Ditemukan 6658 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menguatkan menukarkan melunaskan menguasakan mengusakan menuliskan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
TEKLI, SE Bin LUNTJI
114 — 38
  • giro, begitu juga dengan penutupan dan pembukaanbeberapa rekening Pemerintah daerah dimaksud;Bahwa memang untuk membuka dan menutup rekening Pemerintah Daerahmerupakan ranah dari BUD dan Kuasa BUD, tapi mungkin atas perintahKepala Daerah;Bahwa seharusnya Nota pertimbangan tersebut melalui Sekda, tapi dalamini tergantung pimpinan;Halaman 62 dari 293 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2019/PN PlkBahwa ada pemberian bantuan ambulance dalam bentuk barang, tapi saksilupa kapan diterimanya;Bahwa saksi pernah menugaskan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN MEDAN Nomor - 42/PID.SUS/K/2014/PN.MDN
Tanggal 1 Oktober 2014 — - CHRIS LEO MANGGALA
150 — 45
  • dariindependen selama ini kalau kita undang bisa dari NTT bisa dari TAM untukmengevaluasi mesin yang masih beroperasi, karena memang waktunyasama ini sebagai antisipasi kalau mesin bedabeda memang harus jugasegera dioperasikan, harus segera distop untuk perbaikan, tapi secara polastopnya mesin tetap diupayakan harus bergantian, untuk nantinya misalkanwaktunya tidak cukup bisa dilakukan amandemen karena inikan diluarkemampuan temanteman karena pengaruh sistem atau mungkin kondisiyang lain.Bahwa saksi menugaskan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 12 Januari 2015 — I KETUT SUKARSANA, Sag.
97 — 111
  • Un.03/Kp.02.1/271/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang menugaskan Fuad Hasan Wicaksono, MT. untuk membantu proses adopsi IT UIN Malang untuk IHDN Denpasar.Barang Bukti yang disita dari Taman Muliana tanggal 04 Pebruari 2014, yaitu :241. Nota Nomor : 212077/sub/11 tanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah Rp. 2.027.660.000,-242. Nota Nomor : 201056/sub/12 tanggal 28 Januari 2012 dengan jumlah Rp. 62.500.000,-243. Nota Nomor : 202051/sub/12 tanggal 28 Pebruari 2012 dengan jumlah Rp. 8.000.000,-244.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1284 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — Drs. H. Anang Bakhranie
143 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kalimantan Selatan Tahun20/DPRD/kp/2010 2010158 Laporan arus kas Sda Sda Untuk Tahun Anggaran yangberakhir sampai dengan 31Desember 2010159 Laporan arus kas Sda Sda Laporan arus kas PemprovPemprov Kalimantan Kalimantan SelatanSelatan Desember Desember Tahun 2010Tahun 2010160 Keputusan Sda Sda Menugaskan staf sekertariatSekertaris DPRD, DPRD Prov. KalimantanNo. 49/SK/tahun Selatan dalam Hal. 846 dari 1103 hal.Put.
    Kalimantan Selatan Tahun20/DPRD/kp/2010 2010158 Laporan arus kas Sda Sda Untuk Tahun Anggaran yangberakhir sampai dengan 31Desember 2010159 Laporan arus kas Sda Sda Laporan arus kas PemprovPemprov Kalimantan Kalimantan SelatanSelatan Desember Desember Tahun 2010Tahun 2010160 Keputusan Sda Sda Menugaskan staf sekertariatSekertaris DPRD, DPRD Prov. KalimantanNo. 49/SK/tahun Selatan dalam2010 melaksanakanpeninjauan/kunjungan kerjakeluar daerah Panitia KhususRPJMD Prov.
