Ditemukan 2529 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 18 Desember 2015 — Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
16939
  • Eng dibiarkan selama satu tahun baru bisadimanfaatkan untuk tanah pertanian.e Bahwa dengan adanya pupuk tersebut sehingga tanah pertanian di Desasaksi dapat ditanami Kedelai, Padi, Jambu, Durian Bangkok, Pepaya,Blimbing dan Mangga.e Bahwa dengan mengolah limbah sampah menjadi pupuk organiksehingga tanah menjadi produktif.e Bahwa untuk pertanian sampai sekarang masih berlanjut dan daerah yangpernah saksi kunjungan dalam rangka pemanfaatan pupuk tersebut yaituBanyuwangi, Probolinggo, Surabaya dan Gresik.C
Register : 17-06-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 4 Nopember 2013 — Pidana - AHMAD FATHANAH
14613408
  • berbuat banyak dan Terdakwa adalah orangyang sangat dekat dengan Luthfi Hasan Ishaaq; Bahwa saat pertemuanpertemuan dengan Elda Devianne Adiningratdan Terdakwa, saksi tidak mengetahui Luthfi Hasan Ishaaq, saksi barumengetahuinya setelah pertemuan di Medan; Bahwasaksi tidak kenal dengan Ridwan Hakim; Bahwa Elda Devianne Adiningrat pernah mengatakan tentang ubandan yang dimaksud dengan uban adalah Hatta Rajasa; Bahwapadatanggal 29 Januari 2013 saat penangkapan Juard Effendi,saksi sedang berada di Bangkok
    apabila ada penambahan kuotaimpor untuk PT Indoguna Utama; Bahwapermintaan uang Rp 300 juta itu dilakukan sebelum pertemu andi Medan, uang tersebut sebagai uang bensin karena Elda telahbeberapa pengajuan permohonan penambahan kuota impor dagingsapi, walaupun permohonan tersebut ditolak; Bahwa setelah saksi mengeluarkan uang sebesar Rp 1 miliar saksimenerima telepon dari Terdakwa yang mengatakan terima kasih BuEl, nanti saya sampaikan kepada ustad Luthfi, saat itu bahwa saksisedang dalam perjalanan ke Bangkok
Register : 04-10-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PN MARTAPURA Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtp
Tanggal 25 April 2017 — -MUHAMMAD DENNY Als KOH DENNY BIN GUNAWAN
26295
  • Legal Aspects of Central Bank, Banque de France, ParisPerancisDesember 2008;English for Lawyers, Jakarta, 2009;Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta Tahun 2010;Specialized Management of Financial Crime Program, Jakarta Centerfor Law Enforcement Cooperation, Tahun 2012;Complex Financial Investigative Techniques Course, Jakarta, Tahun2012;Third Asset Forfeiture and Financial Investigations Conference,Jakarta, Tahun 2012;Public Integrity Investigation Course, International Law EnforcementAgency, Bangkok
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 582/PID.B/2019/PN.CBI
Tanggal 19 Maret 2020 — KARTIKA ADIWINANGUN, MBA. Als DEWI KARTIKA Als DEWI Als KARTIKA
5562797
  • Jakarta Center For Law EnforcementCooRporation tahun 2012;d) Complex Financial Investigative Techniques Coursedi Jakarta tahun 2012;e) Third asset forfeiture and financial investigationconference di Jakarta tahun 2012.Riwayat Tugas kedinasan Internasional:1) Intership di Wihite and case law firm Washington DCUSA Agustus 2003s.d Maret 2004;2) Legal Aspects of central Bank, Banque de France,Paris Perancis Desember 2008;3) Public Intergrity Investigation Course, International LawEnforcement Agency di Bangkok
Register : 14-05-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 52/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - EFFENDY HUTAGALUNG
12825
  • Training untuk menyelenggarakan kegiatan survei yang diselenggarakanoleh UNESCAP (Bangkok), ABS (Australia), NSO (India), Burreau ofStatistic of Japan (Jepang), Establishment Survey di Amerika, Statistic ofKorea (Korsel). Materi Training tersebut terkait tentang metodologi survei,desain kuesioner, strategi rekruitmen petugas dan pengumpulan data dilapangan, pengolahan, tabulasi dan analisis data yang dihasilkan)Pengalaman praktis survei dan pengalaman lainya:Pada pokoknya mengatur :a.
Register : 16-05-2015 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Oktober 2014 — Pidana Korupsi - YOGI PARYANA SUTEDJO
11526
  • Training untuk menyelenggarakan kegiatan survei yangdiselenggarakan oleh UNESCAP (Bangkok), ABS (Australia), NSO(India), Burreau of Statistic of Japan (Jepang), Establishment Surveydi Amerika, Statistic of Korea (Korsel). Materi Training tersebut terkaittentang metodologi survei, desain kuesioner, strategi rekruitmenpetugas dan pengumpulan data di lapangan, pengolahan, tabulasi dananalisis data yang dihasilkan)Pengalaman praktis survei dan pengalaman lainya: a.
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
8072399
  • Misalnya di Belanda, menurut Hakim Agung Belanda MrBuruma dalam suatu diskusi di Bangkok dengan para hakim Indonesia pada 9April 2013, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikanterlebih dahulu tindak pidana asalnya.
Register : 28-06-2022 — Putus : 13-03-2023 — Upload : 17-06-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Maret 2023 — Penuntut Umum:
ARI SULTON ABDULLAH, S.H
Terdakwa:
DIANUS PIONAM ALIAS AWI
540
  • Tanggal 21 September 2014 yang dikeluarkan oleh DHL AUCKLAND, NEW ZEALAND, tetap terlampir dalam berkas perkara;
  • 1 (satu) bundel print Out AIR WAYBILL Nomor 217 KHI 50419493 Tanggal 01 October 2014 yang dikeluarkan oleh THAI PAKISTAN, dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
  • 1 (satu) bundel print Out BILL OF LADING Nomor SEJ 0670-SCN Tanggal 19 October 2014 yang dikeluarkan oleh FAMOUS PACIFIC LINES BANGKOK
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
19751703
  • Selain itu, ada sebuah buku yangditulis oleh 2 (dua) orang jaksa senior yaitu RedaMantovani (sekarang bertugas sebagai Atase diHongkong) dan Narendra Jatna (sekarang bertugassebagai Atase di Bangkok) dimana pada halaman 87buku tersebut dijelaskan mengenai kewenangan KPKuntuk melakukan penuntutan terhadap perkara TPPU.Kemudian dihubungkan Pasal 53 UU KPK disebutkanbahwa pengadilan tindak pidana korupsi bertugas danberwenang memeriksa dan memutus tindak pidanakorupsi yang penuntutannya dilakukan oleh