lagi tanpa pernah kembaliHalaman 5 dari 11 halaman,Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2019/PA.KIgsampai sekarang tanpa adanya kabar, dan meskipun sudah berusaha dicarioleh Pemohon dan keluarganya, namun Termohon tidak dapat ditemukan dansudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang (ghaib);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan padapapan pengumuman Pengadilan Agama Klungkung tanggal 31 Juli 2019dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai denganketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agama buku Iledisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataspermohonan itsbat nikah Pemohon dan Termohon maka pemeriksaan perkaratersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan kePengadilan Agama Klungkung sesuai dengan ketentuan peraturan perUndangUndangan, maka secara formil, permohonan Pemohon dapat diterima;Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwaPemohon meminta agar perkawinannya dinyatakan

Dwi PuteraAdiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan harga serta telah dilakukanklarifikasi dan negosiasi tekhnis/biaya, oleh karena itu selaku Ketua PanitiaPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor: 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggalHal. 6 dari 133 hal, Putusan Nomor 1361 K/Pid.Sus/201611 April 2011 yakni CV.

Sri Bilah, panitia pengadaanmenyimpulkan hasil evaluasi tekhnis sebagai berikut:1.Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji cobakapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan DokumenPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalampersyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi danpernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;. Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. KaryaMas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.

Dwi PuteraAdiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan harga serta telah dilakukanklarifikasi dan negosiasi tekhnis/ biaya, oleh karena itu selaku Ketua PanitiaPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor: 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal11 April 2011 yakni CV.

Melakukan evaluasi, administrasi, tekhnis, dan harga penawaran yangmasuk;Menjawab sanggahan;Menetapkan penyedia barang/ jasa;Menyerahkan salinan dokumen pemelihan penyedia barang/jasakepada PPK;10.

kepada Terdakwa dan (satu) Tahun kemudian, akhirnyaSK Pengangkatan Tenaga Honorarium atas nama Lisnawati pun keluar ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;5Saksi AGUS Bin KARJUBahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluargaataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;Bahwa, benar sejak tanggal 2 November 1992, saksi bekerja di PDAM Way TulangBawang dan pada bulan November 1997, saksi menjabat sebagai KUPT (Kepala UnitPelaksana Tekhnis

Karim tidak masukdalam daftar nama pegawai PDAM Way Tulang Bawang maka saksi segeramemberhentikan dan mengeluarkan Saksi Isnan Ismail bin Abdul Karim dari PDAMWay Tulang Bawang ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;6.Saksi RAJA AKUAN Bin PAKSIBahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga danpekerjaan dengan Terdakwa ;Bahwa, benar saksi bekerja di PDAM Way Tulang Bawang dengan jabatan sebagaiKUPT (Kepala Unit Pelaksana Tekhnis

Wignyo Sumarno menerima laporan dari Saksi Agus bin Karju dan Saksi Raja Akuan binPaksi (Alm.) yang keduanya merupakan KUPT (Kepala Unit Pelaksana Tekhnis) di UPTPDAM Banjar Agung dan kedua saksi langsung menunjukkan Surat Keputusan PengangkatanTenaga Honorer PDAM Way Tulang Bawang No. : No : 873/072/KPTS/PDAMWTB/V/2008atas nama Lisnawati dan No. : 862/20/KPTS/PDAMWTB/VI/2008 atas nama Saksi IsnanIsmail bin Abdul Karim. Saat Saksi Drs. Nindyo Sularto, MM Bin H.S.

dan UPT Rawa Jitu ; Menimbang, bahwa Saksi Isnan Ismail bin Abdul Karim mulai bekerja di UPT PDAMRawa Jitu sejak tanggal 10 Agustus 2008 sedangkan Lisnawati mulai bekerja di UPT PDAMBanjar Agung sejak September 2008 dan setelah 1 (satu) minggu bekerja, Lisnawati langsungdiberhentikan oleh Saksi Raja Akuan bin Paksi selaku KUPT (Kepala Unit PelayananTekhnis) PDAM Banjar Agung sedangkan Saksi Isnan Ismail bin Abdul Karim jugadiberhentikan oleh Saksi Agus bin Karju selaku KUPT (Kepala Unit Pelayanan Tekhnis

