Ditemukan 3327 data
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
297 — 205
Toshida Indonesia yang dalam Pembahasandan Persetujuan RKAB menggunakan Peraturan Gubernur Sulawesi TenggaraNomor 33 tahun 2015 Pedoman teknis Pemberian Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara,maka hal ini sejalan dengan adanya regulasi pembatasan kewenangan instansiinstansi dan kewenangan kementerian dilarang untuk melampaui kewenangandan/atau mencampur adukan kewenangannya karena Kementerian ESDM danKementerian Kehutanan merupakan keduanya
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1151 — 1583
Toshida Indonesia yang dalam Pembahasan dan Persetujuan RKABmenggunakan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 tahun 2015Pedoman teknis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KhususPengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara, maka hal ini sejalandengan adanya regulasi pembatasan kewenangan instansiinstansi dankewenangan kementerian dilarang untuk melampaui kewenangan dan/ataumencampur adukan kewenangannya karena Kementerian ESDM dan KementerianKehutanan merupakan keduanya
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
255 — 159
Toshida Indonesia yang dalam Pembahasandan Persetujuan RKAB menggunakan Peraturan Gubernur Sulawesi TenggaraNomor 33 tahun 2015 Pedoman teknis Pemberian Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara,maka hal ini sejalan dengan adanya regulasi pembatasan kewenangan instansiinstansi dan kewenangan kementerian dilarang untuk melampaui kewenangandan/atau mencampur adukan kewenangannya karena Kementerian ESDM danKementerian Kehutanan merupakan keduanya
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
397 — 1194
tentu hal ini menjadi kabur, karena dalam penyampaianLegal Standing Penggugat 32 dinyatakan berdasarkan UndangUndangPemerintahan Daerah, akan tetapi Penggugat tidak mengkualifikasikan ataumencampur adukan antara Onrechtmatige Daad dengan onrechtmatigeoverheidsdaad.Bahwa kemudian dalam dasar gugatan halaman 61, Penggugat menyatakanbahwa perbuatan yang dimaksud untuk seluruh Legal Standing Tergugat danTurut Tergugat dikategorikan sebagai Perobuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Daad).
Hal ini yang kemudian menjadikan dasar gugatanpenggugat menjadi kabur dan tidak jelas, dalam dalil gugatan Penggugat tidakmerinci dan menyebutkan secara terang perbuatan apa yang dilakukanTergugat 32 yang merupakan perbuatan melawan hukum, yang menurutPenggugat mencampur adukan antara Onrechtmatige Daad denganonrechtmatige overheidsdaad, sehingga dalil Penggugat yang menurutTergugat 32 menjadi kabur dan tidak Jjelas.
217 — 50
Hal baru yang dia cari celahnya untuk memuluskanniatnya setelah 5 tahun sekolah itu berjalan baru dia ingin rombak dengan dalilKhawatir di salahkan dan di adukan oleh undang-undang;9. Akhirnya pada Tanggal 23 Agustus 2019, Sdr. Joni kembali mengadakan rapatyang dihadiri oleh 3 orang pengurus Yayasan Yakni Sdr Joni, Sdr. Abustan danSdr H.
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
178 — 25
Terhadap pekerjaan beton bertulang didalam analisa harga satuanmemakai beton dengan adukan secara sitemix, sedangkan dalampelaksanaan memakai readimix.
575 — 582 — Berkekuatan Hukum Tetap
keputusan dan kebijaksanaan yang sejalan dengan ketentuanyang berlaku dan dilakukan dengan itikad baik.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Para Penggugatyang mengikutsertakan Tergugat 50 dan Tergugat 53 dengan disertaituntutan ganti rugi sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, karenanyaharus ditolak.EKSEPSITERGUGAT 51:Gugatan Para Penggugat Dinilai Kabur dan Tidak jelas (Obscuur Libel).Bahwa atas gugatan para Penggugat dalam dalil gugatannya ternyata paraPenggugat telah mencampur adukan