Ditemukan 5223 data

Urut Berdasarkan
 
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor Kitab Undang-undang Hukum Dagang Tahun 1847
506758
  • Tentang : Kitab Undang-undang Hukum Dagang
  • (QhUHPerd. 1457 dst., 1473 dst., 1513.) 99. Dihapus dg. S.1938276,Pasal 99Dihapuskan.BAB VISURAT WESEL DAN SURAT SANGGUP (ORDER)Anotasi:Bab lama telah diganti dengan bab ini dengan menghilangkan pasal 99, berdasarkan S.1934592 jo. 1935531, yang berlaku terhitung dari 1 Januari 1936.
    (KUHPerd. 1457 dst.; KUHD 323, 325, 334, 362.)Pasal 340fSetelah keputusan pembubaran, perusahaan perkapalan masih tetap berdiri, selama hal inidibutuhkan untuk pemberesannya. Pemegang bukunya, bila ini ada, ditugaskan untukpemberesan itu. (KUHD 32, 56, 323, 327.)Pasal 340gDihapus dg. S. 19381 jo. 2.BAB IIINAKHODA, ANAK BUAH KAPAL DAN PENUMPANG.Anotasi:Dg. S. 1934214 jis.
Register : 13-08-2018 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Llg
Tanggal 12 Juni 2019 — Penggugat:
1.Hj.Nurhayati
2.H.HELMMI PROMALIK
3.ISKANDAR
Tergugat:
1.PT.PARAMITRA MULIA LANGGENG
2.KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
13426
  • Dewasa ini pejabatumum yang berwenang untuk melaksanakan jual beli tanahadalah Pejabat Pembuat akta Tanah, baik Notaris maupunCamat.Dalam KUHPerdata Buku ke IIl Bab V Bagian ke 1 tentangJual Beli disebutkan dalam Pasal 1457 "Jualbeli adalahSuatu. persetujuan dengan mana pihak yang satumengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, danpihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.Pasal 1458 "Jual beli dianggap telah terjadi antara keduabelah pihak, segera setelah orangorang itu. mencapaikesepakatan
Register : 02-07-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 460/PDT/2014/PT.DKI
Tanggal 7 Oktober 2014 — PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk CS >< MARIMUTU SINIVASAN
326153
  • Lukas Mulyana, Camat/PPAT ;85e Sebidang tanah milik adat Nomor .C.890/2467 dengan luas tanah2.200 M2, Persil No. 95, Blok Tegal Lega, terletak di desa Loji,Kecamatan Pelabuhan ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Baratsesuai Akta Jual Beli Nomor 1457/Plr/1997 tertanggal 5September 1997 dihadapan Drs.
Register : 07-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 396/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 7 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat I : Suwandi Diwakili Oleh : Ranto Maulana Sagala, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : H Zaenal Abidin Sahari Alias Z Abidin Sahari
Terbanding/Tergugat II : Muhamad Noval Haikal alias Haikal
Terbanding/Turut Tergugat I : Sobirin
Terbanding/Turut Tergugat II : Dra. Yurina Surtanti
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Desa Legok Gunung
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Timur
Turut Terbanding/Penggugat II : Nurkhamidah
9863
  • Bahwa pasal 1457 kitab undangundang hukum perdata yangmenyebutkan, jualbeli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihakyang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan(levering merupakan suatu perbuatan yuridis guna memindahkanhak milik (transfer of ownership)) dan pihak lain membayar harga yangtelah dijanjikan Jualbeli menurut KUHperdata adalah perjanjian timbalbalik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hakmilik atas sesuatu barang, sedangkan pihak yang lainnya
Register : 15-04-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 14/Pdt.G/2015/PN Slw
Tanggal 25 Februari 2016 — Tn. Roid bin Kasdi, DKK melawan Tn. Nuratin bin Tarjan, DKK
10112
  • diatasadalah tidak sah sebagaimana yang didalilkan;Menimbang, bahwa peralihan hak atas rumah objek sengketasebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat adalah berdasarkan jual belisedangkan peralihan hak atas sawah objek sengketa adalah berdasarkan hibahdan jual beli sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan aturanaturan yang sehubungan dengan jual beli dan hibah tersebut;Menimbang, bahwa ada beberapa aturan yang perlu dicermatisehubungan dengan jual beli ini, antara lain: Ketentuan Pasal 1457
