Ditemukan 10084 data
Terbanding/ : Diwakili Oleh :
99 — 52
Negeri Sengeti tanggal 11 Pebruari 2014Nomor : 135/Pid.B/2013/PN.SGT yang dimintakan banding tersebut ; Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000, (duaribu rupiah) ; 22 nnn on nena nnn nnn nn nnn nnn nn n=n Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan
114 — 58
Kelembagaan Desa terdiri atas Pemerintah Desadan Badan Pemusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, danLembaga Adat;Menimbang, bahwa Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengannama lain merupakan Kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpinpenyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bahwa dalam melaksanakan tugas dantanggung jawabnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas1. Sekretariat Desa, 2. Pelaksana Kewilayahan, dan 3.
88 — 32
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatperadilan, dan untuk di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500, (dua ribu limaratus rupiah).Demikianlah diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, padahari Jumat tanggal 20 Februari 2015 oleh kami Ohan BurhanudinPurwawangca,SH.MH.
1.BONAVANTURA TYANDUS
2.H, ALMIZAR, B,Sc
Tergugat:
1.PT. Nindya Karya .Persero. Wilayah III Kalimantan
2.EDISON
136 — 39
Dalam Pokok Perkara Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkayang tidak berwenang secararelatif untuk mengadili gugatan Para Penggugat;DALAM REKONVENSI Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat DalamRekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dan Penggugat II DalamRekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi tidak dapat diterima;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlahRp683.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan
Raden Dimas Hidayatullah, S.H
Terdakwa:
FIRDAUS Als PIR Bin EFENDI IBRAHIM
107 — 21
380/BPMPDPP&KBTahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pengesahan Ketua,Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan(BPD) Air Gemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten BungoPeriode 20122018.Fotocopy Keputusan Bupati Bungo Nomor823/01/BKPSDM/04/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentangPengangkatan Sekretaris Dusun Air Gemuruh Kecamatan BathinII Kabupaten Bungo Tahun 2018.Fotocopy Keputusan Bupati Bungo Nomor 608/BPMPDPP dan KBTahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang PengesahanKeputusan Badan Pemusyawaratan
FiktifBelanja Pemeliharaan Servisdan ganti suku cadang 1.500.000, 1.500.000, Fiktifkendaraan dinasFotocopy surat dan berkas 1.026.591, 821.000, FiktifBelanja Perjalanan Dinas dalam Tidak ada5.000.000, 277.499,dan luar Provinsi bukti; SebagianBelanja Modal Alat Kantor 4.560.000, 1.280.000, FiktifPengadaan Komputer 3.800.000, 3.800.000, FiktifPengadaan Laptop 4.375.000, 4.375.000, FiktifPengadaan Printer 2.515.000, 2.515.000, Fiktif3 Bidang Penyelanggaraan Pemerintah Desa Kegiatan operasional' Badan Pemusyawaratan
Raden Dimas Hidayatullah, S.H
Terdakwa:
HASANUDDIN, S.Pd. Als. HASAN Bin ARAKHMAN
93 — 33
/BPMPDPP&KB Tahun2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pengesahan Ketua, WakilKetua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan (BPD) AirGemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Periode 20122018.Fotocopy Keputusan Bupati Bungo Nomor 823/01/BKPSDM/04/2018tanggal 17 Mei 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Dusun AirGemuruh Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Tahun 2018.Fotocopy Keputusan Bupati Bungo Nomor 608/BPMPDPP dan KBTahun 2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang PengesahanKeputusan Badan Pemusyawaratan
Bidang Penyelanggaraan Pemerintah Desa Kegiatan operasional Badan Putusan Nomor : 5/Pid.SusTPK/2021/PN Jmb halaman 128 dari 211 Pemusyawaratan Dusun (BPD) Belanja alat tulis kantor, foto Tidak ada500.000, 500.000, ;Copy, Cetak dan Penggandaan buktiKonsumsi rapat musuawarah1.500.000, 1.500.000, FiktifBPD Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sarana dan prasaranaLingkungan Pemukiman KegiatanBelanja Modal Jalan rabat betonKampung Sungai Bedah Belanja Bahan Material 30.825.000, 30.825.000, FiktifBelanja
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
319 — 205
Bahwa terdakwa sampai denganberakhirnya tahun anggaran 2017 tidak pernah membuat laporanpertanggung jawaban APBDES tahun anggaran 2017 dan terhadappenggunaan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa Selamat SudiarjoTahun Anggaran 2017 belum dilakukan serah terima pekerjaan melaluirapat atau musyawarah dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).
Saksi MAHMUL WARI Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Badan Pemusyawaratan Desa(BPD Desa Slamet Sudiarjo) sejak tahun 2014 s/d sekarang berdasarkanSurat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.467.XI.2014 tanggal08 November 2014.
DAVID RAZI, SE. SH. MH.
