Ditemukan 3577 data
PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Bank BRI AGRO
Tergugat:
1.MULYONO
2.MARIAM
3.Notaris SETIAWATI, S.H
Turut Tergugat:
1.PT Bank BTPN
2.Kepala Kantor Pertanahan Rantau Prapat I
98 — 42
Tergugatada menyampaikan kesimpulan (Konklusi) di depan persidangan masingmasing pada tanggal 6 November 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugattidak ada lagi yang akan menyampaikan sesuatu dan mohon kepada MajelisHakim untuk memberikan putusan ;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
168 — 43
danbijaksana yang sematamata berdasarkan kepada keadilan yanghakiki atas dasar mencari kebenaran semata selain untukkemudian demi mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukumdan keadilan.Tidak berlebihan apabila dipersidangan yang terhormat inisebagai profesionalitas dalam melaksanakan fungsi aparaturpenegak hukum, kita semua yang terlibat dalam persidangan aquo selalu menjunjung tinggi keadilan fiat justitia ruat coelum(tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh).ll Tentang Dakwaan dan Tuntutan Hukuma
91 — 73
Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu Korporasi;pidanaHakim pertama dalam putusannya mengenai unsur tindakini) mengemukakan beberapa fakta sekaligus kualifikasihukum atas fakta tersebut sebagai berikut :Mengenai Fakta Hukuma. Majelis Hakim Pertama dalam pertimbangannyamengemukakan :Bahwa untuk perluasan dan Pengembangan BandaraInternasional Makassar, maka PT.
Hendra Lie selaku Direktur Utama PT. Mata Elang International Stadium
Tergugat:
1.PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo
2.PT. Pembangunan Jaya Ancol
182 — 121
GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscuur Libel)Hal.27 dari 73 hal, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.11.GUGATAN A QUO MENCAMPURADUKKAN ANTARAWANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMa)b)Bahwa yang menjadi salah satudasar dalil PENGGUGATmengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTERGUGATadalah Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 78tanggal 21 Maret 2012 yag dibuat dihadapan Notaris EdisonJingga, S.H., sebagaimana dinyatakan oleh PENGGUGAT dalamposita ke13 pada halaman 6 (enam)gugatan
37 — 25
Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lainbaik hukuman pidana maupun hukuma disiplin.Bahwa para Terdakwa masing masing telahmengembalikan uang kepada Saksi sebanyak Rp.10.000.000,00, dan bersedia mengganti sisanya melaluijruru. bayar masing masing para Terdakwa.. Bahwa Saksi Sdr. Marwan selaku korban yangdirugikan tidak menghendaki para Terdakwa dijatuhipidana tambahan pemecatan.Hal hal yangmemberatkan. Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan kehidupan didalam masyarakat..
128 — 70
(empat puluhtiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sebelas ribu tujuh ratusenam puluh sembilan rupiah) tanpa melalui musyawarah denganPENGGUGAT;PERBUATAN TERGUGAT MELAWAN HUKUMa. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnyasendiri.c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.d.
193 — 76
sebab pelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah sebagaimana diaturdi dalam ketentuan Pasal 4 angka 6 PP No. 53 Tahun 2010 yang berbunyi :Pegawai Negeri Sipil dilarang :Looe. dst6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanyadengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan negara.Sedangkan jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalahjenis hukuma
63 — 35
Unsur Kedua: Tanpa hak dan melawan hukuma. Dengan melihat rumusan katakata tanpa hak dalam delik ini,tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalamdelik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawanhukum (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukummateriil).b.
Pembanding/Turut Tergugat II : KHOIRUL UMAM ALHOZALI Bin DUKHRO Diwakili Oleh : KHOIRUL UMAM ALHOZALI Bin DUKHRO
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI Cabang Branch KC Tegal
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
Terbanding/Tergugat III : ANDRIAN NIZAR AMANI.,SH.,M.Kn
Terbanding/Tergugat IV : NOTARIS / PPAT . M.M LILY SETIAWATI, SH. Diwakili Oleh : MUHAMMAD UTSMAN, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : MUSHOFA, S.H
65 — 35
EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SEHARUSNYA DIAJUKANSECARA PERLAWANAN DAN BUKAN GUGATAN PERLINDUNGANKONSUMEN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUMa.
65 — 251
selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan;Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan, akhirnya ParaPenggugat dan Para Tergugat menyatakan sudah tidak ada halhal yangakan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini,yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadisatu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
174 — 45
Gugatan Tidak Memiliki Dasar HukumA.1 Dasar hukum terpenuhinya unsurunsru perbuatan melawan hukum1. Bahwaunsurunsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara ku mulatifmenurut pasal 1865 KUHPER adalah sebagai berikut:a.
Ir. PAULUS NOYA
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
205 — 119
G/2019/PTUN.ABNpelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 4 angka 6 PP No. 53 Tahun 2010 yang berbunyi :Pegawai Negeri Sipil dilarang :6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanyadengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan negara.Sedangkan jenis hukuman yang dijatunkan terhadap Penggugat adalahjenis hukuma
355 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pengajuan upaya hukumA.6.Keberatan ini adalah sah demi hukum karena telah memenuhi syaratformil mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan;Bahwa selanjutnya Pasal 65 ayat (2) menyatakan:(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan diPengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usahayang menjadi Terlapor;Bahwa kedudukan hukum Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan adalahsama seperti yang disebutkan di dalam Putusan Termohon Keberatan,sebagai
762 — 347
Namun apabila tidak tercapai kata sepakatmaka para pihakmemilin domisili hukum yang umum dan tetap diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa, persoalan/hubungan hukum antara Termohon Pailit ,Termohon Pailit ll dengan Pemohon Pailit dan Pemohon Pailit Iladalah mengenai wanprestasi, yang jJjelasjelas merupakankompetensi Pengadilan Negeri;Bahwa, faktafakta lain yang berkaitan erat dengan hubungan hukuma quo, Pemohon Pailit dan Pemohon Pailit Il juga telah melakukanperbuatan melawan hukum,
ILHAM RACHMAT
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
2.Kepala Kepolisian Resor Cimahi
3.Kepala Kepolisian Sektor Cipatat
106 — 35
FAKTA HUKUMA. Tindakan Termohon 1,II, III tindakan Abuse Of Power1.
192 — 65
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas tindakan PENGGUGATmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yangmenimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, yang dijelaskan lebihlanjut sebagai berikut:(i) Perbuatan Melawan Hukuma) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakuTindakan TERGUGAT yang secara sengaja tidak mematuhimelaksanakan kewajibannya oberdasarkan PerjanjianKerjasama Bagi Hasil sebagaimana dikuatkan/ditegaskandalam PUTUSAN BANI yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde
196 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADANYA KESALAHAN DAN KEKELIRUAN YANG NYATA DALAMMENERAPKAN HUKUMA.1. Salah menetapkan sumbangan sukarela residen kepada BagianOBGIN PPDS FK UNSRI sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP)/ bertentangan dengan Pasal 2 UndangUndang Nomor 20Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak :Bahwa berdasarkan Pasal 2 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak secara tegas ditentukan bahwa :1. Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :a.
Penggugat
Tergugat:
1.Tergugat
2.Tergugat
3.Tergugat
4.Tergugat
5.Tergugat
97 — 54
jawabanrekonvensinya;Bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secaratertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan konvensi dan jawabanrekonvensinya, demikian pula para Tergugat mengajukan kesimpulan secaratertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatanrekonvensinya;Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya ditunjukkepada halhal yang termuat di dalam berita acara sidang pemeriksaan perkaraini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA
KARYANTO PIETER
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
2.JEMMY MASUANG Branch Manager PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
3.PT.MULTI DAYA KAPITAL
4.Kepala Kepolisian Sektor KAPOLSEK Tamalate
5.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
6.OTORITAS JASA KEUANGAN
103 — 37
1 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2018/PN MksSetelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2018yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassarpada tanggal 1 Agustus 2018 dalam Register Nomor 234/Pdt.G/2018/PN Mks,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA
PT. AWINDO INTERNATIONAL
Tergugat:
PT. INTERTEK UTAMA SERVICES
202 — 46
Oleh karena itu, permohonan uang paksa (dwangsom) yangdiajukan PENGGUGAT KONVENSI patut ditolak.PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJVOORRAAD) TIDAK BERDASARKAN HUKUMa)b)d)f)g)99.