Kecamatan Malalak Tanggal27 Mei 2010 dan Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 168Tahun 2011 Tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan Unit PengelolaKegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Program Nasional Pemberdayaan Msayarakat Perdesaan Tahun 2011; 43Bahwa saksi dalam kegiatan PNPM adalah sebagai Sekretaris UPK, MulaiDesember 2012; 222222 nnn eee eeeBahwa kegiatan PNPM MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) berpedoman kepada PTO (Petunjuk Tekhnis

Bahwa sesuai dengan PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) Pencairandana pada kegiatan PNPM harus memiliki RDP (Rencana PenggunaanDana) yang di syahkan oleh FK, FT, BKAN, PJOK, selanjutnyadibuatkan slip penarikan ke Bank, dan ditanda tangani oleh 4 Orang45yaitu FK, FT, BKAN dan Ketua UPK, setiap transaksi kegiatan di catatoleh Bendahara UPK dalam bentuk Laporan Penggugaan Dana; p.

Total uang yang telah dikembalikanoleh Terdakwa adalahRp.104.124.000, (Sereatus empat ribu seratus dua puluh empat ribuBahwa sesuai dengan PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) Pencairan danapada kegiatan PNPM harus memiliki RDP (Rencana Penggunaan Dana) yangdi syahkan oleh FK, FT, BKAN, PJOK, selanjutnya dibuatkan slip penarikan keBank, dan ditanda tangani oleh 4 Orang yaitu FK, FT, BKAN dan Ketua UPK,setiap transaksi kegiatan di catat oleh Bendahara UPK dalam bentuk LaporanPenggugaan Dana; nne nnn

Foto Copy sertifikat tanah> Terjadinya penyelewengan dana dikarenakan, Disaat membuat laporanPertangungan jawaban keuangan UPK, Print out Rekening Courantselalu dilampirkan dan tidak ada perbedaan dengan Buku Kas; > Bahwa print out Rekening Courant yang dialmpirkan tersebut adalah hasilcetakkan Terdakwa sendiri, hal ini baru diketahui ketika pihak Bankdating dengan membawa buku rekening yang asli; Bahwa sesuai dengan PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) Pencairan danapada kegiatan PNPM harus memiliki

Foto Copy sertifikat tanah> Terjadinya penyelewengan dana dikarenakan, Disaat membuat laporanPertangungan jawaban keuangan UPK, Print out Rekening Courantselalu dilampirkan dan tidak ada perbedaan dengan Buku Kas ; > Bahwa print out Rekening Courant yang dialmpirkan tersebut adalah hasilcetakkan Terdakwa sendiri, hal ini baru diketahui ketika pihak Bankdating dengan membawa buku rekening yang asli; Bahwa sesuai dengan PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional) Pencairan danapada kegiatan PNPM harus memiliki

Heriyanti Amran;= Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan kelalaian terdakwa yang tetapmengemudikan kendaraan bermotor yang tidak layak untuk dioperasikan di jalankarena tidak memenuhi persyaratan tekhnis dan layak jalan ditambah lagi tempatkejadian merupakan kawasan pemukiman tetapi terdakwa tetap mengemudikannyadengan kecepatan 50 km perjam melebihi kecepatan maksimal yang diperbolehkanuntuk daerah pemukiman, sehingga ketika kendaraan bermotor tersebut bermasalahpda bagian stir/alat kemudi

bawah bagian dalam sebelah kanan ukuranpanjang dua puluh delapan centimeter lebar enam centimeter dalam tembus kebelakang, lecet pada punggung kaki kiri ukuran panjang dua centimeter lebar satucentimeter dan diameter setengah centimeter dengan kesimpulan keadaan tersebutdi ats di duga disebabkan oleh trauma benda tumpul;= Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut kelalaian terdakwa yang tetap mengemudikankendaraan bermotor yang tidak layak untuk dioperasikan di jalan karena tidakmemenuhi persyaratan tekhnis

Nellyarwisma yang menjabat sebagai Kepala DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat sekaligus sebagaiPengguna Anggaran, dan selanjutnya diterbitkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ) tanggal 07 Maret 2012 yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan LUTHFI, S.Pi.,M.Si.Bahwa Pada tanggal 09 Maret 2012 Surat perjanjian Kerja untuk pekerjaanPengawasan Pembangunan BBI Talamau Nomor523/213/SPK/DINKP/II/2012 ditandatangani oleh drh. Nellyarwisma,sedangkan dari CV.

