,sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten bertindak selakuPengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Saksi AriSetiadi, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkanHalaman 5 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor600/010/KepBapenda/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang PenetapanPejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Sumber Dana Anggaran Pendapatan

,sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten bertindakselaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)serta Saksi Ari Setiadi, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan DaerahProvinsi Banten Nomor 600/010/KepBapenda/2019, tanggal 2 Januari 2019tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Banten Tahun Anggaran

Untuk membantu tugas PPK, Kepala Badan Pendapatan Daerah ProvinsiBanten membentuk Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan berdasarkan:a. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi BantenNomor 700/058SK.Bapenda/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentangPenunjukan Tim Persiapan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan danPendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan DaerahProvinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh OparSohari selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;b.

,Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten bertindak selakuPengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta SaksiAri Setiadi, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ProvinsiBanten Nomor 600/010/KepBapenda/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentangPenetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Sumber Dana Anggaran Pendapatan

dan Belanja DaerahProvinsi Banten Tahun Anggaran 2019;Untuk membantu tugas PPK, Kepala Badan Pendapatan Daerah ProvinsiBanten membentuk Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan berdasarkan:a.

Sukarminto(TerdakwaTerdakwa dalam perkara lain) ;Bahwa Untuk PPA dan PPK ditunjuk oleh Bupati Madiun berdasarkan SKBupati nomornya saksi lupa dan sedangkan untuk PPTK ditunjuk olehKepala Denas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Madiun SK KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Madiun selaku PPA melalui Kepala Bidang masingmasing, sedangkan PPK bertanggung jawab kepada saksi selaku KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Madiun sebagai PPA ;e Bahwa untuk PPTK setiap penugasan selalu dilengkapi dengan suratperintah tugas dan yang mengeluarkan surat perintah adalah saksi sendiriselaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

SUHARTANTO,MM., yang dalam hal ini sesuai dengan Struktur Organisani Pengelolaan DBHCHT tersebut , PPK danPPA juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan program DBHCHT tersebut ;Menimbang, bahwa telah pula terbukti fakta bahwa terjadinya pemotongan dana DBHCHTtersebut adalah atas kesepakatan bersama , Terdakwa menerima dana tidak penuh, telah dipotongterlebih dahulu oleh Bendahara penerima, dengan diketahui oleh Kepala Dinas (saksiDrs.SUHARTONO) selaku PPA dan uang dari pemotongan tersebut telah

SUMARWANTO,M.Si., masingmasing selaku PPK dan Kepala Dinas Drs. SUHARTANTO,MM., selaku PPA yang juga harus bertanggung jawab, sampai saat ini tidak/belum dilakukanPenuntutan oleh Penuntut Umum ;2Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut demi prinsip keadilan dan persamaandidepan hukum maka Penuntut Umum demi tanggung jawab moral dalam penegakan hukum dantanggung jawab Penuntutan, wajib untuk melakukan Penuntutan terhadap sdr. Drs. SUYUDI, Msi, sdr.WIDODO, SH.MSi.,dan sdr.

., dalam jabatannya mereka sebagai PPK danDrs.

Surat Keputusan Bupati Batanghari No.13 tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara pengeluaran, pembantu Bendahara Pengeluaran dan penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh satuan kerja perangkat Daerah dalam Kab. Batanghari Tahun Anggaran 2010;10.

Surat Keputusan Barang Hari No.461 tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang perubahan lampiran III Keputusan Batanghari No.301 tahun 2009 dan perubahan lampiran I keputusan Bupati Batanghari No.418 tahun 2009 tentang penunjukan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), Staf PPK, Bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan dan penyimpan barang belanja langsung dan tidak langsung pada seluruh satuan

Apabila semua kelengkapan admmistrasi tersebut sudah lengkapdan telah ditandatangani oleh PPK dan penerima bantuan kemudian PPKmenyerahkan dokumen tersebut kepada saya sebagai bendahara pengeluaran untukdimasukan kedalam aplikasi SPM, selanjutnya dicetak di paraf oleh PPK kemudiandimintakan tandatangan kepada pejabat penandatangan SPM.

