Ditemukan 2412 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dilakukan dlakukan dilakukanâ dilakukn dilabuhan diraksan dilaksa dilakban dilakuakn dilaukan dilakulan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 95/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 20 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Pembanding/Penggugat II : POPPY FEMIALYA Diwakili Oleh : SYAMSUL HUDA YUDHA, SH
Terbanding/Tergugat I : WALIKOTA SURAKARTA
Terbanding/Tergugat II : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
Terbanding/Tergugat III : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
117 — 60
  • TERSEBUT MELAWAN HUKUM) HALAMAN 10(SEPULUH)POSITA GUGATAN AWAL :27 Huruf b Perbuatan tersebut melawan hukum Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang tetap melakukan hibahdan akan dilanjutkan pengosongan atas Objek Sengketa, tanpamempertimbangkan jika senyatanya atas fatwa Mahkamah Agung,yang mana perlu adanya penghitungan atas uang penggantisenyatanya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, karenasecara hukum objek a quo adalah milik sah PENGGUGAT II yang tidakterkait dengan tuduhan tindak pidana yang dilakuan
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 22-10-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 136/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat V : Gaspar Djat Diwakili Oleh : ERLAN YUSRAN, S.H., M.H., CPL., TODING MANGGASA, S.H.,FERDINANDUS ANGKA, S.H., dan MARSELINUS H.H.GUNAWAN, S.H..
Pembanding/Tergugat VI : Yeni Herlina Gaspar Diwakili Oleh : ERLAN YUSRAN, S.H., M.H., CPL., TODING MANGGASA, S.H.,FERDINANDUS ANGKA, S.H., dan MARSELINUS H.H.GUNAWAN, S.H..
Pembanding/Tergugat X : Emilton Suryanto Diwakili Oleh : ERLAN YUSRAN, S.H., M.H., CPL., TODING MANGGASA, S.H.,FERDINANDUS ANGKA, S.H., dan MARSELINUS H.H.GUNAWAN, S.H..
Pembanding/Tergugat XI : Amelia Pauliny Suryanto Diwakili Oleh : ERLAN YUSRAN, S.H., M.H., CPL., TODING MANGGASA, S.H.,FERDINANDUS ANGKA, S.H., dan MARSELINUS H.H.GUNAWAN, S.H..
Terbanding/Penggugat : Oktovianus Leo
Turut Terbanding/Tergugat I : Karlina Sisilia Lili Rihi
Turut Terbanding/Tergugat II : Helen
Turut Terbanding/Tergugat III : Hendrik Sikone
Turut Terbanding/Tergugat IV : Ana Komariah
Turut Terbanding/Tergugat VII : Margarith Mayorga Gande
Turut Terbanding/Tergugat VII
198 — 62
  • alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatanyang mengikat.Lagi pula title/alas hak dari sertifikatsertifikattersebut berdasarkan bukti penyerahan yang bukan merupakanbukti autentik, sarat rekayasa sehingga terbitnya sertifikattersebut tidak berdasarkan title/alas hak yang sah, maka sudahtepat dan benar pertimbangan Judex Factie Pengadilan NegeriLabuan Bajo.Bahwa Terbanding/Penggugat menolak alasan Pembandingdalam Memori Banding huruf G butir 1 dengan alasan sebagaiberikut:Bahwa perkara aquo telah dilakuan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-08-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 10 Januari 2017 — PAULUS WATANG
170 — 517
  • Tapi jika mengandung paksaan dan suapan maka masukke dalam rana hukum pidana.Barang sitaan itu adalah barang yang memang didapatkan dariputusanputusan yang berada di tingkat final.Bahwa berdasakan ketentuan pasal PP 27 Tahun 2016 Barang sitaanharus dicatat terlebih dahulu dan sudah dianggarkan Pemeliharaandan harus ada ketentuan penggunaan barang.Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilakuan oleh BPKatau BPKP;Dikatakan Barang Negara diperoleh yang sah berdasarkan adanyaPutusan Pengadilan ;
