Ditemukan 2419 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dilakukan dilakukanâ dlakukan dilakukn diraksan dilabuhan dilaksa dilakban dilakuakn dilakulan dilaukan
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2010 — Putus : 24-01-2011 — Upload : 14-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 630/Pid.SUs/2010/PN.SKY
Tanggal 24 Januari 2011 — M. ROBANI SYAHRIN, B. Sc, S. IP bin SYAHRIN
101 — 19
  • Hal ini sebagaimanadiatur dalam Pasal 160 ayat (4) Permendagari Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan keuangan Daerah yang menyebutkan : Pergeseran anggaransebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mengubahperaturan Kepala Derah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untukselanjutnya dianggaran dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahanAPBDBahwa mengenai halhal apa saja yang dapat dilakuan berkenaan dengan pergeserananggaran, mengacu Pasal 160 ayat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-06-2009 — Putus : 07-04-2010 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 240/PDT.G/2009/PN.JKT.PST
Tanggal 7 April 2010 — SUFANDI TJUANTA qq. PT. INTI CELLULOSEUTAMA INDONESIA >< PT. LIG INSURANCE INDONESIA
181 — 555
  • Arisal ER yang secara tegas disebutkan bahwamengasuransikan harta setelah ada/timbulnya kejadian tidak dapat dilakuan,bahkan hal tersebut merupakan penipuan;Dari pertimbangan putusan Majelis Hakim kasasi Mahkamah Agung RIdalam putusan No. 2861 K/Pdt/2008 terbukti dengan jelas bahwa mengingatPenggugat II baru menjadi Tertanggung pada tanggal 31 Oktober 2000,maka sama sekali tidak ada hak dari Penggugat II untuk memperoleh gantiHal.41 dari 154 hal.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Perpajakan
Register : 29-03-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Smn
Tanggal 22 Juni 2016 — Pidana HUGO SAMBUDI Als. HUGO SAMBUDI
181 — 54
  • Pasal 3ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajibmengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas,dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan hurut Latin,angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatanganiserta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajaktempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lainyang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.SPT dapat disampaikan karena sudah dilakuan pengisian danpenandatangan sebelumnya.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/PID.SUS.TIPIKOR/2013/PN.GTLO
Tanggal 17 Februari 2014 — - Drs. SUPARMAN SUBARDJA
44 — 13
  • Sus Tipikor / 2013 / PN.GtloBahwa seharusnya kwitansi dan SPP dibuat oleh Saksi, tetapi dokumentersebut Saksi terima dari Terdakwa dan Saksi tandatangan, pada akhirNopember 2004.Bahwa pernah dilakukan audit oleh BPKP untuk pengadaan alatalat kesehatanABT Tahun 2004, hasilnya tidak ada masalah.Bahwa pada saat pemeriksaan oleh BPKP tersebut, Saksi, Terdakwa danKontraktor juga di periksa.Bahwa audit yang dilakuan oleh BPKP tersebut adalah audit reguler/rutin tiaptahun.Bahwa pembuatan SPP dan kwitansi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-06-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 375/Pid.B/2016/PN.Sby
Tanggal 23 Juni 2016 — MUHAMAD SUBADRI Alias IMAM Bin PADHI, DKK
83 — 16
  • memukul saksi TOSAN Alias PAK ROMLAH Bin SAMAHdengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali kena bagian pundak, saksi SUKIT Bin BUSAR memukulsaksi TOSAN Alias PAK ROMLAH Bin SAMAH memukul dengan tangan kosong sebanyak (satu)kali kena bagian dada, saksi WIDIYANTO Bin SARI NETRO Alias DOMBEL memukul saksiTOSAN Alias PAK ROMLAH Bin SAMAH dengan menggunakan bambu kering sebanyak 1 (satu)kali kena bagian punggung dan memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu)kali kena bagian muka tersebut dilakuan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 9 April 2019 — 1. Nama : AHMAD HIDAYAT MUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jl. Taman Radio Dalam VII/39 A, RT.013/RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 2. Nama : RIVAI UMAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen); Tempat tinggal : Jl. KEL. Jati, RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 021/SK.Pdt.Khs/PTUN/XI/2018, tanggal 14 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ABDULLAH H. KAHAR, S.H.; 2) ZULFIAN