(seriou dua ratus meter persegi) dengan rincian Tanah objeksengketa yang digunakan untuk pelebaran jalan raya selebar 2 m? (dua meterpersegi) dan pelebaran badan jalan untuk pembuatan talud sebanyak 4m?(empat meter persegi) jadi total lebar tanah adalah 6 m2 (enam meter persegi)Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Padt.G/201 7/PNAmbdan 200 m? (dua ratus meter persegi) maka total tanah yang diserobot olehtergugat untuk pembuatan jalan raya adalah seluas 1.200 m?

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal posita ke 23Gugatan Para Penggugat pada intinya menuntut Tergugat membayarganti uang kerugian atas penyerobotan dan/atau merampas sebagiantanah Sertifikat Hak Milik No.92/Rata Gelombang seluas 1.200 m2 (seribudua ratus meter persegi) dengan rincian Tanah objek sengketa yangdigunakan untuk pelebaran jalan raya selebar 2 m2 (dua meter persegi)dan pelebaran badan jalan untuk pembuatan talud sebanyak 4 m2 (empatmeter persegi) jadi total lebar tanah adalah

Menyatakan Pelaksanaan Pekerjaan Pelebaran Jalan Oleh TergugatTelah Sesuai Dan Berdasarkan Hukum.5.

diatas tanah milik Penggugat ada ditanami dengan Tanaman JatiMas dan dalam penggusuran tersebut banyak jati milik Penggugat yangdigusur.Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 240/Padt.G/201 7/PNAmbBahwa Jarak tepi jalan dengan tanah milik Penggugat berapa meterkurang lebih 4 meter.Bahwa Pada saat pelebaran jalan tersebut tanah orang tua saya juga kenadigusur untuk pelebaran kiri dan kana jalan kurang lebih 34 meter.Bahwa pada dikiri dan kanan jalan objek sengketa ada ditanami pohon jati

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,P2 berupa fotofoto kegiatan proyek pelebaran jalan pada objek sengketa :Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan SaksiSaksiuntuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu :1.

TobaSamosir yang di kerjakan oleh Mangatur Manurung tersebut yaitu di SosorSaba dan Parendean;Bahwa ada 1 (satu) eskavator yang turun pada waktu pelebaran jalantersebut;Bahwa yang pertama kali dilakukan pelebaran jalan adalah Sosor Sabahmenuju ke Parendean;Bahwa kami memang mengajukan proposal untuk pelebaran jalan di DesaParik namun tibatiba alat berat datang dan kami tidak mengetahui dariproposal yang mana yang dikabulkan sehingga alat berat tersebut turun keDesa Parik;Bahwa permasalahan yang dihadapi

TobaSamosir yang di kerjakan oleh Mangatur Manurung tersebut yaitu di SosorSaba dan Parendean; Bahwa ada 1 (satu) eskavator yang turun pada waktu pelebaran jalantersebut; Bahwa yang pertama kali dilakukan pelebaran jalan adalah Sosor Sabahmenuju ke Parendean; Bahwa kami memang mengajukan proposal untuk pelebaran jalan di DesaParik namun tibatiba alat berat datang dan kami tidak mengetahui dariproposal yang mana yang dikabulkan sehingga alat berat tersebut turun keDesa Parik; Bahwa permasalahan yang

jalantersebut;Bahwa yang pertama kali dilebarkan adalah Sosor Sabah menuju keParendean;Bahwa Saksi lupa tanggalnya namun Mangatur manurung melakukantugas pelebaran jalan Desa Parik menggunakan eskavator dari Dinas PUpada kirakira tanggal 3 atau 4 pada bulan September 2020;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah prosedur pelebaran jalan tersebutsudah dipenuhi oleh para Terdakwa;Bahwa para Terdakwa maupun aparat desa tidak ada mengajakmasyarakat untuk membuat proposal pelebaran jalan tersebut, karena

;Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN BIgMenimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penuntut Umummenilai jika keinginan pembukaan atau pelebaran jalan di Sosor Saba danParendean Desa Parik tersebut hanyalah keinginan segelintir orang yangmana orangorang tersebut memiliki Suatu kepentingan dikarenakan memilikilahan persawan dan perladangan disekitar pembukaan atau pelebaran jalantersebut, sementara menurut Para Terdakwa pelebaran atau pembukaanjalan tersebut adalah murni merupakan

hingga harus dibuat kegiatan pembukaanatau pelebaran jalan tersebut?

