Ditemukan 3977 data
71 — 11
bahwa selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di depanpersidangan, baik dari keterangan saksi saksi, alat buktisurat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, setelahdihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakahfakta fakta hukum yang terungkap di depan persidangandapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukanperbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dakwaan;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa PenuntutUmum dengan Dakwaan tunggal yaitu) melangar
137 — 111
Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 5 yang ,mendalilkan bahwa Tergugat dalammenerbitkan sertipikat objek sengketa aquo telah melangar azasazas umumpemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, profesionalisme, akuntabilitaskarena tidak memperhatikan dan mencermati isi PasalPasal dalam UndangUndang RINo. 5 tahun 1960 yang seharusnya menjadi acuan dalam menerbitkan sertipikat objekHalaman 13 dari 62halaman Putusan Perkara Nomor.03/G/2016/PTUNPLG14sengketa, dalil Penggugat dimaksud adalah tidak
Jadi apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat dalammenerbitkan Sertipikat melangar Azas Kecermatan, Propesionalisme dan akuntabilitasadalah tidak benar sama sekali karena sesunguhnya Tergugat selaku Pejabat Tata UsahaNegara sebelum mengambil suatu tindakan sudah dipikirkan dan dipertimbangkanmaskmasak semua kepentingan pihak maupun kepentingan pihak ketiga, begitu jugaterhadap azas Profesionalisme dan azas Akuntabilitas sesungguhnya Tergugat dalammengambil suatu tindakan dalam menerbitkan
23 — 2
Na IXX yang pada pokoknyameneangkan saksi Tiler Tampubolon mengalami luka lecet di kepala bagianatas sebelah kiri, luka memar di pundak kanan dan luka lecet pada pundak luarkiri;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang Kumulatif Alternatif, yaitu : Pertama melangar Pasal 363
78 — 44
Pid.B/2014/PN.MshMenimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhiseluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Primair melangar
24 — 3
Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dalamperkara a quo adalah sebagai pemakai atau penyalah guna Narkotika Golongan untuk dirinya sendiri.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanLebih Subsidair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar
SATINAH
Tergugat:
1.NARSUM
2.MAIN
129 — 31
Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian itu;Menimbang, bahwa pada mulanya perbuatan melawan hukum diartikanhanya sematamata perbuatan yang melawan atau melangar pasalpasal darihukum tertulis saja.
63 — 7
HP Flexy merk ZTE warna merah dan sebuah HP merk Nexianhitam kuning ;Menimbang bahwa selanjutnya dari faktafakta yang terungkap dipersidanganmaka Majelis Hakim akan membuktikan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa untuk dinyatakan seseorang telah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa haruslahmemenuhi unsurunsur dalam dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secarasubsidairitas yaitu Primair melangar
187 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti Melangar WewenangBahwa menurut hemat Pemohon tindakan Judex Facti Pengadilan TinggiTanjung Karang yang memeriksa dan mengadili eksepsi tentang kompetensirelatif adalah melanggar wewenang. Hal ini didasarkan atas ketentuan Pasal125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR mengatur bahwa pengajuan eksepsikewenangan relatif harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaanpada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara.
23 — 15
shabushabu tersebut yang di kirimoleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarnabening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanamanjenis Shabushabu karena mengandung ZATMETHAMPHETAMINE.Bahwa ahli menerangkan bahwa obat tersebut biasa di gunakandalam dunia Kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredarbebas di Pasaran bebas , dan apa bila ada orang lain yang telahmemiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokterdan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebuttelah melangar
SUDARTO, SH, MH
Terdakwa:
IRWAN Alias IMPE BIN AMBOESSO
128 — 40
Rp108.500.000,00 (seratusdelapan juta lima ratus ribu Rupiah); Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi; Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yangtercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dandipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas Primair melangar
1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat LPKNI, diwakili oleh Wilson Siddiq, Dkk
2.Agus Budiyanto
Tergugat:
1.PT.BPR Anugerah Dharma Yuwana
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Otoritas Jasa Keuangan OJK Kantor Pusat Jakarta Cq.Otoritas Jasa Keuangan OJK Kantor Jember
158 — 38
Menyatakan tergugat telah melangar Perjanjian dengan cara membuataturan sendiri.9.
372 — 54
terdakwaharusdipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdidakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwaharuslah dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat(1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain pidana penjara jugadikenakan sanksi pidana denda bagi pelaku yang melangar
Mila Karmila, SH
Terdakwa:
SUNARI Als SUNAR Bin PODO
102 — 20
Ahli menjelaskan kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan,mengangkut, menguasai , dan / atau memiliki hasil penebangan dalamkawasan hutan tanpa memiliki izin melangar ketentuan pasal 12 huruf d UURI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan.6.
Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan yang dilakukan SUNARI Als SUNARselaku orang yang menyuruh RUDYANTO, ALWI, IDRUS, ANDI, HENDRO,BANDI, YUDI, MANTO, DJUMANTO selaku sopir truck dan ISZUAR selakuOperator alat berat dapat dikategorikan kegiatan memuat, membongkar,mengeluarkan, mengangkut, menguasai , dan / atau memiliki hasilHal 35 dari 50 Putusan Pidana No.264/Pid.SusLH/2018/PN.Sglpenebangan dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin melangar ketentuanpasal 12 huruf d UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang
ENDRO RISKI ERLAZUARDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
FERDI SANTOSO DININGRAT als AGUNG PRABAWA
102 — 35
paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat darihasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akanlangsung memilin dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yangada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yangdidapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatifkesatu yaitu Pasal 378 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
EVA SUSANTI, SH.,MH
Terdakwa:
1.DEDY SETIADI ALS DEDI BIN KLIWON
2.KOKO DESMAWANDI ALS KOKO BIN ABDUL MUTHALIB. ALM
44 — 3
Koko Bin Abdul Muthalib Telah Terbukti Secara Sah DanMeyakinkan Menurut Hukum Bersalah Melakukan Tindak Pidana NarkotikaHalaman 2 dari 23 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanoa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman sebagaimana diaturdan diancam pidana melangar Pasal 114 ayat (1) Jo.
45 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ParaPengusaha termasuk Termohon Kasasi umumnya menginginkan keuntungan yangsangat besar dan mengabaikan hakhak para pekerja untuk memperolehkesejahteraan yang layak, oleh karenanya perjanjian yang dibuat melangar hukum;Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi adalah karyawan tetap (organik), makapemutusan hubungan kerja sepihak oleh Termohon Kasasi adalah tidak sah dansampai dengan saat ini masih berstatus sebagai karyawan Termohon Kasasi, atasdasar tersebut
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
SUTRESNO Bin SURATNO
66 — 12
Sus/2018/PN Bbs, halaman 20 dari 29hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur unsur tindakpidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaanSubsidaritas yakni dakwaan primair melangar Pasal 83 ayat (1) huruf b, Jo.Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkandakwaan subsidair melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b, Jo.
38 — 4
Terdakwamembayar angsuran sebesar Rp6 juta rupiah tetapi angsuranberikutnya Terdakwa tidakmembayar penuh kemudianTerdakwa selanjutnyamembayar semampu Terdakwa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah =melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanyaj 2922222 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn enna nana neeMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melangar
29 — 4
OenSolo Baru korban atas nama SRI HARYANI pada tanggal 28 April 2014dinyatakan telah meninggal dunia.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Kumolatif yaitu melangar Pasal 310 ayat (4) UndangUndangHalaman 22 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2014.
367 — 30
harusdipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdidakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwaharuslah dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat(1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain pidana penjara jugadikenakan sanksi pidana denda bagi pelaku yang melangar