Ditemukan 7496 data
86 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang hak atas kuasanya tidak sah secara hukum,dan kalau di hadapan Notaris jualbelinya mengapa surat tanahnyamasih dimiliki secara sah dan utuh dari si pemilik tanah, pembelinyayang keliru atau penjualnya atau Notarisnya juga keliru, hal manaNotaris sejatinya ada seorang Sarjana Hukum yang sangat pahammengenai hukum hingga mengeluarkan suatu produk berupa akte,pastinya syaratsyaratnya juga harus konkrit mengenai peralihan hakatas tanah sengeta sehubungan dengan perkara a quo yang hinggadiajukan perlawanannya
Terbanding/Tergugat I : HJ. SUKMAWATI
Terbanding/Tergugat II : LENNY Alias TIONG TJAI LIANG
Terbanding/Tergugat III : ADRIAN HARTANTO WIJAYA
Terbanding/Tergugat IV : IRENE FEBERIAN WIJAYA
Terbanding/Tergugat V : HARIANTO Alias NGO TJAW SIENG
Terbanding/Tergugat VI : CHANDRA LESMANA Alias LOUW SING TJOEN
Terbanding/Tergugat VII : SUSILAWATI
Terbanding/Tergugat VIII : ISKANDAR
Terbanding/Tergugat IX : MUHAMMAD ALI
Terbanding/Tergugat X : MARDIANA
Terbanding/Tergugat XI : JAINAL AHDIANSAH
Terbanding/Tergugat XII : Hj KASNIWATI Binti ILYAS
Terbanding/Tergugat XIII : SUPIAH Binti ILYAS
Terbanding/Tergugat XIV : JUMILAH selaku istri dari johor ILYAS Almarhum
Terbanding/Tergugat XV : DJALEHA Binti ILYAS
Terbanding/Tergugat XVI : DJAMHARI Bin ILYAS
Terbanding/Tergugat XVII : LINDA Binti ILYAS
Terbanding/Tergugat XVIII : BAMBANG ABDUL HARIS Bin RUSLI BAKAR
Terbanding/Tergugat XIX
234 — 104
;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoorbaar bijvooraad) meskipun ada banding atau/atau kasasi ;Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini.Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adiladilnyaberdasarkan hukum (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Pelawan telah mengadakanperbaikan terhadap surat Perlawanannya dalam Bagian Posita yang pada intinyaadalah sebagai berikut :1.
ISMINI (orang tua Terlawan XXII, Terlawan XXV dan terlawanXXVI);Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pendapat diatasmajelis Hakim berkesimpulan Pelawan tidak dapat membuktikan dalildalil. perlawanannya sehingga perlawanan pelawan haruslahdinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan pelawan haruslah dinyatakanPelawan yang tidak beritikad baik;3.
- Tentang : Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)
(Rv. 479, 481g; RBg. 32210.)Pasal 479.Dalam delapan hari setelah pemberitahuan tersebut dalam pasal yanglalu, pihak yang terkena eksekusi, bila dia beranggapan mempunyaidasardasar untuk itu, dapat melakukan perlawanan terhadap sita ini,dan dalam hak itu menyampaikan perlawanannya dalam delapan harikemudian kepada pihak ketiga yang terkena sita.(s.d.u. dg. S. 1908522.)
(Rv. 78 dst., 107, 734, 737 dst., 740.)Pasal 740.Akan tetapi terhadap keputusan ini iadiperkenankan mengajukanperlawanan, asalkan menawarkan kesediaan untuk membayar biayabiayanya; dan jika sudah diberikannya keterangan ternyata bahwa iatidak berutang sesuatu apa pun pada omng, terhadap siapa sita itudilakukan, atau ia tidak menguasai suatu apa pun kepunyaan debitur,maka ia dengan perlawanannya dibebaskan dari,hukuman untuk membayarsejumlah uang yang dituntut, untuk mana sita diletakkan.
Bila pelawan mengaku pemilik barangbarang yang disengketakan, perlawanannya dianggap tidak beralasan,jika ia tidak dapat membuktikan hak miliknya.