Terdakwa:
SRI RETNO WIDIYAWATI Binti GAUS SUPENO
201 — 60
saksi menjabat atas dasat Surat Kepuitusan Bupati Brebestanggal 14 Oktober 2015.Bahwa benar untuk tugas dan tanggung jawab saksi yaitu :Membantu Bupati dibidang tata Pemerintahan,PembinaanHalaman 54 dari 123 Perk No. 59/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg.perangkat desa dan Kepala desa, dan Pembinaan keuangandan aset desa.Bahwa benar mengenai syarat formil membuat Perdes yaituBahwa Perdes merupkan produk usulan dari keinginanmasyarakat maupaun Kepala Desa yang dilakukan dengan caramusyawarah dengan BPD (Badan Pemusyawaratan
Terbanding/Terdakwa : SUKARDI Bin AHMAD RIFAI
142 — 82
berkaspencairan baik itu alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) anggaran2017 sudah dipersiapkan oleh terdakwa sendiri dan tidak melibatkan timPTPKD desa Selamat Sudiarjo tahun anggaran 2017.Bahwaterdakwa~s Sampai denganberakhirnya tahun anggaran 2017 tidak pernah membuat laporanpertanggung jawaban APBDES tahun anggaran 2017 dan terhadappenggunaan Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa Selamat SudiarjoTahun Anggaran 2017 belum dilakukan serah terima pekerjaan melaluirapat atau musyawarah dengan Badan Pemusyawaratan
82 — 24
khususnyaUndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009 jo UndangUndang Nomor : 49 Tahun 2009 dan Rbg;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 24 September 2013Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Ktl, yang dimohonkan banding tersebut ;e Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkarayangtimbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,(seratus lima puluh ribuDemikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan
77 — 38
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatperadilan, dan untuk di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500, (dua ribu limaratus rupiah).Halaman 111 dari 118 HalamanPutusan No. 02/Pid.SusTPK/2015/PT.TTEDemikianlah diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, padahari Jumat tanggal 20 Pebruari 2015 oleh kami OHAN BURHANUDINPURWAWANGCA,SH.MH.
ACHMAD MUSLIHUDDIN
Tergugat:
1.kepala Desa Kuta
2.Kepala Desa Rembitan
3.Kepala Desa Sengkol
4.Kepala Desa Tanak Awu
5.Kepala Desa Pengembur
6.Kepala Desa Ketara
7.Kepala Desa Teruwai
8.Kepala Desa Kawo
9.Kepala Kecamatan Pujut
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri BUMN Republik Indonesia Cq PT Pengembangan Pariwisata Indonesia IndonesiaTourism Development Corporation ITDC
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah
129 — 64
Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesarRp.6.527.000, (enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, olehPUTU AGUS WIRANATA., S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H.
SISWANDI, SH
Terdakwa:
Drs. H. ABD. WARIS
141 — 58
Membebankan biaya pekara kepada terdakwa sebesar Rp5000.00 (limaribu rupiah);Demikianlah diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IAKhusus, pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017, oleh kami, MuhammadDamis, S.H., M.H., yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Paelori Makka, S.H.,dan Rostansar, S.H., M.H. masingmasing Hakim Ad. Hoc.
78 — 9
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 1.835.000,00 ( satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah ) ;Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Pacitan, pada hari, Kamis, tanggal 19 Januari 2017 oleh kami ASMINAH,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, INRI NOVA SIHALOHO, SH., MH., danELISABETH VINDA YUSTINITA, SH., masingmasing sebagai Hakim AnggotaHalaman 136 dari 138 Putusan Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2016/PN.
194 — 108
Putra Papua Perkasa.dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan negeri Sorong untukdipergunakan dalam perkara lainhalaman 102 dari 103Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2016/PN.MnkDemikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, padahari Senin tanggal 20 Juni 2016, oleh kami, ARIS SINGGIH HARSONO, S.H.
131 — 57
Kelembagaan Desa terdiri atas Pemerintah Desadan Badan Pemusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, danLembaga Adat;Menimbang, bahwa Kepala Desa/ Desa Adat atau yang disebut dengannama lain merupakan Kepala Pemerintahan Desa/ Desa Adat yang memimpinpenyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bahwa dalam melaksanakan tugas dantanggung jawabnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas1. Sekretariat Desa, 2. Pelaksana kewilayahan, dan 3.
123 — 37
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IAKhusus, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh kami CENING BUDIANA,S.H., M.H., yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, WIDIARSO, S.H., M.H. danHakim Ad Hoc Tipikor ROSTANSAR, S.H., M.H. masingmasing sebagai HakimPerkara Pidana No. 80/Pid.SusTPK/2008 halaman 130dari
68 — 27
Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa dalam kedua tingkatperadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiMaluku Utara, padahari Jumat tanggal 19 Februari 2016 oleh kamiDJUMALI,SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai KetuaMajelis, MAMAN M.AMBARI,SH.MH. dan MAHSAN, SH.
Pembanding/Tergugat I : H. AHMAD NOVI Diwakili Oleh : HELMI, SH
Terbanding/Penggugat II : H. AIPI GUSTORI Diwakili Oleh : INSANI, S.H
Terbanding/Penggugat I : Koperasi Usaha Bersama Ekonomi ANUGERAH ABADI
54 — 27
Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150,000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, oleh kami, AGUSJUMARDO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, EFRAN BASUNING,SH.M.Hum, dan HANDRI ANIK EFFENDI, SH.MH masingmasing sebagai HakimAnggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
33 — 7
Nomor 72 tahun 2001 tentang pedoman umum mengenai Desa sehinggaPemerintah Propinsi, Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten hanya mengatur sebagaipedoman umum tidak diperbolehkan mengatur pemerintahan desa secara tehnis ;Bahwa dengan adanya pemberian dana hibah maupun Anggaran dana Desa yang diperolehdari Pemerintah Propinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten, pengelolaan serta penggunaanyadiserahkan kepada desa itu sendiri untuk kepentingan masyarakat Desa yang harus adapersetujuan dari Badan Pemusyawaratan