Register : 30-07-2011 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 78/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 21 Oktober 2013 — DELIMA MP PANGGABEAN .SP; LAWAN ; PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT II;
6220
  • menyatakan telah siap dengan buktibuktinya untuk diserashkanpada persidangan hari ini dan selanjutnya Kuasa Hukum Tergugatmenyerahkan bukti tertulisnya berupa surat surat yang telah dibubuhimaterai secukupnya dan setelah dicocokan dengan aslinya / copynyakemudian diberi tanda T/PR1 sampai dengan T/PR7 sebagai berikut :T/PR1T/PR2T/PR3T/PR4 :T/PR5T/PR6T/PR7: Surat hasil Audit Akuntan Publik mengenai keadaan keuanganPerusahaan Tahun 2009 dan 2010 ;: Bukti penjualan asset Perusahaan ( Akta Jual beli Nomor :1457
Register : 31-01-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Sgm
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
1.H. Salihi
2.H. Juma
3.Sawali
4.Samsu
5.Gassing alias Dengge
6.H. Tajuddin
7.Tuni Binti Le'nya
8.Sahid
9.Lemang
10.H. Muh. Sukri alias H. Sakkiri
11.Madi
12.Rabaniah
13.Nurhaidah
14.H. Balli
15.Mansyur
16.Hani
17.Daud
18.Ada
19.Jima
20.Halipa
21.Sampara
22.Manja
23.Syarifuddin
24.Rasi
25.Dudding
26.Sila
27.Hindi
28.Tahi alias Tahir
29.Asri
30.Nisa
31.Jumaning
32.Nena
33.Salaking
34.Ilham
35.Ali Bustam
36.Nusu
37.Cia
38.Babo
39.Lahaya alias Cahaya
40.Halipa alias Halik
41.H. Latif
42.Hj. Biba
43.Majid
44.Mentu
45.Banta
46.Nurhaeni
47.Limong
48.Masia
49.Halima
50.Sangnging
51.Sisi
52.Hasnah alias Sino
53.Hani
54.H. Sikki
55.Muhammad
56.Zaenal Abidin
57.Riskawati
58.Jamaluddin
59.Dahaning
60.Sudirman
61.Mina
62.
Tergugat:
1.H M Sanusi selalu Direktur PT Arafah Sanusi
2.Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa
4.Pemerintah Kabupaten Jeneponto
305146
  • Lebihlanjut sesuai ketentuan 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu perjanjiandengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkansuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telahdijanjikan. Pasal 1458 KUHPerdata jula beli itu dianggap telah terjadiantara kedua belah pihak, seketika setelahnya orangorang ini mencapaisepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaanitu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.
Register : 25-01-2010 — Putus : 03-08-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 45/PID.B/2010/PN.Sim
Tanggal 3 Agustus 2010 — Kemin, Dkk
975
  • yang padapokoknyai isinya menerangkan untuk mengakommidirpengaduan tersebut, kiranya perlu diadakanpertemuan dari berbagai p;ihak (Pemda TKI I, BPNTK I, Kejaksaan Tinggi/Jaksa Negara, Kodam,Polda, Kantir Menteri ngara Pendayaan gunaanBUMN/Badan Pembina BUMN dan PT PerkebunanNusantara II, III & IV dengan perwakilan petaniGERAGO Yang difasilitasi oleh Pemda Tk.I dalamrangka meneliti kebenaran pengaduan tersebutuntuk bahan peneyelasaian selanjutnya ;Bukti T.5. yaitu 1 (satu) Jlembar Foto Copy suratNo.1457
Putus : 20-08-2015 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 20 Agustus 2015 — - NURHAYATI SHIGENO, S.H. M.H lawan - SITI MARIAMAH, dkk
8124
  • Jual beli sebidang tanah dengan SHM No. 582/Gayam antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT Il sebagaimana yang tertera padaAkta Jual Beli No. 251/JB/Mjr/XV2010, tertanggal 06 November 2010telah sesuai dengan Prinsip dasar jual beli sebagaimana diatur dalamPasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :"Jual Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satumengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, danpihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan."b.