S. REHALAT, S.H.; 3) ABDURRAHMAN SOLISSA , S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARIVER DWIKARYA, yang beralamat Jl. Poltangan Raya No.48, RT.0019/RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, Provinsi DKI Jakarta; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2018, memberikan Kuasa kepada: 1) Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; 2) DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.; 3) SUPRIYADI, S.H., M.H.; 4) AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonseia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”), Legal Solution and Beyond, yang beralamat di Menteng Square, Tower A, 3rd Floor No. AO-12, Jalan Matraman Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax: 021-29614322, www.klikhwl.com; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh SYAHRANI SOMADAYO, S.T., M.Si. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/PY.03.1-SD/82/Prov/XI/2018, tanggal 03 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada Hendra Kasim, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:162/PY.03.1-SU/82/Prov/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ALI NURDIN, S.H., S.T.; 2) BUDI RAHMAN, S.H.; 3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.; 4) FEBI HARI OKTAVIANTO, S.H.; 5) BAGAS IRAWANPUTRA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, E-mail: anplawfirrrm2015@gmail.com, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
136 — 44
  • tetapi melakukan validasi kebenaran;Bahwa investigasi tersebut bukan bertujuan untuk mementahkan kembaliproduk KPU, tetapi karena ada Keputusan Bawaslu yaitu rekomendasiBawaslu sesuai perintah UndangUndang adalah bawaslubertangunggjawab mengawasi terkait rekomendasi yang harus diawasi,oleh karena rekomendasi itu tidak sesuai materi yang direkomendasikanBawaslu maka secara kelembagaan kami bertanggung jawabHalaman 77 dari 134 Halaman Putusan Nomor: 18/G/2018/PTUN.ABNmemastikan segala sesuatu yang dilakuan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 08/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
Tanggal 16 Maret 2016 — Drs. KHAIDAR ASWAN
176 — 116
  • angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekeningAC.0410158795.e Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit Tahap (satu) dipergunakan untuk mentake over kredit Joperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan sebesarRp.10.627.529.433,38. dilakukan dengan cara Sri Muliani menandatangani2(dua) slip transfer, dan mentransfer uang sebesar Rp.10.627.529.433,38. kerekening Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasipinjaman yang ada di rekening AC.10001.00000.68757, dimana pengalihanpinjaman tersebut dilakuan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-08-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 10 Januari 2017 — PAULUS WATANG
167 — 513
  • Tapi jika mengandung paksaan dan suapan maka masukke dalam rana hukum pidana.Barang sitaan itu adalah barang yang memang didapatkan dariputusanputusan yang berada di tingkat final.Bahwa berdasakan ketentuan pasal PP 27 Tahun 2016 Barang sitaanharus dicatat terlebih dahulu dan sudah dianggarkan Pemeliharaandan harus ada ketentuan penggunaan barang.Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilakuan oleh BPKatau BPKP;Dikatakan Barang Negara diperoleh yang sah berdasarkan adanyaPutusan Pengadilan ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-11-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 8 Nopember 2016 — 1. HANNY HARMAWATI, DKK VS PT MASCOTINDO JAYA ABADI
130 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perselisihan ini adalah perselisihan kepentingan karenasesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004yang memberikan pengertian tentang perselisihan kepentinganadalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidakadanya kesesuaian pendapat pendapat mengenai pembuatan,dan/atau perubahan syaratsyarat kerja yang ditetapbkan dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja;bahwa Penggugat tidak dapat mendalilkan secara jelas hakhakPenggugat mana yang belum dilakuan
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 02-08-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 05-01-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 29/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 5 Januari 2017 — - BAMBANG PUJIANTO dkk Melawan - ASISTEN I SEKDA KOTA CILEGON
