Ditemukan 2779 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : naim nafi nain nauf nai naib naih
Penelusuran terkait : 65 pidana biasa 2014 mikhael naif perusakan barang aprianus suki
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1317 — 2130
  • ikan yang jelas melanggarkepatutan, telah mendapat legalitas disahkan oleh PemerintahDaerah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (PERDA)Kabupaten Ogan Komering No. 18 tahun 2010 tentang PenjualanLebak, Lebung dan Sungai, untuk memanfaatkan sumber dayaikan dan lingkungan perairan lebak, lebung dan sungai yangberakibat pada setiap tahun terjadi kebakaran;Bahwa pembakaran lebak lebung, lebung dan sungai yangmenjadi kebiasaan dan sudah diketahui oleh umum (feiten notoir)setiaptahun tersebut,sangat naif
    kepatutan, telah mendapat legalitas disahkanoleh Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya PeraturanDaerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering No. 18 tahun2010 tentang Penjualan Lebak, Lebung dan Sungai, untukmemanfaatkan sumber daya ikan dan lingkungan perairanlebak, lebung dan sungai yang berakibat pada setiap tahunterjadi kebakaran.( Bukti T 24 )Bahwa pembakaran lebak lebung, lebung dan sungai yangmenjadi kebiasaan dan sudah diketahui oleh masyarakat umum(feiten notoir) setiaptahun, sehingga sangat naif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-01-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2588 K/Pid. Sus/2011
Tanggal 26 Januari 2012 — H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA ;
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikianlahsekarang yang terjadi, dalih teriakan dan tuduhan korupsi telah menjadi modus dankomoditas yang memiliki nilai pasar tinggi dan menjanjikan untuk mencapaimaksud dan tujuan dalam persaingan usaha dan menutupi masalah yang sebenarnyaatau mengalihkan tuduhan pada orang lain, karena tuduhan itu akan diamini danakan pasti benarnya;Tidaklah bermaksud naif, praktek korup memang sedemikian mewabahnya.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 07-01-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 3/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 18 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat II : Adian Sampe
Pembanding/Tergugat VII : Aris
Pembanding/Tergugat III : Hadi Siswanto
Pembanding/Tergugat I : Yohanes Malliweng
Pembanding/Tergugat VI : Samsuddin
Pembanding/Tergugat IV : Luther Lando
Terbanding/Penggugat : Saifuddin Fogo
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Teluk Bayur
Terbanding/Turut Tergugat I : Lurah Rinding
Turut Terbanding/Tergugat V : Sabino
87 — 51
  • Apabila kemudian Pembanding (Tergugatl) mendalilkan dalam Memori Bandingnya bahwa Kelompok TaniAbdi Karya adalah fiktif, sungguh ini adalah suatu hal yangkeliru, menyesatkan dan tentu saja sangat naif. Tidaklah mungkinterbit Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II BerauNomor 40 Tahun 1988 tanggal 06 April 1988 tentang Ijin MembukaTanah Perkebunan Coklat Seluas 10 (sepuluh) Hektare di atasTanah Negara kepada Kelompok Tani Abdi Karya, yang terletak di:. Kelurahan : Rindingll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 27-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/PID.SUS/2010
Drs. H. A. Hamid Rizal, M.Si; Drs. H.A. Hamid Rizal, M.Si
145 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.148 PK/Pid.Sus/2010manakala mereka menemukan novum, karena persoalan hukumnyasendiri sebenarnya telah selesai ;Bahwa kendati undangundang masin juga memberi peluangpemeriksaan peninjauan kembali atas kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata, adalah naif, apabila alasan tersebut terjadi di tigatingkat peradilan pertama, banding dan kasasi masingmasing oleh MijelisHakim yang terdiri dari 5 (lima) orang yang berbeda ;Bahwa dalam rangka memanfaatkan celahcelah hukum, khusus dalamperkara tindak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — NURHIDAYAH, DKK VS PT AETRA AIR JAKARTA, DKK
1227 — 907 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam negara hukum,sudah merupakan keharusan bahwa Petunjuk Presiden semestinyatidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku;Dalam persidangan nyata terbukti bahwa Petunjuk Presiden tersebutmelanggar ketentuan tentang tender dan ketentuan Perda Nomor 13Tahun 1992 yang memberikan kewenangan pengelolaan air kepadaTergugat V dan VII;Naif dan tidak bijaksana jika menyatakan bahwa tidak ada fakta yangdidapat selama Persidangan yang membuktikan bahwa Tergugat VIIHalaman 142 dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1510 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — Ir. MAHYUDDIN HARAHAP
128 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Barata Indoinesia (Persero) yang sedang krisiskeuangan dan diambang kebangkrutan dibiarkan tanpa ada upayaperbaikan, sehingga sangat naif apabila keputusan penjualan aset PT.Barata Indonesia dianggap sebagai perbuatan melawan hukum hanyadikarenakan harganya dinilai terlalu murah atau tidak sesuai dengan NJOPtertinggi pada tahun berjalan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum.Justru dengan pembiaran melakukan tindakan penjualan aset PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — Suprianto, SH. Bin (Alm) Muhammad Kurdi AM
260 — 88
  • Adalah sangat naif, apabila hal tersebut tidakmenjadi perhatian dari Penuntut Umum;Halaman 254 dari 306 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN SmrMenimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, mengenaikerugian keuangan negara sebesar Rp1.110.175.000,00 (satu milyar seratussepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atasPerkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Terkait PeningkatanSarana dan
    Adalah sangat naif, apabila hal tersebut tidakmenjadi perhatian dari Penuntut Umum;Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, mengenaikerugian keuangan negara sebesar Rp1.110.175.000,00 (satu milyar seratussepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan HasilAudit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atasPerkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Lahan Terkait PeningkatanSarana dan Prasarana Lapangan Sepak Bola di Kel. Rinding Kec.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
989 — 1765
  • .> Argumen penggugat yang menyatakan bahwa banyak juga pejabatpublik yang mengeluarkan pernyataan yang tidak tepat namun tidakdiberikan sanksi, merupakan pernyataan yang naif, olen karenamenjadi fakta yang seirama dengan hal tersebut bahwa banyakpelaku kejahatan yang tidak dihukum, bukan karena pilin kasihnyapenegak hukum, melainkan karena yang ditangkap dan diprosesialah mereka yang ketahuan dan terbukti melakukan tindak pidana.Bahwa banyak orang yang melakukan tindak pidana namun tidakdiproses
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
164 — 777 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 206 PK/Pid.Sus/2016unsur kerugian negara, sebab yang diterima oleh PemohonPeninjauan Kembali adalah sesuai dengan nilai nominal yangditentukan/ditetapkan di SPK setelah dipotong pajak, sedangkan,keuntungan yang dinyatakan dalam pertimbangan hakim diatasyang dikurangkan dari nilai riil pekerjaan Pengadaan AlatKesehatan senilai Rp2.993.823.137,50 adalah sangat NAIF,DIPAKSAKAN dan tidak memiliki dasar hukum;Sebab, unsur keuntungan harus selalu ada dalam sebuah bisnis(usaha) yang diperoleh dari
Pengadilan PA POSO Perdata Agama Harta Bersama
Register : 02-07-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 13-01-2020
Putusan PA POSO Nomor 95/Pdt.G/2019/PA.Pso
Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
141 — 77
  • Bahwa dalil ini sangat naif, bahkan Penggugat selamamasa perkawinan tidak pernah membelikan emas perhiasanataupun batangan kepada Tergugat. Mengenai dalil dalam SuratHal. 92 dari 284 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2019/PA.Pso17.Gugatan halaman 9 Point21 dan Halaman 10 Point8 merupakandalil yang berlebihan dan tidak mendasar.Bahwa terkait dengan Dalil pada Halaman 9 Point4, sebagiandalil tersebut benar. Yang benar adalah PT. Bima Jaya Sakti danCV.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 17-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 327/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Pembanding/Terbanding/Tergugat I : ROSIYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : TIFFANY BERTHA SURYANI
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : ROSIYATI
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA Diwakili Oleh : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : LINDA SAHARA
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Cq. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : Para ahli waris alm dr.SLAMET SANTOSA
151 — 179
  • Justru sebaliknya Terbanding/Penggugat DK tidak dapat membuktikansecara tertulis almarhum Kinaria Santosa Entjang Putra beragama bukanIslam Adalah merupakan dalil yang mengadaada dan sangat Naif karenaTerbanding/Penggugat DK telah jelas mengajukan buktibukti yang sah yangsesuai dengan Aslinya bahwa memang benar almarhum Kinaria SantosaEntjang Putra dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2015 bahkansampai beliau meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2015 BUKANBERAGAMA ISLAM sebagaimana Bukti P4, Bukti
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 21-04-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG
Tanggal 12 Agustus 2016 — - MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, - PT. BUMI MEKAR HIJAU
1490 — 1654
  • biasanyatidak terjadi tanpa adanya kelalaian (atau kesengajaan)dari pihak pelakunya;2) Harus ditunjukkan pula bahwa kerugian tidak ikutdisebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga;3) Dalam kasuskasus tertentu, pada saat kejadian,instrumen yang menyebabkan kerugian dalam kontrolyang ekslusif dari pihak yang dituduh pelakunya;4) Penyebab kelalaian tersebut haruslah dalam lingkupkewajiban yang ada oleh pelaku kejahatan; dan5) Bukan kesalahan dari korban (tidak ada kelalaiankontributif).Sehingga sangat naif
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-01-2006 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/KPPU/2005/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2006 — KONSORSIUM PT. LINA PERMAI SAKTI, Dkk >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I. (KPPU)
397 — 389
  • Naif kesimpulan Penggugat dipijam sebagai kendaraan, hanya karenaadanya Surat Kuasa dari Penggugat kepada Lu Kim Muk untuk ikut tender di KPU(bukti B32);12. Bahwa Surat Kuasa Penggugat boleh digunakan terbatas ikut tender saja, bukanhanya untuk persekongkolan. Jika Lo Kim Muk melakukan persekongkolan, itubukan menjadi tanggung jawab Penggugat, namun tanggung jawab Lo Kim Muksecara pribadi.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-03-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 05-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 229/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Maret 2019 — PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Lawan 1.PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA 2.Erry Firmansyah, S.E., 3.Arno Gautama Harjono, S.H., 4.Tri Legono Yanuarachmadi, S.H 5.Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H. M.H., FCArb., Arbiter 6.Bacelius Ruru, S.H., LL.M 7.Titi Nurmala Siagian.,S.H., M.H., Arbiter 8.PT RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT 9.Anton Budidjaja 10.Tony Budidjaja, S.H., LL.M., MCIArb
457 — 616
  • Sangat naif, apabila Penggugat menyatakan tidak mengetahuiatau mendengar keberadaan Tergugat1 melalui media, karena sebagaiBank yang masuk di dalam ranking 10 besar di Indonesia dan sudahterdaftar di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan terbuka, sudahseharusnya menyerap perkembangan informasi yang terjadi di Negaratempatnya berusaha guna kepentingan bisnisnya.
Pengadilan MS MEULABOH Perdata Agama
Register : 23-03-2018 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan MS MEULABOH Nomor 0131/Pdt.G/2018/MS.Mbo
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
108 — 17
  • dalilkan olen Penggugat dalam poin angka 8dalam Repliknya yang mengatakan bahwa serangkaian alasanalasandalam jawaban pokok perkara Tergugat telah menunjukan bahwaselama ini telah bertindak secara melawan hukum, memindahtangankan, mengelapkan harta bersama yang tersebut pada poinangka 3.1 s/d 3.3.8 dan 3.12, 3.14, 3.16. 3.22, 3.23, 3.26, 3.27, 3.28,3.29, 3.30 dengan berbagai macam cara yang tidak sah dan cacathukum;Bahwa tuduhan Penggugat terhadap Tergugat sangat tidak berlasanhukum dan terlalu naif
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1681 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT WIRA PRIMA ENERGI, dk vs PT DA FEN INDONUSA, dkk
415 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT) untuktahun 2011 dan 2012 atas nama Termohon Kasasi (TerbandingI/Penggugat ). bukti P72a dan P72b; Pertimbangan dalam Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PNBks. tersebut di atas s.o.r. sifatnya terburuburu, naif dandangkal serta melanggar atau keliru menerapkan HukumPembuktian, knhususnya hukum mengenai bukti tertulis, sebagaiberikut:1.Catatan dalam suatu buku tabungan atau rekening koranbank hanya membuktikan jumlah uang yang masuk ke dalam,atau ke luar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-11-2016 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 846/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 4 Desember 2017 — Penggugat:
DWI ARIYANI
Tergugat:
1.Perusahaan Maskapai Etihad Airways. Cq General Manager Etihad Airways Indonesia
2.PT. Jasa Angkasa Semesta,Tbk
3.Kementerian Perhubungan RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
632 — 817
  • Bahwa kalau ingin memperjuangkan haknya dalam forum besar secara global,Saya kira ini respon yang sangat naif karena ada kebiasaan dikalangansocial MINORITY yang mengalami stigma pengalaman pengalamandiskriminasi selalu dishare disitulah mendapatkan kekuatan advokasi kalautanpa dishare disembunyikan hanya untuk dirinya sendiri, orang lain akanmengalami hal yang sama oleh karena itu sharing dalam hal diskiriminasimenjadi bagian penting advokasi untuk orang yang mengalami diskriminasidan stigmasisasi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 04/Pid .Sus/2014/P. Tpikor.YK
Tanggal 5 Juni 2014 — SARDJIJANA Bin (Alm) MARDIWIYONO
58 — 13
  • Bahwa apabila pemenuhan dana dukungan kegiatantersebut di atas adalah menjadi tidak terpenuhi, maka hal tersebut tidakmenjadi naif sekali ??? Padahal pada saat itu, kebutuhan dana untukmendukung kegiatan tersebut adalah sangat mendesak dan tidakteralokasikan pada anggaran yang ada. Dan apakah kebutuhan dana yangmendesak ini menjadi patut atau pantas apabila harus dipenuhi darikantong terdakwa sendiri atau mencari sponsor dari pihak swasta ?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-03-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 PK/PID.SUS/2009
Tanggal 24 Maret 2011 — ENDRO ARINTOKO, SH., MM. bin SOEKARDJONO
66 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 157PK/Pid.Sus/2009tersebut Justru) dianggap sebagai suatu tindak pidanakorupsi, naif dan sungguh tidak dapat diterima secarahukum, padahal penerimaan tersebut adalah sah secarahukum.C.5.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -65/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 1 Februari 2016 — -MINTARDI HALIM -Lawan -PT Way Halim Permai, DKK
123 — 63
  • Sangat naif jikaPenggugat disatu sisi mengatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tidaksah, namun disisi lain Penggugat masih tetap bersikeras menyatakantanah dengan Sertifikat bekas HGB No. 38/KD, 39/KD dan 40/KDadalah milik Penggugat. Bahkan Penggugat juga mengakui punya hakatas HGB 25/KD dan 26/KD notabenenya tidak masuk dalamkesepakatan.