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 08/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
Tanggal 16 Maret 2016 — Drs. KHAIDAR ASWAN
180 — 118
  • angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekeningAC.0410158795.e Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit Tahap (satu) dipergunakan untuk mentake over kredit Joperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan sebesarRp.10.627.529.433,38. dilakukan dengan cara Sri Muliani menandatangani2(dua) slip transfer, dan mentransfer uang sebesar Rp.10.627.529.433,38. kerekening Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasipinjaman yang ada di rekening AC.10001.00000.68757, dimana pengalihanpinjaman tersebut dilakuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-11-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 8 Nopember 2016 — 1. HANNY HARMAWATI, DKK VS PT MASCOTINDO JAYA ABADI
151 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perselisihan ini adalah perselisihan kepentingan karenasesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004yang memberikan pengertian tentang perselisihan kepentinganadalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidakadanya kesesuaian pendapat pendapat mengenai pembuatan,dan/atau perubahan syaratsyarat kerja yang ditetapbkan dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja;bahwa Penggugat tidak dapat mendalilkan secara jelas hakhakPenggugat mana yang belum dilakuan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Pencurian
Register : 04-02-2014 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 113/Pid.B/2014/PN.PBR
Tanggal 3 Maret 2014 — MENUK WIDIARSIH Als MENUK
38 — 8
  • Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2013, pukul 11.00wib telah terjadi tindak pidana Pencurian, bertempat disebuahrumah di Jalan Bukit Barisan Perum Cendana Blok F No.3 RT.05RW.04 Kel.Tangkerang Timur Kec.Tenayan Raya Pekanbaru ;Bahwa perbuatan tersebut dilakuan oleh terdakwa yang bekerjasebagai pembantu rumah tangga dirumah saksi korban Sunarti AlsNarti ;.
Pengadilan PN PURWOREJO Perdata
Register : 16-10-2019 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PURWOREJO Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pwr
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.HERAYATI Binti SUKARDI
2.HERAWATI Binti SUKARDI
Tergugat:
1.SULASMI
2.SULASTO
3.SUPARJO
4.SUPARIYO
5.MARDI SUMARTONO
Turut Tergugat:
1.RINTO DWIYONO
2.GUNADI SASMITA
3.TITIK SETYANINGSIH
4.Kepala Kelurahan Boro Kulon Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten Purworejo
6.Kepala Kelurahan Boro Kulon
7.5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kabupaten Purworejo
292 — 64
  • 1986 terkait pemberian harta milik Tjitro pawiro Cnomor 681 atas nama tjitropawiro adalah sah dan berdasar hukum .Bahwa terhadap dalil uraian posita Gugatan Penggugat angka 20yang pada intinya Penggugat mendalilkan terjadi pemalsuan Suratbersegel bertahun 1986 yang berjudul Surat Persetujuan PembagianWarisan dan kuasa dan terbitnya SHM no 498 dan SHM no 568 ,bahwa para Tergugat menolak didalilkan melakukan pemalsuan suartbersegel 1986 , adapun terbitnya SHM No 498 dan Terbitnya SHM No568 telah dilakuan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 25-06-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No.11/Pdt.Sus/Gugatan Lain-lain/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 2 September 2013 — NENENG KOMALASARI >< IVAN GARDA, SH, S.Sos dan EGGA INDRAGUNAWAN, SH. Cs.