321 — 261
  • Ketertiban, Kebersinan dan Keindahan (K3) dan Perda No.5Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, minuman Keras,Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat AdiktifLainnya, untuk membongkar sendiri bangunan tersebut terhitung mulaitanggal 1 Agustus 2016 s/d 3 Agustus 2016;36.Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Tim Koordinasi Penataan danPenertiban Bangunan Kota Cilegon Nomor: 09/TKPP/2016 halPemberitahuan Pembongkaran Bangunan Tidak Berijin (Peringatan Ke3) tanggal 3 Agustus 2016, sudah dilakuan
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-05-2013 — Upload : 04-11-2013
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 253-K/PM II-08/AD/X/2012
Tanggal 2 Mei 2013 — Serka RUDIANTO SIALLAGAN CS
124 — 65
  • Bahwa benar perbuatan yang dilakukan adalah para Terdakwa terhadap para korban yang dilakukan dijalan raya di depan kantor PT SMS Jalan Margoda Raya Nomor 263 B depok adalah tempat yang terlihat olehumum dan dilakuan dengan menggunakan kekuatan bersama oleh lebih dari 4 (empat ) orang termasuk paraTerdakwa secara bersatu dimana sejak awal sudah ada keinginan atau tujuan bersama dan sudah ada salingpengertian yang sama baik sebelum maupun pada waktu melakukan perbuatannya.32.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-06-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 42/PID.SUS.TPK /2017/PN.KPG
Tanggal 9 Nopember 2017 — HENRY JHONSONS WENJI
93 — 58
  • saksidi Kantor ULP kabupaten Sabu Raijua dan saksi pada saat itu hendakmenyerahkan HPS, Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis kepada PokjaULP.Bahwa permintaan dari Terdakwa Nicodemus R Tari selaku PPK agarmembantu teman teman yang ikut tender dan membantu Roni Bungaadalah setelah saksi menyerahkan HPS, BOQ, RAB dan Gambar.Bahwa mengenai Pengumuman dilakukan melalui LPSE akan tetapi untukpelaksanaan Pendaftaran, Pemasukan dokumen penawaran, Aanwisjing ,Evaluasi sampai dengan penetapan pemenang lelang dilakuan
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata
Register : 16-10-2019 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PURWOREJO Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pwr
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.HERAYATI Binti SUKARDI
2.HERAWATI Binti SUKARDI
Tergugat:
1.SULASMI
2.SULASTO
3.SUPARJO
4.SUPARIYO
5.MARDI SUMARTONO
Turut Tergugat:
1.RINTO DWIYONO
2.GUNADI SASMITA
3.TITIK SETYANINGSIH
4.Kepala Kelurahan Boro Kulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten Purworejo
6.Kepala Kelurahan Boro Kulon
7.5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten Purworejo
287 — 64
  • 1986 terkait pemberian harta milik Tjitro pawiro Cnomor 681 atas nama tjitropawiro adalah sah dan berdasar hukum .Bahwa terhadap dalil uraian posita Gugatan Penggugat angka 20yang pada intinya Penggugat mendalilkan terjadi pemalsuan Suratbersegel bertahun 1986 yang berjudul Surat Persetujuan PembagianWarisan dan kuasa dan terbitnya SHM no 498 dan SHM no 568 ,bahwa para Tergugat menolak didalilkan melakukan pemalsuan suartbersegel 1986 , adapun terbitnya SHM No 498 dan Terbitnya SHM No568 telah dilakuan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-02-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 06-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 8/PID.SUS/2016/PT MDN
Tanggal 16 Maret 2016 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
89 — 59
  • ./ 2016/ PT.Mdn Halaman 68 dari 126 hale Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit Tahap (Satu) dipergunakan untuk mentake over kredit Joperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan sebesarRp.10.627.529.433,38. dilakukan dengan cara Sri Muliani menandatangani2(dua) slip transfer, dan mentransfer uang sebesar Rp.10.627.529.433,38. kerekening Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasipinjaman yang ada di rekening AC.10001.00000.68757, dimana pengalihanpinjaman tersebut dilakuan dengan mempergunakan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 25-06-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No.11/Pdt.Sus/Gugatan Lain-lain/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 2 September 2013 — NENENG KOMALASARI >< IVAN GARDA, SH, S.Sos dan EGGA INDRAGUNAWAN, SH. Cs.