(pembimas kristen) untukdiperiksa PPK (pembimas kristen), setelah diperiksa oleh PPK (pembimas kristen)lalu diserahkan kepada saya selaku bendahara pengeluaran untuk di arsipkan dibendahara pengeluaran yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pemeriksaanyang akan dilakukan oleh Injen dan BPK.Bahwa benar kegiatan yang termasuk dalam belanja bantuan pada eselon 05Bimas Kristen Kanwil kemenag RI prov.

Kalsel biasanya ada Juknisnya namunsaya kurang begitu mengetahui karena yang lebih tahu dan mengetahui bagaimanaprosedurnya adalah PPK (Pembimas Kristen) karena PPK yang melaksanakankegiatannya sedangkan saya sebagai bendahara pengeluaran hanya bertugasmencairkan dana dan mengarsipkan dokumen pencairan dana tersebut.bahwa benar Kanwil Kemenag RI Prov.

Kalsel (Henri Juni, S.PAK) danKepala Sekolah SMTK Malinggang (Suliadi, S.Th) sebesar Rp50.000.000,00;27) Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) NomorBAPPD/VII/2258/2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00 yangditandatangani oleh PPK Pembimas Kristen Kanwil Kemenag Prov.

Kalsel(Henri Juni, S.PAK) dan Kepala Sekolah SMTK Malinggang (Suliadi, S.Th);28) Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Operasional Sarana dan PrasaranaSMTK Nomor 2259 tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00yang ditandatangani oleh PPK Pembimas Kristen Kanwil Kemenag Prov.Kalsel (Henri Juni, S.PAK) dan Kepala Sekolah SMTK Malinggang (Suliadi,S.Th);29) Laporan Penggunaan Bantuan Rehab SMTK Malinggang Tahun 2012 Nomor172/SMTK/112012/ad.

Penjelasan IV Pedoman Teknis Operasional (PTO)tentang Jenis dan proses Pelaksanaan Kegiatankegiatan PPK, tujuan umum Kegiatan SimpanPinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP)bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatansimpan pinjam pedesaan, kemudahan aksespendanaan usaha skala mikro, pemenuhankebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuatkelembagaan kegiatan kaum perempuan, danSasaran program adalah masyarakat miskin yangproduktif yang memerlukan pendanaan kegiatanusaha ataupun kebutuhan sosial dasar

Badung mulai sejak tahun 2007, sebelumnyaprogram tersebut bernama PPK (Program Pengembangan Kecamatan) sejak tahun2003.

Tahun 2011 (tahun 2013) ;e Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan PenyimpanganDana Hibah pada Banjar Katimemes, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.Tahun 2011 (tahun 2013) ;e Audit Penghitungan Kerugian Keungan Negara atas dugaan tindak pidanakorupsi PNPM/PPK Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2006 sampai dengantahun 2012 (tahun 2013).

Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) pada dasarnya adalah bantuan yang diberikan Pemerintah ( APBN,APBD I dan APBD II) kepada masyarakat bukan kepada perorangan.3 Penjelasan IV Pedoman Teknis Operasional (PTO) tentang Jenis dan proses PelaksanaanKegiatankegiatan PPK, tujuan umum Kegiatan Simpan Pinjam Untuk KelompokPerempuan (SPP) bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjampedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhanpendanaan sosial dasar, dan memperkuat

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada dasarnya adalah bantuan yangdiberikan Pemerintah (APBN, APBD I dan APBD II) kepada masyarakat bukan kepadaperorangan;Menimbang, bahwa menurut Penjelasan IV Pedoman Teknis Operasional (PTO)tentang Jenis dan proses Pelaksanaan Kegiatankegiatan PPK, tujuan umum KegiatanSimpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) bertujuan untuk mengembangkanpotensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro,pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial

membuktikan secara sahadanya persekongkolan secara vertikal antara Para PemohonKeberatan (Terlapor IV dan Terlapor V) dengan Terlapor Il;Mohon perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta PusatYang Terhormat;Bahwa dalam mengikuti tender perkara a quo Terlapor IV (PemohonKeberatan ), Terlapor V (Pemohon Keberatan II) dan Terlapor VI(Turut Termohon Keberatan IV) selaku pihak yang terafiliasi tidakpernah menjalin hubungan, kerjasama dan atau komunikasi dalambentuk apapun baik dengan Terlapor (PPK

Nomor 917 K/Pdt.SusKPPU/2016Bahwa dalam mengikuti tender perkara a quo Terlapor VI (PemohonKeberatan), Terlapor IV dan Terlapor V selaku pihak yang terafiliasi tidakpernah menjalin hubungan, kerjasama dan atau komunikasi dalam bentukapapun baik dengan Terlapor (PPK, Turut Termohon Keberatan ) maupundengan Terlapor II (Pokja, Turut Termohon Keberatan II);Bahwa Pemohon Keberatan pun tidak pernah kenal dengan Terlapor maupun Terlapor II.