294 — 170
  • I / Tergugat Konpensi Imenjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel) ;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Gugatan PenggugatRekonpensi I/Tergugat Konpensi I haruslah dinyatakan ditolak karena Kabur /TidakJelas (Obscuur Libel) ; 1 MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGATREKONPENSI I TIDAK MENGURAIKAN DENGAN JELAS TERKAITDENGAN KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGATREKONPENSI/TERGUGAT KONPESI I YANG MENURUT PENGGUGATREKONPENSI I / TERGUGAT REKONPENSI I DIAKIBATKAN TINDAKANYANG DILAKUAN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Januari 2015 — Pidana Korupsi - RIJAL ROIHAN, S.Ag
106 — 31
  • ., selaku Ketua Unit LayananPengadaan (ULP) / Ketua Panitia Lelang.Bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan AlatLaboratorium IPA terpadu MA dan Alat Laboratorium IPA di MTs,adalah dilakuan setelah Pengumuman Lelang di Media KoranTempo yaitu sebagaimana Surat Pengumuman Nomor : 05.ULP/APBNP/PL2/IX/2010, tanggal 3 September 2010, yaitu sekirapertengahan bulan September 2010 menjelang pelaksanaanaanwijzing pada tanggal 15 September 2010, yang dilakukanbertempat di Hotel Treva Internasional
    Madrasah Aliyah (MA) 400 Paket denganPagu Anggaran Rp. 44.000.000.000,00 DAN Pengadaan Alat danPerlengkapan Laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) 20Paket dengan Pagu Anggaran Rp. 27.500.000.000,00, meskipunHarga Perkiraan Sendiri (HPS) belum disusun dan ditetapkanoleh terdakwa RIJAL ROIHAL S.Ag.MA., selaku Ketua Unit LayananPengadaan (ULP) / Ketua Panitia Lelang.= Bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan AlatLaboratorium IPA terpadu MA dan Alat Laboratorium IPA di MTs,adalah dilakuan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 26-11-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 139/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 19 Maret 2014 — BAMBANG EDIWISONO Cs. ; Lawan ; PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
84 — 19
  • Selain itu anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandungcacat hukum, karena mengeluarkan anjuran pada tanggal 30 Maret 2013, sedangkanmediasi yang dilakuan pada tanggal 16 April 2013, atau dengan kata lain pihakmediator telah mengeluarkan anjuran sebelum dilakukan proses mediasi.2 Untuk Penggugat12 sampai dengan Penggugat21 atau kelompok Albert JohnPardede, dkk (10 orang), melalui anjuran dari Dinas Tenaga Kerja KotaBandung Nomor : 567/5949Disnaker, tanggal 16 Juli 2013, telah mengeluarkananjuran
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 13-08-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 1 Desember 2021 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
ASRIN, S.Si.
162 — 96
  • ,M.Si adalah perbuatan yang dilakuan secara bersama, dan ditanggungsecara bersama maka uang pengganti yang dibebankan kepada TerdakwaASRIN,S.Si. sesuai dengan Temuan Temuan Audit BPKP SebesarRp1.806.492.200,00, dikurangi dengan uang pengganti yang dibebankan kepadaSaksi DAUD SIRUPA, S.E.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-12-2015 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN PADANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PNPdg
Tanggal 17 Maret 2015 — IRHAM MUNAF
58 — 18
  • Wahana Tirta Graha Personil yang diusulkantidak sesuai dengan dokumen pengadaan.Bahwa metode penilaian dalam Evaluasi Harga dilakuan dengan cara ;Bahwa penilaian Harga penawaran tidak melebihi pagu anggaran / HPSBahwa Persentase penawaran yang turun tidak melebihi 20 %.Bahwa penilaian terhadap harga penawaran tidak melebihi paguanggaran dilakukan dengan cara: Membandingkan antara harga total penawaran dengan HPS ; Melihat harga satuan penawaran dan dibandingkan denganharga satuan HPS untuk mengetahui
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 12-01-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 15 April 2015 —
36 — 4
  • UsahaEkonomi Produktif (UEP) Tahun 20072011 ;Bahwa ahli Ahli setelah melakukan audit Investagasi , maka dituangkandalam Laporan Hasil Investigatif yang dilakukan oleh Perwakilan BPKPJawa Barat Nomor Lainv73/PW10/5/2014 tanggal 10 Pebruari 2014,maka Kepala BPKP mengeluarkan surat tugas kepada ahli untukmelakukan ivestigatif ;Bahwa yang dimaksud keuangan Negara dan Kerugian Negara adalahBerdasarkan UU No.31 Tahun 1999 Keuangan Negara meliputi segalahak dan kewajiban yang tidak dipisahkan pengurusannya dilakuan
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 02-08-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PN BANGKINANG Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bkn
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
KOPERASI PETANI SAWIT MAKMUR KOPSA M
Tergugat:
PT.Perkebunan Nusantara V
Turut Tergugat:
PT.Bank Mandiri Area Palembang A Rivai
168 — 126
  • Jadi puncakproduksi pada usia tanaman 13 tahun sudah terlewati sehingga tidakekonomis lagi untuk dilakukan pemeliharaan;Halaman 130 dari 177 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pat.G/2019/PN BknBahwa tanaman kelapa sawit pola KKPA KopsaM pada umumnyadefisiensi unsur, Berdasarkan hal tersebut Tim menyimpulkan, kebunKKPA KopsaM tidak ekonomis untuk dilakuan perawatan karena akanmembutuhkan biaya yang besar sementara produksi tidak sesuaidengan yang diharapkan;Bahwa CPCL (Calon Petani Calon Lokasi/Lahan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-02-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 26 Juni 2018 — Penuntut Umum:
JOHANSEN S. PARLINDUNGAN, SH.
