Ditemukan 3765 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 01-12-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1970 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 1 Desember 2011 — Dr. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd
3119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ternyata juga tidak pernah menyebutkan pencabutan SuratEdaran Mendagri Nomor : 161/537/SJ tanggal 12 Maret tahun 2003 sehinggadasar yang digunakan oleh DPRD dan Walikota Malang dalam MenyusunRAPBD hingga menjadi APBD yang telah diparipurnakan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nornor 04 tahun 2003, dan telah disahkan pada tanggal 31Desember 2003 tersebut adalah sah secara hukum, dan kalau hal ini dinilaitidak sah oleh siapapun, maka ada etika dan tata caranya untuk menilainyayaitu dengan mengajukan
    yang berlaku ;Bahwa Wewenang Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan perundangundangan dibawah undangundang terhadap undangundang termasukpengujian terhadap PERDA NOMOR 04 TAHUN 2003 tentang APBD KotaMalang tahun 2004 terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, yang terbitnya jauh hari setelah Perdadimaksud disahkan menjadi produk hukum, selain didasarkan pada Pasal 31ayat 1 dan ayat 2, UndangUndang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahanatas undangundang nornor
Register : 17-06-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 235/PDT.G/2016/PN.BDG ;
Tanggal 14 Februari 2017 — IBA ROSMAYAWATI Lawan ARIES FATURAHMAN
7740
  • ., Advokat.Hengacara dan Penasehat Hukum pada KantorHalaman 1 dari 95 Pulusan Perdata Gugatan Nornor 235/Pdt. G/2016./PN. BOG, Hukum HADI PERMADI,S.H., & ASSOCIATESyang beralamat di JI. Taman Cibunut Utara No.16Vandeventer, Kota Bandungg, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 195/SK/KHHP/VI/2016tanggal 30 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il Konpensi/ Penggugat Rekonpensi ;3. JEANNY SUZANNA YUSMAN,S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta4.
Register : 14-09-2017 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Psb
Tanggal 7 Juni 2018 — -Santoso, Cs -Lawan -Pemda Kab. Pasaman Barat
18859
  • YUSNAL seluas 2 Hektar.Ket : Nornor 1,2 dan 3 adalah pembeli.# Berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli, Tanggal 01 Agustus 1992.Pada Tahun 1999 Alm. YUSNAL menjual tanah seluas 5000 M2 ( 1/2 Kektar )Kepada Saya (LASMAWATI ) yang saya buat a/n anak saya ( JONI YUSRAN ).#Berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli, Tanggal 10 Januari 2000.b.
Register : 21-03-2012 — Putus : 20-12-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 177/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Desember 2012 — RATNA DESIATI ARJANDAS HARUMAL TOLANI DURUPADI ARJANDAS TOLANI VANDANA WASHY TOLANI WASHY ARJANDAS TOLANI FEBBIYANTI DIANA DEWI GLAUDIA ROSELINDE OLGA CHINTHYAWATI LUMOWAH ROOSMIATI LUMOWAH RINI ENDAH SULISTYAWATI SRI RIANTI, M e l a w a n LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) qq Tim Likuidasi Bank IFI (Dalam Likuidasi) TIM LIKUIDASI PT. BANK IFI PT. BANK IFI (DALAM LIKUIDASI)
107102
  • ketentuan Undangundang No 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Bab X TentangPembubaran, Likuidasi, dan Berakhimya Status Badan Hukum dalamPasal 143 disebutkan bahwa;(1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroankehilangan status Badan hukum sampai dengan selesainyalikuidasi dan pertanggung jawaban likuidator diterima oleh RUPSatau Pengadilan dan sesuai dengan Pasal 48 UndangUndang No.24 Tahun 2004 TentangLembaga Penjamin Simpanan dan Ketentuan Peraturan Lembaga PenjaminSimpanan Nornor
Register : 04-04-2012 — Putus : 15-07-2013 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 205/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.
