Ditemukan 4303 data
71 — 12
Pip).12. Bahwa objek sengketa antara perkara ini dengan perkara nomor575/Pdt.G/2016/PA. Plp., memiliki kKesamaan kecuali objek sengketaberupa tanah, dalam perkara 575/Pdt.G/2015/PA Plp, hanya seluas615 M2 namun dalam perkara ini memiliki luas 1.064 M2.Putusan Nomor 222/Pdt.G/2016/PA Plp8313.
M. REZEKI KURNIAWAN, S.H.
Terdakwa:
NOR LIANTO Alias ANTO Bin SUBANDI
145 — 32
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kota Banjarbaru Nomor : 03 / PERKIM / DPP / 2019, Tanggal 14 Januari 2019 Tentang Susunan Organisasi Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman ( Satker PIP
2. Keputusan Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kota Banjarbaru Nomor : 02 / SATKER PIP / DPP / 2019, Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pembentukan Tim Teknis Dan Pengawas Lapangan Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman ( Satker PIP ) Kota Banjarbaru Di Lingkungan Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019.
10. Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Nomor / LKM-UTM / XI / 2019, Tanggal Nopember 2019 Dari Ketua Lkm Ulin Tengah Mandiri Noorlianto Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker PIP Kota Banjarbaru.
11. Addendum Surat Perjanjian Kerja Sama ( SPK ) Nomor : 057 / SATKERPIP-SPKP / DPP / 2019, Antara PPK Satker PIP Kota Banjarbaru Dengan LKM Ulin Tengah Mandiri Atas Surat Perjanjian Kerja Sama ( SPK ) Nomor : 018 / SATKERPIP-SPK / DPP / 2019 Tanggal 27 Agustus 2019.
I PUTU GEDE BUDIADI, SH
Terdakwa:
Petrus Johan Lawalata
526 — 371
Tabanan, Bali.Terdakwa memeluk Saksi1 dengan tangan kanan Terdakwaberada di atas dada Saksi1, sehingga Saksi1 terkejut danbangun dari tidurnya, selanjutnya Terdakwa mencium pip!Saksi1 sambil Terdakwa mengatakan : Pegangin dong burungsaya kemudian tangan Terdakwa memegang tangan Saksi1dan mengarahkannya ke arah penis Terdakwa lalu Terdakwameminta Saksi1 melakukan oral seks. Kemudian Terdakwamenyuruh Saksi1 untuk merabaraba dan memegang putingsusu Terdakwa.
AYUB TUNBONAT, DKK
Tergugat:
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN
485 — 771
telah diubah dengan UURI No. 35 Tahun 2014menyatakan:Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalamrangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesualdengan minat dan bakat.Pasal 6 UURI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalmenyatakan:Setiap warga negara yang berusia tujun Sampai dengan lima belastahun wajib mengikuti pendidikan dasar;Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (PIP
61 — 101
Subang dari tahun 2008 s/dsekarang ;93Bahwa saksi menjabat sebagai kabid Perbendaharaan ;Bahwa kegiatan pembangunan Tembok Penahan Tanah (PIP) kaliCileuleuy, mata anggaran Bantuan Sosial ;Bahwa mekanismenya diajukan ke Bagian Sosial lalu diajukan keDPPKAD;Bahwa setelah diterima oleh Bendahara Bantuan Sosial DPPKADdilakukan penelitian administrasi pencairan, jika lengkap lalu diterbitkanSPP, SPM dan SP2D ;Bahwa sumber dana dari APBD Kab.
119 — 63
Tanah Dana bukti yang di mohon sebagai penukar yang terletak di Desablusung pip! NO 313 persil NO 22 sdj kelas Il luas 2.370 M2 (Fotocopysertifikat terlampir)2. Tanah tanda bukti yang di mohon sebagai penukar yang terletak diDesa Blusung persil NO. 51 sdj kelas Il luas 1.420 M2 (Fotocopysertifikat terlampir)3. Tanah tanda bukti yang di mohon sebagai penukar yang terletang diDesa Blusung SPPT 510400100200003737 kelas A 37 luas 2.050 M2(Fotocopy SPPT terlampir)4.
87 — 25
pengendali kegiatan ;Bahwa sebagai Pengendali kegiatan saksi mengetahui tentang kemajuanpekerjaan pemasangan jaringan pipa air minum dari mata air Belobao, DesaLewuka, ke Desa Lamalera A danB ;Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebagai pelaksana dilapangan ;Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai kewenangan untukmenandatangani dokumendokumen yang berhubungan dengan proyek ini ;Bahwa sebagai Pengendali Kegiatan, saksi tidak pernah turun kelapangan,hanya menerima laporan saja dari PIP
MARIA DENISIA TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
431 — 174
danpemerintah wajib membiayainya.Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satusistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan danketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang.2.Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana dengan perubahanterakhirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar(PIP
117 — 27
Saksi PIP SETIOWATIe Bahwa saksi akan menerangkan bahwa Tergugat (Herawati) dengan TurutTergugat (Hadi Subianto) bukanlah suami isteri ;e Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang pupuk sama seperti Herawati ;e Bahwa saksi membeli obatobatan tanaman di Toko milik Herawati ;e Bahwa saksi pernah membeli tanah milik Herawati pada tanggal 28September 2016, dan saksi menanyakan tentang suami dan Herawatimenjawan tidak mempunyai suami ;e Bahwa saksi menanyakan hal tersebut dikarenakan dibutuhkan dalamtandatangan
YOSUA IMANUEL TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
502 — 154
danpemerintah wajib membiayainya.Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satusistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan danketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang.2.Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana dengan perubahanterakhirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar(PIP
47 — 8
Jumlah Kerugian Negara 12 Pip.1.846.754.780.00. e Hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKPRI) Nomor :SR742/D6/01/1/2014 tanggal 9 Oktober 2014dalam rangka PerhitunganKerugian Negara pada kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaanBuku Referensi, Pengayaan dan Panduan Pendidikan DAK pada DinasPendidikan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 201 0;oen Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18UU RI Nomor 31
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
BENI SAPUTRA Als BENI Bin RASYID
36 — 24
Pelalawanan.FIRDAUS dengan kesimpulan ditemukan bengka pada pelipis kiri, lukalecet pada pip! kanan dan paha kiri, dan memar pada tangan. Akibat Iuka. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/RS/TUVER/2017 dari Unit Gawat Darurat RSUD Selasih Kab.