Himler Manurung selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2 pada Satker Pelaksanaan JalanNasional Provinsi Kepulauan Riau ULP Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional Il Kementerian Pekerjaan Umum (Pulau Batam dan PulauGalang) yang memfasilitasi terjadinya Persekongkolan Horizontal maupun Persekongkolan Horizontal Il;b.

Himler Manurung selaku PejabatPembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan halhal sebagaiberikut: Bahwa Terlapor telah menjadi PPK sejak tahun 2013, PPKbertanggung jawab pada fisik yang mengakibatkan terjadinyapengeluaran anggaran, menyusun halhal teknis untuk pelelangan,hal teknis tersebut terdiri dari alatalat; Bahwa Terlapor menyatakan terkait peralatan AMP mengacupada Perpres 70, memiliki sumber daya manusia, peralatan danmodal; Bahwa Terlapor menyatakan menurut Peraturan MenteriPekerjaan Umum

Himler Manurung (selaku PPK) dan Sadr. Ir.

CHAIRUL ANWAR, B.Ac, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.IRDAM, SE sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).SUHARMUN, S.T sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).A Me weHAIDIR SAWALUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.Adapun tugas kewajiban dan wewenang Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M.

CHAIRUL ANWAR, B.Ac, S.Sos sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.IRDAM, SE sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).SUHARMUN, S.T sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).Aw &eHAIDIR SAWALUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.Adapun tugas kewajiban dan wewenang Terdakwa SUHARMUN, S.T bin M.

No. 1324 K/Pid.Sus/2013ASWIN ARIANTO sebagai Bendahara Pengeluaran.IRDAM, SE sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.JUNAIDI sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).AF SSSUHARMUN, S.T sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor: 331 Tahun 2010tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pengganti Pejabat Kuasa Anggaran dan BendaharaPengeluaran Pembantu Bagian Perlengkapan Sekta Kabupaten Lebong adalah sebagaiberikut:1.

Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);SUHARMUN, S.T. Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);Hal. 77 dari 79 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2013e ERO BONAPARTE, S.Kom. sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK);e HAIDIR SAWALUDIN sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Seluma TA.2017;3. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Sekretaris DPRD Kab Seluma Nomor 20 tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;4.

Seluma saksi ada menjabat selaku pejabat penatausaha keuangan (PPK) pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma;Halaman 91 dari 253 Putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2020/PN.BgIBahwa yang menunjuk saksi untuk menjadi Pejabat Penata Usahakeuangan (PPK) pada Sekretariat DPRD Kab.

Seluma adalahSekretaris DPRD;Bahwa tugas saksi selaku pejabat penata usaha keuangan (PPK)pejabat penata usaha keuangan (PPK) adalah melakukan verifikasiterhadap SPJ yang telah dibuat oleh masing masing penerima dandikumpulkan oleh PPTK, kemudian disetujui oleh Sekretaris DPRDselaku pengguna Anggaran, maka setelah dinyatakan lengkap olehPPTK dan Bendahara selanjutnya berhak untuk dilakukanpembayaran;Bahwa dalam pelaksanaan selaku pejabat penata usaha keuangan(PPK), saksi bertanggung jawab kepada siapa

Seluma .Bahwa sebagai PPK saksi telah memverifikasi semua SPJdukungan BBM dan Perawatan Kendaraan serta Pembelian sukucadang kendaraan dinas di lingkungan DPRD Kab.