    No. 1284 K/Pid.Sus/2015 20/DPRD/kp/2010 2010158 Laporan arus kas Sda Sda Untuk Tahun Anggaran yangberakhir sampai dengan 31Desember 2010159 Laporan arus kas Sda Sda Laporan arus kas PemprovPemprov Kalimantan Kalimantan SelatanSelatan Desember Desember Tahun 2010Tahun 2010160 Keputusan Sda Sda Menugaskan staf sekertariatSekertaris DPRD, DPRD Prov. KalimantanNo. 49/SK/tahun Selatan dalam2010 melaksanakanpeninjauan/kunjungan kerjakeluar daerah Panitia KhususRPJMD Prov.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN PBR
Tanggal 23 Maret 2015 — ARMAINI SEVANTI
364 — 113
  • BRu; Bahwa AMAT RAHMAT HIDAYAT itu penerima kuasa dan aset itu akandimasukkan ke PT .BRu; Bahwa tindakan apa yang saksi lakukan yaitu saksi menugaskan RO(DED! SYAPUTRA) memprosesnya dan mengumpulkan datapendukung, memeriksa setelah diproses diserahkan pada saksikemudian setelah saksi paraf saksi ajukan ke pimpinan; Bahwa pada wakiu permohonan itu diajukan oleh PT. BRJ ke PT. BNISKC Pekanbaru masuknya ke Bagian Umum kemudian diteruskan kePimpinan.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
265 — 59
  • PPK dapat meminta kepada PAuntuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalamrangka membantu tugas PPK.Bahwa dalam proses penyusunan perencanaan pengadaan meliputipenyusunan spesifikasi teknis atau penyusunan HPS, PPK dapatdibantu oleh tim pendukung yang mempunyai kompetensi, dimana timpendukung diangkat oleh PPK untuk membantu proses penyusunanspesifikasi teknis atau HPS dalam pelaksanaan tugas Timbertanggung jawab kepada PPK sesuai dengan kewenangan yangdiberikan PPK dan proses penyusunan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 20-09-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 15-01-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 4 Januari 2018 — Penuntut Umum:
DWI SETYADI, SH, MH
Terdakwa:
YOGA RESTYANTO, S.T.,M.Ars.
87 — 30
  • br /> 26.7.38. 8 (delapan) lembar Perjanjian Kerjasama Nomor : 900/1173/Adampum.2010, Nomor : 2166/H24/ LL/2009, antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan Universitas Palangka Raya tentang Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Kapuas di Universitas Palangka Raya;
    26.7.39. 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1362/BKPPD/ 2011 tertanggal 24 Juni 2011, yang Menugaskan
    Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA PERWITA SARI, Nomor : 900/162/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama WIDYA PERWITA SARI;
    26.8.18. 1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/ 1363/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan
    Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RISNA ARIANI, Nomor : 900/161/Keu.2013, Nomor : --- tentang Pemberian Hibah dalam Bentuk Uang dari Pemerintah Kabupaten Kapuas kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya Utusan Daerah Kabupaten Kapuas atas nama RISNA ARIANI;
    26.8.29. 1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1374/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan
    Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/SPP/BTL/ SETDA/ PPKD/Tahun 2013;
    26.9.25. 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 1735/ SPP/BTL/SETDA/ PPKD/ Tahun 2013, tertanggal 20 Desember 2013;
    26.9.26. 1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1377/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan
    DESTRIA KRISTA YULISNA dengan Nomor Rekening : 0600-202- 000056001-6;
    26.9.37. 1 (satu) lembar Surat Tugas Ikatan Dinas dari Bupati Kapuas Nomor : 892.2/1368/BKPPD.2013 tanggal 31 Desember 2013, yang Menugaskan : DESTRIA KRISTA YULISNA, NIM : FAA 112 012, Asal Sekolah : SMAN 2 Kuala Kapuas;
    26.9.38. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Ikatan Dinas Nomor : 892.2/1367/BKPPD.2013
