Ditemukan 2033 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tersebut teresbut tesebut tersbut
Pengadilan PN CURUP Pidana Khusus
Register : 13-03-2020 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN CURUP Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Crp
Tanggal 30 Maret 2020 — Terdakwa
160 — 82
  • Menjatuhkan Pidana terhadap Para Anak terserbut oleh karena itu denganPidana Penjara masingmasing selama 6 (enam) tahun pada LembagaPembinaan Khusus Anak di Bengkulu;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaAnak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan;4.
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama
Register : 25-11-2015 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 0608/Pdt.G/2015/PA.Pyk
Tanggal 19 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 23
  • Menurut Yahya Harahap bahwa eksepsi iniditerapkan dimana sebagian obyek perkara tidak dikuasai tergugat, tetapi telahmenjadi pihak ketiga, oleh karena pihak ketiga tidak ditarik sebagai tergugatmaka gugatan mengandung cacat plurium litis consorsium (Vide YahyaHarahap, hal. 439);Menimbang, bahwa terkait dengan teori terserbut majelis hakimmenghubungkan dengan kriteria Ssubyek hukum.
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 24-11-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PA GORONTALO Nomor 632/Pdt.G/2020/PA.Gtlo
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
146 — 57
  • Faktaya Penggugat rekonvensiadalah anak angkat, cukup itu Saja, tidak perlu panjang lebar persoalan,yang menjadi masalah adalah ketika anak angkat mengakungaku anakkandung, hanya untuk memiliki harta warisan.Berdasarkan uraianuraian terserbut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :PREMIREl. DALAM KONVENSIA. DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.B.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 13-04-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 61/Pdt.G/2015/PN Pdg
Tanggal 25 Januari 2016 — OEYOEN/UYUN melawan EDIWARMAN, DKK
37 — 11
  • melibatkan BadanPertanahan Nasional Kota Padang, guna melakukan tunjuk batas dan/ataupengukuran, dan sewaktu pelaksanaan eksekusi dimaksud berjalan dengan lancardan tidak ada bantahan dari pihak lain sampai sekarang, dan pada saat mamakkepala waris kami yang bernama Wahab mengajukan permohonan sertifikatterhadap tanah objek perkara, akan tetapi terhadap permohonan a quo, tidak bisadiproses oleh kantor Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Padang(Tergugat E), karena diatas tanah objek perkara terserbut
Pengadilan PN SENGETI Perdata Tanah
Register : 06-08-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN SENGETI Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Snt.
Tanggal 1 Februari 2016 — Perdata - 1. Garni Legia - 2. Tintan Dindyati - 3. Tanti Gandini - 4. Dyda Legawa lawan - 1. Salman Syahril - 2. H. Zulher Ziswar - 3. Depi Indra - 4. Muryanto, S.H., Mkn -5. Pemerintah Republik Indonesia c/q Presiden RI c/q Kepala Badan Pertanahan Nasional RI c/q Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi c/q Kepala Kantor BPN Muaro Jambi
119 — 36
  • Pada saat itu Tergugat Il menyarankanagar Para Penggugat melakukan Proses turun waris terlebih dahulu terhadapSertifikat Hak Milik yang masih atas nama orang tua Penggugat menjadi atasnama Para Penggugat, dan apabila telah selesai proses turun waris SertifikatHak Milik tersebut barulah kemudian Para Penggugat menemui Tergugat llkembali untuk membicarakan kembali maksud Para Penggugat untuk menjualSertifikat Hak Milik terserbut kepada Tergugat Il;Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 15/Padt.G/2015/PN
Pengadilan PA BONTANG Perdata Agama
Register : 05-12-2016 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA BONTANG Nomor 392/Pdt.G/2016/PA.Botg
Tanggal 29 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 23
  • Martadinata, RT 16 No. 03Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dengannilai kontrak setahun sebesar Rp 30.000.000, ( tiga puluh juta rupiah ),yang mana hasil kontrakan terakhir ATM BNI terserbut selama 3 tahuntelah diterima oleh tergugat pada tanggal 30 September 2016 sebesarRp 90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah) dan dalam penguasaantergugat;f.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 18-06-2012
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 28 Februari 2012 — ZULMI SISWINA
208 — 15