Afmi Yarsi, dengan nilaikontrak sebesar Rp. 36.700.000, (tiga pulun enam juta tujuh ratus riburupiah), dan masa kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari.Bahwa seharusnya, Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tersebut ditandatanganisecara bersamasama namun pada kenyataannya penandatanganandilakukan sendirisendiri.Bahwa pada tanggal 07 Maret 2012, drh.Nellyarwisma menunjuk Mirza Fadili,S.Pi sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran

Bahwa pada tanggal 07 Maret 2012, drh.Nellyarwisma menunjuk Mirza Fadi,S.Pi sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten PasamanBarat Nomor : 050/08/SKDINKP/2012 tanggal 07 Maret 2012 menggantikanpejabat sebelumnya yaitu LUTHFY, S.Pi.,M.

ST.MT danpenandatanganan' tersebut diketahui oleh Pengguna Anggaran(drh.Nellyarwisma) maupun Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan MirzaFadli,S.Pi.Bahwa dalam proses pelaksanaan pengawasan tersebut, pada waktu akandilakukan pencairan 100 % untuk kegiatan Pembangunan Balai benih Ikandi kecamatan Talamau,terdakwa telah meniru tanda tangan Team LeaderCV.

Pengambilan Seleksi Umum;e Surat Rapat Pemberian Penjelasan No. 45/Paten/Dishubpar tanggal21 September 2005 Beserta Absen Panitia dan Rekanan;e 3(tiga) lembar Berita Acara Penjelasan;e Daftar Hadir Rekanan Pengambilan Berita Acara;e Surat Pemasukan Penawaran No. 45/Paten/Dishubpar tanggal 22September 2005 beserta Absen Panitia dan Rekanan;e Berita Acara Pembukaan Sampul Penawaran Administrasi danTekhnis tanggal 26 September 2005 No. 46/Paten/Dishubpar/2005;e Berita Acara Evaluasi .Administrasi dan Tekhnis

No. 47 / Paten /Dishubpar tanggal 27 September 2005;e Penetapan Peringkat Tekhnis No. 48/Paten/Dishubpar tanggal 27September 2005 ;e Surat Pengumuman Peringkat Tekhnis No. 49/Paten/Dishubpartanggal 27 September 2005;e Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga No. 50/Paten/Dishubpartanggal 28 September 2005;e Evaluasi Hasil Penilaian Akhir No. 51/Paten/Dishubpar tanggal 28September 2005 ;e Berita Acara Hasil Evaluasi;e Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi No. 52/Paten/Dishubpartanggal 28 September

No. 47 / Paten /Dishubpar tanggal 27 September 2005;e Penetapan Peringkat Tekhnis No. 48/Paten/Dishubpar tanggal 27September 2005 ; Surat Pengumuman Peringkat Tekhnis No. 49/Paten/Dishubpartanggal 27 September 2005;e Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga No. 50/Paten/Dishubpartanggal 28 September 2005;e Evaluasi Hasil Penilaian Akhir No. 51/Paten/Dishubpar tanggal 28September 2005 ;e Berita Acara Hasil Evaluasi;e Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi No. 52/Paten/Dishubpartanggal 28 September

Fajar Mentaya Abadi karenasaksi tidak pernah mengetahuinya.Bahwa selaku Kadis Pertambangan Prov Kalteng saksi tidak pernahdiminta Gubernur Kalteng untuk memberikan pertimbangan tekhnis PT.Fajar Mentaya Abadi (FMA) untuk kegiatan eksploitasi sehingga suratRekomendasi Gubernur untuk Pinjam Kawasan hutan ke menteriKehutanan tidak bisa keluar.Bahwa ketika ditunjukkan Surat Rekomendasi Gubernur KalimatanTengah Nomor : 540/431/EK tanggal 12 April 2011 perihalRekomendasi Permohonan jin Pinjam Pakai Kawasan

Fajar Mentaya Abadi menurut saksi suratrekomendasi tersebut diduga tidak benar karena saksi tidak pernahmemberikan pertimbangan tekhnis dalam rangka rekomendasi Gubernuruntuk ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan Ekploitasi PT.Fajar Mentaya Abadi (FMA).11 Bahwa surat rekomendasi permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutanuntuk kegiatan eksploitasi an. PT.

Bahwa untuk nomor urut surat 431 sudah di pakai oleh surat lain denganspesifikasi adalah 522/431/Ek tanggal 31 Maret 2011 perihal Laporan12Hasil Audit perijinan jalan angkutan, sedangkan untuk tanggal surat 12April 2011 (yang di keluarkan biro ekonomi) sudah di pakai oleh suratdengan spesifikasi nomor : 522/471/EK, tanggal 12 April 2011 perihalPermintaan tenaga tekhnis dan pertimbangan tekhnis dan nomor522/475/EK, tanggal 12 April 2011 perihal sarana / pertimbangantekhnis larangan pemberian ijin

2011 perihal sarana / pertimbangan tekhnis larangan pemberian ijinlokasi pada kawasan APL;Bahwa cara membaca penomeran dari surat gubernur Kalteng nomor: 540/43 1/EK tanggal 12 April 2011 adalah :Untuk angka 540 menunjukan bahwa surat tersebut terkait bidangpertambangan;.

YULIAN TARUNA, M.Si Bin T.LI.SERA sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi KalimantanTengah sejak tahun 2009 sekarang, bahwa saksi tidak pernah dimintaGubernur Kalteng untuk memberikan pertimbangan tekhnis PT.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal271 Rv dan Pasal 271 RV, yang juga dikemukakan dalam buku II PedomanTekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yangmenegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugatbelum memberikan jawaban..., sehingga dengan demikian pencabutan suratgugatan tersebut dapatlah dikabulkan tanoa

TIMAKO GRUP PRATAMA seluruhnyamemasukkan dokumen penawaran;Bahwa syarat lelang dianggap sah adalah jika diikuti oleh minimal 3 (tiga)Penawar;Bahwa Perusahaan yang keluar sebagai pemenang adalah dan EvaluasiAdministrasi maupun Evaluasi Tekhnis yang lolos ada dua perusahaan yangdinyatakan memenuhi syarat yaitu PT. BUNGA CENGKEH SULTRA denganDirektur an. AGIOS LAWALATA dan PT. TIMAKO GROUP PRATAMAdengan Direktur an. RIDWAN namun pada akhimya yang jadi pemenang adalahPT.

TIMAKO GRUP PRATAMA seluruhnyamemasukkan dokumen penawaran;Bahwa syarat lelang dianggap sah adalah jika diikuti oleh minimal 3 (tiga)Penawar;Bahwa Perusahaan yang keluar sebagalt pemenang adalah dan EvaluasiAdministrasi maupun Evaluasi Tekhnis yang lolos ada dua perusahaan yangdinyatakan memenuhi syarat yaitu PT. BUNGA CENGKEH SULTRA denganDirektur an. AGIOS LAWALATA dan PT. TIMAKO GROUP PRATAMAdengan Direktur an. RIDWAN namun pada akhimya yang jadi pemenang adalahPT.

Buana Pratama Java hanya menawarkan computer layar sentuhdengan 1 merk GATEWAY saja yang sesuai Spesifikasi Tekhnis KomputerLayar Sentuh dalam kontrak;Bahwa saksi tidak tahu apakah ada negosiasi harga dengan CV. BuanaPratama Jaya sebab yang terlibat untuk untuk pengurusan harga adalahDirektur PT. TTIMAKO GROUP PRATAMA yaitu Terdakwa;Bahwa Saksi tidak ikut ke Jakarta untuk survey komputer layar sentuh yangditawarkan CV.

Bahwa selanjutnya dalam Buku II tentang Pedoman TekhnisAdministrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata unum Mahkamah AgungRepublik Indonesia halaman 101 AL angka 1 disebutkan :Perlawanan terhadap Eksekusi oleh Pihak Ketiga tidak hanya dapatdilakukan atas dasar hakhak lainnya seperti hak Pakai, HGB, HGU, HakTanggungan, Hak Sewa dll.Perlawanan Pihak Ketiga tersebut diajukan kepada KETUA PENGADILANNEGERI YANG MELAKSANAKAN EKSEKUSI (Pasal 195 ayat (6) dan ayat(7))5.

Bahwa selanjutnya, Mohon kiranya majelis hakim yangmemeriksa perkara menolak dalil angka 19 PERLAWANANPARA PELAWAN, hal ini dikarenakan dalam Buku IItentang Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis PeradilanPerdata unum Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman102 AL angka 7 Jo Pasal 208 HIR disebutkan bahwaPERLAWANAN PIHAK KETIGA adalah upaya Hukumluar biasa dan pada azasnya TIDAK MENANGUHKAN EKSEKUSI,Page 14 of 47 Ptn. No.22/Pdt.Bth/2009/PN.jJkt.Pst158.

HARUS DILAKSANAKAN KEPUTUSAN ITUBahwa dalam Penjelasan Pasal 195 ayat (6) sebagaimana diterangkan didalam RIB/HIRdengan penjelasan oleh R.SOESILO dijelaskan :Apabila timbul perlawanan terhadap keputusan itu, baik dari pihak lawanmaupun dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa barangbarang yang disitaitu miliknya, maka perselisihan itu diperiksa dan diputus secara lazimnya olehPengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terhadap eksekusi keputusan: ituBahwa selanjutnya dalam Buku II tentang Pedoman Tekhnis

No.22/Pdt.Bth/2009/PN.jJkt.Pst36Buku II tentang Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata umumMahkamah Agung Republik Indonesia halaman 101 al. angka disebutkan bahwa :Perlawanan Pihak Ketiga tersebut diajukan kepada KETUA PENGADILANNEGERI YANG MELAKSANAKAN EKSEKUSI (Pasal 195 ayat (6) dan ayat (7)HIR)Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selakupelaksana eksekusi atas objek sengketa tersebut maka terhadap perlawanan yangdiajukan oleh Para Pelawan ke Pengadilan

perlawanannya;Bahwa terhadap Dalil 17 dan 18 halaman 4 PERLAWANAN PARAPELAWAN, adalah dalil yang mengadangada dan TIDAK BENAR karena aktatersebut telah Sah secara hukum sehingga Mohon Kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara aquo memerintahkan PARA PELAWAN agarmembuktikannya dipersidangan yang menyatakan bahwa akta tersebut adalahcacat hukum;Bahwa selanjutnya, Mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkaramenolak dalil angka 19 PERLAWANAN PARA PELAWAN, hal inidikarenakan dalam Buku II tentang Pedoman Tekhnis

REKAPRIMA SELANTIGA bulan desember 2016
29. 1 (satu) bundel pembayaran invoice 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) Jumlah Rp. 16.966.400,- bulan September
30. 1 (satu) bundel pembayaran invoice 02, 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (

SELANTIGA
36. 1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
37. 1 (satu) buku Bulanan 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA

38. 1 (satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA
39. 1 (satu) buku Bulanan 06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA

Kegiatan (PPTK) dan Juru Bayar dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Bidang Bina Marga APBD 2016
73. 1 (satu) bundel asli Rancangan Anggaran Biaya kegiatan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano)
74. 1 (satu) bundel asli Detail Engineering Design (DED) kegiatan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari

EXCEL yang bernama RAB Enggano Ver4.0_Master.
88. 1 (satu) Kegiatan Pembangunan Tekhnis Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano)
89. 1 (satu) Odner Dokumen LS Kegiatan Pembangunan Tekhnis Jalan Banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano)
90. 5 (

buku Bulanan 01 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 02 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis

Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA; 1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 1 Kayu Apuh

Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA; 1 (satu) buku Invoice 04 Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA; 1 (satu) buku Invoice 05 Periode 01 september s/d 3 september 2016pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni 0 Kayu Apuh (PulauEnggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA;1 (satu) buku

Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA42. 1 (satu) buku Invoice 02 Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA43. 1 (satu) buku Invoice 03 Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA44. 1 (satu) buku Invoice

wilayahserta tidak tahu batasbatas wilayah yang telah dibagi antara wilayahKelurahan Pemurus Baru dengan wilayah Kelurahan Pekapuran Raya, namunketerangan saksisaksi Terbanding justru diambil alin oleh Majelis Hakim,sedangkan alat bukti tertulis dari Pembanding dan Turut Terbanding II danTurut Terbanding III yaitu berupa peta wilayah Pekapuran Raya dan PemurusBaru (vide bukti T.6.a, 16.6,16.c,T6.d) dan Berita Acara KesepakatanPelacakan Penegasan Batas Wilayah antara Tim Pembina, Pelaksana danTim Tekhnis

menurut Majelis HakimHalaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2016/PT.BJMtanah sengketa berada di Kelurahan Pekapuran Raya (vide halaman 26 alineake3 putusan No.90/Pat.G/2015/PN.Bjm), kesimpulan Majelis Hakim inisangatsangat tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta yuridis,hanya bersifat asumsi dan perkiraan karena pertimbangan hukumnyasebelaumnya Majelis Hakim telah menyatakan jika Berita Acara KesepakatanPelacakan Penegasan Batas Wilayah antara Tim Pembina, Pelaksana danTim Tekhnis

perbatasan antara kelurahanPemurus Baru dan Kelurahan Pekapuran Raya, namun berdasarkanketerangan warga dan keterangan Ketua Rukun Tetangga sertahasilHalaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2016/PT.BJMpeninjauan dilapangan objek sengketa tersebut berlokasi di wilayahadministratif Kelurahan Pemurus Baru.Bahwa berdasarkan titik koordinat yang tertera pada bukti TT.1, TT.2, TT.3,TT.4, TT.5 berupa Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Penegasan BatasWilayah antara Tim Pembina, Pelaksana dan Tim Tekhnis