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-05-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 31-10-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 13/PID.SUS-TIPIKOR/2014/PN.DPS
Tanggal 2 Oktober 2014 — Prof.Dr.I MADE TITIB,Ph.D
79 — 40
  • Un.03/Kp.02.1/271/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang menugaskan Fuad Hasan Wicaksono, MT. untuk membantu proses adopsi IT UIN Malang untuk IHDN Denpasar ; -------------------------------------------------------------------Barang Bukti yang disita dari Taman Muliana tanggal 04 Pebruari 2014, yaitu : ---------------------------------------------------------------------241. Nota Nomor : 212077/sub/11 tanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah Rp. 2.027.660.000,- ; ----------------------------------242.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 121/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Januari 2016 — Pidana Korupsi - MADE MEREGAWA
266 — 135
  • sebanyak 2 kali yaitupertama audit biasa yang menemukan adanya kekurangankemahalan harga sekitar Rp.750.000.000, (tujuh ratuslima puluh juta rupiah) kemudian setelah kasusnyaM.NAZARUDIN merebak dilakukanlah audit kedua dengantujuaan khusus yang menemukan kemahalan Rp.5.700.000.000, (lima miliar tujuh ratus juta rupiah);Bahwa kemudian oleh BPK disebutkan Menteri Pendidikanharus menegur Rektor UNUD dikarenakan kurangnyapengawasan terhadap pengadaan Alkes UNUD Tahun2009 dan Rektor selaku KPA harus menugaskan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 13 Juni 2016 — SUPAHAK Bin WAHIDIN
100 — 19
  • Tanjab Timur Menugaskan :Erdison,A.Md, Sakdun,Sp , Himawan Syam W , Yohanes Candra ,A.Md DanUcup Sayuti Mayasa,Sp ( Kepala BP3K Kec. Mendahara Ulu ) untukmelaksanakan CPCL Survey Investigasi, hasil Survei Investigasiberdasarkan hasil survey Investigasi yang dilakukan oleh Erdison,A.Md,Sakdun,Sp , Himawan Syam W , Yohanes Candra, A.Md dan Ucup SayutiMayasa, SP tersebut pada tanggal 28 februari 2011 dilakukan rapatpenetapan lokasi cetak sawah di ruang Kepala Dinas Pertanian TanamanPangan Kab.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 24/PID.SUS-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 20 Oktober 2014 — MOHAMMAD YASSER, ST
64 — 20
  • Donggala menugaskan saksi sebagaiSopir/Driver karena tidak ada pegawai lain yang bisa membawa mobil ;Bahwa Selain tugas pokok selaku satpam dan juga diperbantukan sebagaiDriver Kepala BNN Kab. Donggala, saksi juga pernah mengikuti yangdilaksanakan oleh BNN Kab.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 3 September 2021 — Penuntut Umum:
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
PETRUS SABON AMA DOSI alias PET
202 — 139
  • reservoirBahwa benar sampai dengan kontrak pengawasan selesai Saksi tidakpernah menerima pembayaran atas pekerjaan pengawasan pembangunanSPAM IKK lle BolengHalaman 136 dari 359 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg@YESBahwa benar Saksi tidak pernah menagih anggaran pengawasan karenaSaksi tahu progres fisik dilapangan 0%Bahwa benar untuk kontrak pengawasan tidak ada dilakukan AdendumKontrak PengawasanBahwa benar di dalam pekerjaan pengawasan Saksi tidak pernah turun kelokasi pekerjaan, namun Saksi menugaskan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
243 — 119
  • Berita Acara saksi ada koreksialat itu bebarbenar ada dan dari mana karena alkes spesialistik didalamalur tidak dijelaskan dalam bentuk fisik siapa penyedianya dan menurut sdri.Linora kalau barangnya sudah terpasang makanya Berita Acara itu saksitandatangani ;Bahwa dalam kasus ini saksi diperiksa oleh Penyidik hanya dalam kapasitassebagai saksi dan tidak pernah pernah diperiksa sebagai Terdakwa ;Bahwa pada tahun 20122013 saksi tidak tahu ada dilakukan operasi untukjasa alat Staterkit ;Bahwa saksi menugaskan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 34/Pid. Sus- Tpk/2015/PN.DPS
Tanggal 20 Januari 2016 — Drs. I GEDE JAGREM, MSi
114 — 78