  • Yang dapat merugikan KeuanganNegara atau PerekonomianNegara ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatuunsurunsur terserbut dihubungkan dengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :Him. 139 dari 172 Him.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-11-2016 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 179/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 13 Nopember 2016 — MUNTOHIR Kejaksaan Negeri Tuban
44 — 17
  • puluh lima juta empat ratus duapuluh tujuh ribu rupiah ) sebagai akibat dari tindakan terdakwa MUNTOHIR selakuKetua Koperasi Pedagang Pasar Suka Maju yang telah memborongkan pekerjaanpembangunan revitalisasi pasar di Desa Plumpang, yang seharusnya pekerjaanpembangunan tersebut dikerjakan secara swakelola olen Koperasi Pedagang Pasaritu sendiri, menyebabkan pembangunannya tidak sesuai dengan spesifikasi dalamRABnya dan terjadilah kerugian keuangan negara sejumlah tersebut di atas, dansemua anggaran terserbut
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 28-07-2017 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 18/Pdt.G/2017/PN PLW
Tanggal 18 April 2018 — Penggugat:
1.SALBIAH
2.AZMAN RIZA PUTRA
3.ABRAR PERMANA
4.GITA NOVA SYARI
Tergugat:
1.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI RIAU CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN
2.DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PEKANBARU
3.ERIZAL
4.BANU LAKSMANA, SH, LLM
5.ARRI HD WOKAS, SH. MH
83 — 40
  • Bahwa para penggugat mendalilkan 5 (lima) persil tanah terserbut dengan luastanah 10 Ha dengan harga Rp. 5 000.000 000, (lima milyar rupian),sedangkan yang menetapkan tafsiran harga atau plafon barang buktirampasan berupa tanah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Pelalawan bukan Tergugat I.Dari uraian tersebut diatas bahwa yang seharusnya berkedudukan sebagaiTergugat adalah bukan Tergugat karena Tergugat hanya sebagai instansipemerintah yang melaksanakan Putusan Pengadilan
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Penggelapan
Putus : 17-06-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN GARUT Nomor 42/Pid.B/2014/PN.Grt
Tanggal 17 Juni 2014 — Hj. LANNY KURNIAWATI Binti YAHYA HARIANTO
77 — 10
  • Ketujuh ambil lagi barang dari Markus jumlahnya 300 (tiga ratus)gram dalam jangka waktu 40 hari barang yang sudah diambil harusdibayar dan barang tidak laku tidak bisa dikembalikanlagi/tidakdapat di Retur.Bahwa selanjutnya karena menunggak pembayaran sehingga hutang kePabrik berupa barang 400 (empat ratus) gram dan uang jumlahnyaRp.280.000.000,(dua ratus delapan puluh juta rupiah);Bahwa barang berupa perhiasan emas 400 gram disimpan pada Hj.Tetikemudian emas terserbut diorderkan/dijual oleh Fredy
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-10-2010 — Putus : 15-03-2011 — Upload : 28-11-2011
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 144_PID_B_2010_PNBT_HUKUM_15032011_Korupsi
Tanggal 15 Maret 2011 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Drs.Yusfinar
108 — 24
  • (sesuai dengan aslinya) ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti terserbut telahdisita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuatpembuktian dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta fakta hukumtersebut, dari keterangan saksi saksi, keterangan ahli, danketerangan Terdakwa serta bukti bukti yang = diajukan olehJaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan apakah terdakwadapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa PenuntutUmum tersebut diatas ;Menimbang, bahwa untuk dapat
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dps
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
91 — 61
  • dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dpspenegakan kepastian, proses penegakan kepemanfaatan harusmemperhatikan aspek substansi sSesuai prosedur yang benar dandalam aspek tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hak AzasiManusia, secara filosofis sisi yang lain praperadilan adalah bagianmekanisme control terhadap aparat penegak hukum agar tidakbertindak secara sewenangwenang, bertindak diluar kKewenangan,secara Yuridis praperadilan pada pasal 1 angka 10 maupun pasal 77KUHAP dalam pasal terserbut
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN MADIUN Nomor 33/Pdt.G/2014/PN Mad