Tapal batas Kelurahan tersebut tidaksesuai dengan titik koordinat resmi dari Pemerintah Kota Banjarmasin (adapergeseran + 30m)Bahwa majelis hakim telah salah dengan mengatakan Jurut Tergugat danTurut Tergugat Il tidak secara jelas dan tegas mengatakan dalamkesimpulannya tanah sengketa masuk kelurahan mana... karena TurutTerbanding dan Turut Terbanding berdasarkan bukti TT.1, TT.2, TT.3, TT.4,TT.5 berupa Berita Acara Kesepakatan Pelacakan Penegasan Batas Wilayahantara Tim Pembina, Pelaksana dan Tim Tekhnis

Waborobo Kota BaubauTahun Anggaran 2010, yang dilaksanakan oleh Dinas PekerjaanUmum Kota Baubau, adapun keterkaitan saksi dalam kegiatantersebut, saya selaku Direksi Tekhnis untuk kegiatan pemasanganpipa di Kel. Waborobo;Saya tidak tahu darimana asal proyek tersebut;Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaBaubau selaku Direksi Tekhnis pada paket pengadaan danpemasangan pipa di Kel.

Usaha Baru atas pekerjaan pengangkutankabel yang akan digunakan untuk mesin pompa tersebut;Saksi ditunjuk selaku Direksi Tekhnis oleh pimpinan, hanyalahuntuk pekerjaan pada Kel.

Labalawa tersebut;Hasil uji pekerjaan pemasangan pipa di Kelurahan Waboroboadalah baik dan seluruh pipa tidak ada yang mengalamnikebocoran;Pada tahun 2010, saksi bertugas selaku Direksi Tekhnis untukpemasangan pipa pada paket pekerjaan di Kel. Wabarobo, adapuntugas saksi adalah membantu PPK di lapangan secara langsungdalam pengawasan pemasangan pipa tersebut;Saksi tidak pernah ikut terlibat dalam kegiatan paket pekerjaanpemasangan dua unit mesin pompa di Kel.

Saksi ANIARTI, ST :Bahwa saksi mengetahui karena saksi ditugaskan oleh Pimpinansaksi kala itu (tahun 2010) saksi masih berdinas pada Staf BagianCipta Karya (Perumahan) pada Dinas Pekerjaan Umum KotaBaubau, selaku Direksi Tekhnis;Bahwa Direksi Tekhnis adalah seseorang yang ditempatkan dilokasi untuk berhubungan langsung dengan Tim Pengawas untukmengetahui mengenai sejauh mana hasil pekerjaan telahdilaksanakan oleh para kontraktor yang kemudian akan dilaporkanHalaman 36 dari 118 halaman, Putusan Nomor

Usaha Baru, Kepala Dinas PUKota Baubau, Terdakwa EDWAR MUKDIR, ST selaku KonsultanPengawas dan Tim Perencanaan Tekhnis, dimana dalam rapat tersebutdisepakati untuk segera dilakukan penghentian kontrak terhadap CV.Usaha Baru, kemudian memerintahkan Konsultan Pengawas untuksegera melakukan pembobotan atas hasil pekerjaan CV.

Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor No.1875.0/02405.1//2007 tanggal 31 Desember 2006 yang ditandatangani olehDirektur Jenderal Perbendaharaan, disebutkan bahwa pelayanan dukunganAdministrasi dan Manajement WSLIC II sebesar Rp400.000.000, (empatratus juta rupiah) itu digunakan untuk membiayai uraian kegiatan sebagaiberikut :e Administrasi Kegiatan :Belanja HonorariumBelanja Barang OperasionalBelanja Barang Non OperasionalBelanja JasaJumlahe Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis

Jumlah Rp 47.800.000.e Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Tekhnis/Program : Belanja Honorarium Rp 94.800.000. Belanja Barang Operasional Rp 27.550.000, Belanja Barang Non Operasional Rp 5.915.000. Belanja Perjalanan Rp 50.650.000.Jumlah Rp178.915.000,e Evaluasi/Laporan Kegiatan : Belanja Barang Operasional Rp 25.600.000, Belanja Barang Non Operasional Rp 3.000.000.

Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2007 Nomor No. 1875.0/02405.1//2007 tanggal 31 Desember 2006 yang ditandatangani olehDirektur Jenderal Perbendaharaan, disebutkan bahwa pelayanan dukunganAdministrasi dan Manajement WSLIC II sebesar Rp400.000.000, (empatratus juta rupiah) itu digunakan untuk membiayai uraian kegiatan sebagaiberikut :e Administrasi Kegiatan :Belanja HonorariumBelanja Barang OperasionalBelanja Barang Non OperasionalBelanja JasaJumlahe Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis

Belanja Jasa Rp 23.675.000, Belanja Perjalanan Rp 10.550.000.Jumlah Rp 47.800.000.e Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Tekhnis/Program : Belanja Honorarium Rp 94.800.000. Belanja Barang Operasional Rp 27.550.000, Belanja Barang Non Operasional Rp 5.915.000. Belanja Perjalanan Rp 50.650.000.Jumlah Rp178.915.000,e Evaluasi/Laporan Kegiatan : Belanja Barang Operasional Rp 25.600.000, Belanja Barang Non Operasional Rp 3.000.000.

No. 135 K/Pid.Sus/2013 26 Belanja Barang Non Operasional Rp 2.325.000, Belanja Jasa Rp 48.000.000.Jumlah Rp111.345.000,e Pendidikan dan Pelatinan Tekhnis : Belanja Honorarium Rp 6.700.000, Belanja Operasional Rp 3.375.000, Belanja Barang Non Operasional Rp 3.500.000. Belanja Jasa Rp 23.675.000, Belanja Perjalanan Rp10.550.000.Jumlah Rp 47.800.000.e Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Tekhnis/Program : Belanja Honorarium Rp 94.800.000.

KaruniaJaya juga dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan isinya oleh saksi HeruBudi Santoso selaku PPK dalam Spesifikasi Tekhnis buku Paud danDasmen Agama Buddha yang akan dilakukan pengadaan ;= Bahwa selanjutnya Saksi Agustinus Joko Wuryanto selaku DirekturJenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menerbitkan Surat Nomor :DJ.VI/Set.

,Dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 81 ayat huruf b, a Peraturan PresidenNomor 70, Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahbahwa yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehinggadapatmisalkan :=>mengakibatkan persaingan tidak sehat,a Penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu,kecuali untuk suku cadang dan ;b Penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yangdiatur dalam Peraturan Presiden ;Bahwa setelah ada TOR dan Spesifikasi Tekhnis

Karunia Jaya baruhanya membayar uang muka sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)sehingga percetakan tidak mau menyerahkan ; Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa fisik dan menghitung jumlah danternyata ada buku buku yang belum sesuai spesifikasi tekhnis yaitu tingkat Paudkelas A dan B antara lain belum dilakukan pengkajian dari LK2PI dansejenisnya, belum melalui penilaian tim penilai, belum memiliki standarkurikulum KTSP dan berbasis karakter ; Setelah melihat fakta hasil pemeriksaan

Karunia19Jaya juga dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan isinya oleh saksi HeruBudi Santoso selaku PPK dalam Spesifikasi Tekhnis buku Paud danDasmen Agama Buddha yang akan dilakukan pengadaan ;= Bahwa selanjutnya Saksi Agustinus Joko Wuryanto selaku DirekturJenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menerbitkan Surat Nomor :DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/ 783/2012., tertanggal 24 Juli 2012 yang ditujukankepada saksi Heru Budi Santoso (Pejabat Pembuat Komitmen) yangmenetapkan dalam Tahun 2012 pengadaan buku pelajaran

Karunia Jaya baruhanya membayar uang muka sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)sehingga percetakan tidak mau menyerahkan ; Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa fisik dan menghitung jumlah danternyata ada buku buku yang belum sesuai spesifikasi tekhnis yaitu tingkat Paudkelas A dan B antara lain belum dilakukan pengkajian2Ddari LK2PI dan sejenisnya, belum melalui penilaian tim penilai, belum memilikistandar kurikulum KTSP dan berbasis karakter ; Setelah melihat fakta hasil pemeriksaan

Saksi Yohanis,SH berlari mencegat dan memberhentikannya;Bahwa barang bukti kristal Transparan diduga shabu seberat 50,6314gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditimbangoleh Hasni,S.Si,Apt petugas dari Balai Pengawas Obat dan Makanan diPalu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, dan setelah dilakukanpengujian dan analisi, berdasarkan Laporan Analisis Balai PengawasObat dan Makanan di Palu Nomor : 78/Ter/P3/VV2017 tanggal 20 Juni2107 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Tekhnis

Berdasarkan hasilperencanaan tekhnis yang dilakukan oleh PT.