  • Siapa yang membagikan juga saksi tidak mengetahuinya dantanpa ada pengumuman terlebih dahulu untuk membagikan SK CPNStersebut;eBahwa ketika SK CPNS tersebut dibagikan saksi tidak pernah dilibatkan samasekali, saksi jelaskan seharusnya ketika ada pemberitahuan dari BKD untukmembagikan SK CPNS kepada masingmasing orang yang berhak saksi selakuKADIS harus mengetahuinya; eBahwa sepengetahuan saksi proses selanjutnya yaitu mengikuti diklat prajabatanyang mana surat perintah untuk menugaskan para CPNS
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-07-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mdn
Tanggal 28 Juli 2015 — - H. SUBDARKAN SIREGAR,SE
174 — 220
  • menagih rekening air kemudian kolektormenyerahkan kepada Kepala Loket lalu sore harinya disetor keBank CC PDAM Tirtanadi dan disetor setiap hari.Bahwa jasa yang diterima Koperasi Karyawan PDAM Tirtanadi ataspenagihan rekening air adalah fee, diberikan apabila masapenagihan selesai yaitu dari tanggal 1 s/d tanggal 30 akhir bulandirekap lalu dibuat perhitungan feenya.Bahwa Saksi tidak pernah mengalami kendalkendala laporanpenagihan dari tahun 2010 sampai dengan 2013 dan saksimengevaluasinya dengan cara menugaskan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — ACHMAD MACHBUB ALS BOB ALS KAPTEN AHMAD
255 — 120
  • dulu surat dari penyidik tapi ia menyampaikan dulusuratnya pada BPK untuk diminta ijin delegasi atau mandat, karena di Pasal 5 UUNo. 15 tahun 2004 BPK boleh mendelegasikan dan memberikan mandat kepadaBPKP atau Akuntan Publik, suratnya nanti atas nama BPK, secara teknis sudahdiatur dalam Peraturan BPK kalau tidak ada begitu berdasarkan undangundangtidak berwenang dan tidak sah ;Bahwa BPK Lembaga Negara, BPKP lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Presiden, maka kemudian apabila Presiden menugaskan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 3 September 2021 — Penuntut Umum:
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN
235 — 102
  • pekerjaan persiapan, pekerjaan pengaman mata alr,pekerjaan jaringan pipa, dan pekerjaan reservoirBahwa sampai dengan kontrak pengawasan selesai Saksi tidak pernahmenerima pembayaran atas pekerjaan pengawasan pembangunan SPAM IKKlle BolengBahwa Saksi tidak pernah menagih anggaran pengawasan karena Saksi tahuprogres fisik dilapangan 0%Bahwa untuk kontrak pengawasan tidak ada dilakukan Adendum KontrakPengawasanBahwa di dalam pekerjaan pengawasan Saksi tidak pernah turun ke lokasipekerjaan, namun Saksi menugaskan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Serang
Tanggal 26 Juli 2016 — H. SRI MULYAHARTONO
128 — 54
  • Atas rencana tersebut Terdakwa menugaskan sopirTerdakwa bernama ASEP KOMARUDIN alias ENDANG untuk bertemuMeta staf PT BGD.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 26-10-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 6 Maret 2017 — MISWAR CHANDRA
406 — 841
  • Pbr.c)Berdasarkan arahan Gubernur, Dinas Perkebunan Propinsi Riaumenindaklanjuti usulan dimaksud dengan menugaskan tim yang ditunjukuntuk hal itu melakukan peninjauan, pengecekan dan menilai kelayakancalon lahan bersama dengan instansi terkait dan atau tim yang ditunjukoleh Pemerintah Kabupaten / Kota.Hasil pengecekan calon lahan dilaporkan kepada Gubernur dengantembusan Bupati / Walikota.Calon lahan yang memenuhi syarat akan ditetapkan oleh Bupati / Walikotasebagai lahan untuk pembangunan perkebunan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 2 Desember 2015 — Rivarizal, ST., MM ( Terdakwa)
155 — 135
  • Bahwa PPHP, merujuk jawaban nomor 37 dan pada Lampira Il tata cara PemilihanPenyedia Barang Perpres 54 Tahun 2010 tentang serah terima Pekerjaan,diterangkan sebagai berikut :Serah Terima Barang1) Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukanpermintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/PejabatPenerima Hasil Pekerjaan.3) PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikanoleh