Ditemukan 5175 data
Urut Berdasarkan
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casuMajelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Register : 05-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 541/PDT/2020/PT BDG Tanggal 10 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat : Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kepala Kejaksaan Negeri Depok
Terbanding/Penggugat : PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : TIM KURATOR KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
135 — 52
Terbanding/Penggugat : PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : TIM KURATOR KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
135 — 52
Hal inilan yang dikenaldengan asas ultra Petita dalam putusan hakim. Maka karena yang diajukansebagai Terlawan dalam perlawanan ini adalah Pemerintah RI 1.)Cq.Kejaksaan Agung RI Cq.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq KepalaKejaksaan Negeri Depok selanjutnya disebut sebagai Terlawan/Pembading ,2.) Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat JendralKekayaan Negara cq.
Register : 12-11-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST Tanggal 11 Desember 2012 — PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA >< PT. BANK PERMATA, dkk
641 — 375
641 — 375
sejakPemohon Pembatalan menerima salinan putusan tersebut;Padahal faktanya, Termohon Pembatalan hanya mempersoalkandan menuntut penggantian dana talangan yang diklaim telahdibayarkan kepada Investor GBF Seri 8 sampai dengan Seri 47 quod non (tidak termasuk Investor GBF Seri 7 dan Seri 48), lantasapa dasar hukumnya Termohon Pembatalan II menghukumPemohon Pembatalan membayarkan kepada TermohonPembatalan dana yang tidak dituntut oleh Termohon Pembatalanl, amar putusan yang demikian bersifat berlebihan (ultra petita
Register : 16-11-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 1288/Pdt.G/2020/PA.Pra Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
99 — 49
99 — 49
kelayakan dankepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwapetitum primair dan dalil gugatan yaitun terkait langsung denganobyek yang disengketakan;Keempat Bahwa penambahan dan penetapan status kepemilikan berdasarkanKelimahibah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan, demikianhalnya menghukum ahli waris yang melakukan perbuatan melawanhukum yang bertentangan dengan syariat Islam yang telah menguasaiyang bukan haknya, Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalamkategori ultra petita
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum. Halaman 52 dari 126 halaman.
Register : 02-11-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 1230/Pdt.G/2020/PA.GM Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
1.Amaq Suriani alias Martawan bin Amaq Marpin
2.Suriani binti Guru Asir
3.Har alias Harnawti alias Harsanah binti Amaq Harsanah
Tergugat:
1.Amaq Junaidi bin Amaq Marpin
2.Arsad bin Amaq Marpin
3.H. Muzakki
4.Hj. Nurhasanah alias Hj. Nur
134 — 70
1.Amaq Suriani alias Martawan bin Amaq Marpin
2.Suriani binti Guru Asir
3.Har alias Harnawti alias Harsanah binti Amaq Harsanah
Tergugat:
1.Amaq Junaidi bin Amaq Marpin
2.Arsad bin Amaq Marpin
3.H. Muzakki
4.Hj. Nurhasanah alias Hj. Nur
134 — 70
Nurbayyinah) untuk mengembalikan tanahseluas 20.825 M2 dengan cara mengosongkan, menyerahkan dan meninggalkansecara sukarela dan mengembalikan stau sobyek kepada para ahli waris yangberhak demikian halnya tanah seluas 10.000 M2 yang dikuasai Tergugat 2ditetapkan sebagai hak dan bagian Tergugat 2 tidaklah menjadikan Majelis Hakimmenjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita partium) hal inididasari dengan argumentasi hukumPertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan
Register : 27-10-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. Tanggal 29 Maret 2017 — RACHMAT RAJAB, dkk.; Melawan; PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA;
134 — 53
134 — 53
didasarkan pada adanya syarat kerja yang jelasyang diatur dalam perjanjan kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama maka demi hukum gugatan Para Penggugatdemi hukum harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaiperselisihan kepentingan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 2 tahun 2004sehingga harus ditolak atau sekurangkurangnya dinyatakan tidakdapat diterima karena bukan merupakan perselisihan kepentingan.Bahwa posita gugatan Para Penggugat selanjutnya pada Halaman 81s/d 84 Butir 5 s/d 13 serta petita
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT. Gunung Melayu vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
290 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
290 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(Lampiran 6), di dalam halaman 3 bahwa Putusan MAtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Oleh
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1236 B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs IREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa Penuntut
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT. DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.Smelalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
,S.H,S.S melalui PendapatHukumnya (Lampiran 6) tertanggal 13Januari 2014, di dalam halaman 3, yangmenyebutkan:Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kKewenangannya (ultra petita), ia hanyabisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 disebutkan bahwa:apalagi, manakala hakim in casu MajelisHakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah
Register : 01-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 140/PDT/2019/PT MND Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan, Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Dkk
Terbanding/Penggugat : MARIA NELLIE AWUY SUMAKUL
157 — 836
Terbanding/Penggugat : MARIA NELLIE AWUY SUMAKUL
157 — 836
Hal ini Judex Factie Pengadilan Manado dalam putusannyatidak melanggar asas Ultra Petita atau sudah sesuai dengan apa yangdituntut atau yang dimintakan oleh Terbanding/Penggugat (videputusan Nomor; 465/Pdt.G/2016/PN.Mndq).5.Bahwa dalam Eksepsi dari Pembanding/Turut Tergugat I, Pembanding/Turuttergugat II, sama halnya eksepsi Pembanding/Tergugat II yang menyatakanHalaman 111 dari 127 halaman Putusan No.140/PDT/2019/PT MNDbahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Manado tidakmempertimbangkan
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan MahkamahAgung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanyabisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi,manakala hakim in casu Majelis HakimKasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa PenuntutUmum
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
211 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
211 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casuMajelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1045/B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 September 2016 — PT MITRA UNGGUL PUSAKA, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
., S.S. melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yangdiajukan oleh jaksa Penuntut Umum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakimin casu' Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagailegal entity tidak pernah diajukan oleh jaksa PenuntutUmum
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa Putusan MahkamahAgung telah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casu Majelis HakimKasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidak pernahdiajukan oleh jaksa
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1000 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus diluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yangdiajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casuMajelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukanoleh jaksa Penuntut
Register : 05-07-2012 — Putus : 27-03-2013 — Upload : 16-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 51/Pdt.G/2012/PN JBI Tanggal 27 Maret 2013 — MASKUR ANANG BIN KEMAS ANANG MUHAMAD lawan PT. Wira Karya Sakti
205 — 328
205 — 328
SK.345/MenhutI/2004 tanggal 10 September2004.Dalil Penggugat dalam petitumnya tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum, danterhadap dalil tersebut Turut Tergugat I tanggapi sebagai berikut:a Bahwa petitum Penggugat tersebut, yang pada intinya mohon kepada majelishakim perkara a quo untuk menyatakan batal Surat/Keputusan MenteriKehutanan (Turut Tergugat I) adalah permohonan yang rnelampaui bataskewenangan Pengadilan Negeri Jambi (ultra petita) karena kewenangan untukmenyatakan sah atau tidaknya
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768/B/PK/PJK/2015 Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014, di dalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum.bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casu MajelisHakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yangmenjadi dasar putusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagailegal entity tidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum