Wiadnyana, DEA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja sebagai PNS, bertugas sebagai Peneliti Utama di PusatRiset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan PerikananKementerian Kelautan dan Perikanan RI;Bahwa ahli menjelaskan, lobster adalah termasuk katagori ikan sesuaidengan penjelasan dari Pasal 1 butir (4) UU RI Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang Perikanan;Bahwa ahli menjelaskan, ketersediaan

menduduki jabatan Kepala SeksiPelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis pada KPPBC TMPC Entikong, selain itu ahli juga telan beberapa kali mengikuti diklat seperti :Diklat Pemeriksa Barang Ekspor, Diklat Penyetaraan Program Diploma 1 Beadan Cukai, Diklat Teknis Subsantif Spesialis (DTSS 1) ,Diklat TeknisSubsatansi Dasar (DTSD 1) Kepabeanan dan Cukai,Diklat IntelijenTaktis, Workshop Identifikasi dan Pengawasan CPO,Workshop Crude PalmOil, Training Course For Rule Of Origin,Diklat Fungsional Peneliti

Selanjutnya, terhadap pengaduan masyarakat tersebut dan untukmenyelesaikan masalah HPL ini, TURUT TERGUGAT I melalui DeputiBidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan telahmembentuk TIM PENELITI dengan Surat Perintah Tugas tanggal 31 Juli2007 Nomor : Sprin/11/VII/2007/D.V;Atas pengaduan tersebut BPNRI (TURUT TERGUGAT I) pada tanggal2 Agustus 2007 menurunkan Tim Peneliti kelapangan dan kemudiandilanjutkan dengan beberapa kali gelar perkara yang dipimpin oleh DeputiV Kepala BPNRI

Para pihak dipersilahkan untuk tetapmenyelesaikan perselisihannya, melalui musyawarah atau melalui lembagaperadilan;Halaman 31, Putusan No. 51/Pdt/2016/PT SMG46 Bahwa hasil TIM PENELITI Deputi V BPNRI dalam melakukan penelitianlapangan pada tanggal 2 Agustus 2007 diperoleh data sebagaimanadinyatakan dalam Surat TURUT TERGUGAT I tanggal 28 Desember 2007Nomor : 3976620.2DV yang tertulis dan berbunyi sebagai berikut :1 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memperoleh Hak Pengelolaan(HPL) atas tanah

Tanah Hak Pengelolaan (HPL) ini tidak lagidipergunakan untuk kepentingan PRPP, sesuai dengan maksudpemberian haknya;47 Bahwa terkait hasil penelitian lapangan TIM PENELITI ini, selanjutnyaTURUT TERGUGAT I menyampaikan undangan gelar perkara sesuai surattanggal 14 Agustus 2007 Nomor : 2565002DV, yang dilaksanakanbertempat di Kantor TURUT TERGUGAT I pada tanggal 29 Agustus 2007,dengan Pimpinan gelar perkara oleh TURUT TERGUGAT I Cq.

JawaTengah, dengan Notulen Gelar Perkara Tanggal 29 Agustus 2007, yaitu berisi,antara lain :a TIM PENELITI berdasarkan hasil indetifikasi sementara, memaparkanbeberapa hal yang perlu dikaji secara hukum, khususnya yangberkaitan dengan klausulklausul dalam perjanjian a quo antara PT.INDO PERKASA USAHATAMA (ic. PENGGUGAT) denganYayasan PRPP (ic. TERGUGAT ID) maupun klausul dalam SKPemberiah HPLnya, antara lain:i Mengenai Kedudukan PT. PRPP (ic.

PRPP tidak dipergunakansebagaimana mestinya, karena telah menjadi arealperumahan, pergudangan dll yang bersesuaian denganPeraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaSemarang Tahun 20002010 Jo Peraturan Daerah KotaSemarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana DetailTata Ruang Kota (RDTRK) Semarang Tahun 20002010,Bagian Wilayah Kota (BWK) III (Kecamatan SemarangUtara dan Kecamatan Semarang Barat) tahun 20002010,sebagaimana pemaparan hasil kerja TIM PENELITI

Hasil pekerjaan dari Konsultan Perencana diteliti oleh Tim Peneliti DED danPanitia Pengadaan untuk diserahkan kepada PPKom untuk ditetapkan perencanaan tehnisdan spesifikasinya, namun dari awal perencanaan atas program pekerjaan tersebut itempekerjaan pembuangan tanah galian keluar lokasi sejauh 1 km tidak ditentukanlokasi pembuangannya.Bahwa Terdakwa H.SAMLAWI selaku PPKom tidak melaksanakan tugas denganbaik yaitu tidak memerintahkan Konsultan Perencana untuk hadir dalam PenjelasanPekerjaan (Aanwidzing

Hasil pekerjaan dari Konsultan Perencana diteliti oleh Tim Peneliti DED danPanitia Pengadaan untuk diserahkan kepada PPKom untuk ditetapkan perencanaan tehnisdan spesifikasinya, namun dari awal perencanaan atas program pekerjaan tersebut itempekerjaan pembuangan tanah galian keluar lokasi sejauh 1 km tidak ditentukanlokasi pembuangannya.Bahwa Terdakwa H.SAMLA WI selaku PPKom tidak melaksanakan tugas denganbaik yaitu tidak memerintahkan Konsultan Perencana untuk hadir dalam PenjelasanPekerjaan (Aanwidzing

Brebes melalui pejabat pengadaan yaitu Dwi Lukitodan hasil dari konsultan telah diteliti oleh Tim peneliti DE, menetapkanperencanaan tehnis dan spesifikasinya sebagaimana yang dipersyaratkan dalamPasal ayat 12 PERPES No 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas KeppresNomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasapemerintah ;Bahwa perencanaan tehnis maupun spesifikasinya berikut analisa anggaran belanjauntuk program pekerjaan pembangunan/rehab waduk didukuh wringin dan desatanjungsari

sampai kelas III STM yang mana sepanjang pemeriksaan paraterdakwa di persidangan, para terdakwa tidak ada mempunyai hubunganpekerjaan dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan dan atau untukpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang hal itupun harus dalamjumlah yang terbatas dan harus mendapatkan rekomendasi dan izin dari pejabatyang berwenang untuk itu;Menimbang bahwa para terdakwa adalah tidak ada mempunyai izin daripihak yang berwenang karena para terdakwa bukanlah ilmuwan atau seorangahli/peneliti

Bahwa alasan Penggugat dalam dalil gugatannya yang menyatakan : barumengetahui adanya Obyek Gugatan dari pemberitahuan Media Massa padatanggal 12 Desember 2019, menerima dan mendapatkan salinan atau hardcopy kedua Obyek Sengketa tersebut diatas dari Badan Peneliti danPembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi pada tanggal 16Desember 2019 jelaslah tidak benar, berdimensi rekayasa dan merupakankebohongan besar, karena : 22202 22222 nn nnn n nnn nnn eeeQO) Saat penerbitan Obyek Gugatan tanggal 17

Bahwa pada saat sekarang ini Termohon melalui penyidiknya sedangmemenuhi Petunjuk Jaksa Peneliti Berkas Perkara dan setelah dipenuhi,maka selanjutnya Berkas Perkara atas nama tersangka Aryanto Zalukhu (ic.Pemohon), dikirimkan kembali kepada Kejari Labuhanbatu.H.

. : Kolonel Inf/31237Jabatan : Peneliti Madya Bidang Daya Tempurlptekhan Balitoang Kemhan RI(Mantan Waasops Kodam IV/Dip)Kesatuan : Mabes TNITempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 5 Mei 1964Jenis kelamin : LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : KhatolikTempat tinggal : Mess Balitbang Kemhan RI Jl.Jati No.1Pondok Labu Jaksel.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan denganbawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili..

23September 1980;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 (Satu) Keputusan Presiden No.32Tahun 1979 jo pasal 1 (Satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun1979, menyatakan tanah hak Hak Guna Bangunan (HGB) asal Konversihak Barat yang menurut ketentuan undangundang No.5 Tahun 1960berakhir masa berlakunya selambatlambatnya pada tanggal 24September 1980, maka pada saat berakhirnya hak yang bersangkutanmenjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara;Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti

Wesly Sianturi ;Setelah ketiga surat ukur tersebut diterbitkan kemudian dilakukanpenelitian data fisik dan yuridis oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A danpetugas peneliti data yuridis dan, yang dituangkan dalam SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara Nomor2000/HM/22.05/1998 tanggal 25 Maret 1998 untuk tanah yangdimohonkan oleh Marolop Bintang, Berita Acara Pengesahan Data Fisikdan Data Yuridis (D.I. 202) Nomor 60/BA/02/2003 tanggal 8 Nopember2003 untuk tanah yang dimohonkan

Panitia Musyawarah Penunjukan Pihak Ill antara lainberpendapat dan mengusulkan hal hal sebagai berikut: Untuk penyelesaian permasalahan klaim over volume tiang pancang,perubahan kelas beton, struktur beton dan accessoris dan ramburambu(penambahan volume dan type rambu) dapat diselesaikan oleh Pricewater house Cooper sebagai pihak III penengah klaim; Untuk penyelesaian permasalahan pekerjaan tambah yang diakibatkanadanya instruksi pengguna jasa kepada kontraktor dapat diselesaikanmelalui Panitia Peneliti

UM.01.03/SNVT PJPA-Sul II/K-PABPAT/210 tanggal 15 Januari 2015;23. 1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Kepala SNVT Tertentu PJPA Balai Wilayah Sungai Sulawesi II No. 08/KPTS/SNVT PJPA-Sul.II/2015 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada SNVT PJPA Sulawesi II TA. 2015;24. 1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II No. 84/KPTS/BWS-Sul.II/2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di Lingkungan

Anggaran) dan pihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Barang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sdr.AL.RASYID RIDA,S.Pd,MM (PPTK) dan pihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA yang mengetahuai DRS.H.SIHABUDDIN CHALID,M.MPd (Pengguna Anggaran);s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Sdri LUTFIATI UYUN,S.Pd (Peneliti

ST (Direktur CV.MULTI SARANAINDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai PekerjaanBarang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yangditandatangani oleh pihak pertama Sdr.AL.RASYIDRIDA,S.Pd,MM (PPTK) dan pihak kedua sdr.ANDRIESURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA yangmengetahuai DRS.H.SIHABUDDIN CHALID,M.MPd (PenggunaPutusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.24dari.216Anggaran);s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yangditandatangani oleh Sdri LUTFIAT UYUN,S.Pd (Peneliti

Pengguna Anggaran) dan pihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST(Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai PekerjaanBarang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yang ditandatanganioleh pihak pertama Sdr.AL.RASYID RIDA,S.Pd,MM (PPTK) danpihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANAINDONESIA yang mengetahuai DRS.H.SIHABUDDINCHALID,M.MPd (Pengguna Anggaran);s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yangditandatangani oleh Sdri LUTFIATI UYUN,S.Pd (Peneliti

Direktur CV.MULTI SARANA INDONESIA;r. 1 (satu) lembar Berita Acara Pernyataan Selesai PekerjaanBarang/Jasa Nomor: 421.1/388/Dikdas/2012 yang ditandatanganioleh pihak pertama Sdr.AL.RASYID RIDA,S.Pd,MM (PPTK) danpihak kedua sdr.ANDRIE SURYA,ST (Direktur CV.MULTI SARANAINDONESIA yang mengetahuai DRS.H.SIHABUDDINCHALID,M.MPd (Pengguna Anggaran);Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.197dari.216s. 2 (dua) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yangditandatangani oleh Sdri LUTFIAT UYUN,S.Pd (Peneliti