Tanggal 18 Juni 2015 — - Agus Budi S - Bambang Sutarman - Bedjo - Didik Sujadi - Dilwan - Efendi Idris - Etha Karyatiningsing - FX. Sukamto - Gunawan Adi W - Gundarto - Harminingsih - Harumi Pangastuti - Hary Marendrayana - Hendang Hendrasti, SH - Hermien Istiawati - Karoman - Lilik Sugiharto - Lugiman - Marmi - Maryoto - Metty Ratna Mayawati Rr - Moenasir - Moertinah - Moch. Hasan Bisri - Muji Astuti - Purbojo Sugiharto - Sarwaji, SH - Sri Tustianingsih - Ir. Sukarno - Sukarsih - Sukini - Sunjoto - Supijah - Sutomo - Soewojo - Suwono - Teguh Widodo - Trimo - Untoro - Wahyudi - Warni - Suwartini - Endang Iriani - Budi Surojo - Djoko Teguh lm - Halimah - Hari Triono - Lily Andriany - Muryati - Rahayuningtyas Dwi Rochyanti - Siti Istijah - Sri Supatmi - Suswati - Yuli Sulistyo Dewi; - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Cq. Dirjen Perhubungan Darat Cq. Direktur Utama PT.KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP VII PT.KAI Kota Madiun ; - Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun
123 — 38
  • Bahwa dalam perkembangannya berkaitan atas tanah berikut bangunan yangmenjadi objek sengketa terserbut oleh Negara Republik Indonesia telahdikeluarkan Undang Undang No. 86 Tahun 1958 tentang NasionalisasiPerusahaanPerusahaan Milik Belanda.62.Bahwa dalam bunyi Pasal 1 UU.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-12-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2700 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — ERMAN DONI lawan RIHARNI YUNIUS DT. PENGHULU BESAR (IYANG), DKK dan ANIZAR ILYAS, DKK
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Palo Pasir);Berdasarkan uraian terserbut di atas terobukti bahwa putusan Judex Factitelah salah dan keliru dalam menerapkan hukum adat Minangkabauseharusnyalah putusan Judex Facti untuk dibatalkan;Judex Facti Pengadilan Negeri PayakumbuhPengadilan Tinggi Padang telahsalah menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 15/Pdt.G/2013/PN/Pyk. tanggal 26 Agustus 2014 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi PadangNomor 8/PDT/2018/PT.PDG. tanggal
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-06-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 353/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 25 September 2020 — Pembanding/Tergugat I : Bapak Dr. Prianggada Indra Tanaya
Terbanding/Penggugat : DR. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : Puspita Wardaningsih, S.H
Turut Terbanding/Tergugat III : Vidija Wardani, S.S
101 — 61
  • Bahwa apa yang didalilkan para Pembanding pada bagianpokok perkara poin No. 4 adalah tidak benar.Berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara aquo (bukti P6), ke empat bidang tanah yang terdiri dari SHMNo. 739 (bukti P6.A), 740 (bukti P6.B), 741 (bukti P6.C) dan742 (bukti P6.D) dibeli dengan uang Yayasan PendidikanDayang Sumbi (Penggugat sekarang Terbanding) danberdasarkan bukti P7 diperoleh fakta bahwa, ke 4 bidangtanah terserbut di atas bertujuan demi dan untuk kepentinganTerbanding.
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Perdata Tanah
Putus : 09-11-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Spn
Tanggal 9 Nopember 2016 — - ELIMARWATI WAHAB BINTI WAHAB Lawan - RIO MULYADI BIN TAZARMIN, DKK
92 — 22
  • dikarenakanadanya penggugat mengatakan ini tanah kami, gugatan dari keturuanperempuan Tusun, bahwa mengatakan tanah ini dikasih pinjam ini suratnya,sebetulnya bukan dikasih pinjam tapi surat penegasan saksi membaca surattersebut, yang isinya ditegaskan kepada H Abdul Kasim tingkat atas dariSuherman tanah tersebut harus ditanami kopi dan cengkeh tanah tersebutdigarap terus, jika tidak digarap boleh pindah ketempat lain, bahwa yangmenanam cengkeh bukan wahab, yang menanam mertua Wahab, bahwaWahab berada di tanah terserbut
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-02-2013 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 5/PID-B/TPK-2013/PN-PDG
Tanggal 27 Mei 2013 — YETMAWATI
36 — 12
  • (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengandung unsurunsursebagai berikut :1 Setiap orang;2 Secara Melawan Hukum;3 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4 Merugikan keuangan Negera atau Perekonomian Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsurunsur terserbut
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-02-2006 — Putus : 13-03-2007 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 169/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel.
