Ditemukan 11447 data
36 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakHal 6 dari 44 hal. Put.
113 — 17
narkotika;Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2012, terdakwa berhubungankembali dengan Wahyu (DPO) dan awalnya Wahyu (DPO) menitipkanganja sebanyak 3 (tiga) kilogram untuk diedarkan;Bahwa terdakwa berhasil mengedarkan ganja tersebut sehinggaWahyu (DPO) mempercayai terdakwa dan Wahyu (DPO) bertanyaapakah terdakwa sanggup untuk mengedarkan ganja dalam paketbesar;Bahwa terdakwa menyanggupi permintaan Wahyu (DPO) dankemudian Wahyu (DPO) meminta agar terdakwa mencari tempat untukmenyimpan ganja dalam partai
81 — 28
, terdiridari karyawan tetap dan karyawan lepas (kontrak) ; Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pembayaran pada saat disetoribahan baku ; Bahwa semua pegawai dibayar mingguan oleh Perusahaan ; Bahwa yang membuat pembukuantoko Kimhwa adalah Kasiyati ; Bahwa saksi bekerja dibagian produksi dari awal sampai dengan selesai,dan hasil produksi tersebut hasilnya naik turun ; Bahwa bahan baku untuk membuat kue dan mie adalah tepung terigu ; Bahwa pada saat sekarang penjual ada yang dijual eceran dan partai
Ir. JUNAIM NASUTION
Tergugat:
BUPATI TAPANULI SELATAN
90 — 58
Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDNa. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
Rio Ferdion Hutabarat
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
467 — 287
sewenang wenang merujukpasal 87 ayat (4) karena isinya sebagai berikut:Pasal 87 ayat (4) PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena:1) Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2) Dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanayang ada hubungannya dengan Jabatan dan atau PidanaUmum;3) Menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai
1.DHARMANSYAH PRAEMBAWA
2.SYAMSUL BAHRI
3.M. IQBAL MUTHALIB
4.KHAIRUDDIN
Tergugat:
KEPALA DESA PENYARING KABUPATEN SUMBAWA
393 — 213
kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atauJasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yangakan dilakukannya;menjadi pengurus partai
BLASIUS HARUM, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
100 — 96
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ;2.4.4. Dihukum penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana denganpidana penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun danpidana yang dilakukan dengan terencana .
96 — 19
Iyus Dyjuher langsung mengikutirapat Partai Demokrat, dan setelah rapat sekitar jam 18.30 wib, menuju Bogordan tiba di Bogor sekitar 23.00 wib, dan sewaktu saksi akan ambil Sepedamotor akan pulang, H. Iyus Djuher memanggil saksi dan mengatakan initolong bawa lagi ke BPT titip ke Satpam, namun saksi mengatakan kepada H.Tyus Djuher bahwa Catur saja yang bawa ke Cibinong karna Catur lebihdekat.Bahwa saksi tidak mengetahui alasan H.
Iyus Djuher meminta bantuan kepadaBupati bahwa dia sedang mengurus ILOK PT Garindo Perkasa untuk TPBU.Barangkal ada rejekinya untuk membangun gedung Partai Demokrat.Adapun maksud dari kalimat: barang kali ada rejekinya untuk membangungedung Partai Demokrat. menurut saksi bahwa dengan membantupengurusan ILOK PT Garindo Perkasa yang dilakukan oleh H. Iyus Dyuhertersebut, H.
saksi menjawab seperti apayang ada ditunjukkan di persidangan namun terhadap sms yang dikirimkanTerdakwa II Listo Welly Sabu kepada saksi, saksi mengatakan bahwa saksitidak membaca sms tersebut.Bahwa dalam BAP saksi point 81 dalam berkas Terdakwa I Usep Jumenosaksi mengatakan bahwa saksi pernah mengirimkan sms kepada Bupatikurang lebihnya berbunyi: Assalamualaikum, punten yin lokasi PT GarindoPerkasa sudah selesai di proses, mohon ditandatangani mudahmudahan adarejeki untuk pembangunan gedung DPD Partai
Bogor (Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kab.130Bogor).Bahwa benar atas BAP No. 81 tersebut, dalam persidangan saksi mengakuibahwa saksi mengirimkan sms kepada Bupati Bogor Rahmat Yasin Mudahmudahan ada rezek?
namun saksi mengatakan bahwa sms yang mengatakanbahwa kalau ada rezeki untuk Partai Demokrat adalah tidak benar.Bahwa BAP tersebut saksi paraf setiap halamannya dan sebelummembubuhkan paraf tersebut saksi membaca selewat dan saksi dalammemberikan keterangan tidak ada tekanan dan paksaan.Bahwa benar atas pemberian uang Rp.800.000.000,00 ataupunRp.600.000.000,00 bukan saksi yang meminta, waktu itu Terdakwa II ListoWelly Sabu datang ke rumah saksi dan menyampaikan uangRp.600.000.000,00 tersebut.Bahwa
Terbanding/Tergugat : Ir. HARI LIEWARNATA, MM
Terbanding/Turut Tergugat I : WISANNY WIRIYANTO
Terbanding/Turut Tergugat II : TONY WONG
Terbanding/Turut Tergugat III : WELLY WIRYANTO
108 — 42
Yahya Harahap berpendapat prinsipkontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdatayang menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat kepada para pihakyang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. HanyaHalaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT PTKmengikat kepada para pihak penggugat dan tergugat, tidak boleh merugikanpihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkarayang bersangkutan..
89 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
LALU KELAN, SPd. dari semua DakwaanPenuntut Umum tersebut ;3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ;4 Memerintahkan kepada Penuntut Umum membebaskan Terdakwa dari tahananseketika setelah putusan diucapkan ;5 Menetapkan barang bukti berupa :e (satu) buah celana polos warna oren ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara lain ;e (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DR 1231 S warna kuning ;Dikembalikan kepada Partai GOLKAR melalui Terdakwa
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
SARIPUL IKHWAN TANJUNG
152 — 13
Nias Selatan adalahKepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang manatanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab.
147 — 127
Melakukan tindakan meresahkan sekelompok Masyarakat desa ;f, Melakukan kolusi, korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memempengaruhi Keputusanatau tindakan yang akan dilakukakannya;Menjadi pengurus partai politik;Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badanpermusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan Rakyat Indonesia,dewan perwakilan Rakyat daerah propinsi atau dewan perwakilan Rakyatdaerah
69 — 34
atau kuasanya sehubungan dengan permohonan,memeriksa bukti Surat atau saksi yang diajukan pemohon, tidak adatahapan replik duplik dan kesimpulan )landasan hukum yurisdiksiPermohonan atau gugatan voluntair adalan berdasarkan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970yang diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 yangdiubah kembali dengan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009.Sedangkan Gugatan atau Gugatan Contentlosa permasalahanperdata yang didalam perkaranya bersifat partai
STEVI UMBOH
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KALAIT SATU, KECAMATAN TOULUAAN SELATAN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
207 — 73
Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota/ pengurus organisasi terlarang;c.
DINDIN FIRMANSYAH, SE
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
161 — 84
pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompokHalaman 12 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG13.masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimauang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;7. menjadi pengurus partai
NY. SRI RACHMA CHANDRAWATI, SH.
Tergugat:
1.RADEN MAS ENDYTIOKUSUMO
2.BERNANDO ANDLIANO
117 — 88
Alwi Shihab (Partai PKB),yang merumuskan sebagai berikut: Ditinjau dari segi Hukum Acara Perdata, suatu gugatan perdatayang dalildalil gugatannya telah disangkal oleh pihak Tergugatdidalam persidangan, maka Penggugat menurut Pasal 163 HIRdibebani kewajiban oleh Hakim untuk membuktikan positagugatan yang disangkal oleh Tergugat tersebut. Didalam kasusini, pihak Penggugat tidak mengajukan buktibuktinya sehinggaHakim dalam putusannya : Menolak gugatan Penggugat,; b.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : Agung Bowo Laksono
Terbanding/Penuntut Umum I : MUCHAMMAD FAHMI ROSADI, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Juniardi Windraswara, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum IV : DEDY FAJAR NUGROHO, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum V : ISSANDI HAKIM, S.H., M.H.
252 — 147
Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630;
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai
134 — 47
dan menurut pasal di atas, ABT :e Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan ;e =Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum),tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ;e Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapanpejabat, meliputi :e Suratsurat ;e Registerregister ;e Suratsurat urusan rumah tangga ;e Lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum ;e Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
79 — 32
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah adalah ditujukan kepada setiap orang, tanpamemandang apakah dia warga negara biasa, anggota partai politik,anggota tim kampanye apapun sebutan atau istilahnya baik yangmemiliki kepentingan secara langsung terhadap' pelaksanaanpemilukada atau tidak, demikian pula apakah dia memiliki kKepentinganterhadap calon kepala daerah yang ikut dalam pemilukada ataupun tidak ;Menimbang, bahwa
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.HARIS MAHARDIKA, SH.
Terdakwa:
HENDRIYANI als HENY H. DOELBARI Binti H. DOELBARI
74 — 48
sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Bahwa selain orderan catering dari BMKG dan REI, ada orderancatering dari partai politik juga, ada orderan catering di tempat lain, tetapiSaksi lupa namanya; Bahwa untuk seluruh kegiatan catering, Saksi yang memodali, dimana untuk tahun 2017 ada 2 kali kKegiatan catering (di BMKG dan REI),tetapi untuk kegiatan yang kecilkecil yang hanya butuh modal sekitarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), Saksi