Seluma TA.2017 saksi bertanggung jawabkepada Pengguna Anggaran;Bahwa tanpa tanda tangan saksi terhadap SPJ selaku saksisebagai PPK (Pejabat penata usaha keuangan) dana tidak bisadicairkan.Bahwasaksi ada mendapatkan kendaraan dinas operasional yaitumobil jenis kijang toyota dan motor jenis yamaha mio akan tetapiuntuk kendaraan kijang inova atas nama saya tapi yangmenggunakannya adalah PPTK;Bahwa saksi membenarkan kalau tidak semua SPJ yang diverifikasiitu benar .Bahwa saksi sebagai PPK (Pejabat penata

mulai januari 2017 dan SK PPKtanggal 12 oktober 2017.Bahwa saksi mau menjalankan tugas yang dijalankan awal januari2017 sedangkan Sknya baru tanggal 12 oktober 2017 karena saksiHalaman 96 dari 253 Putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2020/PN.BgIdisuruh Pengguna Anggaran (Sekretaris DPRD) untuk menjalanitugas tersebut;Bahwa saksi sebagai kasubag verifikasi ada mendapatkan SK daribupati ;Bahwa saksi sebagai pejabat PPK ada mendapatkan SK dariSekretaris DPRD;Bahwa sebagai PPK saksi tidak mendapatkan honor.Bahwa

Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 Artikel 520, danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf440;Bahwa hak dan kewajiban debitur yang disebut dalam nota analisa bridgingloan serta persetujuan dari pemutus kredit telah diberitahukan oleh PT. BankMandiri dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 dan oleh terdakwa EdysonHal. 4 dari 106 hal. Put.

Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 artikel 520, danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 paragraf440;Bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut disebutkan antara lain:1. Kredit investasi diberikan US $ 18,500,000.00 untuk melunasi bridgingloan sebesar Rp. 160.000.000.000, sisanya untuk renovasi Hotel Tiaradan melanjutkan pembangunan Tiara Tower;2.

Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 artikel 520, danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf440;Bahwa hak dan kewajiban debitur yang disebut dalam nota analisa bridgingloan serta persetujuan dari pemutus kredit telah diberitahukan oleh PT. BankMandiri dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 dan oleh terdakwa Edysonselaku Direktur Utama PT.

Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 artikel 520, danPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat KeputusanDireksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf440;Bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut disebutkan antara lain:1. Kredit investasi diberikan US $ 18,500,000.00 untuk melunasi bridgingloan sebesar Rp. 160.000.000.000, sisanya untuk renovasi Hotel Tiaradan melanjutkan pembangunan Tiara Tower;2.

No. 116 PK/Pid.Sus/2009Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, ketentuanPedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 dan Kebijakan Perkreditan PT.Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 yang notabene merupakan peraturan internalBank Mandiri, dan tidak memenuhi kualitas untuk dimintai pertanggungjawabanpidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas peristiwatersebut;b.

Bahwa oleh karena proses dari awal baik dari tingkat PPS, PPK hinggapleno KPU Kota Samarinda tidak ada pihakpihak yang berkeberatanatas hasil pemilihan umum legislatife menyangkut hasil suara yang diperoleh PENGGUGAT maka hal ini dapat dimaknai telah clear dan atautidak ada permasalahan, maka selanjutnya berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3.25336 Tahun2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tertanggal

Bahwa selanjutnya TERGUGAT I/ Mahkamah Partai bersidang dalammemeriksa dan mengadili perkara No.237/DPPPHPU/2014 dimaksud,PENGGUGAT tidak pernah di panggil oleh Mahkamah Partai begitupula dengan saksisaksi dari PPS, PPK maupun dari KPU KotaSamarinda tidak pernah di mintai keterangan terkait adanyaperselisihan Hasil Pemilihan Umum yang melibatkan PENGGUGATdan TERGUGAT Il dan bagaimana mungkin selaku penyelenggarapihak KPU tidak di mintai keterangan, di samping itu pula bahwaTERGUGAT VMahkamah Partai

perbuatan yang demikian dapat di kwalifikasi sebagaiperbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige daad) yang sangatmerugikan bagi kepentingan diri PENGGUGAT ;Bahwa demikian pulatindakan Tergugat Il yang mengajukan dan ataumendaftarkan di Mahkamah Partai Demokrat dengan RegisterNo.237/DPPPHPU/2014, tertanggal 5 Agustus 2014 mengenaiPerselisinan Hasil Pemilihan Umum, sementara disisi lain TERGUGATll tidakpernahmelakukankeberatan terhadap hasil perhitungansuara baik perhitungan yang dilakukan pada tingkat PPS,PPK