Tanggal 13 Maret 2007 — 1. Ny. SOEMARMI MARJONO, 2. Ny. CHRISTINA PURBANINGSIH, Lawan 1. Drs. HENDRARTO WHISNUWARDONO, 2. RIO RUSMIANTO KUSUMOWARDONO, 3. Ny. MARLENE KOESKALBIA, 4. ARIYANTO SANTOSO, 5. YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN WIJAYA, 6. HARRA MIELTUANI LUBIS, SH. 7. Hajjah SUZZIE FAUZIAH HANUM TADJOEDIN, SH. 8. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA SELATAN, Dan 1. Ny. LEONIE SUPIT PRAWIRO, 2. Tn. BAKTINENDRA PRAWIRO, 3. Tn. LOKA MANYA PRAWIRO, 4. Tn. TRIPUTRA YUSNI PRAWIRO, 5. Ny. PINGKAN RIANI PUTRI PRAWIRO, 6. Ir Ny. ARIADNE WIBOWO, 7. NGEKSI WIYADI MAWARNI SOETIKNO, 8. DASA EKA WIDAGDO, 9. ABIMANYU SM SOEHARTO, SH., MH., 10. Tn. AGUS WIBOWO, 11. MAMIEK PRAWIRO UTOMO, 12. REDJEKI YRAKING HANDYAHI, 13. SRI SUDARINI,
230 — 83
  • CHRISTINA PURBANINGSIH terserbut dengansegala akibat hukumnya ;Menimbang, bahwa karena Penggugat Asal / Penggugat Intervensitelah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Januari 2007 demikian pulaTergugat , Tergugat II Tergugat Ill, Turut Tergugat & Turut Tergugat Ildengan kesimpulannya tanggal 30 Januari 2007, dan Tergugat IV tanggal23 Januari 2007 sedangkan Turut Tergugat IV tidak mengajukankesimpulan ;Menimbang, bahwa para pihak sudah tidak akan mengajukan apaapa lagi yang pada akhirnya mohon keputusan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 08-06-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 22 Februari 2012 — IDA FARIDA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. PAKUAN
300 — 239
  • sertipikat Hak Pakai ditingkatkan menjadi sertipikat Hak GunaBangunan atas tanahtanah a quo adalah merupakan tanah bekas Hak Guna Pakai yangberdasarkan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tk I Jabar tanggal 951985 Nomor593/SK/07/BKPMD/1985 dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tanggal30102003 Nomor 29550.110.092003 telah ditingkatkan dari Hak Pakai menajadi Hak Guna Bangunan;e Bahwa Penggugat pemah mengajukan permohonan blokir atas tanah objek sengketa bukti T 14, T18 ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum terserbut
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-09-2016 — Upload : 16-06-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 178/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 13 September 2016 — TUMINTO BIN (ALM) WARSID Kejaksaan Negeri Tuban
128 — 12
  • empat ratus duapuluh tujuh ribu rupiah) sebagai akibat dari tindakan MUNTOHIR selaku KetuaKoperasi Pedagang Pasar Suka Maju yang telah memborongkan pekerjaanpembangunan revitalisasi pasar di Desa Plumpang kepada terdakwa TUMITO, yangseharusnya pekerjaan pembangunan tersebut dikerjakan secara swakelola olehKoperasi Pedagang Pasar itu sendiri, menyebabkan pembangunannya tidak sesuaidengan spesifikasi dalam RABnya dan terjadilah kerugian kKeuangan negara sejumlahtersebut di atas, dan semua anggaran terserbut