Ditemukan 3579 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumk hukumya hukum hutama hukama hukumã hukumi husuma hukumm
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 24-03-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 09-04-2020
Putusan PT KENDARI Nomor 19/PDT/2020/PT KDI
Tanggal 9 April 2020 — Pembanding/Penggugat : HARYANTO SUIWINATA
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA KENDARI
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI TENGGARA, Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
107 — 81
  • Nomor 19/PDT/2020/PT KDIserta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari, Nomor28/Pdt.G/2019/PN Kdi dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaratersebut ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensidengan surat gugatannya tanggal 6 April 2019 yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8April 2019 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Kdi, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 22-03-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 4/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
PT NAKADA UTAMA diwakili oleh RAMADHANI
Tergugat:
Kelompok Kerja (POKJA III) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pangkalpinang
272 — 125
  • Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukuma. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat: Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri; Kepentingan itu harus bersifat pribadi; Kepentingan itu harus bersifat langsung; Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luasmaupun intensitasnya;b.
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
ALIZAR atau KONTON KOTO
Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
2.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Sicincin Kementrian PUPR
3.Bupati Kabupaten Padang Pariaman
4.PT Hutama Karya Cq. PT. HKI PT Hutama Karya Indonesia
159 — 59
  • diktum/amar putusan di bawah int;Menimbang, bahwa dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dapatdicapai pendapat mufakat bulat yaitu Hakim Ketua bernama TUTY SURYANI,S.H, MH memberikan pendapat yang berbeda (CONCURRING OPINION) danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, hal tersebut dimaksudsesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yangpendapatnya yaitu sebagai berikut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-03-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2654 K/PDT/2011
Tanggal 9 Maret 2012 — DEUTSCHE BANK AG CABANG JAKARTA vs. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk., dk
433 — 395 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2654 K/Pdt/201150Bahwa jelas kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi, baik kerugianmateriil maupun immateriil, diakibatkan oleh tindakan Para TermohonKasasi yang mengajukan Permohonan Sita Eksekusi atas bijibiji kopi bukanmiliknya, dimana tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;34 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwaperkara35perlawanan pihak ketiga tidak sama dengan perkara perbuatan melawan hukuma quo, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-05-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 334/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 10 Agustus 2016 — PT.ASURANSI QBE POOL INDONESIA CQ AZIZ ADAM SATTAR >< PT.REJEKI SENTOSA SHIPPING CS
279 — 231
  • Penyelenggara Usaha Perasuransian pasal 6 bayat ( 1 ) menjelaskan ; Perusahaan Asuransi harus memiliki modal sendirisebagaimana dimaksud dalarn pasal 6 a ayat (1) butir c yakni paling sedikit Rp.100.000.000.000,00, (seratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember2014;Bahwa Tergugat sangat meragukan Penggugat didalam menjalankan kegiatanusaha Perasuransian di Negara Republik Indonesia yang telah memungut dana darirakyat Indonesia berupa premi asuransi telah tidak sesuai dengan ketentuan hukuma
Pengadilan PN MUARA BUNGO Perdata Tanah
Register : 05-10-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 20 /Pdt.G/2015/PN.Mrb.
Tanggal 12 Mei 2016 — - Darman Nasution - Sapriandi - Sahroni - M. Amin - Ridwan Ismail - Fauza - Basri bin Syarifudin - PT. Mega Sawindo Perkasa - Syafarudin bin Nurdin - Tim 15 - Asma, Dkk (Ahli WarisAlm. Majid) - Syarifudin - Lukman
150 — 26
  • ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA. DALAM PROVISII.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 11-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 122/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 19 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : MUHAIMIN CHANDRA Diwakili Oleh : MUHAIMIN CHANDRA
Pembanding/Penggugat : HERYANTO PANDUWINATA dan ELVI CHANDRA Diwakili Oleh : HERYANTO PANDUWINATA dan ELVI CHANDRA
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI PERSERO TBK, KCP MAKASSAR COKROAMINOTO
Terbanding/Tergugat II : WIDARTININGSIH,SH
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEUANGAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
24 — 20
  • Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek GugatanHal. 2 dari 79 hal. Putusan. No. 122/PDT/2019/PT.MKS Sertifikat Hak Milik No. 20026 luas 162 m? atas nama MUHAIMINCHANDRA yang terletak di Desa/Kel Baru Kecamatan Ujung pandangKabupaten Makassar Provinsi Sulawsi Selatan di uraikan dalam suratukur No. 00032/2001 tanggal 08 Januari 2001 yang diterbitkan olehKantor Pertanahan kota Makassar.B. Dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum1.
Pengadilan PN PAMEKASAN Perdata
Register : 16-08-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 17-06-2016
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 07/Pdt.Plw/2011/PN.Pks
Tanggal 12 Januari 2012 — MOHAMMAD DJAUHARI (Pelawan) 1. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) (Terlawan I). 2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cabang Pamekasan (Terlawan II). 3. SYAIFUL BAHAR (Terlawan III)
80 — 20
  • gugatannyakabur dan tidak jelas karena gugatan diajukan setelah Lelangdilaksanakan, hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor: 697K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 yangmenyatakan bahwa: Gugatan terhadap lelang harus dilakukan sebelumlelang dilaksanakan" Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:1281K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyatakan bahwa:"Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah lelang dilaksanakan,tidak dapat diterima" ;Eksepsi Pelawan Salah dalam Mengajukan Upaya Hukuma
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Register : 13-10-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 23/Pdt.G/2016/PN PWK
Tanggal 23 Mei 2017 — Penggugat: H. Suparman Tergugat: 1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Kantor Cabang Purwakarta 2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PURWAKARTA 3.H. AAB ABDULAH 4.KANTOR BPN ( BADAN PERTANAHAN NASIONAL ) KAB.PURWAKARTA
97 — 11
  • Tergugat melalui kuasanya masingmasing telah mengajukankesimpulan pada persidangan tanggal 21 Maret 2017 sedangkan untuk Tergugat Illtidak mengajukan kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yangtermuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisah dari putusan ini;Menimbang, setelah tidak ada halhal yang diajukan lagi oleh para pihak,selanjutnya kedua belah pihak memohon Putusan kepada Majelis Hakim;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-11-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440 PK/Pdt/2012
Tanggal 21 Nopember 2012 — PT. ARIO LEGIAN COTTAGES, dk vs. ANAK AGUNG NGURAH OKA
60 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ario Bimo Perkasa sebagai pihak dalamperkara a quo sehingga dapat mendudukkan sengketa hukuma quo secara lebih jelas dan terang, maka gugatan Penggugattelah tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan;4. Bahwa dalam gugatannya a quo Penggugat juga menyatakan dalampoin 11 dan 12 bahwa Tergugat telah membebankan objek perkaradengan hak tanggungan;5.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 19-02-2021 — Upload : 19-02-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 11/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 19 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL YAPEKNAS Pusat Kabupaten Tegal
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk. Pusat Jakarta Cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cab. Tegal
Terbanding/Tergugat II : YUNI ANDARYATI S.H
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah R.I Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Brebes
70 — 55
  • SIFAT MELAWAN HUKUMA. SIFATMELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM1. Bahwa berdasarkan seperti apa yang telah PENGGUGAT Uraikanpada FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukanoleh Para TERGUGAT yang kesemuanya merupakan PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana diatur dalam:1). Pasal 1365 KUHPer : Tiap perbuatan melanggar hukumyang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.2).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 18-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 865 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 18 Juli 2017 — MOHAMAD NOH Bin ABDUL SALAM
71 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AcaraPidana, Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar ongkosperkara dalam kedua Tingkat Peradilan;Bahwa pertimbangan hukum = (lega/ reasoning) seperti itu sesualdengan arahan/petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia yangharus secara jelas dan terang, dimana dalam memori BandingPemohon Kasasi/Terdakwa telah menunjukan Fakta hukum barusehingga menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa pertimbangan hukuma
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 17-02-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Gin
Tanggal 6 Desember 2017 — Penggugat:
Ida Bagus Nyoman Putra
Tergugat:
1.I Nyoman Agus Rossena
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
3.Pemerintah RI Cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali di Denpasar Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar
4.KPKNL Denpasar
5.PT Bank Bali Jakarta
6.Notaris I Gede Ardana,SH,Mkn
7.I Made Dharma
8.Notaris I Nyoman Gunawan
96 — 39
  • Bank Bali/BDL, terletak di Desa Bitera, KecamatanGianyar, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, seluas 2.260m2, sebagaiberikut :Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 24/Padt.G/2017/PN Gin1.Tentang Posisi Hukuma. Pada Tahun 1999 Bank Indonesia telah mengalinkan Hak Tagihatas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Pemerintahcq.
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama Perceraian
Register : 03-08-2015 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 696/Pdt.G/2015/PAJP
Tanggal 14 April 2016 — drg. Darnus Sp. KGA bin Turki; Verny Risanella binti Sjaifuddin Rachman;
44 — 7
  • tersebut secara keseluruhan,dari pembacacaan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, dalam pokokperkara dan jawab menjawab dalam intervensi;Bahwa setelah mempelajari berkas berkara secara keseluruhan MajelisHakim merasa cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;Hal. 58 dari 63 hal.Put.No 0696/Pdt.G/2015/PAJPBahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam beritaacara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-04-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 37/ Pid .Prap / 2017 / PN.JKT.SEL
Tanggal 23 Mei 2017 — 1.MOE IRWAN RAHARJA 2.LIE ELLEN RAHARJA
609 — 433
  • TENTANG FAKTAFAKTA HUKUMa) PEMERIKSAAN SAKSISAKSI1.Keterangan saksi Pelapor MOE IRWAN RAHARJA dan keterangan LIEELLEN RAHARJA selaku istri pelapor menerangkan dirinya memilikibidang tanah yang terletak di Kelurahan Marunda, KecamatanCilincing, Jakarta Utara, seluas 17.670 M2 (tujuh belas ribu enam ratustujuh puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan berdasarkan GirikC.DKI No. 1196 persil 11 S Il yang berasal dari Girik Jawa Barat No. 148persil 11 S Il luas 17.670 M2 (tujuh belas ribu enam ratus
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 20-04-2011 — Putus : 30-05-2011 — Upload : 22-08-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/61-K PM.I-01/AD/IV/2011, 30-05-2011
Tanggal 30 Mei 2011 — T1 : PRADA ERIZAL, T2 : PRADA EKO SULISTIAWAN
43 — 48
  • lebih lanjut.Mengenai pidana yang dimohon oleh Oditur Militer,Majelis Hakim tidak sependapat dan mempunyaipertimbangan tersendiri sesuai dengan hal hal yangmeringankan dan memberatkan sebagaimana akandikemukakan lebih lanjut dalam putusan ini.Mengenai permohonan status barangbarang buktiMajelis Hakim telah sependapat.Mengenai besarnya biaya perkara yang dibebankankepada para Terdakwa Majelis Hakim telahsependapat.40MenimbangMenimbang41Bahwa mengenai permohonan para Terdakwa untukdihukum dengan hukuma
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama
Register : 23-07-2018 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 424/Pdt.G/2018/PA.Mtr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
122 — 78
  • paraTergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 24 Juli 2019sebagaimana terural secara lengkap dalam BAS tanggal 24 Juli 2019 danselanjutnya tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon putusan ;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis hakimmencukupkan dengan menunjuk segenap surat Surat yang berkaitan denganperkara ini dan seluruh berita acara sidang perkara ini dinyatakan pula sebagaiduduk perkara yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusanini;PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 11-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 122/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 19 Juni 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
57 — 23
  • Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek GugatanHal. 2 dari 79 hal. Putusan. No. 122/PDT/2019/PT.MKS Sertifikat Hak Milik No. 20026 luas 162 m? atas nama MUHAIMINCHANDRA yang terletak di Desa/Kel Baru Kecamatan Ujung pandangKabupaten Makassar Provinsi Sulawsi Selatan di uraikan dalam suratukur No. 00032/2001 tanggal 08 Januari 2001 yang diterbitkan olehKantor Pertanahan kota Makassar.B. Dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum1.
Pengadilan PN MUARA TEWE Perdata
Register : 23-03-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mtw
Tanggal 24 September 2018 — Penggugat:
1.H. Asmuri
2.Hj. Kasipini
Tergugat:
Andi Muhamad Muhlis Bin Nasib Barjaman
Turut Tergugat:
1.Bardin Bin Sahari
2.Rendy Ian Darmi Alias Dami Bin Sahari
80 — 9
  • Tentang Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar Hukuma. Bahwa antara penggugat dan II dengan tergugat muncul permasalahankarena Pelaksanaan sita Eksekusi terhadap Putusan pengadilan tinggiPalangka raya nomor : 24/Pdt/2005 PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 06-08-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg
Tanggal 9 Desember 2019 — Penggugat:
LUKMAN HAKIM
Tergugat:
1.PT. Perkebunan Nusantara VII
2.Ketua Koperasi Karyawan Ruwa Jurai PT. Perkebunan Nusantara VII
3.Pimpinan PT. Prima Karya Sarana Sejahtera
90 — 387
  • Penggugat baik yang terdapat di dalam positamaupun petitum gugatan sangatlah tidak jelas (obscuur Libel), maka denganini Tergugat Ill memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan sebagaigugatan yang mengandung cacat formil, yaitu termasuk gugatan yang tidakjelas atau kabur (Obscuur Libel) sehingga sudah selayaknya apabila Tergugatmemohon kepada Ketua Majelis Hakim agar menyatakan bahwa gugatan inisekali lagi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).EKSEPSI IIGugatan Penggugat Tidak Berlandaskan HukumA