Baliem Maju Mandiri pada tanggal 22 April 2012 dan padabulan Mei 2012 dimulai pekerjaan pabrikasinya;Bahwa untuk Pengawasan Tekhnis Proyek Pembangunan Tower Menara Salib WioSilimo (Tahap II) Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh PT.

Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;Bahwa untuk Pengawasan Tekhnis Proyek Pembangunan Tower Menara Salib WioSilimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan oleh PT.

Baliem Maju Mandiri selakuPenyedia Barang tidak memiliki keahlian, pegalaman, kemampuan tekhnis danmanaerial untuk menyediakan barang berupa tower menara salib,menyalahgunakan kewenangannyadengan tetap memaksakan untuk melakukanpekerjaan tersebut.Bahwa untuk Pengawasan Tekhnis Proyek Pembangunan Tower Menara Salib WioSilimo (Tahap III) Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan oleh PT.

utara;Bahwa ada tanah milik orang lain yang kena konsolidasi yang saksi urus keBPN dan tanah milik orang lain tersebut keluar sertifikatn ya;Bahwa sekarang yang menjadi mamak kepala waris adalah Muwardi/lakilakiyang tertua;Bahwa tanah kantor Camat Kuranji dilepaskan oleh pemilik asalnya yaituSuwarna (Penggugat);Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah kantor Camat Kuranji itu adasertifikatnya, Cuma yang saksi tahu ada GS nya atas nama Walikota Padang;Bahwa yang membuat peta tanah tersebut adalah Tim Tekhnis

Saksi Riskane Bahwa saksi selaku Tim Konsolidasi, Saksi di Tim Konsolidasi sebagaianggota Tim Tekhnis;e Bahwa Saksi diangkat menjadi anggota Tim Tekhnis berdasarkan SK WalikotaPadang yang nomor SK lupa pada tahun 1988/1989;e Bahwa Unsurunsur Tim Konsolidasi pada tahun 1989 yaitu Dinas Tata RuangKota Padang, BPN, Lurah, Camat, PU dan Dinas Pertanian;e Bahwaada tim dari masyarakat yaitu RT, RW dan Ninik Mamak dari KAN;e Bahwa Konsolidasi itu, berdasarkan Penetapan Kepala BPN Nomor 4 Tahun1991 tentang

menjadi seluas 5.965 M2;Bahwa sesuai dengan peta sudah ada tempat peralihan namun karena adahalhal yang lain/halangan dari pemilik asal/orang lain tidak mau menyerahkantanahnya yang seharusnya diberikan kepada Pemerintah Kota, siapa pemilikasal/orang lain, Pemilik asal/orang lain tersebut bernama Zauhani;Bahwa Penggugatdengan Jauhari itu tidak sesuku dan tidak sekaum;Halaman 25 dari 34 Putusan nomor 146/Pdt.G/2015/PN PdgBahwa Jauhari merasa keberatan melepaskan tanahnya;Bahw saksi termasuk Tim Tekhnis

Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa;2. Harga Perkiraan Sendiri, dan3. Rancangan Kontrak;Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;Menandatangani Kontrak;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;~oa9o 5Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepadaPengguna Anggaran (PA);Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2016/PT PALg.

Sofa ruang kerja anggota terdapat kekurangan sebanyak 9 (Sembilan) Set;Atas kekurangan barang meubeler tersebut tetap dilakukan pembayaran olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi MUH ARIPIN, S,Sosdan Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan Surat PermintaanPembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor332/SPPLS/BL/SET.DPRD/X1/2013 Tanggal 23 Desember 2013 sejumlah Rp.1.328.688.900, (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratusdelapan puluh delapan

Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa5. Harga Perkiraan Sendiri, dan6. Rancangan KontrakMenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;m. Menandatangani Kontrak;n. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;o. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;p. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepadaPengguna Anggaran (PA);q. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PenggunaAnggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;r.

Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa;2. Harga Perkiraan Sendiri, dan3. Rancangan Kontrak;Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;Menandatangani Kontrak;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;oa 09 5Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepadaPengguna Anggaran (PA);g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PenggunaAnggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;h.