Tanggal 15 Juli 2013 — 1. URIP Bin NASAR ( anak kandung NASAR Bin RIDI ) beralamat di Jalan.M.Simin Rt.07 Rw.09 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat tangerang Banten dan ONIH Binti RIDI beralamat di Jalan Teratai Putih Rt.03/Rw.09 Kelurahan rengas Kecamatan Ciputat Tangerang Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : M. JAMIL S.ASAF,SH dan FARID UMAR,SH, Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Farid Umar,Jamil S.& Associates Jalan Sirsak No.21 Jagakarsa Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2012, yang selanjutnya disebut sebagai,........PENGGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI I ; L a w a n 1. PT. JASA MARGA ( persero ) beralamat di Plaza Tol Taman Mini Indobesia, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili / memberi kuasa kepada KASDIN SIMANJUNTAK,SH Advokat dan Pengacara pada BRAVO & ASSOCIATES beralamat di Jl.Cibulan III No. 13 B Kebayoran baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 88/SK/2012 tertanggal 20 Juni 2012 , Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT / TERGUGAT INTERVENSI II ; 2. AGUS SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan.Taman Daan Mogot IX/8 Rt.01/Rw.001 Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili/ memberi kuasa kepada H.B. KALEBOS,SH sebagai Advokat bersama dengan stafnya Drs. BAMBANG S.HARTONO, dalam hal ini memilih tempat kediaman hokum ( domisili) di Kota Wisata Cibubur Cluster Hasienda Heights Blok SE 9 Nomor 20, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 April 2012, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT INTERVENSI I ; 3. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, yang beralamat di Gedung Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili atau memberikan kuasa kepada : AGUSDIN SUSANTO,SH, MADE SUARJAYA,SH.MH, YAYAN YUHANAH,SH.MH, ENDANG SUMARDI,SH.MH, ALAMSYAH,SH.MH dan JOHAN HORAS IRWANTO,SH, semuanya Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berkantor pada Biro Hukum yang beralamat di Gedung Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juli 2012 No.897/-1.875, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT INTERVENSI II ;
13766
  • Akta jual Beli Nornor 241/11/Keb. Lama/1984 terhadap tanah girik C 75 persil 17S II dari H. Achmad Sjamsuddin bin Lihun tanggal 30 Juli 1984 Notaris DidiSudjadi, SH;. Akta jual Beli Nomor 242/12/Keb. Lama/1984 terhadap tanah girik C 75 persil 17S II dari H. Achmad Sjamsuddin bin Lihun tanggal 30 Juli 1984 Notaris DidiSudjadi, SH;Akta jual Beli Nomor 243/13/Keb. Lama/1984 terhadap, tanah girik C 75 persil17 S II dari H.
Register : 21-08-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 480/Pdt.G/2018/PA.YK
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9727
  • Bahwa agar menjadi perhatian Penggugat dan sebagai bahan pengetahuanee.serta edukasi untuk Penggugat, sebelum lahirnya undangundangperadilan agama untuk pertama kalinya yaitu pada tahun 1989, telahterlebih dahulu berlaku Peraturan Tentang Peradilan Agama di Jawa danMadura berdasarkan Staatsblad 1882 nomor 152 dan Staatsblad 1937nomor 116 dan nornor 610;Bahwa disamping itu terdapat Peraturan Tentang Kerapatan Qadi danKerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan danHlm. 43 dari
Putus : 20-11-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1896 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — Drs. H.RUSTAM MAGE BIN ALI MAGE
6052 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka tanpamempertimbangkan unsur lainnya Terdakwain casu harus dibebaskan (vrijspraak) dariDakwaan Primer tersebut".8 Bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasikeberatan terhadap putusan JudexFacti Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur, tanggal 16 Mei2013 Nornor 13/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda, yang diktumnya menguatkanputusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda Nomor 40/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, karena tidak konsisten dalammenerapkan hukum,
Register : 08-06-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 227 /Pdt.G/2018/PN.Smg
Tanggal 2 Oktober 2018 — PT. SINAR INTAN PAPUA PERMAI MELAWAN DIREKTUR RSUD TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH
10644
  • tanggal28 Oktober 1970 menyatakan:"Ganti rugisejumlah uang tertentutanpa perineian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasartuntutan itu, harus dinyatakan tidak: dapat diterima, karenatuntutan tersebut adalah tidak jelasr tidak:sempurna".2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550KjSipj 1979 tanggal3 September 1979 menyatakan: "Petitum tentang ganti = rugiharue dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak: mengadakanperineian mengenai kerugiankerugian yang dituniut".3) Putusan Mahkamah Agung RI Nornor
Register : 24-09-2019 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 775/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 28 September 2020 — Penggugat:
CV MULTI GUNA UTAMA
Tergugat:
1.PT BANK MAYORA CABANG TOMANG
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL TANGERANG II
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN
14045
  • Multi Guna Utama, bukti P14, sesuaidengan aslinya;Surat Pernyataan Jual Beli antara Hermanto dan Mangontang Hutagalungtertanggal 15 Agustus 2018, bukti P15, sesuai dengan aslinya;Surat Nomor : 026/RMDLBM/II/2019 tertanggal 14 Februari 2019, perihalPemberitahuan Lelang Eksekusi, bukti P16, copy dari copy;Surat No. 4231/911Disdikbud/2019, tertanggal 27 Februari 2019, bukti P17,sesuai dengan aslinya;Surat Nornor : 045/RMDLBM/III/2019 tertanggal 4 Maret 2019, Perihal :Pemberitahuan Hasil Lelang Eksekusi