Selama waktu satu tahun sesudah terjadipengumuman terakhir dalam surat kabar resmi, setiap orang yangberkepentingan yang perlawanannya didasarkan atas saranasaranaseperti diajukan pada perlawanan menurut alinea kedua pasal 802,yang belum diputus dengan kekuatan bukum yang tetap, dapatmengajukan perlawanan dengan cara seperti diatur terhadap keputusankeputusan hakim dengan verstek.Bila sebelum tenggang waktu tersebut lampau tidak terjadiperlawanan, juga bila perlawanan yang diajukan dalam tenggang
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM. JOHAN KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : PT SLJ GLOBAL, TBK dahulu PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
Terbanding/Tergugat III : Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA
67 — 46
PERTANAHANKotamadya Samarinda beralamat di Jalan Dahlia No. 3Samarinda, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding TurutTerlawan II;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timurdi Samarinda Nomor 27/PDT/2018/PT.SMR. tanggal 19 Maret 2018, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya
Juni2014 (T.7 dan T.9) menjadi fakta hukum bahwa tanah sengketa seluaskurang lebih 49.332 M2 Sertipikat Hak Milik No. 1 Tahun 1972 adalah milikTerlawan, sedangkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Tahun 1980atas nama Turut Terlawan yang kemudian dijadikan jaminan hutangkepada Pelawan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukumAlinea 3 halaman 125 menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis berpendapat bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalildalil perlawanannya
101 — 74
kewenangan mengadilimaka hakim wajib memeriksa dan memutus terlebin dahulu eksepsi tersebutsebelum memeriksa pokok perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 125ayat (2) HIR.Ketentuan Pasal 125 (2) HIR mengatur:Akan tetapi jika si tergugat dalam surat jawabnya yang tersebut dalamPasal 121 mengajukan perlawanan bahwa Pengadilan Negeri tidakberhak akan memeriksa perkara itu,hendaklah pengadilan negeri,walaupun si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudahmendengar si penggugat, mengadili perlawanannya
63 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3062 K/Pdt/201511.12.13.Penggugat, mengadili perlawanannya dan hanya kalau perlawanan itu ditolak,maka keputusan dijatunkan mengenai pokok perkara;Bahwa ketidakwenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusperkara sehubungan dengan kompetensi absolut haruslah diputus terlebihdahulu atau diputus tersendiri dan tidak bersamaan dengan pokok perkarasebagaimana diatur di dalam Pasal 134 jo Pasal 136 HIR;Ketentuan Pasal 134 HIR:Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan
Terbanding/Tergugat : H. ACEP BAHRUL ULUM
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TASIKMALAYA
105 — 78
: Menimbang, bahwa dalam Perlawanannya Pelawan mendalilkantanah Obyek sengketa adalah milik Pelawan yang diperolehnya dengancara membeli dari buloh, sebagaimana Akta Jual Beli yang dikeluarkan olehPPAT Camat Cibeureum, Tasikmalaya, pada tanggal 11 Agustus 1997, dansetelah Majelis Cermati dari pembuktian yang diajukan oleh Pelawan yaitubukti bertanda P4A yang sama dengan T05, berupa Putusan PengadilanNegeri Tasikmalaya Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Tsm tanggal 22 Januari2015, yang amar putusannya menyatakan
191 — 40
Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat didalam mengajukan gugatan perlawanannya adalah sehubungan dengantindakan Turut Tergugat yang telah melaksanakan lelang eksekusi padatanggal 27 November 2017 terhadap sebidang tanah berikut segala sesuatuyang berada di atasnya, tersebut dalam SHM No. 1014 luas 345 m2 atasnama Sumiyem, terletak di Ds. Plumbon, Kec. Tawangmangu, KabKaranganyar, atas permohonan dari Tergugat, yang selanjutnya disebutsebagai obyek sengketa;4.
Terbanding/Tergugat III : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk ,Kantor Bank Rakyat Indonesia Kota Banjar
Terbanding/Tergugat I : ELMI E. RIZAL
Terbanding/Tergugat II : Kementriaan Keuangan Ri Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Djkn Jawabarat Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara Tasikmalaya
Terbanding/Turut Tergugat I : KHOIRUL ANWAR ,SH,MK
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Ri Cq Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ciamis
64 — 37
Tanggapan terhadap Dalil Pelawan terkait Harga Lelang dibawah HargaPasaran dan sisa hasil lelang objek perkara6.16.26.3Bahwa Terlawan II menolak dengan tegas dalil Pelawan pada angka8,9,13 dan halaman 6,7,8 yang pada intinya menyatakan bahwaTerlawan Ildalam menjual objek lelang jauh di bawah harga pasaransehingga merugikan Pelawan ;Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dalildalil Pelawam padaangka 13 halaman 8 posita Perlawanannya yang pada pokoknyamenyampaikan bahwa penetapan nilai limit dalam pelaksanaan
69 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi Kurang Pihak yang ditarik dalam Perlawanannya (Exceptio PluriumLitis Consortium);Halaman 12 dari 47 hal. Put. Nomor 18 PK/Pdt/20154.14.2.4.3.
89 — 107
atauancaman kekerasan.Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setipaperbuatan/tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang lainatu barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam ataumengagetkan yang dikerasi.Bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa, yangmengakibatkan perlawanan diri orang yang dipaksa menjadi lemahatau tidak berdaya.Apabila kekerasan menjadikan seseorang wanitamenjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga ataukekerasan itu mematahkan kemajuannya (perlawanannya
Dr.H. Istiawan Witjaksono, S.Sos,S.H.M.M Als.Tatang Istiawan Bin H.Imam Muslimin Alm
Tergugat:
1.Siti Kalimah
2.PT. Grafika Sejahtera
3.Drs. GATHOT PURWANTO
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI
266 — 38
diantara para pihak yangberperkara serta telah pula Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan dalameksepsi diatas, Majelis berpendapat yang menjadi obyek sengketa dalamperkara ini adalah Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2017/PN.Trk tanggal 22 Maret2017 tentang Pembubaran PT Bangkit Grafika Sejahtera (PT BGS) yang badanhukumnya disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU08682.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal22 Februari 2008;Menimbang, bahwa di dalam gugatan perlawanannya
127 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalil Tergugat dalam surat perlawanannya tersebut di atas, tentusaja sangat janggal dan tidak masuk akal, dengan didasari alasanalasansebagai berikut :1. Bahwa tanah sengketa a quo telah bersertifikat sejak tahun 1972,tepatnya pada tanggal 10 Mei 1972, yang tercatat dengan SHMNo.98/Tjipinang Besar, Surat Ukur tanggal 6 April 1972,No.248/1972, seluas 6.147 M? (semula seluas 6.935 M7? tetapikemudian terkena pemotongan jalan seluas 788 M?), tercatat atasnama ERNA EMANBHUDI;Nh.