Addendum 5, MASA PELAKSANAANDIMULAI SEJAK TANGGAL 22 APRIL 2015 Sd. 6 JANUARI2016 (vide bukti T, TT.I, TT.I 1, Bukti T, TT.1, TT.II 5, danBukti T, TT.1, TT.II 6).BahwaTerbanding menyatakan kesanggupannya untukmenyelesaikan pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul Betungan selambatlambatnya tanggal 5 Januari 2016 (videBukti T, TT.I, TT.II 19).Bahwa adalah fakta hukum, berdasarkan keteranganAhli Sdr. Ir.

Turut Tergugat) dapatmelakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabilaTerbanding (dahulu Penggugat) tidak dapat menyelesaikanPekerjaan Pelebaran Jalan Air Sebakul Betungan hinggatanggal 6 Januari 2016.Bahwa adalah fakta hukum, hingga batas akhir masapelaksanaan Perjanjian Kerja (Kontrak) No.

HK.02.03/SATKERPJN.II/PPK5/200 yakni tanggal 6 Januari 2016, Terbandingternyata tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pelebaran jalan AirSebakul Betungan sehinga berdasarkan ketentuan huruf d diatas, PPK (Ic. Turut Tergugat II) melakukan pemutusan kontraksecara sepihak yang telah disampaikan kepada Penggugatmelalui Surat No. HK.02.03/ SATKERPJN.II/PPK05/47.1tanggal 7 Januari 2016 (vide BuktiT, TT.I, TT.Il 21).Bahwa adalah fakta hukum pemutusan kontrak yang dilakukanoleh PPK (lc.

Bahwa fakta hukum, sesuai dengan hasil verifikasi BPKPPerwakilan Provinsi Bengkulu maka nilai wajar tunggakanpembayaran atas paket pekerjaan Pelebaran Jalan AirSebakul Betungan yang telah dilaksanakanTerbanding s/d. 6 Jnauari 2016 yang dapatdibayarkan adalah sebesar Rp. 1.039.143.228,07 (videBukti T, TT. TT.I 30).7.

Karena sekali lagi sisapekerjaan tersebut tidak memiliki dasar hukum..Bahwa Pembanding tidak sependapat denganpertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama yangmenyatakan pekerjaan pelebaran jalan Air Sebakul Betungan yang dilaksanakan Terbanding telah selesai100%.. Bahwa tidak ada satupun alat bukti dan dasarhukum yang dijadikan dasar pertimbangan Judex FactieTingkat Pertama untuk menyatakan pekerjaan telahselesai 100%..

Namun kapan kepastian dilakukannya pelebaran jalantersebut belum dapat ditentukan oleh karena data dokumen terkaitproyek pelebaran jalan benteng berdasarkan pertimbangan buktibuktisurat diatas dan saksisaksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupunyang diajukan oleh Para Tergugat, dapat ditarik kesimpulan bahwaproyek pelebaran jalan benteng dan pembangunan trotoar dilaksanakanjauh sebelum tahun 2004 yaitu sebelum jalan benteng berstatuskan jalannasional dan masih berstatus jalan Daerah, sehingga

Jalan Benteng dan pembangunan trotoardilakukan oleh pihak yang sama dengan pelebaran jalan Yos Sudarso,pelebaran Jalan Sisingamangaraja, dan pelebaran Jalan Samadikunyang mana saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempatdiketahui bahwa jalan Yos Sudarso, Jalan Benteng (Objek Perkara),Jalan Sisingamangaraja dan jalan Samadikun adalah satu jaringan yanglebar, rus jalannya sama besarnya, yang pembebasan jalannya dilakukanoleh Pemerintah daerah Kotamadya Tk.

yang sama dengan pelebaran jalan Yos Sudarso,pelebaran Jalan Sisingamangaraja, dan pelebaran Jalan Samadikunyang mana saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempatdiketahui bahwa jalan Yos Sudarso, Jalan Benteng (Objek Perkara),Jalan Sisingamangaraja dan jalan Samadikun adalah satu jaringan yanglebar, rus jalannya sama besarnya, yang pembebasan jalannya dilakukanoleh Pemerintah daerah Kotamadya Tk.

Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan dari buktibukti tersebutbahwa pelaksanaan proyek pelebaran jalan Benteng dan pembangunantrotoar dilakukan oleh pihak yang sama dengan pelebaran jalan YosSudarso, pelebaran jalan Sisingamangaraja, dan pelebaran jalanSamadikun, yang mana saat Majelis Hakim melakukan PemeriksaanSetempat diketahui bahwa jalan Yos Sudarso, jalan benteng (objekperkara), jalan Sisingamangaraja dan jalan Samadikun adalah satujaringan yang lebar ruas jalannya sama besarnya, yang pembebasanlahannya

Bintan.Bahwa Kegiatan Perataan atau pembersihan jalan atau pelebaranjalan tersebut menggunakan alat berat berupa LOADER.Bahwa Saksi melihat pengerjaan atau Kegiatan Perataan ataupembersihan jalan atau pelebaran jalan di Kawasan Hutan Lindungtersebut.Bahwa Saksi mengetahui lokasi pengerjaan Kegiatan Perataanatau pembersihan jalan atau pelebaran jalan tersebut masuk dalamkawasan Hutan Lindung, karena Saksi ada menggarap dalamlokasi tersebut untuk perkebunan dan Saksi mengetahuinya sudahlama sejak Saksi

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pengerjaanPerataan atau pembersihan jalan atau pelebaran jalan tersebutmemiliki ijin dari Pihak Desa atau Pihak dinas Kehutanan.

Bahwa seingat Saksi kegiatan perataan atau pembersihkan jalanatau pelebaran jalan di kawasan Hutan lindung tersebut kuranglebih 4 (empat) hari Bahwa untuk pepohonan yang berada di lokasi pelebaran ataupembersihkan jalan atau pelebaran jalan tersebut otomatis rusakdan mati.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;6. saksi Kusmanto, pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 27 Putusan Nomor 95/Pid.SusLH/2019/PN TpgBahwa saksi mengetahui adanya Kegiatan Pembuatan Jalan danpemerataan jalan

lindung tersebut tidak ada meminta ijin secara tertulis denganHalaman 37 Putusan Nomor 95/Pid.SusLH/2019/PN Tpgpihak Pemerintaah baik Kepala Desa ataupun Pihak dari dinasKehutanan.Bahwa untuk pepohonan yang berada pas di lokasi pelebaran ataupembersihkan jalan atau pelebaran jalan tersebut otomatis rusak danmati.Bahwa peran saksi dalam kegiatan perataan jalan atau pembersihkanjalan atau pelebaran jalan di lokasi Hutan Lindung tersebut adalahsaksi yang meminta tanda tangan kepada masyarakat terhadapmasyarakat

yang setuju dan masyarakat yang mau patungan bersamasama untuk membayar penyewaan alat berat berupa loader dalamkegiatan tersebut selain itu peran saksi adalah orang yang di ajak ataudi tawarkan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan perataan jalanatau pembersihkan jalan atau pelebaran jalan di lokasi Hutan tersebutnamun saat di ajak dan di tawarkan oleh terdakwa tersebut saksisempat menolak dan melarang terdakwa untuk melakukan kegiatanperataan jalan atau pembersihkan jalan atau pelebaran jalan

tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonansekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai ParaTermohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara padapokoknya atas dalildalil:1.Bahwa berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 221Tahun 2010 telah ditetapbkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidanguntuk pelaksanaan pembangunan/pelebaran

Bahwa pembangunan Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan (dari JalanJendral Anmad Yani/By Pass sampai dengan Jalan Bekasi Raya) harussegera dilaksanakan guna kelancaran pembangunan koridor busway trascJalan Perintis Kemerdekaan;3.

Sekretaris Kota Jakarta Utara selaku Ketua Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara telah menetapkanKeputusan Nomor 642/2011, tanggal 27 Desember 2011 tentang Bentukdan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah, Bangunan dan Bendabenda lain diatasnya Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk Pelebaran Jalan padaKoridor Busway Trace Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan PegangsaanDua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;4.

atas tanah sengketa kepemilikan datainventarisasi peta Bidang Nomor 42 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,terletak di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, KotaAdministrasi Jakarta Utara yang terkena Pembebasan untuk pelebaran Jalanpada koridor Busway Jalan Perintis Kemerdekaan;Menyatakan sah dan berharga pernyataan kesediaan untuk membayar yangdiikuti dengan penyimpanan tersebut;Menghukum Para Termohon membayar biaya perkara (termasuk biayapenawaran dan penyimpanan);Bahwa terhadap

;Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon menguasai dan memiliki hak atastanah yang terkena pembebasan untuk pelebaran Jalan pada koridorbusway Jalan Perintis Kemerdekaan tersebut, hal mana dapat dibuktikandengan:a. Sertifikat HGB Nomor 4480/Kelapa Gading Timur, seluas 1.620 m atasnama Pemohon Kasasi/Termohon (bukti T.13);b. Sertifikat HGB Nomor 4481/Kelapa Gading Timur, seluas 7.380 m?

