Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempat tinggal di XxKota Jakarta Barat (KontrakanBapak Warsun);, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah memeriksa alatalat bukti di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan suratpermohonannya tertanggal O04 September 2020 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor263

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;SUBSIDER :Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskanpenetapan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara iniJurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mengumumkanpermohonan Pengesahan Nikah tersebut selama 14 hari dengan Nomor263/Pdt.P/2020/PA.JB, di papan pengumuman Pengadilan Agama JakartaBarat, sesuai ketentuan yang berlaku

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor263/Pdt.P/2020/PA.JB tanggal 06 Oktober 2020 dari Para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut;3.

Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor263/Pdt.G/2021/PN Bdg, tanggal 18 Juni 2021 tentang hari dan tanggalpersidangan;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2021/PN Bdg3. Gugatan Penggugat yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Juni 2021, register perkara Nomor263/Pdt.G/2021/PN Bdg;4.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor263/Pid.Sus/2017/PN.Sim tanggal 18 Oktober 2017 yang amarselengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Fernando Hutabarat telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MenguasaiNarkotika Golongan bukan tanaman;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun;3.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor804/PID.SUS/2017/PT..Mdn tanggal 18 Januari 2018 yang amarselengkapnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor263/Pid.Sus/2017/PN.Sim, tanggal 18 Oktober 2017, yang dimohonkanbanding tersebut;MENGADILI SENDIRI :1.

pada Pengadilan NegeriSimalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2018,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2018 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSimalungun pada tanggal 2 Februari 2018;Membaca Akta tidak mengajukan memori kasasi dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai Pemohon Kasasi II Nomor263

bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungunpada tanggal 25 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut kemudianmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2018 namunHalaman 6 dari halaman 10 Putusan Nomor 786 K/PID.SUS/2018sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonankasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalamsurat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun Nomor263

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor263/G/2014/PTUNJKT tanggal 25 Maret 2015; .

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 4 Mei 2015, memori banding mana telah diberitahukankepada para pihak masingmasing dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Memori Banding tanggal 12 Mei 2015, yang pada pokoknyamenyatakan keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta tersebut, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut: Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor263

untukmembayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan,yang untuk tingkat banding besarnya ditetapbkan sebagaimana tertuangdalam amar putusan ini; Mengingat akan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor263

376.000, (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Kemudian dilanjutkan proses perkara kepada verzet dengan segalauraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan verzet PengadilanAgama Sijunjung Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sjj tanggal 10 Desember 2019Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :DALAM KONVENSI :1.4.Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapatditerima;Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor263

Menolak selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :Membebankan kepada Pelawan/Termohon Asal untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp 286.000, (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Hal 2 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.PdgMembaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Sijunjung yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal19 Desember 2019 Pembanding telah mengajukan permohonan bandingterhadap Putusan Verzet Pengadilan Agama Sijunjung Nomor263/Pdt.G/2019

putusan Majelis Hakim tingkat pertama yangHal 7 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdgmengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi sebagian dan menolak untukselebinnya dapat dikuatkan dengan perbaikan jumlah nominal nafkah madhiyahsebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaitersebut dalam Konvensi dan Rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding sepakatdalam musyawarahnya bahwa putusan Pengadilan Agama Sijujung Nomor263

Pembanding;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku danHukum Syara/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapatditerima;Dalam Konvensi Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor363/Pdt.G/2019/PA.Sjj., tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatandengan tanggal 13 Rabiulakhir 1441 Hijriyah ;Hal 8 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.PdgDalam Rekonvensi Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor263

perkara sebesarRp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwatelah mengajukan permohonan yang telah disampaikan secara lisan dipersidanganyang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukumankarena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulangpunggung terhadap keluarganya;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim PengadilanNegeri Praya menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Januari 2019 nomor263

No. 09/PID /2019/PT.MTRMenimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwadan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara dan syarat syarat yang diatur oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secaraformil dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkasperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor263/Pid.B/2018/PN.Pya, tanggal 10 Januari 2019, serta Memori Banding Terdakwa,Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Tanggal 10 Januari 2019 Nomor263/Pid.B/2018/PN.Pya;Halaman 5 dari 6 halaman Put. No. 09/PID /2019/PT.MTR3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Mataram pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 oleh kami, CorrySahusilawane, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Hadi Siswoyo, SH.