terhadap Mahkamah Partai Demokrat dansaudara Normansyah,SH. mengenai pemilihan anggota Legislativetahun 2014 ;e Bahwa saksi dalam kegiatan Pemilu Legislative tahun 2014bertindak sebagai Ketua KPPS Lok Bahu ditingkat Kelurahan ;e Bahwa dalam pelaksanaannya tidak ada perselisihan antara partaiyang satu dengan partai yang lain ;e Bahwa setahu saksi dalam pelaksanaan Pemilu tersebut tidak adaNota keberatan resmi dari Tergugat Il ;e Bahwa setahu saksi rekapitulasi tersebut oleh KPPS disampaikankepada PPK

sengketa belumbersifat final), maka dari itu yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa atas Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan Rutin JembatanRuas Tumbang Sanamang Tumbang Hiran / PN Tahun Anggaran 2018 telahsampai pada tahapan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan oleh sebab itusebelum pelaksanaan pekerjaan telah terlebih dahulu diterbitkan Surat PenunjukkanPenyedia Barang / Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

) yangmana dasar diterbitkannya Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ),Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlebih dahulu mempertimbangkan telahdilewatinya tahapan administrasi oleh Kelompok Kerja (POKJA) PengadaanBarang / Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II ProvinsiKalimantan Tengah (Tergugat) dalam hal ini telah diambilnya hak untukmenyanggah oleh Penggugat dan pihak Tergugat telah menjawab / menjelaskankepada Penggugat tentang alasan gugurnya pihak Penggugat.

Timbul Jaya Karya Utama sebagai PemenangLelang, (fotocopy sesuai dengan asli);Surat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IlProvinsi Kalimantan Tengah Pejabat Pembuat Komitmen BtsKalobar Tumbang Sanamang Tumbang Hiran TumbangSamba Rabambang Nomor: HK.02.03/SKWIL.II/PPK.07/27Halaman 26 dari 51 Pkr. No. 6/G/2018/PTUN.PLK15. Bukti T 1516.

menguasai metode kerja sehingga penyedia jasa harus bertanggungjawab;6. bahwa setelah tahapan sanggahan dan jawaban sangahan telah dilalui maka padatanggal 1 Pebruari 2018, Pejabat Pembuat Komitmen Bts KalbarTumbangSanamangTumbang = HiranTumbang SambaRabambang Satuan KerjaPelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Tengah DirektoratJenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI pada KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Nomor: HK.02.03/SKWIL.II/PPK

Putusan Nomor 371/B/PK/PJK/2016bukti kepemilikan SHM Nomor 208/Cimone denganluas tanah sebesar 491 m2 atas nama Debitur;Bahwa Debitur memohon untuk melakukan penebusankembali terhadap jaminan yang yang telah diserahkankepada Bank Agro tersebut, akan tetapi setelahdiberikan waktu selama 6 bulan Debitur tidak dapatmelakukan penebusan asset tersebut sehingga BankAgro harus segera melakukan penjualan asset tersebut;Bahwa Bagian Pembinaan dan Penyelesaian Kredit(PPK) telah berusaha menjual aset tersebut

melaluilelang akan tetapi tidak ada yang berminat meskipunBank memberikan nilai limit lelang senilai nilai likuidasidan asset tersebut cukup marketable, karena hal itubagian PPK melakukan investigasi ke lokasi padatanggal 2 Mei 2007;Hasil dari kunjungan ke lokasi secara singkat dijelaskansebagai berikut yaitu diketahui bahwa telah terjadipenipuan atas transaksi jual beli tanah antara AnitaDian Ekawati dengan H.

Rahim Hasibuan adalah senilai Rp.415.573.890,00 adapun total dana yang tersedia direkening KKR bagian PPK adalah = sebesarRp.69.200.000 yang merupakan pembayaran 4 bulan(4 Giro Bank Mandiri x Rp.17.300.000) sedangkansisanya Rp. 346.373.890,00 akan disetorkan tunai olehH. Abd. Rahim Hasibuan pada 22 Mei 2008;7 Bahwa apabila permohonan penebusan jaminan exDebitur AYDA atas nama Anita Dian Ekawati qq H.Musonip Joyo Antonio qq H. Supendi qq H. Abd.

