkan oleh para pihaksebagai objek yang dipersengketakan, serta guna menghindarkan suatu putusanyang melebihi tuntutan (ultra Petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 03-06-2015 — Upload : 11-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009 K/PID.SUS/2013
Tanggal 3 Juni 2015 — Ir. ADOLFIEN SUPIT
290 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1009 K/PID.SUS/2013melakukan ultra petita yakni mempertimbangkan dan memutuskan melebihi apayang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum; dengan kata lain Judex Factimempertimbangkan di luar surat dakwaan sehingga menyalahi ketentuan Pasal143 ayat (2) KUHAP sehingga Judex Facti memutus/mempertimbangkan di luarkewenangannya (ultra vires) ;KESIMPULAN/USUL : Kabul permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ; Batal Judex Facti dan adili sendiri :TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT MELISTA KARYA,, DKK
189 — 434 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertimbangan Judex Facti Mengandung Ultra Petita;i:Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat Judex Facti telah keliru dalampertimbangan hukumnya, sebaaimana terdapat dalam Putusan JudexFacti yang dapat kami kutip sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap Terlapor I, Kelompok Kerja PengadaanBarang/Jasa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Provinsi JawaTengah, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Wilayah ,Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Murbei Barat, MajelisHakim berpendapat meskipun Terlapor
    tidak mengajukan upayakeberatan, akan tetapi karena kedudukan Terlapor menjadi bagiandalam perkara ini dan pertimbangan Majelis Hakim adalah menyangkutkeseluruhan Terlapor, maka putusan ini juga mempunyai akibat hukumkepada Terlapor , oleh karena itu tidak termasuk dalam kategori ultrapetita;Pertimbangan hukum Judex Facti mengandung ultra petita karena telahjelas dan gamblang Terlapor tidak mengajukan keberatan terhadapPutusan KPPU a quo, namun Judex Facti justru mengambil alih semuaKesimpulan dari
    2017Berkaitan dengan hal ini, Pemohon Kasasi mohon agar Judex Jurismemberikan perhatiannya agar tidak menjadi dan menimbulkanpreseden buruk bagi penegakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;Bahwa Pertimbangan Judex Facti adalah pertimbangan yang berlebihandengan mengambil alih semua Kesimpulan Terlapor tersebut, danterkesan pertimbangan yang menguntungkan Terlapor ;Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas,maka Judex Facti nampak dalam memberikan pertimbangan hukumdapat dikategorikan ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 03-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/PDT.SUS/2011
PT. TUCAN PUMPCO SERVICES INDONESIA; ROMUALDO VELASQUEZ RAMIREZ
215 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bagian petita atau petitum yang berisi permohonan/ permintaan yangdisusun secara jelas, padat yang merupakan intisari dari apa yang telahdiuraikan dalam bagian posita gugatan, sehingga apa yang ada dalampetitum harus terlebih dahulu diuraikan dalam bagian posita;Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat telahtidak cermat dalam menyusun gugatannya karena Termohon Kasasi/Penggugat tidak menyusun Posita Gugatan secara sistematik, numun justrubertentangan antara satu dalil Posita
Pengadilan PN SINGARAJA
Putus : 11-06-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 360/PDT.G/2014/PN. SGR
Tanggal 11 Juni 2015 —
31 — 43
  • menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,dengan memperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia dalam Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19 8 1975 No. 312 K/Sip/1974 yang pada pokoknya berkaidah hukum Karena K.U.P (KantorUrusan Perumahan) merupakan lembaga yang merupakan bagian organisasiKodya Bandung, gugat cukup ditujukan terhadap tergugat I/terbanding (WaliKota, dengan tidak usah mengikut sertakan tergugat Il/terbanding II (KepalaK.U.P.) sedang petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-08-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255/K/TUN/2010
Tanggal 23 Agustus 2010 — SAFEI BIN SIMBONG, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
95 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 255/K/TUN/2010didasarkan pada Jawaban Tergugat/Pembanding dan Tergugat IlIntervensi/Pembanding Il yang nota bene dituangkan dalam pokokperkara bukan dalam eksepsi, sedangkan dalam pertimbanganhukumnya Majelis Hakim masih mempertimbangkan mengenaieksepsi, sehingga antara halhal yang dimohonkan olehTergugat/Pembanding dan Tergugat Il Intervensi/Pembanding Ildengan halhal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidakselaras, kontradiktif serta cenderung ultra petita, dan halhaltersebut tidak dapat
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 04-08-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Ptk
Tanggal 6 Maret 2018 — Penggugat:
DINA MARIANA BINTI LUKAS
Tergugat:
ARDIANSYAH Bin M. AMIN SAID
Turut Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
63 — 13
  • Ptk yang telah berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) dan oleh Majelis telah dinyatakan gugur / bataldemi hukum sebagaimana termuat dalam uraian pertimbangan terdahulu,sedangkan isi petitum ke 12 adalah tentang tuntutan kepemilikan sebidangtanah dan bangunan rumah, hal ini menurut Majelis telah melampaui dalialasan (fundamentum petendi) gugatan yang diajukan dan merupakan suatutuntutan yang berlebihan (ultra petita) sehingga secara hukum petitum ke 12 inipatut untuk ditolak;Menimbang bahwa