CV. MITRA ABADI LOGISTIK diwakili oleh GABRIL KURNIAWAN SANTOSO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN
242 — 494
Adapun Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraa quodalam putusannvamenyatakanbahwapokok gugatan dalamsengketaininvatanvatatidaktermasuk dalam wewenangqPengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikannya, sehingga logis dan berasalan hukum untukmenyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dankarenanya tuntutan pelawan dalam perlawanannya harus ditolakserta penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 86/PENDIS/2019/PTUNMDN tanggal 2 April 2019 harusdinyatakan
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR KPKNL KOTA PAREPARE
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR PT PERMODALAN NASIONAL MADANI PERSERO ULA MM UNIT PAREPARE
130 — 65
GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENAMENDASARKAN GUGATAN PERLAWANAN DENGAN KETENTUANPIDANA PERBANKAN5:Bahwa selain kabur karena tidak jelasnya dasar gugatannya, gugatanPENGGUGAT juga kabur dan tidak jelas terkait dasar hukumnya, halmana PENGGUGAT mendalilkan dan menjadikan ketentuan pidanaperbankan sebagai dasar gugatan perlawanannya, sebagaimanaternyata pada halaman 8 terkait Petitum Dalam Provisi angka 4, berikutTERGUGAT kutipkan:Menghukum Tergugat telah melakukan dugaan PelanggaranPerbankan
140 — 560 — Berkekuatan Hukum Tetap
., untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat nebis in idembahkan dalam Posita Perlawanannya Para Pelawan (Para Pembanding/ParaTergugat) sama sekali juga tidak menguraikan hal itu;Bahwa akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal MemoriKasasi ini, amar (dictum) Putusan Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24September 2012, Nomor. 40/PDT/2012/PT.BTN., menyatakan gugatan ParaPenggugat nehis in idem;Bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah secara nyata melampaui bataskewenangannya dengan mernutus
Terbanding/Tergugat : PT. Lumbung Nasional Flour Mill
Terbanding/Turut Tergugat : EDDY DJOHAN ALI
139 — 64
PN.Mdn berkekuatan hukum tetap dan siapuntuk dieksekusi, itulah sebabnya Pengadilan Negeri Medan telah mengabulkanpermohonan eksekusi putusan tersebut dan telah dilakukan sita eksekusi atasobjek yang dimohon di eksekusi termasuk termasuk Ruko SHM No. 1273/2000milik Turut Terlawan dan istri (dahulu pihak Tergugat);Menimbang, bahwa oleh karena gugat perlawanan Pelawan dibantaholeh Terlawan, maka Pelawan diwajibkan membuktikan kebenaran dalildalilperlawanannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perlawanannya
175 — 90
korban) bukanmencium mulut dan leher sambil memeluk danmenggendong Saksi1 (korban) serta Saksi1(korban) mendorong/menolak ciuman dari Terdakwaseperti yang dikatakan Saksi1 (korban) dalampersidangan serta berkata "Bapak tidak boleh begini,Bapak sudah punya istri dan anak, tidak boleh buatseperti ini " serta pada saat kejadian itu tidak adateriakkan sama sekali dari Saksi1 (korban) untukberteriak meminta pertolongan apabila adanyaketidakberdayaan atau lemas karena kehabisantenaga atau terpatahkan perlawanannya
80 — 58
Harahap, S.H. pada halaman 487490 (KekuasaanMahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan PeninjauanKembali Perkara Perdata, tahun 2007 Penerbit Sinar Grafika.Berita Acara Eksekusi (Pelaksanaan Eksekusi Pemulihan) No.48 Eks/2012/PN.Mks. jo. 155/Pdt.2003/PN.Mks olehPengadilan Negeri Makassar atas putusan PK No.220/PK/PDT/2009.Tidak ditemukan dalam undangundang maupun dalamreferensi lainnya baik dalam bentuk doktrin maupun sumberhukum maiteril lain tentang dalil yang dikemukakan paraPelawan dalam poin 2 perlawanannya
62 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard);4 Eksepsi Kurang Pihak yang ditarik dalam Perlawanannya (Exceptio Plurium LitisConcortium);1 .