D6 RT. 03 RW.01, SokarajaBanyumas 53181, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 Februari 2015;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonanpencabutan penetapan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwokertopada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor263/Pid.B/2006/PN Pwt., tanggal

Nomor 1575 K/Pdt/2015SP.Han/252/X1/2006.Reskrim, sejak tanggal 4 Desember 2006 (1 haritahanan penyidik);Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan Surat PerintahPenahanan tanggal 14 Desember 2006, Nomor PRINT1395/0.3.14/Epp.1/12/2006, sejak tanggal 14 September 2006 sampai dengan02 Januari 2007 (14 hari tahanan JPU);Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 28 Desember 2006, Nomor263/Pen.Pid/2006/PN Pwt., sejak tanggal 28 Desember 2006 sampaidengan 26 Januari 2007 (30 hari tahanan Pengadilan)

Mencabut Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor263/Pen.Pid.B/2006/PN Pwt., tanggal 31 Januari 2007;3. Menetapkan bahwa Pemohon (Terpidana Sumbadi) terhitung sampai dengantanggal 20 Januari 2015 telah menjalani hukuman selama 2 tahun 8 bulan;4. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telahmemberikan Putusan Nomor 06/Pdt.P/2015/PN Pwt., tanggal 24 Februari 2015dengan amar sebagai berikut:1.

Membebankan biaya permohonan ini kepadaPemohon;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti yang telah dibubuhi materai yangcukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1902017101840001 atas namaFEBRIYANTI tanggal 21 Oktober 2012, diberi tanda buKti ................00 P1;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FEBRIYANTI Nomor263/Disp/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan SipilKabupaten

Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan dalam Kutipan Akta KelahiranPemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor263/Disp/1989, tanggal 8 Maret 1989 atas nama FEBRIYANTI;3.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan Akta KelahiranPemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor263/Disp/1989, tanggal 8 Maret 1989 atas nama FEBRIYANTI yangdikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Belitung, yangsebelumnya tahun lahir Pemohon tertulis 1983, diperbaiki menjadi tertulisdan terbaca 1984;4.

Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Belitung segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untukmencatatkan pada registerregister yang sedang berjalan selanjutnyauntuk dilakukan pembetulan terhadap Akta Kelahiran PemohonHalaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 254/Padt.P/2019/PN Tdnsebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor263/Disp/1989, tanggal 8 Maret 1989 atas nama FEBRIYANTI yangdikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Belitung, yangsebelumnya

,tanggal 26 Oktober 2020;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Nopember2020, sebagaimana termuat dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor263/Akta.Pid.B/2020/PN.Plk.tertanggal 4 Nopember 2020 dan Memori bandingtersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 4 Nopember 2020;Menimbang, sehubungan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebutPenasihat Hukum Terdakwa mengajukan

dari Akta Penerimaan Memori BandingNomor 263/Akta.Pid.B/2020/PN.Plk.tertanggal 13 Nopember 2020 dan Memoribanding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada PenuntutUmum pada tanggal 13 Nopember 2020;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan bandingtersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum danTerdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor263

Putusan No.93/PID/2020/PT.PLK.Mengingat, Pasal 14a KUHP,Pasal 351 ayat (1) KUHP UndangUndangRepublik Indonesia UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sertapasalpasal dari undangundang dan peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor263/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 21 Oktober 2020 yang dimintakanbanding; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatperadilan, sedangkan ditingkat

No. 306/Pdt.G/2021/PTA.SbyPanitera Pengadilan Agama Sumenep Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Smp tanggal29 Juni 2021;Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada Pembanding pada tanggal 30 Juni 2021, sebagaimanaRelaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumenep Nomor263/Pdt.G/2020/PA.Smp tanggal 30 Juni 2021;Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage padatanggal 1 Juli 2021, dan Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimanadiuraikan dalam Surat Keterangan yang

Pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Terbanding harus dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang diuraikandalam memori bandingnya pada pokoknya semuanya telah diuraikan dandipertimbangkan dalam putusan ini, demikian juga terhadap Kontra MemoriBanding Terbanding, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor263/Pdt.G/2021/PA.Smp

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor263/Pdt.G/2021/PA.Smp tanggal 07 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengantanggal 28 Syawal 1442 Hijriyah ;3. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkatbanding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, bertepatandengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriyah, oleh Drs. H.

Radio Citra AnakSiantar (CAS FM) sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor263/Pdt.G/2019/PA.Sim. pada hari Rabu tanggal 14 Maret dan hari Senintanggal 15 April 2019, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutusserta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkanketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengandemikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974

Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sim.secara lisan di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim agarmengabulkan pencabutan perkara Cerai Gugat yang diajukannya dalam suratgugatan tertanggal 6 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Simalungun pada tanggal 6 Maret 2019 dengan register nomor263/Pdt.G/2019/PA.Sim.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor263/Pdt.G/2019/PA.Sim. dari Penggugat dengan verstek.3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara.Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2019/PA.Sim.4.

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan surat PenetapanPenahanan tertanggal 25 Agustus 2015 Nomor263/Pid.B/2015/Pn.Yk sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampaiHalaman 1 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2015./PN Yyk.dengan tanggal 23 September 2015.5.

Penuntut Umum dengan surat Penetapan Penahanan tertanggal 20Agustus 2015 Nomor Print 1411 /0.4.10 / Ep.1 /08 /2015 sejaktanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September4 Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan surat PenetapanPenahanan tertanggal 6 Agustus 2015 Nomor263/Pid.B/2015/Pn.Yk sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampaidengan tanggal 23 September 2015:;Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 263/Pid.B/2015./PN Yyk.5..

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan surat PenetapanPenahanan tertanggal 6 Agustus 2015 Nomor263/Pid.B/2015/Pn.Yk sejak ta nggal 25 Agustus 2015 sampaidengan tanggal 23 September 2015;5. .

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta denganSurat Penetapan Penahananya tertanggal 15 /September 2015 No316 / Pid.B/2015/Pn.Yyk sejak tanggal 24 September 2015sampai dengan 22 Nopember 2015,Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: 9 2 2ne noe one ene ene ene Penetapan Ketua Penadilan Negeri Yogyakarta Nomor263/Pen.Pid.B./2015/PN.Yyk tanggal 25 Agustus 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim) 2+ 220 220 oe nnn non non non nn one nee nne

Kabupaten Madiun, SebagaiPemohon;MelawanTERMOHON ASLI , Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, PekerjaanPerangkat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun,Sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :Telah mendengar keterangan pihakpihak yang berperkara ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telahdidaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKabupaten Madiun tanggal 16 #4zFebruari 2021 dengan Nomor263

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor263/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor263/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 9 Desember 2019 tentangHari SidanQ) +2222 22222 oon nnn one nen ene nnn neeTENTANG DUDUKNYASENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor263/B/2019/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alin dan menerima segalakeadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikandalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 3 September

Pembanding / Penggugat,Terbanding / Tergugat dan Terbanding Il / Tergugat Il Intervensi telahdiberitahukan untuk melihat berkas perkara sehubungan dengan berkasperkara Nomor 32/G/2019/PTUN.MTR., yang tengah dipersiapkan untukdikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai SuratPemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor32/G/2019/PTUN.MTR., tanggal 10 Oktober 2019; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor263

seksamakepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2020 oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Ketapang;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 19 September 2020yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 21September 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dandiserahkan dengan cara seksama kepada Penutut Umum sebagaimanatersebut dalam Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor263

melakukan aktifitasnya sebagai karyawanswasta sementara waktu; Hal 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 181/PID/2020/PTPTKMenimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum tersebutternyata alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori banding itutidak dapat diterima kebenarannya oleh karenanya harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksadengan seksama berkas perkara dan turunan resmi serta berita acarapersidangan dari Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor263