Putus : 08-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 127/Pdt/2019/PT SMG
Tanggal 8 April 2019 — PT. SINAR INTAN PAPUA PERMAI lawan DIREKTUR RSUD TUGU REJO PROVINSI JAWA TENGAH dkk
128102
  • 1970tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan :"Ganti rugisejumlah uang tertentu tanpa perineian kerugian dalambentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harusdinyatakan tidak: dapat diterima, karena tuntutantersebut adalah tidak jelasr tidak:sempurna".2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550KjSipj 1979tanggal 3 September 1979 menyatakan: "Petitum tentangganti rugi harue dinyatakan tidak dapat diterima karenatidak: mengadakan perineian mengenai kerugiankerugian yangdituniut".3) Putusan Mahkamah Agung RI Nornor
Register : 13-01-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN LUMAJANG Nomor 13 / Pid.Sus / 2015/ PN.Lmj
Tanggal 20 Mei 2015 — HERIYANTO, S.Pd bin MUNIR als. HERI
7844
  • . / Putusan No : 13/Pid.Sus/2015/PN.Lmj;Dakwaan tidak cocok dengan KTP klien kami, maka jelas adanya ERROR INPERSONA, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf aKUHAP dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nornor : SE004/J.A/11/1993 tentang pembuatan Surat Dakwaan, maka dengan tidakdipenuhinya syarat Formal tersebut dapat menyebabkan pembatalan (verniettigoaar) surat Dakwaan; vDalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan.
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN AMBON Nomor 199/Pdt.G/2014/PN. Amb
Tanggal 23 Desember 2015 — HANS HATEYONG (DAHULU HAN HO AN), Umur 73 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI I ; 2. JIMMY HATEYONG, Umur 40 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT II/TERGUGAT INTERVENSI II ; 3. ELIZABETH HATEYONG, Umur 38 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT III/TERGUGAT INTERVENSI III ; 4. EDWARD HATEYONG, Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Pantai Pasar Rumah Tiga RT/RW : 002/015, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, selanjutnya disebut sebagai :PENGGUGAT IV/TERGUGAT INTERVENSI IV ; Seluruh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut : PARA PENGGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI I, TERGUGAT INTERVENSI II, TERGUGAT INTERVENSI III dan TERGUGAT INTERVENSI IV ; M e l a w a n : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI RISET, TEHNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (DAHULU MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI), Cq. REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA, Berkedudukan di Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT/TERGUGAT INTERVENSI V ; M e l a w a n : JACOBUS HATULESILA, umur 59 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Wailela Atas RT. 001/RW. 013, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT INTERVENSI ;
15078
  • Eigendorn Verponding Nomor 1204 telah dihapuskan olehundangundang nornor 1 tahun 1958 dan tanahnya sudah menjadiTanah Negara.Rp. 116.535.000.000 ialah hasil perkalian 194.225 M2 X Rp. 600.000.Angka 194.225 M2 adalah luas keseluruhan Eigendom VerpondingNomor 1204.
Register : 18-10-2017 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 10-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 86/G/2017/PTUN.MKS
Tanggal 10 April 2018 — Penggugat:
PT. Gowa Makassar Tourism Development Corporation
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
YUSUF TYOS
20982
  • status, riwayat, kKeadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukumantara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingankepentingan lainnya.Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat dilokasi bidang tanah di atasobjek sengketa diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat serta Tergugat IlIntervensi menunjuk pada lokasi yang sama, dimana tanah Penggugat terhisap dalamSertipikat objek sengketa a quo ;Menimbang, bahwa dihubungkan ketentuan pasal Pasal 12 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nornor
Putus : 24-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010 K/PID.SUS/2012
Tanggal 24 Juli 2012 — ARIF MAKHMUDIN, S.E
6968 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . ;16)2 (dua) lembar Rekening Koran BCA KCU Sidoarjo Nomor Rekening0180178929 ;17)1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Nornor Rekening 0074302891 ;18)2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTOkepada EVIE MARIA MADUJID ;19)2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTO kepadaARIF MAKHMUDIN ;20)2 (dua) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTOkepada ARIF MAKHMUDIN ;21)2 (dua) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang dari AGUS SUKIRANTOkepada
Putus : 07-03-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2968 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 Maret 2016 — MUSASHI PANGERAN BATARA SITANGGANG
10356 Berkekuatan Hukum Tetap
  • beralasan menurut hukum Terdakwa dikualifikasi sebagai "dader" atau "yang melakukan" dan "turut serta yangmelakukan perbuatan" yang merugikan keuangan Negara;22.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini harus ditolakkarena tidak berdasarkan fakta hukum, sehingga Pembanding (Terdakwa 1)tidak memenuhi unsurunsur delik pidana sebagaimana Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nornor
Register : 01-06-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2012/PTUN.SMD
Tanggal 19 Desember 2012 — - PEMDA KABUPATEN KUTAI TIMUR melawan - KEPALA CABANG BANK MANDIRI, Tbk. SANGATTA; - KEPALA KP PAJAK PRATAMA BONTANG; - KEPALA KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR.