RahimHasibuan dapat disetujui maka setelah dana pelunasanRp346.373.890,00 ditambah Rp. 69.200.000,00 telahada di rekening KKR lainnya bagian PPK Nomor 20397sehingga total Rp415.573.890,00 dibukukan Bank Agromaka Agro harus mengembalikan suratsurat jaminandan memberikan surat roya hak tanggungan kepada H.Musonip Jaya Antonio, H. Atjep, Rusdi, Madlani SE.,Damsuri, Siswadi, Ani (ahli waris dari alm. H.

tipu muslihat yangHalaman 9 dari 44 Putusan Nomor 54/Pdt/G/2015/PN.Kdrdilakukan oleh Termohon II dalam Forum Arbitrase yang semata matabertujuan untuk menguntungkan Termohon II saja yang mengakibatkanPutusan BANI Surabaya yang dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 46alinea 4 yang menyatakan Menimbang bahwa bukti T 15 yaitu SuratPernyataan yang ditanda tangani oleh Pemohon, tidak dapat diterimasebagai alat bukti karena Surat tersebut dibuat dan disusun secara sepihakoleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

Terjadinya perubahan nilai Sub Kontrak V tersebut jelasjelas membuktikan ketidakmampuanPemohon untuk menyediakan anggaran.8 Laporan Staf tanggal 5 Desember 2012, yang diterbitkan oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK), dimana PPK mengusulkan kepada KepalaDinas Pekerjaan Umum Kota Kediri untuk melakukan addendumterhadap Kontrak Induk dengan menambah alokasi waktupelaksanaan 1 (satu) tahun anggaran menjadi tahun 2013 beserta kekurangan nilai kontrak pada akhir tahun anggaran 2012.Sehingga hal ini membuktikan

/KONT.FISIK/APBD/2013 tanggal 11 April 2013, diberi tanda T II.13;Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 54/Pdt/G/2015/PN.Kdr14 Foto copy Surat Nomor :050/927/419.48/2013,Perihal Pemutusan KontrakPelaksana Pekerjaan, diberi tanda T II.14;15 Foto copy Laporan Staf tanggal 5 Desember 2012 yang diterbitkan olehPejabat Pembuat Komitmen (PPK), diberi tanda T I1.15 ;16 Foto copy Laporan Termyn Proyek Brawijaya, diberi tanda T II.16 ;17 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 16 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani

lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajibmelaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan.Pasal 251) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumanyadimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Timpemeriksaan;2)Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dariatasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaianatau pejabat lain yang ditunjuk;3) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentukoleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK

TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018, hal initerbukti bahwa objek sengketa dikeluarkan setelah adanya Suratkeputusan Bersama tiga Menteri yaitu tanggal 13 September 2018dan adanya desakan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019 perihal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK

terhadap PNS yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangBerkekuatan Hukum tetap yang pada angka 5 (lima) menyatakanTerhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH,dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpamemperoleh hakhak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c UUNo. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Bahwa dengan adanya ancaman yang tertuang dalam Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal28 Februari

bahwa KEPUTUSANBERSAMA 3 MENTERI tersebut hanya mempertegaspengaturan tata cara pemberhentian PNS tidak dengan hormatapabila PNS yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidana,dan sanksi pemberhentian tersebut tidak diatur dalam SKB 3Halaman 34PutusanPerkara Nomor : 63/G/2020/PTUNMDN.MENTERI tersebut tapi diatur dalam PP NO.53 tahun 2010tentang DISIPLIN PNS, sehingga SKB 3 MENTERI tersebuthanya sebagai Hukum Acara atau tata cara PemberhentianTidak Dengan Hormat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK

,sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten bertindak selakuPengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Saksi AriSetiadi, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkanHalaman 5 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Nomor600/010/KepBapenda/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang PenetapanPejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Sumber Dana Anggaran Pendapatan

,sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten bertindakselaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)serta Saksi Ari Setiadi, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan DaerahProvinsi Banten Nomor 600/010/KepBapenda/2019, tanggal 2 Januari 2019tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Banten Tahun Anggaran

Untuk membantu tugas PPK, Kepala Badan Pendapatan Daerah ProvinsiBanten membentuk Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan berdasarkan:a. Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi BantenNomor 700/058SK.Bapenda/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentangPenunjukan Tim Persiapan pengadaan Lahan UPTD Pengelolaan danPendapatan Daerah Malingping pada Badan Pendapatan DaerahProvinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh OparSohari selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;b.

,Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten bertindak selakuPengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta SaksiAri Setiadi, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ProvinsiBanten Nomor 600/010/KepBapenda/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentangPenetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Sumber Dana Anggaran Pendapatan

dan Belanja DaerahProvinsi Banten Tahun Anggaran 2019;Untuk membantu tugas PPK, Kepala Badan Pendapatan Daerah ProvinsiBanten membentuk Tim Persiapan dan Tim Pelaksanaan berdasarkan:a.

delapan ribu lima ratus rupiah) yang kemudian dilanjutkan keBagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, maka terbitlah SP2DNo. 07684/SP2DLS/DINKES/2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp202.198.500, (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu limaratus rupiah), namun dana tersebut tidak dapat diambil sebelum pelaksanaanpekerjaan secara fisik terealisasi 100 % berdasarkan permintaan Terdakwaselaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat melalui surat nomor :440.449 .2/3463/PPK

Terdakwa pada waktu itu sebagaiKepala Dinas Kesehatan ;e Bahwa susunan Panitia Lelangnya adalah sebagaiberikut :eKetua : EDDY SURYANTOe Sekretaris : PASKALIS DEDIe Anggota : JUMANSY AHBERNANDUS BANGKARAMANGe Bahwa tugas dan tanggungjawab Panitia Lelang, adalah memprosesjalannya pelelangan, mulai dari pendaftaran, evaluasi pemenang,sampai penentuan pemenang lelang ;e Bahwa tugas Sekretaris Panitia Lelang adalah membantu danmenyiapkan administrasi lelang, dan megusulkan calon pemenanglelang kepada PPK

Jangin Putratama, yangmenentukan pemenangnya PPK.

Jangin Putratama sebagai pemenanglelang, saksi selanjutnya sudah tidak tahu lagi karena tugas saksi hanyasebatas melaksanakan lelang saja ;Bahwa pengadaan mobil tersebut ada masalah karena pembayaranpengadaan mobil sudah dibayar lunas tetapi pihak kontraktor tidak tidakmampu menyerahkan mobil pada saat kontrak berakhir ;e Bahwa yang membuat dan menandatangani kontrak pekerjaan pengadaanmobil PPK.

Copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Nomor440.449 .2/3463/PPK/2008/2008 tanggal 30 Desember 2008, PerihalPenahanan Penarikan Langsung Tunai diberi tanda T13 ;14. Copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 356/017/Kasus/InspektoratH/VII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 Tentang PemeriksaanKasus Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan KabupatenKutai Barat diberi tanda T14 ;15.

Bahwa Saksi pernah sebagai PPK ditahun 2017. Bahwa benar pada tahun 2017 saksi sebagai Kabag Pembangunanselanjutnya saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan danbeberapa hari yang lalu saksi kembali diangkat menjadi KabagPembangunan. Bahwa Kegiatan Rujab wakil Bupati Tahap dikerjakan oleh CV Karenda,saksi sebagai PPK, pada saat pengerjaan saksi pernah dihubungi olehTonny Kongres melalui telepon sekityar bulan juni.

Selainitu saksi sebagai PPK. Pada tahun 2017 saksi menjadi PPK di bidangpengairan, kemudian di perubahan saksi menjadi PPK dibidangpengairan dan cipta karya.Bahwa Pada saat saksi menjadi PPK, pada tahun 2017 ada pekerjaantalud dan pemecah gelombang sedangkan pekerjaan tahun 2018diantaranya ada pakerjaan peningkatan Jalan Siompu 1, 2, 3 danpekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Poros BurangasiLapandewa,Jalan Poros Lontoi Desa Lontoi.

Bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagai PPK saksi dibantu olehPPTK sebagai pengawas pekerjaaan proyek. Bahwa Sepenegtahuan saksi pekerjaan sampai dengan sekarang sekitar90 % sudah dikerjakan, dan menurut saksi sebagai PPK sudah berjalandengan baik. Bahwa Memang harus dikerjakan yang sudah memiliki pengalaman danmodal yang besar untuk mengerjakan proyek ini karena medannya berat.

Bahwa Kebetulan bidang saksi adalah di pengairan, namun saksiditugaskan sebagai PPK di bina marga.

