Ditemukan 2027 data
48 — 17
puluh lima juta empat ratus duapuluh tujuh ribu rupiah ) sebagai akibat dari tindakan terdakwa MUNTOHIR selakuKetua Koperasi Pedagang Pasar Suka Maju yang telah memborongkan pekerjaanpembangunan revitalisasi pasar di Desa Plumpang, yang seharusnya pekerjaanpembangunan tersebut dikerjakan secara swakelola olen Koperasi Pedagang Pasaritu sendiri, menyebabkan pembangunannya tidak sesuai dengan spesifikasi dalamRABnya dan terjadilah kerugian keuangan negara sejumlah tersebut di atas, dansemua anggaran terserbut
83 — 10
Ketujuh ambil lagi barang dari Markus jumlahnya 300 (tiga ratus)gram dalam jangka waktu 40 hari barang yang sudah diambil harusdibayar dan barang tidak laku tidak bisa dikembalikanlagi/tidakdapat di Retur.Bahwa selanjutnya karena menunggak pembayaran sehingga hutang kePabrik berupa barang 400 (empat ratus) gram dan uang jumlahnyaRp.280.000.000,(dua ratus delapan puluh juta rupiah);Bahwa barang berupa perhiasan emas 400 gram disimpan pada Hj.Tetikemudian emas terserbut diorderkan/dijual oleh Fredy
223 — 15
Yang dapat merugikan KeuanganNegara atau PerekonomianNegara ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatuunsurunsur terserbut dihubungkan dengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :Him. 139 dari 172 Him.
1.SALBIAH
2.AZMAN RIZA PUTRA
3.ABRAR PERMANA
4.GITA NOVA SYARI
Tergugat:
1.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI RIAU CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN
2.DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PEKANBARU
3.ERIZAL
4.BANU LAKSMANA, SH, LLM
5.ARRI HD WOKAS, SH. MH
86 — 44
Bahwa para penggugat mendalilkan 5 (lima) persil tanah terserbut dengan luastanah 10 Ha dengan harga Rp. 5 000.000 000, (lima milyar rupian),sedangkan yang menetapkan tafsiran harga atau plafon barang buktirampasan berupa tanah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Pelalawan bukan Tergugat I.Dari uraian tersebut diatas bahwa yang seharusnya berkedudukan sebagaiTergugat adalah bukan Tergugat karena Tergugat hanya sebagai instansipemerintah yang melaksanakan Putusan Pengadilan
116 — 24
(sesuai dengan aslinya) ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti terserbut telahdisita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuatpembuktian dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta fakta hukumtersebut, dari keterangan saksi saksi, keterangan ahli, danketerangan Terdakwa serta bukti bukti yang = diajukan olehJaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan apakah terdakwadapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa PenuntutUmum tersebut diatas ;Menimbang, bahwa untuk dapat
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
100 — 65
dari 98 halaman Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN Dpspenegakan kepastian, proses penegakan kepemanfaatan harusmemperhatikan aspek substansi sSesuai prosedur yang benar dandalam aspek tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hak AzasiManusia, secara filosofis sisi yang lain praperadilan adalah bagianmekanisme control terhadap aparat penegak hukum agar tidakbertindak secara sewenangwenang, bertindak diluar kKewenangan,secara Yuridis praperadilan pada pasal 1 angka 10 maupun pasal 77KUHAP dalam pasal terserbut
131 — 38
Bahwa dalam perkembangannya berkaitan atas tanah berikut bangunan yangmenjadi objek sengketa terserbut oleh Negara Republik Indonesia telahdikeluarkan Undang Undang No. 86 Tahun 1958 tentang NasionalisasiPerusahaanPerusahaan Milik Belanda.62.Bahwa dalam bunyi Pasal 1 UU.
45 — 12
(2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengandung unsurunsursebagai berikut :1 Setiap orang;2 Secara Melawan Hukum;3 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4 Merugikan keuangan Negera atau Perekonomian Negara;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsurunsur terserbut
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Palo Pasir);Berdasarkan uraian terserbut di atas terobukti bahwa putusan Judex Factitelah salah dan keliru dalam menerapkan hukum adat Minangkabauseharusnyalah putusan Judex Facti untuk dibatalkan;Judex Facti Pengadilan Negeri PayakumbuhPengadilan Tinggi Padang telahsalah menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 15/Pdt.G/2013/PN/Pyk. tanggal 26 Agustus 2014 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi PadangNomor 8/PDT/2018/PT.PDG. tanggal
98 — 22
dikarenakanadanya penggugat mengatakan ini tanah kami, gugatan dari keturuanperempuan Tusun, bahwa mengatakan tanah ini dikasih pinjam ini suratnya,sebetulnya bukan dikasih pinjam tapi surat penegasan saksi membaca surattersebut, yang isinya ditegaskan kepada H Abdul Kasim tingkat atas dariSuherman tanah tersebut harus ditanami kopi dan cengkeh tanah tersebutdigarap terus, jika tidak digarap boleh pindah ketempat lain, bahwa yangmenanam cengkeh bukan wahab, yang menanam mertua Wahab, bahwaWahab berada di tanah terserbut
Terbanding/Penggugat : DR. Ir. Iwan Inrawan Wiratmadja
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : Puspita Wardaningsih, S.H
Turut Terbanding/Tergugat III : Vidija Wardani, S.S
108 — 62
Bahwa apa yang didalilkan para Pembanding pada bagianpokok perkara poin No. 4 adalah tidak benar.Berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara aquo (bukti P6), ke empat bidang tanah yang terdiri dari SHMNo. 739 (bukti P6.A), 740 (bukti P6.B), 741 (bukti P6.C) dan742 (bukti P6.D) dibeli dengan uang Yayasan PendidikanDayang Sumbi (Penggugat sekarang Terbanding) danberdasarkan bukti P7 diperoleh fakta bahwa, ke 4 bidangtanah terserbut di atas bertujuan demi dan untuk kepentinganTerbanding.
303 — 259
sertipikat Hak Pakai ditingkatkan menjadi sertipikat Hak GunaBangunan atas tanahtanah a quo adalah merupakan tanah bekas Hak Guna Pakai yangberdasarkan Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tk I Jabar tanggal 951985 Nomor593/SK/07/BKPMD/1985 dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tanggal30102003 Nomor 29550.110.092003 telah ditingkatkan dari Hak Pakai menajadi Hak Guna Bangunan;e Bahwa Penggugat pemah mengajukan permohonan blokir atas tanah objek sengketa bukti T 14, T18 ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum terserbut
247 — 88
CHRISTINA PURBANINGSIH terserbut dengansegala akibat hukumnya ;Menimbang, bahwa karena Penggugat Asal / Penggugat Intervensitelah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Januari 2007 demikian pulaTergugat , Tergugat II Tergugat Ill, Turut Tergugat & Turut Tergugat Ildengan kesimpulannya tanggal 30 Januari 2007, dan Tergugat IV tanggal23 Januari 2007 sedangkan Turut Tergugat IV tidak mengajukankesimpulan ;Menimbang, bahwa para pihak sudah tidak akan mengajukan apaapa lagi yang pada akhirnya mohon keputusan
49 — 12
/Pemeliharaan AlatAlat Berattahun 2011 sebesar Rp. 415.200.000, (empat ratus limabelas juta duaratus ribu)rupiah yang dapat dicairkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 332.600.000, (tigaratustigapuluh dua juta enamratus ribu) rupiah yang dicairkan secara bertahap denganperincian sebagai berikut : Bulan Maret : Rp. 64.700.000, Bulan April : Rp. 122.100.000, Bulan Mei : Rp. 25.550.000, Bulan Juli : Rp. 55.100.000, Bulan September : Rp. 27.550.000, Bulan Oktober : Rp. 37.600.000,Dari pencairan dana terserbut
120 — 97
ratus lima puluhjuta Rupiah) yang berasal dari APBD tahun 2004 ;e Bahwa dana tersebut digunakan untuk pembangunan gedung sebesarRp. 785.240.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratusempat puluh ribu Rupiah) dan untuk pengadaan alat uji kendaraansebesar Rp. 1.985.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapanpuluh lima ribu Rupiah) ;e Bahwa saksi tahu besaran dana tersebut setelah saksi diperiksa diKejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dan saksi pernah mendapatkanhonor dalam proyek terserbut
131 — 12
empat ratus duapuluh tujuh ribu rupiah) sebagai akibat dari tindakan MUNTOHIR selaku KetuaKoperasi Pedagang Pasar Suka Maju yang telah memborongkan pekerjaanpembangunan revitalisasi pasar di Desa Plumpang kepada terdakwa TUMITO, yangseharusnya pekerjaan pembangunan tersebut dikerjakan secara swakelola olehKoperasi Pedagang Pasar itu sendiri, menyebabkan pembangunannya tidak sesuaidengan spesifikasi dalam RABnya dan terjadilah kerugian kKeuangan negara sejumlahtersebut di atas, dan semua anggaran terserbut
125 — 25
;Bahwa jabatan saksi sekarang adalah sebagai kepala Bidang Sarana danPrasarana ;Bahwa apakah proses pelelangannya sudah sesuai atau tidak saksi tidaktahu, karena saksi hanya tinggal tanda tangan saja ;Bahwa data kebutuhan bukubuku seharusnya saksi yang memenuhi ;Bahwa peranan saksi tidak ada, dalam proyek ini saksi tidak ada bekerja ;Bahwa yang membagikan bukubuku saksi tidak tahu, karena bukan saksiyang membagikan bukubuku terserbut ;Bahwa yang memintakan tanda tangan saksi adalah PPTK , sebelum
1.I Made Bernard Kastawo
2.Rogun Kartini Pasaribu
Tergugat:
1.Putu Suwindia
2.Ni Ketut Alit Astari, SH
Turut Tergugat:
1.ir. G.N. Sudiksa
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
3.Dewa Gede Nuadi
218 — 107
Bahwa atas tanah tersebut SHM No.06112/desa Renon,Surat UkurNo.02515/2014 tertanggal 15/01/2014 seluas 1100 m2 atas nama R KartiniPasaribu tersebut yang telah dibeli oleh Tergugat dalamkonpensi/Penggugat dalam Rekonpensi tanah terserbut masih dikuasaidan ditempati oleh Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalamRekonpensi..
115 — 79
Sehingga jual beli terserbut tidak memlikikekuatan hukum dan objek tersebut harus dikembalikan sebagai hartawaris pewaris yang belum dibagi dan harus dibagi kepada ahli waris.Berdasarkan alasanalasan sebagai tersebut di atas, maka tergugat tergugat Il, tergugat Ill, tergugat IV dan tergugat V mohon kepada majelishakim yang, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusansebagai berikut :. PrimairA. Dalam Eksepsi :1.
Terbanding/Penggugat : PT Lippo Karawaci Tbk
170 — 132
,M.H masingmasing sebagai Hakim Anggotaberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru) Nomor27/PDT/2019/PT PBR, tanggal 6 Maret 2019 untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding dan putusan terserbut pada hari Selasa,tanggal 23 April 2019, telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebutHal.115 dari 116 hal. Put.No.27/PDT/2019/PT PBRdalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh paraHakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Diyah Fajar Sari, S.H.