Ditemukan 3979 data
164 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konvensi untukseluruhnya;Menyatakan membatalkan atau tidak berharga surat anjuran DinasTenaga Kerja dan Transimigrasi Kabupaten Karawang Nomor Nomor567/2344/HIS;Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor 10/PGA/X/13 tentangPemutusan Hubungan Kerja akibat dari Mogok Kerja Yang Tidak Sahterhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi(kepada 57 orang) dan di kualifikasikan Mengundurkan Diri TanpaPesangon;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensisebanyak 57 orang terbukti melangar
PT. Prima Bangun Persada Nusantara
Termohon:
Bupati Morowali
387 — 138
dalam hal ini Termohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakankeweanangan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golonganyang melanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
PAHMI, SH.
Terdakwa:
HARDIANTO Alias ANTO Bin ABDUL GAFAR
37 — 7
Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu:Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga : melangar
60 — 33
Donna Herlina Simorangkir dimana PenggugatHal 52 dari 56 hal Putusan No 26/Pdt.G/2015/PN .Jkt.Sel.sebagai pemilik tanah dan bangunan yang dilelang oleh Tergugat danTergugat Il tidak pernah diberitahu tentang akan adanya pelelangantersebut, terlebih lagi Penggugat sebagai debitur dari Tergugat tidak pernahmembuat surat pernyataan tidak sanggup membayar cicilan hutang dan jugatidak ada peringatan peringatan dari kreditor /Tergugat bahwa Penggugatwanprestasi, sehingga proses lelang tersebut adalah melangar
SUPRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
1.YOHANES HERYANDI Als HERY Bin AFNER GUNTUR
2.ALFIAN NOR Als IAN Bin JUNGKIR
3.NUR IFANSYAH Als IFAN Bin ARSILI Alm
4.TENGANG Als BAPAK PANJI Bin BENET GANTI
111 — 71
satusama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Hakim dalam menentukanperbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah denganfaktafakta dari perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas Para Terdakwa telahdapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa didakwa dengandakwaan alternatif, yaitu Kesatu melangar
DEDY GUNAWAN, SH
Terdakwa:
MUHSIRIN ALS BONGKEL BIN PULAN
39 — 7
., LebihSubsidair melangar pasal 115 ayat (1) Undangundang No. 35 Tahun 2009Tentang.
NURIMAN SANTOSO
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
97 — 37
Bahwa atas tindakan Tergugat menerbitkan Surat Bupati Timor TengahSelatan Nomor: BKPP.867/375/3/2017, Perihal : Penahanan Gaji PegawaiASN tertanggal 23 Mei 2017 maka terbukti telah bertentangan dengan Asaskepastian hukun dan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik dimanakeputusan tersebut telah melangar prinsip Negara hukum dan hakhak wargaN@ Qala 222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn neces9.Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadapHalaman 6 dari 59
124 — 63
Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi dilakukan dengancara dan tujuan yang bersifat melanggar hukum, melangar hak subyektif PenggugatRekonpensi, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonpensi, danbertentangan dengan kepatutan yang berlaku serta sikap kehatihatian yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat,sebagaimana diuraikan berikut ini:a.
101 — 11
Almarhum memberikan surat wasiat kepada Penggugatselaku anak kandungnya dari semua harta peninggalan tidak bolehdijual dan hanya dibagi waris kepada semua ahliwarisnya, namun saatini Tergugat bersama suaminya Turut Tergugat V, dan Tergugat Il,secara sepihak menguasai harta warisan pada objek sengketa V, danobjek sengketa VII dengan menawarkan kepada orang lainmengesampingkan Hak Penggugat sebagai ahliwarisnya, dengan caramelawan hak berupaya untuk memidanakan Penggugat denganmenyangka Penggugat melangar
84 — 11
yang dimohonkan oleh Penggugat ;3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara iniDALAM REKONPENSI1.Menolak dalildalil Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan membatalakan dan/atau menyatakan tidak sah dan/atau tidakberharga surat anjuran dinas tenaga kerja dan transimigrasi kabupatenKarawang Nomor 565/6966/HIS ;Menyatakan sah dan berharga atas penerbitan Surat Pemberhentian Kerja281/HRDDSI/X1/2013 tanggal 26 November 2013 ;Menyatakan Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensiterbukti melangar
139 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikualifikasai sebagai gugatan yang mengandungcacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard) adalah pertimbangan hukum tersebut oleh Judex Facti MahkamahSyariyah Aceh dalam memutus perkara yang dimohon kasasi ini cukupkeliru atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebabputusan Mahkamah Agung tersebut yang dikutip oleh Judex FactiMahkamah Syariyah Aceh bukanlah perkara kewarisan, untuk itu JudexFacti Mahkamah Syariyah Aceh salah menerapkan atau melangar
1.Herni Langingi
2.Romi Ringkuangan
3.Frenly Oping
4.Rasdy Tendean
5.Yerfen Yangkau Kumendong
6.Nefri Tendean
7.Irvia Pinontoan
8.Filki Meijen Tendean
9.Merfil Kembuan
10.Rola Engka
11.Nandito Tambuwun
Tergugat:
Hukum Tua Desa Kakenturan, Kecamatan Modoinding
141 — 96
Perangkat Desa Kakantura (vide Keterangan Saksi Saksi JuandiManopo, Fetje Manaopo, dan Yeti Selti Kairupan);8.Bahwa berdasarkan bukti T4 dan T3 Tergugat dalam hal ini Penjabat Hukum Tua DesaKakenturan Kecamatan Modoinding telah mengajukan Surat Permohonan RekomendasiPengusulan Pemberhentian Perangkat Desa Kakenturan (Para Penggugat) kepada CamatModoinding karena Para Penggugat terlibat langsung dalam partai Politik, tidak melaksanakantugas dan tanggung jawab dengan baik dan tidak loyal sehingga melangar
142 — 64
Bahwa jika PARA PENGGUGAT merasa Surat yang dikeluarkanoleh Bupati Tangerang dengan surat Nomor 591/029/PL.DTRP,Tanggal 12 Juli 2007 melangar hukum seharusnya PARAPENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Bupati Tangerang bukankepada Gubernur Banten (TERGUGAT) karena Gubernur hanyamenetapkan Keputusan tentang Pembaharuan Penetapan LokasiPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Ruas Jalan TolCinereSerpong Nomor: 596/Kep.272Huk/2015, tanggal 1 Juni 2015,tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah
FITRI WATU PAKSI, SH
Terdakwa:
HERI HERMAWAN Bin SUMARNO
114 — 14
dengan merusak, memotong, atau memanjat ataudengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatanpalsu, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan tunggal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanayang didakwakan kepada mereka, yaitu melangar
64 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
.06/2013 Tahun 2013 masih diakui sebagai peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga jelas Peraturan MenteriKeuangan adalah bukan Perundangundangan adalah penafsiran yangsangat keliru;Disamping hal tersebut di atas, bahwa proses lelang eksekusi Haktanggungan oleh Pemohon Keberatan sudah memenuhi semuapersyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku sehingga Lelang dapatdilaksanakan oleh KPKNL walaupun tidak ada peminat sah secarahukum dan tidak melangar
YUTINDARA MULYADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
179 — 42
BuktiT25 Ep.1/11/2018 atas nama MAYKEL YONATHAN yang disangka melangar, Pasal 378 dan atau 372 KUHP untuk dilengkapi (P19) kepadaKapolrestabes Bandung, tanggal 30 November 2018;Foto copy Pengiriman Kembali Berkas Perkara Nomor : B / 148.a/1/ 201926. Bukti T 26 / Reskrim, tanggal 06 Januari 2019 atas nama tersangka MAYKELYONATHAN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;Foto copy Pengembalian Berkas perkara ke dua Nomor : B568 /97.
1.MUHTI
2.SAHARUDDIN
3.SIRAJUDIN
4.BASRI
5.AHMAD
6.JAFAR
Tergugat:
KEPALA DESA SANEO KABUPATEN DOMPU
109 — 78
Putusan No. 35/G/2018/PTUNMTR11.(1) huruf c karena : a. sebagaimana usia telah genap 60 tahun;b. berhalangan tetap; c. tidak memenuhi syarat sebagai perangkatdesa; atau d. melangar larangan sebagai perangkat Desa.(3). Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapbkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camatatas nama Bupati.(4).
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AGUSTAN alias AGUS
284 — 62
Distrik Minyambouw , KabupatenPegunungan Arfak dan Kampung Aibow , Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebutbukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw ,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebuttergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
Syamsul Bayan, SH.,MH
Tergugat:
1.Muhammad Irvan Affiantari Joniansyah, SE
2.Drs. Saefudin, Msi
87 — 50
Utr.18.Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas pada bagian posita butir 9a s/d e haiaman 9 dan 10 gugatan PENGGUGAT yang sangat mengadaadadan faktanya gugatan PTUN Jakarta tidak dilakukan pencabutan dan lagipula TERGUGAT Il tidak memiki kapasitas untuk mencampuri danmemerintahkan PENGGUGAT untuk mencabut gugatan TERGUGAT ;19.Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas pada bagian posita butir f 1s/d 5 halaman 10,11 dan 12 gugatan PENGGUGAT karena dalildalil yangkonyol, brutal, menyesatkan, melangar etika
173 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 69 PK/TUN/2015Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan KepalaDesa berhenti atau diberhentikan Bupati atas usul BadanPermusyawaratan Desa (BPD) karena melangar larangan sebagimanadimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentangTata Cara Pemilinan, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian KepalaDesa, ini adapun bunyi dari Pasal 35 adalah sebagai berikut:Kepala Desa dilarang:a.