Struktur organisasi KPA, PPK, ULP, PPHP sekarangadalah posisi kesetaraan dan bisa saling mengontrol. Ini adalah suatucara bagaimana mekanisme chek and balance bisa dilaksanakan.

Pejabat Pengelolan Keuangan (PPK) yang dijabat olehKabag Keuangan SULAIMAN,SEc. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ada 4 empatorang, yaitu:1. Kegiatan Iklan mass Media SOFYAN NASUTION,SP.2. Kegiatan Penyebar Luas Informasi (Media Online)YULIANDRA,SH.3. Kegiatan Kerjasama Media Cetak Hj. KHODIJAH.4. Kegiatan Publikasi kegiatan DPRD SOFYANNASUTION.d.

Pejabat Pengelolan Keuangan (PPK) yang dijabat olehKabag Keuangan SULAIMAN,SEc. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ada 4 empatorang, yaitu:1. Kegiatan Iklan mass Media SOFYAN NASUTION,SP.2. Kegiatan Penyebar Luas Informasi (Media Online)YULIANDRA,SH.Halaman 168 dari 337 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbr. 3. Kegiatan Kerjasama Media Cetak Hj. KHODIJAH.4. Kegiatan Publikasi kegiatan DPRD SOFYANNASUTION.d.

Berdasarkan hasil kaji ulang tersebut,PPK menyusun dan menetapkan Rencana PelaksanaanPengadaan (RPP) yang meliputi spesifikasi teknis Barang/Jasa,Halaman 178 dari 337 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2020/PN.Pbr. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan rancangan Kontrak.Selanjutnya RPP tersebut diserahkan kepada Pokja/ULP untukselanjutnya Pokja/ULP menyusun rencana pemilihanPenyediaBarang/Jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan.

PA bertanggung jawab untuk atas RUPtersebut.Bahwa selanjutnya, PA menyerahkan Rencana UmumPengadaan (termasuk KAK) tersebut kepada PPK danULP/Pejabat Pengadaan. PPK dan ULP/PejabatPengadaan melakukan kaji ulang terhadap RUP (termasukKAK).

Apabila dalam RUP tidak terdapat KAK, maka PPKmengembalikan RUP tersebut kepada PA karena RUP tidakdapat dikaji ulang.Hasil kaji ulang RUP tersebut dibuatdalam Berita Acara untuk selanjutnya PPK menyusun danmenetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)berdasarkan kesepakatan dengan Pokja/PejabatPengadaan dimana pada RPP terdapat spesifikasi teknis,HPS dan rancangan kontrak.

sanksi Daftar Hitam dari PA/KPAdalam hal ini Tergugat , yakni Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 004448/IT2/HK.00.00.LK/2014 tanggal 21 Januari 2014.Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepala LKPP Nomor7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar HitamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa, PA/KPAmengirimkan dokumen Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:penyedia barang/jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakanDaftar Hitam;PPK

Petunjuk TeknisOperasional Daftar Hitam, tidak mengatur adanya upaya pembelaan,banding, sanggahan dalam proses penetapan sanksi Daftar Hitam.Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, telah diatur tata carapenetapan sanksi Daftar Hitam, yakni sebagai berikut: Pasal 5PA/KPA berwenang menetapkan Daftar Hitam terhadap PenyediaBarang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan pada penyelenggaraanPengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I.e Pasal 7 ayat (1)PPK

/ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan penetapan sanksi DaftarHitam kepada PA/KPA.e Pasal 81) PA/KPA setelah mendapatkan usulan dari PPK/PokjaULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7, membuat penetapan sanksi Daftar Hitam.2) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditembuskan kepada PPK/ULP/Pejabat Pengadaan danLKPP.e Pasal 10 ayat (1)Kepala LKPP mengumumkan penetapan Sanksi Daftar Hitam melaluiPortal Pengadaan Nasional.e Pasal 4 ayat (7)Sanksi Daftar Hitam berlaku sejak tanggal

sanksi daftar hitam dari PA/KPAdalam hal ini Tergugat , yakni Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 004448/IT2/HK.00.00.LK/2014 tanggal 21 Januari 2014.Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepala LKPP Nomor7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar HitamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa, PA/KPAmengirimkan dokumen Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada:penyedia barang/jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakanDaftar Hitam;PPK

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3( tiga ) bulan;