Dedet Darmadi, SH
Terdakwa:
M. FIRNANDA WIRA KESUMA, SE. Ak Bin MUSAFIR UMAR
184 — 70
ukuran 3 (Tiga) inci Pembelian Tahun 2018
- 25 (dua puluh lima) eksemplar Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan pipa hdpe dan aksesoris TA. 2017;
- 20 (dua puluh) eksemplar Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan pipa hdpe dan aksesoris TA. 2018;
- 24 (dua puluh empat) eksemplar Salinan yang telah dilegalisir sesuai aslinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) KKM denngan PPK PIP
Simeulue TA. 2017;
- 20 (dua puluh) eksemplar Asli Perjanjian Kerja Sama (PKS) KKM denngan PPK PIP Kab. Simeulue TA. 2018;
- 25 (dua puluh lima) eksemplar Salinan yang telah dilegalisir sesuai aslinya Rencana Kerja Masyarakat (KKM) Program Pamsimas III Kab. Simeulue TA. 2017;
- 20 (dua puluh) eksemplar Asli Rencana Kerja Masyarakat (KKM) Program Pamsimas III Kab.
Barang bukti nomor 21 sampai nomor 35 dirampas untuk negara;
37 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian tersebut tidak hanya kerugian produksi yangseharusnya dapat dilakukan tetapi juga biaya yang tetap harus dikeluarkanwalaupun produksi tidak berjalan serta dengan terbitnya surat yang ditandatangani oleh Patonah sebagai Ketua PIP FPBJ dan Khotiah sebagaiWakil PTP FPBJ tertanggal 4 Januari 2011 mengakibatkan kerugian yangsangat besar yaitu perusahaan telah kehilangan kepercayaan daripelanggan akibat tindakan yang dilakukan Patonah dan Khotiah dibawahkoordinasi FPBuJ ;16.Bahwa kerugian materiil
SAUT MARUBA SIHOMBING
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
1.PONIMAN
2.ASNIMAR
133 — 496
., yangterletak di Desa Rlmbo Panjang Kecamatan Tambang sebagaimanaNota Dinas Nomor 232/ND14.01/1/2017 tanggal 31 Januari 2017 (videbukti T9 besertalAM PIP AN) ; 222 ene n en en ene neem teen en een en ene n ne nn ene nee12.
65 — 30
tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp.4.100, ; 222 ono nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn cnn nn nnnDengan demikian masih terdapat sisa anggaran yang tidak terpakai dan tidak puladikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 32.460.000, ;8 Pergerakan Masyarakat dalam Pemberantasan Nyamuk (PSN) ;Berdasarkan DPA SKPD Kelurahan kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggarankegiatan tersebut sebesar Rp. 150.000.000, dengan rincian pembiayaan sebagai berikut:a Honorarium panitia pelaksana Rp.2B ITB 000 pip
1.KUSNADI
2.ANJAT AROHMAN, S.E
3.SUNAMI
4.MISNARI
5.SUTIAH
6.SAMIDI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SUARABAYA
245 — 156
SK 4VIII1996 :Pembatalan Secara ParsialkKeputusan PemberianHGU kepada PIP XXIll berdasarkan SK Mendagri35/HGU/DA/88.6. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan SK 3VIII1996 dan SK 4VIII1996, Bupati Malang menerbitkan SK 180/23/SK/429.013/1997 ttgPenetapan Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pedesaan di Kec.PUTUSAN No. 29/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 66 dari halaman 89Sumbermajing Wetan Kab.
Terbanding/Terdakwa : GODLIF ADOLF BASTIAN BAKO Alias GODLIF
42 — 2
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor.35/KEP/KIMTARU/2011 tanggal 1 Nopember 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kabupaten Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan APBN-P Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011;
- 1 (satu) Bundel Surat Kuasa Nomor: KU.08.05/PKPP-NTT/219/VIII/2011 tanggal 01 Juni 2011 Kuasa PPK Kabupaten dalam Program PIP Tahun Anggaran 2011.
YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
277 — 124
danpemerintah wajib membiayainya.Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satusistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan danketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang.2.Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana dengan perubahanterakhirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar(PIP
91 — 43
(fotokopi); Peta Dasar Kabupaten Bangka Barat Tahun 2004, (Copy dari copy);Peta Dasar Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012, (Copy dari copy);Peta Indikatif Desa Air Belo, (copy dari copy); Berita Acara Kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah danmufakat BPD, LPM, Pemerintahan Desa Air Belo tanggal 10Agustus 2015, Jam 19.30 Wib, bertempat di Kantor Desa AirBelo Dusun Il membahas tentang Adanya Aktifitas OperasionalHal 66 dari 107 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/G/2015/PTUNPLGPonton Isap Produksi (PIP