Terdakwa:
MARKUS HURANG, ST
100 — 22
  • Bahwa pada umumnya Konsutan Pengawas dilakukan dengankontrak harga satuan, artinya Permbayaran dilakuan terhadapPekerjaan yang sudah dilaksanakan sesuai kontrak. Bahwa aturan yang dilanggar ketika Konsultan Pengawas tidak adamembuatkan Dokumen adalah Pasal 118 ayat 1 e, tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secarabertanggung jawab.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-02-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan PN PALU Nomor 09/Pid.sus/TIPIKOR/2014/PN.PL
Tanggal 1 Juli 2014 — MUHANIS YAHYA B, S.pd
85 — 15
  • Dilakuan Secara Berlan jut;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1. Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa kata setiap orang sebagaimana ditentukan dalamPasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang peroranganatau termasuk korporasi.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 11-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 10 September 2020 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
1.HASRUDDIN, S.H.
2.MAKMUN, S.Pd.
180 — 285
  • patok batas rencana lokasi tempatpembuangan akhir dengan koordinat di atas;Bahwa hutan kawasan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tsbperuntukannya pada pihak ketiga dan masih dalam penguasaan negara danapabila hendak diperuntukan untuk pemukiman, perkantoran, lahan garapanataupun kepentingan umum lainnya, terlebih dahulu harus meminta jin padaKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilepaskan statusnya darikawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).Bahwa untuk pengadaan tanah yang dilakuan
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Umum Penghinaan
Register : 16-06-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN CIAMIS Nomor 1/Pid.Prap/2015
Tanggal 2 Juli 2015 — Pidana Pra-Peradilan - DEDI WAHYUDI (Pemohon) lawan - NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT , cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJAR (Termohon)
57 — 16
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXI/2014 dan karenanya sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa sebagaimana posita termohon yang mendalilkandalam proses penyelidikan yang dilakuan oleh termohon guna menindak lanjutiinformasi adanya dugaan Penyalahgunaan/Pemotongan Dana Bantuan Sosial(Bansos) / Hibah Tahun Anggaran 2013 dan 2014, selanjutnya untuk mencaridan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Sesuai denganketentuan
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus Perpajakan
Register : 29-03-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN Smn
Tanggal 7 Juni 2016 — * Pidana - USMAN ARIANTO Bin RUSDI MULYANTO YAHYA
161 — 151
  • Pasal 3ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajibmengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, danjelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan hurutLatin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, danmenandatangani serta menyampaikannya ke kaniorDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DirekturJenderal Pajak.SPT dapat disampaikan karena sudah dilakuan pengisian danpenandatangan sebelumnya.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-02-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 67/PID.SUS/TPK/2013/PN.MKS
Tanggal 9 Februari 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan IR. ABD. RACHMAN TINRI, M.SI
135 — 40
  • PLN Jaser dapat menerima untuk pemberian teganganpada kabel tersebut dengan catatan isolasi kabel = 10, namuntidak dapat menerbitkan sertifikat laik operasi.e Bahwa pada tanggal 19 April 2010, dilakukan rapat di PIKITRINGSUMALPA.Hasil rapat : melaksanakan uji pemberian tegangan untuk SKTT150 kV Tanjung BungaBontoala dengan memberikan tegangansistem 150/V3 /kV selama 1 x 24 jam.e Bahwa pada tanggal 56 Maret 2011, dilakuan uji pemberiantegangan 20/V3 kV (tegangan sistem) pada bay line SKTT 150kVarah