284 — 170
  • I / Tergugat Konpensi Imenjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) ;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Gugatan PenggugatRekonpensi I/Tergugat Konpensi I haruslah dinyatakan ditolak karena Kabur /TidakJelas (Obscuur Libel) ; 1 MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGATREKONPENSI I TIDAK MENGURAIKAN DENGAN JELAS TERKAITDENGAN KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGATREKONPENSI/TERGUGAT KONPESI I YANG MENURUT PENGGUGATREKONPENSI I / TERGUGAT REKONPENSI I DIAKIBATKAN TINDAKANYANG DILAKUAN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Januari 2015 — Pidana Korupsi - RIJAL ROIHAN, S.Ag
96 — 31
  • ., selaku Ketua Unit LayananPengadaan (ULP) / Ketua Panitia Lelang.Bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan AlatLaboratorium IPA terpadu MA dan Alat Laboratorium IPA di MTs,adalah dilakuan setelah Pengumuman Lelang di Media KoranTempo yaitu sebagaimana Surat Pengumuman Nomor : 05.ULP/APBNP/PL2/IX/2010, tanggal 3 September 2010, yaitu sekirapertengahan bulan September 2010 menjelang pelaksanaanaanwijzing pada tanggal 15 September 2010, yang dilakukanbertempat di Hotel Treva Internasional
    Madrasah Aliyah (MA) 400 Paket denganPagu Anggaran Rp. 44.000.000.000,00 DAN Pengadaan Alat danPerlengkapan Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 20Paket dengan Pagu Anggaran Rp. 27.500.000.000,00, meskipunHarga Perkiraan Sendiri (HPS) belum disusun dan ditetapkanoleh terdakwa RIJAL ROIHAL S.Ag.MA., selaku Ketua Unit LayananPengadaan (ULP) / Ketua Panitia Lelang.= Bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan AlatLaboratorium IPA terpadu MA dan Alat Laboratorium IPA di MTs,adalah dilakuan
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Perpajakan
Register : 29-03-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Smn
Tanggal 7 Juni 2016 — * Pidana - USMAN ARIANTO Bin RUSDI MULYANTO YAHYA
158 — 151
  • Pasal 3ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajibmengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, danjelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan hurutLatin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, danmenandatangani serta menyampaikannya ke kaniorDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DirekturJenderal Pajak.SPT dapat disampaikan karena sudah dilakuan pengisian danpenandatangan sebelumnya.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-02-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 67/PID.SUS/TPK/2013/PN.MKS
Tanggal 9 Februari 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan IR. ABD. RACHMAN TINRI, M.SI
134 — 40
  • PLN Jaser dapat menerima untuk pemberian teganganpada kabel tersebut dengan catatan isolasi kabel = 10, namuntidak dapat menerbitkan sertifikat laik operasi.e Bahwa pada tanggal 19 April 2010, dilakukan rapat di PIKITRINGSUMALPA.Hasil rapat : melaksanakan uji pemberian tegangan untuk SKTT150 kV Tanjung BungaBontoala dengan memberikan tegangansistem 150/V3 /kV selama 1 x 24 jam.e Bahwa pada tanggal 56 Maret 2011, dilakuan uji pemberiantegangan 20/V3 kV (tegangan sistem) pada bay line SKTT 150kVarah
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 26-11-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 139/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 19 Maret 2014 — BAMBANG EDIWISONO Cs. ; Lawan ; PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
82 — 19
  • Selain itu anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandungcacat hukum, karena mengeluarkan anjuran pada tanggal 30 Maret 2013, sedangkanmediasi yang dilakuan pada tanggal 16 April 2013, atau dengan kata lain pihakmediator telah mengeluarkan anjuran sebelum dilakukan proses mediasi.2 Untuk Penggugat12 sampai dengan Penggugat21 atau kelompok Albert JohnPardede, dkk (10 orang), melalui anjuran dari Dinas Tenaga Kerja KotaBandung Nomor : 567/5949Disnaker, tanggal 16 Juli 2013, telah mengeluarkananjuran
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 02-08-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN BANGKINANG Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bkn
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
KOPERASI PETANI SAWIT MAKMUR KOPSA M
Tergugat:
PT.Perkebunan Nusantara V
Turut Tergugat:
PT.Bank Mandiri Area Palembang A Rivai
164 — 118
  • Jadi puncakproduksi pada usia tanaman 13 tahun sudah terlewati sehingga tidakekonomis lagi untuk dilakukan pemeliharaan;Halaman 130 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pat.G/2019/PN BknBahwa tanaman kelapa sawit pola KKPA KopsaM pada umumnyadefisiensi unsur, Berdasarkan hal tersebut Tim menyimpulkan, kebunKKPA KopsaM tidak ekonomis untuk dilakuan perawatan karena akanmembutuhkan biaya yang besar sementara produksi tidak sesuaidengan yang diharapkan;Bahwa CPCL (Calon Petani Calon Lokasi/Lahan