15367
  • eh publik / masyarakat luas dan didirikan atas dasar AktaPendirian sesuai UndangUndang Nornor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, sedangkan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara adalahlembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan. Dengandemikian, dapat dipahami dengan jelas bahwa Tergugat I bukanlahtermasuk dalam Badan / Pejabat Tata Usaha Negara melainkan badanhukum perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas ; h.
Register : 16-04-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 25/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
AMRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.JEREMY SHAWN PRANATA
2.Tim Kurator PT Hokindo Jaya (Dalam Pailit) dan Tuan Michael (Dalam Pailit),
240141
  • Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung telah termaktub kaidahhukum tentang kewenangan mengadili, yaitu :1) Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 27 Juli 2001 Nornor 22K/TUN/ 1998 tentang Kompentensi Absolut (pertanahan), dengankaidah hukumnya "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yangberkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenangPeradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili,melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semuapihak yang berkepentingan;2) Putusan Mahkamah
Upload : 16-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 118/Pdt.G/2014/PN.Plg
KOSIM KOTAN - LAWAN - KOKO GUNAWAN THAMRIN, DKK
7322
  • yang telah menerbitkan Sertifikat21.sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II, yakni Sertifikat Hak MilikNo. 7631/Sukajaya, Surat Ukur Nomor 19/2007 NIB No.02865diatas tanah objek sengketa milik Penggugat yang terletak diKelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang adalahmerupakan perbuatan melawanNUKUM. " 2202222 oo ne nnn nn noneBahwa perbuatan Tergugat VI yang telah menerbitkan Sertifikatsertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Ill, yakni Sertifikat HakMilik No. 2821/Sukajava, Surat Ukur Nornor
Register : 12-10-2011 — Putus : 05-09-2012 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 381/Pdt.G/2011/PN.Bks
Tanggal 5 September 2012 — 1.DAMIN BIN TONDO 2.SUKRI BIN TONDO 3. Ny. RAMAH BINTI TONDO 4. Ny. HAJJAH ARMAH BINTI TONDO 5. AMSIR 6. SIAR MANIH BINTI TONDO 7. ACHMAD ZUBBAEDI ARIEF/ALMAZROI AL SAEED M sebagai Para Penggugat Melawan 1. Drs. ACHMAD HARHARA (HAJI AHMAD MUHAMAD) sebagai Tergugat I 2. HALIMAH, sebagai Tergugat II 3. H. MAMAT sebagai Tergugat III 4. MAWAH sebagai Tergugat IV 5. NY. LAKSMI MOERTI ADHIANTO SH sebagai Turut Tergugat I 6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BEKASI Sebagai Turut Tergugat II
15542
  • merasamempunyai hak atas itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebutapabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidakmengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan KepalaKantor pertanahan yang bersangkutan ataupuri tidak mengajukan gugatan keperigadilan merigenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.Peraturan Pemerihtah tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat telahlewat waktu (kadaluarsa) disebabkan Sertipikat Hak Milk Nornor
Register : 09-08-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 82/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 22 Februari 2012 — NY. IDA FARIDA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DKK
14095
  • BPN No. 9 Tahun 1999) dan terikat azasazasumum Pemerintahan yang baik/AAUPB (UU No. 28 Tahun 1999).Bahwa berdasarkan Yurispudensi Mahkamah Agung Nornor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 sebagai kaidah hukumyang menyatakan : "meskipun sengketa itu terjadi dari adanyasurat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebutmenyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, makagugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke PeradilanUmum dan karena pokok sengketa cenderung atau lebih kentalmuatan