Aryagafana tanpa mengusulkan kepada Kepala BadanLingkungan Hidup untuk membentuk Panitia/Pejabat Peneliti PelaksanaanKontrak, melakukan pengecekan kepada distributor lain maupun melakukankajian teknis dari pihak yang berkompeten mengenai perubahan spesifikasibarang, juga tidak melakukan negosiasi harga. Saksi Darini Kurnaiwati selakuPPK dan Ardianur S Hut Selaku direktur CV.

Perubahan Kegiatan Pekerjaan;1) Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentukPanitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasipekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasiyang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersamapenyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antaralain:Halaman 98 dari 154 Putusan Nomor 58/Pid.SusTPK/2016/PN Plka) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang

rokok Djarum Super ;e Bahwa saksi dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan Bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabusabu tersebut tanpa ada ijin dari pihakyang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatansebagai pecandu narkotika ;e Bahwa pekerjaan saksi sehariharinya adalah supir truk pengangkut kelapa,sedangkan terdakwa Erwin, saksi Siswanto dan saksi Simun swasta, danpekerjaannya tidak berhubungan dengan bidang kedokteran, farmasi serta tidakbekerja sebagai peneliti

yang kemudian ditindaklanjutidengan kegiatan penelitian tanah oleh Tim Peneliti Tanah dan penerbitan surat ukuratas bidang tanah yang dimohonkan sesuai surat ukur tanggal 18 Januari 2011Nomor : 703/Lingsar/2006 ; Setelah dinilai layak untuk berikan hak pakai atas tanah yang dimohonkan olehPemerintah Kabupaten Lombok Barat maka pada tanggal 3 Maret 2011 olehTergugat diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenLombok Barat tanggal 3 Maret 2011 Nomor SK.01/HP/52.01.3006/I0/2011sehingga

PPKdapat meminta bantuan tim peneliti pelaksana kontrak untukPutusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Tbh. Hal 21 dari 50 Hal.memberikan saran atau rekomendasi yang menjadi dasar tindakanPPK selanjutnya ;d.

Nomor 1093 K/Pdt/2010 dimana siPenanggung (perusahaan asuransi) pada waktu penandatangananpolis asuransi harus terlebih dahulu mengcross check kebenaran dataTertanggung oleh Tim Peneliti dan dokter asuransi, apalagi (quod non)payudara si Tertanggung sudah diangkat. Bahwa denganpenandatanganan' polis, Penanggung mengakui/ menyatakankebenaran data yang diberikan oleh Tertanggung;WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II SEBAGAIPEMEGANG POLIS DAN KREDITUR;27.

III Manado tahun 2005, Pembekalan PNS Jakarta tahun2007, Fungsional Peneliti Tingkat Pertama Cibinong tahun 2010, DiklatPenyuluh Jakarta tahun 2016, Fasilitator Literasi Makassar tahun 2019 Bahwa dasar penugasan Ahli sebagai ahli bahasa adalah Surat Tugasdari Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 0370 /14.13/KP/ 2020; Bahwa Ahli sudah 5 (lima) kali memberikan keterangan ahli bahasasehubungan dengan perkara penghinaan atau pencemaran nama baik; Bahwa Ahli dapat jelaskna maksud dari kata

Pemeriksadan Peneliti Keberatan), berupa koreksi positif a quo dilakukandengan mengobservasi dan menilai alat bukti yang disampaikanoleh Pemohon Banding dan melandaskan kesimpulannyaberdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan yangberlaku;Bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding a quo,memenuhi aspek yuridismaterial dalam menetapkan hasilpemeriksaan pajak yang berangkat dari adanya fakta telah terjaditransaksi atau peristiwa hukum di bidang perpajakan (taatbestana);bahwa Pengadilan Pajak