Surat Nomor 006/Dirut/TP/VI/10 tertanggal 8 Juni 2010, perihal:Kerjasama Investasi Pelebaran Jalan Tol Kebon JerukTangerangBarat:b. Surat Nomor 011/Dirut/TP/VIII/10 tertanggal 18 Agustus 2010, perihal:Kerjasama Investasi Pelebaran Jalan Tol Kebon JerukTangerang Barat;Halaman 5 dari 86 Hal. Put. Nomor 658 PK/Pdt/20161S.16,17.18.19,c.

Tol Kerjasama BagiHasil Pelebaran Jalan Tol JakartaMerak ruas Kebon JerukTangerang periode tanggal 1 April 1998 sampai dengan 30 April1998:Surat Nomor O05/WASDAL/V/1998 tanggal 15 Juni 1998 PerihalLaporan Volume Lalu Lintas dan Pendapatan Tol Kerjasama BagiHasil Pelebaran Jalan Tol JakartaMerak ruas Kebon JerukTangerang periode tanggal 1 Mei 1998 sampai dengan 31 Mei 1998;Surat Nomor O6/WASDAL/VI/1998 tanggal 10 Juli 1998 PerihalLaporan Volume Lalu Lintas dan Pendapatan Tol Kerjasama BagiHasil Pelebaran

/1999 tanggal 22 Maret 1999 PerihalLaporan Volume Lalu Lintas dan Pendapatan Tol Kerjasama BagiHasil Pelebaran Jalan Tol JakartaMerak ruas Kebon JerukTangerang periode tanggal 1 Februari 1999 sampai dengan 28Februari 1999:Surat Nomor O3/WASDAL/IV/1999 tanggal 19 April 1999 PerihalLaporan Volume Lalu Lintas dan Pendapatan Tol Kerjasama BagiHasil Pelebaran Jalan Tol JakartaMerak ruas Kebon JerukHalaman 49 dari 86 Hal.

BagiHasil Pelebaran Jalan Tol JakartaMerak ruas Kebon JerukTangerang periode tanggal 1 Mei 2000 sampai dengan 31 Mei 2000;Surat Nomor O6/WASDAL/VII/2000 tanggal 14 Juli 2000 PerihalLaporan Volume Lalu Lintas dan Pendapatan Tol Kerjasama BagiHasil Pelebaran Jalan Tol JakartaMerak ruas Kebon JerukTangerang periode tanggal 1 Juni 2000 sampai dengan 30 Juni2000;Halaman 51 dari 86 Hal.

sampai dengan 31Desember 2000:Surat Nomor 01/WASDAL/II/2001 tanggal 14 Februari 2001 PerihalLaporan Volume Lalu Lintas dan Pendapatan Tol Kerjasama BagiHasil Pelebaran Jalan Tol JakartaMerak ruas Kebon JerukTangerang periode tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan 31Januari 2001;Surat Nomor 02/WASDALIJIII/2001 tanggal 13 Maret 2001 PerihalLaporan Volume Lalu Lintas dan Pendapatan Tol Kerjasama BagiHasil Pelebaran Jalan Tol JakartaMerak ruas Kebon JerukHalaman 52 dari 86 Hal.

serah terima (Pertama) / Proporsional HandOver (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota DumaiTahun Aanggaran 2012:39.1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACBC Pekerjaan Pelebaran JalanHR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012:40.1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACWC Pekerjaan Pelebaran JalanHR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran 2012:41.1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari Dinas PU KotaDumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor : 620/DPUBM/V1/201 3/401, tanggal 07 Juni

Nomor 35 PK/Pid.Sus/201843.1 (satu) Bundel dokumen owner estimate pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012:44.1 (satu) Bundel dokumen engineer estimate pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012:45.1 (satu) Bundel dokumen Bill Of Quantity pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012:46.1 (satu) Bundel dokumen Surat Perintah Kerja pengawasan PelebaranJI HR = Soebrantas Kota Dumai Nomor : 02/SPK/PGWS/DPUBM/III/2012 tanggal 16 Juli 2012 kepada CV Artha

JI HRSoebrantas Kota Dumai:50.1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor :09851/SP2D/LS/2012,tanggal 28 Desember 2012, kepada CV Artha Asri Arsitek, untukpembayaran termyn 100% pekerjaan pengawasan Pelebaran JI HRSoebrantas Kota Dumai:51.1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor :09298/SP2D/LS/2012,tanggal 27 Desember 2012, kepada PT Dumai Sakti Mandiri, untukpembayaran termyn 70% pekerjaan Pelebaran JI HR Soebrantas KotaDumai;52.1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor :09936/SP2D/LS/2012,tanggal 28 Desember 2012

, kepada PT Dumai Sakti Mandiri, untukpembayaran termyn 30% pekerjaan Pelebaran JI HR Soebrantas KotaDumai;Hal. 6 dari 13 hal.

DSM sebagai pelaksanapekerjaan Proyek Pelebaran Jalan H.R.

Tiamsa Sinurat(Pakpahan Menantunya);Sebelah Timur : Berbatas dengan Jalan dari kampungSibaruang menuju Lumban Sinaga; Sebelah Selatan : Berbatas dengan Selokan/Sungai Kecil; Sebelah Barat : Berbatas dengan Sawah milik Penggugat;Yang selanjutnya disebut sebagai tanah objek pelebaran jalan/ ObyekPerkara.Bahwa pelaksanaan pelebaran jalan yang dilakukan oleh Para Tergugattersebut, telah dilakukan secara melawan hukum dimana dilakukan tanpapembayaran ganti rugi juga tanpa seijin atau persetujuan dari

Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi hadir dalam sosialisasitersebut dan masyarakat lainnya juga; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang memimpin Sosialisasitersebut adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir,CamatLumbanjulu, Kepala Desa Sibaruang; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa masyarakat Desa Sibaruangsepakat dan menyetujul pelebaran jalan tersebut; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah saksi ada yangterkena pelebaran jalan seluas 9 m x 142m; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa masih

banyak masyarakatyang tanahnya terkena pelebaran jalan dan tidak keberatan karenapelebaran jalan tersebut banyak manfaatnya bagi masyarakat; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah perkara yang dikelolaoleh Saripudin Sinaga terkena pelebaran jalan seluas 6 m x 2m; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tanahperkara milik Jamuka Sitorus (Penggugat); Bahwa benar saksi menerangkan bahwa seluruh masyarakat yangmemiliki tanah di Sepanjang jalan yang terkena pelebaran menghadiriSosialisasi

dan menyetujui pelebaran jalan dan tidak ada yangkeberatan; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pelebaran jalan tersebutbanyak manfaatnya bagi masyarakat; Bahwa benar saksi menerangkan bahwa meskipun diberikan gantirugi kepada saksi, saksi tidak akan meminta ganti rugi tersebut karenajalan itu untuk kepentingan masyarakat;Dan ke2 (dua) saksi PARA TERBANDING/ PARA TERGUGAT tersebut dalammemberikan keterangan DI BAWAH SUMPAH, atas keterangan ke2 (dua)saksi PARA TERBANDING/ PARA TERGUGAT, terdapat

Pada poin 4 ditulis Masyarakat memintaagar diberi ganti rugi, sedangkanDaftar Hadir Sosialisasi dan NotulenMusyawaran Sosialisasi tersebut tidak ada ditindak lanjuti denganSuratatau Akta kesediaan siapa saja yang dengan sukarela melepaskanhaknya untuk kepentingan umum pelebaran jalan, maka berdasarkanbuktiBukti PI, Il, II, IV 2 dan Bukti Pl, Il, Ill, IV 2, karena faktanyadalam kontrak tidak ada pelebaran jalan dan tidak ada anggran ganti rug!pelebaran jalan, maka adanya tindakan Pelaksana PT.

Gubernur Propinsi DKI JakartaNo.D.IV108/b/I/1974 tertanggal 2 April 1974 ;Bahwa pada saat pelaksanaan proyek pelebaran jalan DaanMogot tersebut tentu saja dibutuhkan serta harus tersedianya lahan yangcukup, untuk dijadikan jalan ;Bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan lahan untuk pelebaranjalan ini, maka tentu saja diambil dari lahan atau tanah yang berada disisi kiriatau kanan jalan yang lama (sebelum pelebaran) ;Bahwa pada kenyataannya pada tahun 1974 tersebut, lahan atau tanahyang berada disisi

Luas Yang terkena pelebaran : 25x 15 = 375 M?Luas bangunan / rumahBatasbatas yang digusur Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Barat Sebelah TimurJumlah ganti rugi :>6x16,5= 99 M?: Tanah Hak Milik Kardiman ;: Jalan Daan Mogot ;: Tanah Hak Milik Musa Setiadi Kurnia ;: CV. Kayu Kalimantan ; Ganti rugi Tanah : 375 M? x Rp.1.500.000, = Rp.562.500.000, Gantirugi Bangunan: 99M?

Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat (21orang) menyatakan memiliki bidang tanah yangterkena pelebaran jalan Daan Mogot pada tahun1974 dengan batasbatas yaitu sebelahselatannya jalan Daan Mogot ;3. Bahwa batasbatas yang ditunjukkan paraPenggugat adalah kabur/tidak jelas karena disatu sisi mendalilkan bidang tanahnya telahterkena pelebaran jalan Daan Mogot tahun 1974(sudah menjadi jalan) namun disisi lainnyamenyatakan batas sebelah selatannya adalahjalan Daan Mogot ;4.

jalan ; Bahwa hal itu Pemerintah DKI Jakarta menyadari dengan adanyaproyek pelebaran Jalan Daan Mogot tersebut, bangunan tempattinggal yang terkena pelebaran jalan Daan Mogot harus dibongkar,dan kepada warga yang bangunannya habis terbongkar diberikankavling penampungan di Tegal Alur, dengan menebus permeterpersegi Rp.516, (sesuai dengan instruksi Gubernur KDK Jakartatanggal 7 Desember 1972 ........... leHal. 25 dari 30 hal.

, yang hanya merupakan tetangga, namunlahan milik saksi tersebut tidak terkena pelebaran jalan DaanMogot ;.

pelebaran jalan, ruas jalan Pakupatan Palima SegmenHalaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Srg10.11.12.KP3B Simpang Boru oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang PropinsiBanten, yang hingga gugatan ini diajukan belum terselesaikan prosespembayaran ganti rugi, dikarenakan ada pihak yang mengakui tanahtersebut yaitu para Tergugat pada saat pengukuran tanah olehpetugas Badan Pertanahan Kabupaten Serang ;Bahwa saat tanah dimulai diukur oleh petugas Badan PertanahanKabupaten Serang, oleh

dan tanah tersebut sedang terkena pembebasan untukpembangunan pelebaran jalan ruas jalan pakupatan palima segmenKP3B simpang boru oleh Dinas Binamarga dan Tata Ruang ProvinsiBanten, dan belum diselesaikan proses pembayaran ganti rugiterhadap ahli waris Salman Bin Iskak.8.

MUHIBI dengan Keluarga ROYANI ;Saksi JAINAH ; Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi antara Keluarga H.MUHIBI dengan Keluarga ROYANI yaitu masalah tanah yang terkenapembebasan pelebaran jalan di desa Gowok ;Bahwa saksi mengetahui tanah yang terkena pembebasan pelebaranjalan tersebut belum selesai pembayarannya karena masih terdapatsengketa antara Keluarga H.

MUHIBI dengan Keluarga ROYANI ;Bahwa tanah tempat saksi juga terkena pembebasan yangdiperuntukkan untuk pelebaran jalan dan saksi telah menerimapembayaran pembebasan tanahnya dari pemerintah ;Saksi JAMHURI:; Bahwa saksi mengetahui masalah yang terjadi antara Keluarga H.MUHIBI dengan Keluarga ROYANI yaitu masalah tanah yang terkenaHalaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Srgpembebasan pelebaran jalan di desa Gowok ;Bahwa saksi mengetahui tanah yang terkena pembebasan pelebaranjalan

NIB 00391 tertulis atas nama SALMAN, yang terkena pengadaantanah untuk pelebaran ruas jalan PakupatanPalima, segmen KP3BSimpang Boru terletak di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Curug KotaSerang Nomor : 207/PPT36.04/II/2015 tertanggal 23 Maret 2015yang ditandatangani oleh MUCHTAR, SH, MM Ketua PelaksanaPengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, tidakada asli, diberi tanda bukti : T 39 ;Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2015/PN.Srg40.

Simarmata kemudian uang tersebut dipergunakan olehTerdakwa untuk pekerjaan proyek pelebaran Jalan Letkol GA. Manullang dariSimpang Empat sampai dengan Aek Sibundong, akan tetapi besaran uangyang dipergunakan oleh Terdakwa Normauli Br. Simarmata dan atas atasperintah atau persetujuan saksi korban Posman Simamora untuk pekerjaanproyek pelebaran Jalan Letkol GA. Manullang dari Simpang Empat sampaidengan Aek Sibundong adalah hanya sebesar Rp278.000.000,00 (dua ratusHal. 8 dari 21 hal.

Simarmata yang seharusnya dipergunakan untukkeperluan pekerjaan proyek pelebaran Jalan Letkol GA. Manullang dariSimpang Empat sampai Aek Sibundong dan setiap penarikan uangtersebut harus diketahui atau ditandatangani oleh saksi korban PosmanSimamora dan Terdakwa;Bahwa setelah total uang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus limapuluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa Normauli Br. Simaramtakemudian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk pekerjaanproyek pelebaran Jalan Letkol GA.

Keberatan Penuntut Umum mengenai hal tersebuttidak dapat dibenarkan;Bahwa tidak ternyata Terdakwa selaku Wakil Direktur CV Fhartonmerangkap Bendahara CV Fharton secara melawan hukum memiliki barangkepunyaan orang lain dan barang tersebut ada padanya bukan karenakejahatan, tetapi karena adanya hubungan pekerjaan yakni CV Fhartonsebagai pemenang tender proyek pelebaran Jalan Letkol GA.

;Bahwa untuk biaya pelaksanaan pekerjaan pelebaran jalan tersebut,Terdakwa dan saksi korban mengambil uang muka berupa pinjaman dariBank Sumut Cabang Dolok Sanggul sebesar Rp1.040.000.000,00 (satumiliar empat puluh juta rupiah) yang diterima secara bertahap, dan olehsaksi korban diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp550.000.000,00(lima ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dipergunakan olehTerdakwa untuk keperluan pekerjaan pelebaran Jalan Letkol GA.Manulang dari Simpang Empat sampai Aek Sibundong

Dalam Kotadengan pekerjaan pelebaran jalan dua jalur jendral Sudirman Kotabumi oleh Dinas PUKab.

BinAmbiyahdi depanpersidangandandibawahsumpahmenerangkan padapokoknyasebagaiberikut :Bahwa saksi menjelaskan Jabatan saksi selaku Pengawas pada kegiatanpembangunan jalan dalam kota pekerjaan pelebaran dua jalur jalan JenderalSudirman Kotabumi tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Nomor:600/05.A/BM15LU/2012 tanggal 2 Januari 2012.Bahwa Jabatan saksi selaku Pengawas pada kegiatan pembangunan jalan dalamkota pekerjaan pelebaran dua jalur jalan Jenderal Sudirman Kotabumi tahun

yang baru namun hanyamengerjakan pembuatan trotoar diatas drainese tersebut, sedangkan yangmengerjakan drainase adalah dari pihak ramayana sebelum kegiatan pelebaran jalandua jalur Jl.

jalan, dll yangtertuang dalam buku teguran kegiatan Pembangunan Jalan Pelebaran dua jalur jalanJend.

pelebaran dua jalur jalan Jenderal Sudirman Kotabumi Tahun anggaran2012 pelaksana pekerjaan mendapatkan proyek tersebut melalui proses tender ataulelang dengan nilai kontrak kerja sebesar Rp. 6.497.782.000,00, setelah diADDENDUM menjadi Rp. 6.797.782.000,00,Bahwa Sebagai bendahara pada kegiatan pembangunan jalan kabupaten dalam kotapada pekerjaan pelebaran dua jalur jalan Jenderal Sudirman Kotabumi Tahunanggaran 2012 saksi berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan danlaporan dalam bentuk kartu

Nomor 113 PK/Pid.Sus/201832.33.34.35.36.37.38.39,40.41.42.43.ACWC Nomor 03 tanggal 02 Januari 2013:1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot MixACWC Nomor 04 tanggal 02 Januari 2013:1 (satu) lembar tindasan warna merah tiket/Delivery Order Hot MixACWC Nomor 01 tanggal 03 Januari 2013:1 (satu) bundel dokumen kontrak Pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai dari Dinas Pekerjaan Umum Kepada PTDumai Sakti Mandiri Tahun Anggaran 2012:1 (satu) bundel dokumen Gambar Kerja (setelah

adendum)Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai TahunAnggaran 2012;2 (dua) Bundel dokumen foto foto dokumentasi PekerjaanPelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Aanggaran2012;2 (dua) bundel dokumen laporan harian, mingguan dan bulananPekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai TahunAanggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen serah terima (Pertama) / ProporsionalHand Over (PHO) Pekerjaan Pelebaran Jalan HR Soebrantas KotaDumai Tahun Anggaran 2012:1 (satu) bundel dokumen Job Mix

Anggaran 2012;1 (satu) bundel dokumen Job Mix ACWC Pekerjaan PelebaranJalan HR Soebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012:1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan dari DinasPU Kota Dumai Kepada PT Dumai Sakti Mandiri Nomor 620/DPUBM/ V1/2013/401, tanggal 07 Juni 2013:1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja perencanaanPelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Nomor02/SPK/PRNCN/DPUBMIIII/2012 tanggal 14 Maret 2012 kepada PTMutiara Rupat Consultant;1 (satu) bundel dokumen owner estimate pelebaran

