Hal ini sejalandengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994 ;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta tersebut, majelis berpendapatbahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untukrukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehinggaHalaman 33 dari 42 putusan Nomordengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal1 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam AlQuran surat

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam danHalaman 26 dari 39Putusan Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Bjbmaksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, karenanya patut untuk dikabulkan.Dalam rekonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensiadalah sebagaimana dikemukakan di atas;Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensiselanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalamKonvensi selanjutnya disebut

Bahwa yang berhakuntuk mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam perkara aquoterhadap Tergugat Ill adalah Putu Sukadana Ariawan/Tergugat dan Komang Widiastri Ariawan/Tergugat Il karena Putu SukadanaAriawan/Tergugat dan Komang Widiastri Ariawan/Tergugat Ilsebagai Pihak Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor266/Pdt.G/2015/PN.Sgr. melawan Tergugat Ill.

Fotokopi Surat DPK APINDO Gresik kepada Bupati Gresik Nomor266/APINDO/GSK/04.2018, tanggal 23 April 2018, Perinal TanggapanBerita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik Nomor01/DEPEKAB.GR/IV/2018, tanggal 18 April 2018 (Bukti P11);12. Fotokopi Surat Kepala Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiJawa Timur No. 560/246/108.4/2018, tanggal 25 Juni 2018 (Bukti P12):13.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam danmaksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, karenanya patut untuk dikabulkan;Bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan karenanyaberdasarkan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,Pengadilan dapat menetapkan biayabiaya yang dibebankan kepada suamijika terjadi perceraian menurut pertimbanganpertimbangan berikut ini;

secara eksplisit dan definitifmerupakan hasil akhir dari rangkaian keputusankeputusan tata usahanegara yang pernah disengketakan pada :a. tingkat pertama di PTUN Banjarmasin dalam perkara Nomor07/G/2009/PTUN.BJM yang telah diputus pada tanggal 3 November2009 (Putusan Tingkat Pertama); jo.b. pada tingkat Banding di PT TUN Jakarta dalam perkara Nomor16/B/2010/PT.TUN.JKT yang telah diputus pada tanggal 17 Maret 2010(Putusan Banding); jo.c. dan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor266

kecil yangdidalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja kering.v 1 (satu) bungkus kertas warna putih, merah dan kuning ukuran kecil yangdidalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja kering.v 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy BM 2968 AAV,warnaCoklat Hitam dengan Nomor Mesin : JM31E3083627 dan NomorRangka : MH1JM3139KK088339. 1 (satu) kunci kontak Sepeda Motor Merk Honda.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaiberikut: Berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor266

tercapai,maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belahpihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satusatunya jalan yang adil bagikedua belah pihak adalah perceraian;Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim perlumengetengahkan kaidah figh :WlasJI ul Glo piso xwlaoll sy.Artinya: menolak kemudarhatan lebih diuttamakan daripada mengambilkemashlahatanMenimbang, berdasarkan Yurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor266

Bahwa pada CRO.SBA/0140/KMK/2011 tanggal 28 September 2011 a.n.Termohon, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, telahdisepakati bahwa Termohon menyerahkan agunan berupa 3 (tiga) bidangTanah dan Bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak MilikNomor 26/Sorkam Kanan nama Asli Purba, Sertipikat Hak Milik Nomor266/Desa Pahieme atas nama Asli Purba dan Sertipikat Hak Milik Nomor133/Desa Sorkam Kanan atas nama Asli Purba (untuk selanjutnya keduaSertipikat Hak Milik tersebut disebut Agunan

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telahpecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa vide Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah videPasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor266

agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMPN 24 Jambi),pendidikan DIl, tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksidi muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2016 telahmengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSungai Penuh dengan Nomor266

Bahwa berdasarkan petitum poin 5 sebagaimana tersebut dalamGugatan a quo secara tegas meminta kepada Majelis Hakim untukmenyatakan tidak sah balik nama Sertipikat Hak Milik (GHM) Nomor266 yang dilakukan oleh Terlawan IV.4.

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Dalam Rekonvensi.Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalamKonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :Membebankan Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat dan TurutTergugat Il dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untukmembayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesarRp4.204.000,00 (empat juta dua ratus empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor266/Pdt/2009/PT.Bdg tanggal 12 Oktober

Putusan Nomor 341 PK/Pdt/201242nyata dalampertimbangan hukumJudex Facti Majelis HakimPengadilan Negeri BaleBandung dalamPutusannya tertanggal 12Mei 2009, Nomor: 79/Padt/G/ 2008/PN.BB padabagian dalam PokokPerkara: Dalam Konvensiyang telah dibenarkandan diambil alin sertadijadikan pertimbanganoleh Judex Facti MajelisHakim Pengadilan TinggiBandung dalam PutusanPengadilan TinggiBandung tanggal 12Oktober 2009, Nomor266/Pdt/2009/PT.Bdg danJudek juris MahkamahAgung dalam PutusanMahkamah Agung tanggal5

Lanny Miguna tidak tercatat di DesaCihideung;Bahwa terdapat kekhilafan hakim dan suatu kekeliruan yangnyata dalam pertimbangan hukum dan putusan Judex FactiMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam PutusanPengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Oktober 2009, Nomor266/Pdt/2009/PT.Bdg, pada halaman 67 yang menyatakan:*Setelah Pengadilan Tinggi membaca pertimbanganpertimbangan danputusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Tanggal 12 Mei 2009, Nomor:79/Pdt.G/2008/PN.BB, berpendapat bahwapertimbanganpertimbangandan

Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa antarasuami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu berdasardan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harusdiposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalahsebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni

pada PengadilanNegeri Padang telah tidak memperhatikan hukum dalam memutusdengan tidak mempertimbangkan bukti lawan (tengen bewijs) olehPemohon Kasasi secara cukup dan lengkap dalam pemeriksaanperkara a quo pada Pengadilan tingkat pertama (onvoldoendegemotiveera):Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 bersamaan dengan penambahan buktiyang diajukan oleh Penggugat asal/Termohon Kasasi, Tergugatasal/Permohon Kasasi juga telah mengajukan 2 (dua) bukti tambahan(tengen bewijs) yakni Bukti T9: Fotokopi Surat Nomor266

,ketiganya advokat beralamat kantor di Jalan Nurali No. 3Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 3September 2019, terdaftar pada register KepaniteraanPengadilan Negeri Mempawah Nomor266/SK/LEG.Pdt/2019/PN.Mpw tanggal 26 September2019,Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING' semulaPENGGUGAT ;DAN1.

Termohon telah mengakui bahwa rumah tangganya dalamkeadaan tidak rukun sebagaimana didalilkan Pemohon dan pengakuanHal.37 dari hal 46 Putusan Nomor 0818/Pdt.G/2019/PA.Sittersebut adalah bukti yang lengkap terhadap Termohon pribadi (vide Pasal174 HIR) maka majlis hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohonsepanjang yang diakui setidak tidaknya yang tidak dibantah oleh Termohonmaka dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor266

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;Terdakwa menghadap sendinri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor266/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan MajelisHakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 6 Juni2018 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar

salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 55/Pdt.Bth/2019/PNBjb tanggal 12 Maret 2020, telah pula memperhatikan dengan seksamaMemori Banding yang diajukan Pembanding semula Pembantah II danKontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding semulaTerbantah dan Kontra Memori Banding yang diajukan Turut Terbandingsemula Pembantah , maka dipertimbangkan sebagai berikut:DALAM PROVISIMenimbang, bahwa tuntutan Provisi Pembanding adalahmembatalkan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI Nomor266

kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADRI danfotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, bergitupula dari pihakTergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa nomor 188342185/2020/B.Huk tanggal 27 Oktober 2020, yang telah terdaftardikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor266/SK/X1I/2020/PA.BIk tanggal 12 November 2020, yang di dalamnya pihakTergugat yakni Bupati xxxxxxxxx XXXxXXxXxxxx adalah /egal mandatori (legalrepresentative) Pemerintanh xxxxxXxxXXxX XXXXXXxXxXxX