Register : 25-02-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Srh
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
SARTIKA LINA TAMBUNAN
Tergugat:
LONGOS SILALAHI
8856
  • Jual beli menurut Hukum Adat tidak lain adalah suatu perbuatanpemindahan hak antara penjual kepada pembeli maka biasa dikatakan bahwajual beli menurut Hukum Adat itu bersifat tunai (kontan) dan nyata(kongkrit);Bahwa, pengertian jual beli tanan menurut pasal 1457 Kitab UndangUndang Hukum Perdata adalah jual beli adalah suatu perjanjian, dengan manapihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, danpihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, selanjutnya apdapasal
Register : 13-12-2016 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 182/PDT/2016/PT.PBR
Tanggal 20 Maret 2017 — Tn.CONTI CHANDRA Sebagai PENGGUGAT Lawan Tn. Tjipta Fudjiarta, Dkk Sebagai TERGUGAT
15767
  • Putusan No. 182/PDT/2016/PT.PBR11.12.13.14.15.Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 1457 dan 1458KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan, dengan manapihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatukebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telahdijanjikan.
Putus : 17-12-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 757 K/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Desember 2014 — TITIN INDRIANY
14373 Berkekuatan Hukum Tetap
  • perjanjian jual beli ;Peralihan atau pemindahan hak atas tanah adalah suatuperbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak atas tanahtersebut dari suatu pihak ke pihak lain ;Jual beli menurut Hukum Adat tidak lain adalah suatuperbuatan pemindahan hak antara penjual kepada pembeli.Biasa dikatakan bahwa jual beli menurut Hukum Adat itubersifat "tunai (kontan) dan nyata (kongkrit) ;Sedangkan pengertian jual beli tanah menurut Hukum Baratsebagaimana diatur dalam Kitab UndangUndang HukumPerdata, Pasal 1457
Register : 16-04-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9734
  • Bahwa Para Tergugat memperoleh kepemilikan atas bidang tanah yangdikuasainya dengan cara jual beli dengan pihak Para Tergugat lainnya,sehingga dengan demikian maka dapatlah dipastikan bahwa ParaTergugat juga TELAH MENGUASAI SECARA SAH menurut hukumbidang tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 1458 KUHPerdata sebagai berikut :1457.
Putus : 12-08-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Bkl
Tanggal 12 Agustus 2014 — Pdt.PETRUS HONGGO WARSITO PANUTOMO , LAWAN AGUS SUSANTO, dkk
269246
  • MT Haryono No. 36, KotaBengkulu, pada tanggal 30 Januari 2013 tersebut.Hal ini sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdata disebutkan bahwajual beli adalah suatu perjanj ian.
Register : 29-11-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PN PARE PARE Nomor 247/Pid.B/2012/PN.Pare-pare
Tanggal 19 Februari 2013 — TERDAKWA I SUNARDI ALIAS H ANCU BIN MUH NATSIR dan TERDAKWA II HJ IDA MARITA ALIAS HJ IDA MAKITA BIN H HATTA
9432
  • kepemilikan benda tersebut telah berpindah tangan sejak adanya kesepakatan antara paraterdakwa dan saksi Hasan Wu atas harga barangnya dan saksi Hasan Wu telah menyerahkan perhiasaanemas tersebut kepada terdakwa;Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan argumen penasehat hukum karenaseharusnya dalam memaknai atau menginterpretasikan maksud dari suatu pasal haruslah dicerna secaramenyeluruh dan bukan di penggalpenggal sehingga menimbulkan salah penafsiran.Karena dalam pasalsebelumnya yaitu 1457
Register : 11-02-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
196157
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/HPL/KEMATR/BPNIIII/2020 Tanggal 2032020 berada pada arahan peruntukanAreal Penggunaan Lain sebagaimana diuraikan dalam AspekPenataan Pertanahan Sebagai Bahan Pertimbangan Pemberian HakNomor 88/HPL/HPL/P3PXI/2019 yang diterbitkan Kantor PertanahanKabupaten Toba Samosir; Telah dilaksanakan pengukuran secara kadastral bidang tanah yangdimohonkan seluruhnya seluas 2.789.928 m2 sebagaimana diuraikandalam Peta Bidang Tanah Nomor 1457
    menguatkan dalil jawabannya telahmengajukan bukti surat bertanda T.IX1 sampai dengan T.IX15 yaitu:oa Ff wWwN PR10.Fotokopi Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 01, diberi tanda T.IX1;Fotokopi Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor 02, diberi tanda T.IX2;Fotokopi Surat Ukur Nomor 23/Toba Samosir/2018, diberi tanda T .IX3;Fotokopi Surat Ukur Nomor 24/Toba Samosir/2018, diberi tanda T.IX4;Fotokopi Permohonan Hak Pengelolaan Tahun 2018, diberi tanda T.IX5;Fotokopi dari fotokopi Salinan Peta Bidang Tanah Nomor 1457
Register : 25-09-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.TPK/2014/PT BDG
Tanggal 22 Oktober 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Endang Supriatna, SH
Terbanding/Terdakwa : Deddy Kusriadi, A.Pi Bin O. Syamsudin
13859
  • Surat Pengantar Nomor : 934/1457-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan lampiran SPP-LS Angsuran Kesatu dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) No. SPM : 991/187/SPM/LS-BJ/2.01.01/26.03/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan ninai Rp.240.027.727,-.
  • Surat Pegantar Nomor : 934/1156-DKP3/2012 tanggal 21 Desember 2012 dengan Lampiran SPP-LS Angsuran Kesatu dengan sumber dana Pendamping No.
Register : 13-08-2010 — Putus : 30-12-2010 — Upload : 22-02-2012
Putusan PN PADANG Nomor 506/PID.B/2010/PN.PDG
Tanggal 30 Desember 2010 — H. SYOFYAN YACOEB
9712
  • 875.00006Paku 2 1 dus 102.00010 10 1450 Cor 6x15x400 36 btg 1.300. 1.684.8006 000 0Semen 25 sak 35.000 875.00010 11 1451 Cor 6x15x400 35 btg 1.300. 1.638.0006 000 .Semen 25 btg 35.000 875.000Cat matek 1 gin 40.00010 12 1452 Paku 2 1 dus 102.00 102.00006 0)Paku 3 1 dus 102.00 102.0000Paku 4 1 dus 102.00 102.000013 10 1453 Semen 25 sak 35.000 875.0000614 10 1454 Paku 2 1 dus 102.00 102.00006 0)Paku 3 1 dus 102.00 102.000014 10 1455 Semen 25 sak 35.000 875.0000616 10 1456 Semen 10 sak 35.000 350.0000619 10 1457
Register : 06-12-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN BEKASI Nomor 667/Pdt.G/2016/PN Bks
Tanggal 18 Mei 2017 — 1. Nama : TARMAN BIN H. KIMAN 2. Nama : SARKINAH BINTI H. KIMAN 3. Nama : DEDEH MARWATI BINTI H. KIMAN 4. Nama : EMAR MARTINAH BINTI H. KIMAN 5. Nama : HJ. ICIH BINTI H. BAHRUDIN 6. Nama : H. ENGKOS BINTI H. BAHRUDIN 7. Nama : HJ. NESIH BINTI H. BAHRUDIN 8. Nama : H. YUSUF BIN H. BAHRUDIN disebut sebagai ” PARA PENGGUGAT; L a w a n 1) IYAN, sebagai TERGUGAT I; 2) JUAR, sebagai TERGUGAT II; 3) JUHANDA, sebagai TERGUGAT III; 4) Camat Cikarang Timur, Kecamatan Cikarang Timur, sebagai TURUT TERGUGAT I; 5) Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Bekasi, sebagai TURUT TERGUGAT II; D a n PT. LIPPO CIKARANG (Tbk), sebagai PENGGUGAT INTERVENSI;
16046
  • suatu tanah selain harus dikaji dengan memperhatikanketentuan jual beli pada umumnya, juga harus memperhatikan ketentuanjual beli tanah sebagai suatu benda tidak bergerak yang terdapat dalamUndangUndang Pokok Agraria (UUPA) dan berbagai peraturanpelaksanaannya yang mengatur peralihan hak atas tanah (terutamaHalaman 120 dari 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 667/Pdt.G/2016/PN Bks.Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang mengatur caracaramemberikan pembuktian hak atas tanah);Bahwa sedangkan Pasal 1457
Register : 27-09-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 21-11-2015
Putusan PN WATAMPONE Nomor 55 / Pdt.G / 2013 / PN.WTP
Tanggal 3 Maret 2014 — ARIS bin KALI, dkk LAWAN Per. ANDI CECE , DKK
1025
  • materiil diaturdalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BW) pada Buku Ketiga mengenaiPerikatan, Bab V mengenai Jual Beli, khususnya diatur dalam ketentuan Pasal 1457yang memberikan definisi mengenai Jual Beli yaitu jual beli adalah suatu persetujuandengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barangdan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan , lebih lanjut selain adanyahak dan kewajiban dari penjual maupun pembeli sebagaimana disebutkan dalamketentuan Pasal 1457