Ditemukan 3383 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : semarangan sembilangan seberangan semarangdan sembarang semaranga
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 23-08-2011 — Putus : 22-11-2011 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 22 Nopember 2011 — PT. ELANGPERDANA PRIMA NIAGA & INDUSTRI; LAWAN; FEDERASI KONSTRUKSI UMUM DAN INFORMAL SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FKUI SBSI) KOMISARIAT ELANGPERDANA PRIMA NIAGA DAN INDUSTRI;
129 — 72
  • hari libur panjang adalah hari libur 3 hari berturut-turut atau lebih.2.5.Datang lambat, pulang cepat, meninggalkan tempat kerja tanpa izin dari atasan sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu bulan.2.6.Menolak untuk diperiksa oleh security pada pintu gerbang ke luar/ masuk lingkungan pabrik.2.7.Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya tanpa izin atau perintah atasan.2.8.Tidak mengindahkan Standard Kerja, Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja.2.9.Tidak mengindahkan kebersihan kerja misalnya meludah sembarangan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 03/PID.SUS/TPKR/2014/PN DPS
Tanggal 12 Mei 2014 — Drs. I GUSTI LANANG BAGUS ARNAWA
68 — 34
  • dokumen administrasi pembayaran uangmuka, Tahap dan fTahap Il, selanjutnya yang bersangkutanmembenarkannya.Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 45 (empat puluh lima)hari dan menurut saksi pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dalam jangkawaktu tersebut apabila tidak ada halangan ;Bahwa ternyata dilapangan ada halangan berupa adanya perluasan tembokkeliling dan adanya pohon kamboja yang tumbang di Pura Sukaluwih yangmengenai bangunan pura dan pemindahan pohon kamboja tidak bisadilakukan sembarangan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED >< PT.SUMATERA PERSADA ENERGI CS
193 — 117
  • pelaksanaan Rencana Pembayaran, termasuk menerimapembayaran yang patut diduga mengandung unsur penggelapandan/atau penolakan dan/atau pengambilalihan atas hak setidaknya 45%Hak Partisipasi, maka gugatan PENGGUGAT ini amat sangat mengadaada, justtu TERGUGAT yang belum menyelesaikan kewajibanpembayaran hutang kepada TERGUGAT IX. hubungan Hukum yang adaHalaman 65 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKIitu hanya antara;TERGUGAT IX dengan TERGUGAT , sehingga tidak serta mertaPENGGUGAT secara sembarangan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
1.DOMINIKUS DARWANTO Alias WANTO Anak BALASIUS
2.ALEX SANDRO Als ALEX Anak ALIM K.
96 — 17
  • Perihal dalam prosespengadaan TPK akan memproses pemilihan komitenya sesuai denganmekanisme yang sudah diatur di peraturan LKPP Nomor 13 tahun2013, jadi tidak bisa sembarangan karena sudah diatur dan secaraadministratif harus bisa dipertanggungjawabkan, harus'= adadokumentasinya, informasi yang Ahli terima tidak adadokumentasinya, termasuk ketika Penyedia bekerja seharusnyadimulai dengan kontrak antara PPK dengan Penyedia, tidak adadokumentasinya, termasuk ketika penyedia bekerja, seharusnya darihari
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-04-2009 — Upload : 19-06-2012
Putusan PN SLEMAN Nomor 348/Pid.B/2008/PN.Slmn
Tanggal 6 April 2009 — MOCH MARWOTO
395 — 46
  • bahwa saksi mulai bekerja sekira pukul 04.00 wib dengan pembagian juklakkarena saksi sebagai releaseman dan supervisor, dan sekira pukul 04.15 wibdari pembagian tugas sudah mulai bekerja, sekira pukul 04.30 wib sudah jobdi pesawat Garuda jenis Boeing 737 400 GA 200 dengan kaptennyaterdakwa dan sebelum saksi merelease semua juklak saksi lihat dari TAUFIKdan WIDADA, sebelum saksi naik saksi perhatikan Aircraft MaintenanceLogbook (AML) sehingga tidak ada masalah Before Departure (BD) Checkjadi tidak sembarangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2013 — Indar Atmanto (terdakwa)
817 — 1746
  • adalah telekomunikasi menggunakangelombang radioBahwa frekuensi adalah parameter teknis dari gelombang radio.Bahwa memancarkan gelombang radio pada frekuensi tertentu di udarakosong itu yang dinamakan menggunakan frekuensi atau menempatispektrum frekuensi, spektrum frekuensi merupakan ruang kosong, kalau adamisalkan ada 5 frekuensi microphone wireless dan frekuensinya sama, makakelimanya tidak bisa dipakai.Bahwa tujuan utama penggunaan bersama adalah menertibkan pemancar, jaditidak boleh orang sembarangan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
ATIS RUSONO anak BILEH
115 — 24
  • Perihal dalam proses98pengadaan TPK akan memproses pemilihan komitenya sesuaidengan mekanisme yang sudah diatur di peraturan LKPP Nomor13 tahun 2013, jadi tidak bisa sembarangan karena sudah diaturdan secara administratif harus bisa dipertanggungjawabkan,harus ada dokumentasinya, informasi yang Ahli terima tidak adadokumentasinya, termasuk ketika Penyedia bekerja seharusnyadimulai dengan kontrak antara PPK dengan Penyedia, tidak adadokumentasinya, termasuk ketika penyedia bekerja, seharusnyadari
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Putus : 03-05-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Pwt
Tanggal 3 Mei 2018 — Thio Rahardjo Alias Thio Woengim Alias Thio Woen Kim
375 — 164
  • 165/Pid.B/2016/PN.PwtTPPU ya seharusnya laporan hasil analisis harus ada, karena itusebagai bukti adakah itu pelanggaran TPPU karena alat bukti dalamTPPU itu tidak hanya terbatas pada Pasal 184 dan juga ini perananLHK, PPATK dan semua lembaga yang terkait dengan TPPU sepertiBank makanya si pelapor tidak boleh individu ini menyangkutmasalah kelembagaan yang perlu kerahasiaan kalau dalam bahasapopulernya ini lembaga tindak pidana profesionalisme maka harusdilakukan secara profesional tidak boleh sembarangan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
DAVE anak DAGE
90 — 10
  • Perihal dalam prosespengadaan TPK akan memproses pemilihan komitenya sesuai denganmekanisme yang sudah diatur di peraturan LKPP Nomor 13 tahun2013, jadi tidak bisa sembarangan karena sudah diatur dan secaraadministratif harus bisa dipertanggungjawabkan, harus'= adadokumentasinya, informasi yang Ahli terima tidak adadokumentasinya, termasuk ketika Penyedia bekerja seharusnyadimulai dengan kontrak antara PPK dengan Penyedia, tidak adadokumentasinya, termasuk ketika penyedia bekerja, seharusnya darihari
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
FRANS LOBO ANDERSON, SE Anak M. Y NANGGE ANDERSON
110 — 15
  • Perihal dalam prosespengadaan TPK akan memproses pemilihan komitenya sesuaidengan mekanisme yang sudah diatur di peraturan LKPP Nomor13 tahun 2013, jadi tidak bisa sembarangan karena sudah diaturdan secara administratif harus bisa dipertanggungjawabkan,harus ada dokumentasinya, informasi yang Ahli terima tidak adadokumentasinya, termasuk ketika Penyedia bekerja seharusnyadimulai dengan kontrak antara PPK dengan Penyedia, tidak adadokumentasinya, termasuk ketika penyedia bekerja, seharusnyadari hari
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2017 — Nama Lengkap : NIKOLAS PAULUS,ST. MT; Tempat Lahir : Serwaru; Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kelurahan Kudamati RT.002/RW.005 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Direktur CV. Thorchive Engineering; Pendidikan : S2;
268 — 95
  • Namun mekanisme harusditempuh dengan sebenarnya.Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik dan berdasarpenjelasan sebelumya di atas, maka tidak tepat diberikan addendum waktupelaksanaan kontrak.Bahwa tidak sembarangan memberikan addendum waktu kepada penyedia jikabukan karena kahar atau kebutuhan lapangan yang ditetapkan oleh PPK. Tidakboleh memberikan addendum wakiu jika karena lalainya penyedia yangmengakibatkan penyedia terhindar dari denda keterlambatan.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
YOSEF als. ATENG
116 — 26
  • Perihal dalam prosespengadaan TPK akan memproses pemilihan komitenya sesuai denganmekanisme yang sudah diatur di peraturan LKPP Nomor 13 tahun2013, jadi tidak bisa sembarangan karena sudah diatur dan secaraadministratif harus bisa dipertanggungjawabkan, harus'= adadokumentasinya, informasi yang Ahli' terima tidak adadokumentasinya, termasuk ketika Penyedia bekerja seharusnyadimulai dengan kontrak antara PPK dengan Penyedia, tidak adadokumentasinya, termasuk ketika penyedia bekerja, seharusnya darihari
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
HERMAN alias PELANET anak Y. AHIN
109 — 21
  • Perihal dalam prosespengadaan TPK akan memproses pemilihan komitenya sesuai denganmekanisme yang sudah diatur di peraturan LKPP Nomor 13 tahun2013, jadi tidak bisa sembarangan karena sudah diatur dan secaraadministratif harus bisa dipertanggungjawabkan, harus adadokumentasinya, informasi yang Ahli' terima tidak adadokumentasinya, termasuk ketika Penyedia bekerja seharusnyadimulai dengan kontrak antara PPK dengan Penyedia, tidak adadokumentasinya, termasuk ketika penyedia bekerja, seharusnya darihari
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2017 — HASANUDIN DATU ADAM
154 — 27
  • Bahwa Alat navigasi itu sudah digunakan sejak tahun dipasangnya alattersebut;Bahwa kalau alat itu tidak bisa beroperasi tentu akan menggangguPelayanan Bandara karena pilot akan mendarat tanpa panduan dan saksiselaku Kepala UPBU akan mendapat teguran dari Dirjen PerhubunganUdara;Bahwa yang sudah dimanfaatkan itu hanya alatnya tapi lahannya masihbelum menjadi aset Bandara, makanya Lokasi tempat dibangunnya PeralatanDVOR/DME itu kami lakukan pemagaran;Bahwa Tanah itu kami pagari agar tidak ada orang sembarangan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
1.MASADI bin ASMADI
2.YULIUS SITANGGANG, A.Md. alias ARE anak PETRUS SABUN
109 — 14
  • Perihal dalam prosespengadaan TPK akan memproses pemilihan komitenya sesuaidengan mekanisme yang sudah diatur di peraturan LKPP Nomor13 tahun 2013, jadi tidak bisa sembarangan karena sudah diaturdan secara administratif harus bisa dipertanggungjawabkan,harus ada dokumentasinya, informasi yang Ahli terima tidak adadokumentasinya, termasuk ketika Penyedia bekerja seharusnyadimulai dengan kontrak antara PPK dengan Penyedia, tidak adadokumentasinya, termasuk ketika penyedia bekerja, seharusnyadari hari
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FIRDAUS, SKH.,M.Pd
220 — 96
  • selain itu tidak ada hal lain yang ahli dapatkan ;Halaman 194 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN MtrBahwa beton harus memenuhi SNI Nomor 034430 tahun 1997 karenatidak ada hasil kubus beton makauntuk melakukan pengkurandigunakan hammer test yaitu alat untuk mengukur ;Bahwa hammer test adalah milik Pemerintah dalam hal iniLaboratorium Kabupaten Sumbawa ;Bahwa pengukuruan menggunakan hammer test dilakukan padasetiap pekerjaan beton ;Bahwa pengujian tidak boleh dilakukan ditempat sembarangan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 27-02-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 20 Juli 2020 — Penuntut Umum:
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
JOHAN SATRIA, S.IP
245 — 95
  • selain itu tidak ada hal lain yang ahli dapatkan ; Bahwa beton harus memenuhi SNI Nomor 034430 tahun 1997Karena tidak ada hasil kubus beton makauntuk melakukanpengkuran digunakan hammer test yaitu alat untuk mengukur ; Bahwa hammer test adalah milik Pemerintah dalam hal iniLaboratorium Kabupaten Sumbawa ;Halaman 182 dari 328 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Bahwa pengukuruan menggunakan hammer test dilakukan padasetiap pekerjaan beton ; Bahwa pengujian tidak boleh dilakukan ditempat sembarangan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli; Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
272 — 169
  • Namun mekanisme harusditempuh dengan sebenarnya.Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik dan berdasarpenjelasan sebelumya di atas, maka tidak tepat diberikan addendum waktupelaksanaan kontrak.Bahwa tidak sembarangan memberikan addendum waktu kepada penyedia jikabukan karena kahar atau kebutuhan lapangan yang ditetapkan oleh PPK. TidakHalaman 193193193 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : SUNARKO; 2. Tempat Lahir : Tanjung Pandan; 3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/5 Oktober 1950; 4. Jenis Kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jl. Walet Indah 5 No.41 RT.014 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta / Ruko Citraland EG-VI Jl. Lateri Ambon; 7. Agama : Budha; 8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bina Prima Taruna);
221 — 470
  • Namun mekanisme harusditempuh dengan sebenarnya.Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik dan berdasarpenjelasan sebelumya di atas, maka tidak tepat diberikan addendum waktupelaksanaan kontrak.Bahwa tidak sembarangan memberikan addendum waktu kepada penyedia jikabukan karena kahar atau kebutuhan lapangan yang ditetapkan oleh PPK. Tidakboleh memberikan addendum wakiu jika karena lalainya penyedia yangmengakibatkan penyedia terhindar dari denda keterlambatan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1469 — 2589
  • berkurangnya kerugian atau dampakyang ditimbulkan oleh kondisi perubahan iklim itu sendiri, memangpada saat ini dunia akan melakukan upaya sampai ke level 0 hargacarbonya atau pajak carbon yang akan dikeluarkan itu sekitar 200$USD per ton C02 ;Bahwa kalau kondisi alami itu selalu basah kalau musim hujantergenang kalau musim kemarau basah kering tetapi airnya tetap,gambutnya lembab karena hutannya masih ada ;Bahwa dengan tehnologi sebenarnya bisa, kita bisa lihat hotspot itutidak serta merta muncul sembarangan