(2) b KUHAP tidak ada alasanTerdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalamtahanan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebankan pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor263

24 Januari 2012, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 24 Januari 2012, dibawahRegister Nomor : 35/Pdt.P/2012/PN.Prob, yang pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon dilahirkan di probolinggo pada tanggal 01 Juli1950 dengan nama ALI SUTRISNO, sebagaimana tercatat dalamkartu Tanda Penduduk, kartu Keluarga, maupun ljazah milik anakPemohon ;Hal 1 dari 10 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2012/PN.Probo Bahwa di dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor263

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohonyang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor263/67/1970, tertanggal 25 Nopember 2010 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, yangsemula nama Pemohon tertulis ALI diperbaiki menjadi ALISUTRISNO ;3.

Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohonyang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor263/67/1970, 15 Juni 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo tertanggal 25Nopember 2010, yang semula nama Pemohon tertulis ALI diperbaikimenjadi ALI SUTRISNO ;7.

PNS guru SD 10 SelupuRejang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai"Penggugat" ; LAWANTergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal diKabupaten Rejang Lebong, sebagai '"Tergugat"; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor263

ini cukuplahPengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggaptermuat dan menjadi bagian dari penetapan ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanayang telah diuraikan diatas; Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil; Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor263

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.961.000, (Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah)Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor263/Pdt.G/ 2018/PN.Bks Jo. 16/Bdg/2019/PN.Bks yang ditandatangani olehPanitera pada Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 25 Februari 2019,Penggugat dan Penggugat II / Para Pembanding telah menyatakanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 13 Februari2019

, Nomor 263/Pdt.G/2018/ PN.Bks, tersebut;Membaca, Akta Pemberitahunan Perrmohonan Banding Nomor263/Pdt.G/ 2018/PN.Bks, JO.

Nomor 16/Bdg/2019/PN.Bks, yangditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi,telah memberitahukan kepada Pihak Terbanding, semula Tergugat padatanggal 8 Maret 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugatpada tanggal 18 Maret 2019 secara patut dan seksama ;Membaca, SURAT TANDA TERIMA MEMORI BANDING, Nomor263/Pdt.G/ 2018/PN.Bks, JO.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor263/PDT.G/2018/PN.Bks, tertanggal 13 Februari 2019menjadi sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugatuntuk seluruhnya ;2. Menyatakan jualbeli antara para Penggugat denganTergugat berdasarkan Perjanjian Jualbeli pada tanggal18 Februari 2005 dan tanggal 7 Februari 2005 adalahsah menurut hukum;3.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor263/Pdt.G/ 2018/PN.Bks, tanggal 13 Februari 2019;3.

memerintahkanJurusita Pengganti Pengadilan Agama Metro Kelas I B untukmemanggil pihak pihak yang berperkara agar menghadiripersidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telahditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadirmenghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikannasihat seperlunya kepada Penggugat dan Tergugat agardapat rukun kembali, namun menurut keterangan Kepala Desabahwa ternyata suami Penggugat telah di putus olehPengadilan Agama Metro dengan putusan Nomor263

menyatakan mencabut perkara ini ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadidipersidangan telah dicatat dalam berita acarapemeriksaan perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak adalagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimanaterurai diatas;Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidanganmenyatakan mencabut perkara ini, karena perkara ini telahHalaman 4 dari 5halamandiputus oleh Pengadilan Agama Metro dengan Putusan Nomor263

terakhir SD,pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di DusunKorong, Desa Samaturue, Kecamatan Tellulimpoe, KabupatenSinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dalam suratpermohonannya tanggal 1 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor263

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor263/Pdt.P/2018/PAS);2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.