Nomor 113 PK/Pid.Sus/2018AA.45.46.47.48.49.50.5.52.53.Soebrantas Kota Dumal Tahun Anggaran 2012:1 (satu) bundel dokumen engineer estimate pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012:1 (satu) bundel dokumen Bill Of Quantity pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai Tahun Anggaran 2012:1 (satu) Bundel dokumen Surat Perintah Kerja pengawasanPelebaran Jalan HR Soebrantas Kota Dumai Nomor02/SPK/PGWS/ DPUBM//III/2012 tanggal 16 Juli 2012 kepada CVArtha Asri Arsitex;1 (satu) lembar fotokopi

JalanHR Soebrantas Kota Dumai;1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor 09298/SP2D/LS/2012,tanggal 27 Desember 2012, kepada PT Dumai Sakti Mandiri,untuk pembayaran termyn 70% pekerjaan Pelebaran Jalan HRSoebrantas Kota Dumai;1 (satu) rangkap dokumen SP2D Nomor 09936/SP2D/LS/2012,tanggal 28 Desember 2012, kepada PT Dumai Sakti Mandiri, untukpembayaran termyn 30% pekerjaan Pelebaran Jalan HR SoebrantasKota Duma:1 (satu) lembar Print out rekening koran PT Bank Riau CabangHal 6 dari 13 hal.

Perbuatan tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal dari Terdakwa EDI Alias AHAU Bin TONI selaku Direktur PT.Agrindo Raya ingin membuat galian/pelebaran parit di lahan PT. Agrindo Raya DesaTeluk Tenggirik, Kecamatan Banyuasin I Mariana, Kabupaten Banyuasin. LaluTerdakwa EDI Alias AHAU Bin TONI menyuruh saksi Komardiono Bin Budikhonountuk membuat galian/pelebaran parit tersebut dengan mengatakan Mar, bikin bonres/galian perbatasan PT. Agrindo Raya dengan PT.

Atas suruhan / perintah maka saksi KOMARDIONO BinBUDIKHONO bersama saksi RASTAWAN Bin PUTU AMIN untuk membuat galian/pelebaran parit. Selanjutnya saksi RASTAWAN Bin PUTU AMIN dani saksiKOMARDIONO Bin BUDIKHONO langsung melakukan penggalian/pelebaran paritdengan menggunakan alat berat ekskavator merk Hitachi warna orange yang semulalebar paritnya berukuran 4 (empat) meter ditambah 2 (dua) meter lagi lebarnya.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal dari Terdakwa EDI Alias AHAU Bin TONI selaku Direktur PT.Angrindo Raya ingin membuat galian/pelebaran parit di lahan PT. Agrindo Raya DesaTeluk Tenggirik, Kecamatan Banyuasin I Mariana, Kabupaten Banyuasin. LaluTerdakwa EDI Alias AHAU Bin TONI menyuruh saksi KOMARDIONO BinBUDIKHONO untuk membuat galian/pelebaran parit tersebut dengan mengatakan*Mar, bikin bonres/galian perbatasan PT. Agrindo Raya dengan PT.

Atas suruhan/ perintah dari Terdakwatersebut maka saksi KOMARDIONO Bin BUDIKHONO bersama saksi RASTAWANBin PUTU AMIN untuk membuat galian/pelebaran parit. Selanjutnya saksiHal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1070 K/PID/2013RASTAWAN Bin PUTU AMIN dan saksi KOMARDIONO Bin BUDIKHONOlangsung melakukan penggalian/pelebaran parit dengan menggunakan alat beratekskavator merk Hitachi warna orange yang semula lebar paritnya berukuran 4 (empat)meter ditambah 2 (dua) meter lagi lebarnya.

LaluTerdakwa EDI Alias AHAU Bin TONI menyuruh saksi KOMARDIONO BinBUDIKHONO untuk membuat galian/pelebaran parit tersebut dengan mengatakan*Mar, bikin bonres/galian perbatasan PT. Agrindo Raya dengan PT. Andira, terus kaluada tanaman sawit dipindahkan di pinggir. Atas suruhan / perintah maka saksiKOMARDIONO Bin BUDIKHONO bersama saksi RASTAWAN Bin PUTU AMINuntuk membuat galian/pelebaran parit.