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 09-10-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 95/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 30 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. Foxsign Enterprises Indonesia
Terbanding/Tergugat : PT. Makmur Indah Selaras Internasional PT MISI
Terbanding/Turut Tergugat : Pusat Koperasi Unit Desa PUSKUD Propinsi Jambi
85 — 36
  • (Vide Pasal 1267 KUHPerdata) Bahwa putusan Judex Facti dengan mempersamakan denda denganuang paksa adalah suatu kekeliruan yang nyata dan termasuk dalamUltra Petita yakni Judex Facti memutuskan melebih apa yang dimintaatau tidak sesuai dengan yang diminta oleh Terbanding I.Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Para Pembanding mohonkepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Tinggi yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-11-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 14 Nopember 2012 — YUSEP SUPARDI. dkk ; PT. SlNAR EKA KREASI
27 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KASASI (dahulu, PARA PENGGUGAT).12 Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menyatakan antara lain :49Levees Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa aksimogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut telah memenuhi Prosedurdan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku maka menurut MajelisHakim sesuai dengan Pasal 142 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 MogokKerja tersebut adalah tidak sah.Bahwa pertimbangan dimaksud, "SANGATLAH ANEH", "MENYALAHI RASAKEADILAN" dan "ULTRA PETITA
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 03-05-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 135/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
ANIK SUNYAHNI
Tergugat:
1.Endang Wahyuni
2.Wakhirun Al Rasid
3.IR Edwin Rusdi SH., M.Kn., M.Hum
Turut Tergugat:
Budianto
155 — 53
  • l kewenanganya (ultra petita) sebagaimana dapat dicontohkanpembatalan akta Notaris karena hukum positif yang berlaku tidakmengaturnya yakni putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor80/Pdt.G/1987/PN.Sby tanggal 3 April 1987 Jo.Putusan Pengadilan TinggiJawa Timur No.58/PDT/1988/PT.Sby Jo. Putusan Mahkamah Agung RINo.1462 K/PDT/1989 tanggal 29 November 1993: menyatakan bahwa suatuakta menjadi batal demi hukum jika akta notaris tersebut bertentangandengan aturan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 23-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 835 K/Ag/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — 1. Hj. HAMIDAH binti AMIN, DKK VS 1. Hj. CHADIJAH HAMID binti HAMID, DKK
71 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini jelas merupakan suatu perbuatanultra petita, karena di dalam gugatannya para Termohon Kasasi/paraPenggugat tidak pernah meminta agar Majelis Hakim PengadilanAgama Medan yang memeriksa perkara Nomor 1643/Pdt.G/2012/PA.Mdn. untuk menetapkan siapasiapa ahli waris dari almarhum NyakHasan Ahmad;Di dalam petitumnya, para Termohon Kasasi/para Penggugat melaluikuasa hukumnya, meminta kepada Majelis Hakim agar membuatputusan yang amarnya berbunyi:1.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-09-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 206/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 20 September 2017 — IKEU TRISNAWATI melawan KHOIRUL ANAM Dkk
54 — 13
  • Dengan demikan gugatan Penggugat a quo, telahtidak singkron antara Posita dengan Petitumnya yaitu Petitumnyamelebihi dari Posita ( Ultra Petita ) , oleh karena itu Gugatan yangdemikian secara hukum tidak dapat dibenarkan karena tidakberdasarkan hukum.Bahwa, berdasarkan Putusan MARI No. 1075 K / Sip / 1982 tanggal8 Desember 1982 , yang kaidah hukumnya berbunyi : Suatu gugatan yang petitumnya tidak didukung oleh Posita yangJelas dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan samarsamar (obcuur libel
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-02-2008 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 356PK/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN JAWA BARAT, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SUMEDANG ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. TENTARA NASIONAL INDONESIA, Cq. TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT, Cq. KOMANDO DAERAH MILITER III/SILIWANGI, Cq. KOMANDO RESORT MILITER 062/TARUNA NEGARA GARUT, Cq. KOMANDO DISTRIK MILITER 0610/SUMEDANG ; Rd. IHAT MUSLIHAT ; Ny. Rd. ATIKAH, dkk.
97 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanpa didasari olehalasan yang sah, dan hal ini membuktikan putusan judex juristelah melampaui petitum yang dimohon para TermohonPeninjauan Kembali/para Penggugat, khususnyaberkaitandengan fisik tanah yang dimohon, dengan demikian jelas danterbukti bahwa putusan judex juris telah mengabulkan apa yangtidak dimohon/dituntut, baik di dalam petitum gugatan maupun didalam posita gugatan para Termohon Peninjauan Kembali/paraPenggugat, dan putusan yang demikian telah melanggar azashukum acara (Azas Ultra Petita
Pengadilan PA PROBOLINGGO Perdata Agama
Register : 07-12-2018 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 0604/Pdt.G/2018/PA.Prob
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 21
  • Guntoro untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, sertauntuk mengakhiri sengketa yang berkepanjangan antara para pihak. selain itujuga hal tersebut tidak termasuk kedalam ultra petita karena merupakan bagiandari petitum Penggugat yang meminta agar pengadilan menetapkan hartawarisan E.