Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-08-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN LUMAJANG Nomor 256/Pid.Sus/2018/PN Lmj Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
TWENTY PURANDARI, S.H.
Terdakwa:
BUDIONO Bin SUTIKNO
24 — 5
TWENTY PURANDARI, S.H.
Terdakwa:
BUDIONO Bin SUTIKNO
24 — 5
., dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniserta bersedia memberikan keterangan dengan senya; Bahwa ahli menerangkan bersedia memberikan pendapat sebagai Ahlidengan senya; Bahwa ahli menerangkan keseharian Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdinas di Dinas Kesehatan Kab.
Register : 06-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/TUN/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA VS RINI PURWANINGSIH, DKK;
169 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Penggugat Kurang Pihak;a.Bahwa perlu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ketahui,mengenai pengembalian berkas nota usul tenaga honorer K2Penggugat adalah merupakan salah satu ruang lingkup dalam prosespengangkatan tenaga honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentangHalaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/2017perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi
Register : 05-02-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Mdn Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
SUBAGIO
Tergugat:
1.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
2.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Turut Tergugat:
PT. Indako Trading Coy
81 — 19
SUBAGIO
Tergugat:
1.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
2.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Turut Tergugat:
PT. Indako Trading Coy
81 — 19
IIdiperintahkan untuk mengevaluasi sistem penentuan Kepala DinasKetenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara yang ada selama ini jugabukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Medan untukmemeriksa dan mengadilinya, melainkan merupakan kewenanganmutlak badan peradilan dan atau lembaga lain yang diatur secaratersendiri dalam ketentuan hukum dan peraturan perundangundanganyang berlaku ;Bahwa sebaliknya jika maksud gugatan adalah agar Tergugat Ilmemberikan tindakan kepada Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 08-08-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 299/Pid.B/2012/Pn.Sda Tanggal 8 Agustus 2012 — AGUS SUPRIYANTO
45 — 8
45 — 8
Akibat katakata yang diucapkanterdakwa sambil menunjuk kearah saksi DJONI ASTONO, SH, saksi DYANSUKMA SEKARINA, SH, dan saksi TOTOT HARGIANTO, ST, MM yang saat ituberada dihadapan khalayak ramai yaitu para peserta unjuk rasa yang jumlahnyasekira 50 (lima puluh) an orang tersebut maka saksi DJONI ASTONO, SH, saksiDYAN SUKMA SEKARINA, SH, dan saksi TOTOT HARGIANTO, ST, MMmenjadi merasa malu dan terserang kehormatannya selaku Pegawai Negeri Sipilyang saat itu sedang menjalankan tugas dan jabatannya
Putus : 07-08-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 406/Pid.B/2015/PN.Blb Tanggal 7 Agustus 2015 — Nurcahya Binti Samsuar.
44 — 8
44 — 8
Memerintahkan barang bukti berupa :1(satu) lembar photo copy akta perkawinan No. 35/A/1992 atas nama HendryCandra, SH dengan Ratna Sugiarti yang dibuat oleh kepala kantor catatan sipilyang sudah disyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar photo copy KTP atas nama Hendry Candra, SH yang sudahdisyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Ratna Sugiarti yang sudah disyahkanoleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) Exsemplar photo copy
Register : 17-11-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 3064/Pdt.G/2021/PA.Lpk Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
136 — 98
136 — 98
terang dan nyata pekerjaanPemohonyaitu Pegawai Negeri Sipil /PNS (bukti P3).5,Bahwa oleh karena senyatanya berdasarkan pada dokumentasi suratsurat Pemohon sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas bahwapekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan secara jelasPemohon memiliki Nomor Induk Pegawal (NIP)196308282006041009 dimana berdasarkan NIP Pemohon tersebutdapat diketahui bahwa Pemohon berstatus sebagai PNS sejak bulanApril 2006.6.Bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 24-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/PID.SUS/2014 Tanggal 24 Februari 2014 — Lamser Lumbangaol
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Lamser Lumbangaol, selaku Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuksementara waktu, yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UnitPelaksana Teknis (UPT)
Register : 14-03-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 28 Juni 2016 — FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos ; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
80 — 39
80 — 39
Dalam pasal tersebut, huruf .b)merupakan pengaturan yang didasarkan pada jenis tindak pidananya, sedangkanpada huruf .d) merupakan pengaturan yang didasarkan pada vonis pidana yangdijatunkan, yang menjadi persoalan adalah jika hanya berpedoman pada huruf'b) saja, yaitu melakukan Tindak Pidana Umum maka Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran lalulintas saja dapat dijatuhi hukumanPemberhentian Tidak Dengan Hormat, jadi jika menyangkut Tindak PidanaUmum, maka huruf .b) harus selalu dihubungkan
Register : 24-01-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PA TAKALAR Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Tkl Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 20
20 — 20
Sebagaimana perubahan tersebut menjadiPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANPEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZINPERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPILyang Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut :a.
Register : 25-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
IBRAHIM AKBAR, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
142 — 148
IBRAHIM AKBAR, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
142 — 148
Di mana objek sengketa a quo (vide Bukti P.1 = BuktiT1) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditujukan langsung kepada Penggugat, sehingga berakibat hukum Penggugatmengalami kerugian kehilangan status Pegawai Negeri Sipil Pemerintah DaerahKabupaten Luwu Utara, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untukmengajukan gugatan sebagaimana adagium Point dinteret Point daction;Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif, oleh karena sengketa incasu merupakan
Register : 01-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 11-09-2021
Putusan PN Melonguane Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mgn Tanggal 9 September 2021 — Penuntut Umum:
1.MEILANY MAGDALENA MOTULO, S.H., M.H
2.SYLVI HENDRASANTI, S.H
Terdakwa:
HERIANTO BAWULANG
402 — 344
1.MEILANY MAGDALENA MOTULO, S.H., M.H
2.SYLVI HENDRASANTI, S.H
Terdakwa:
HERIANTO BAWULANG
402 — 344
Polisi karena adanya Tindak PidanaPornografi yang dilakukan Terdakwa dan Saksi 4 (Terdakwa dalam berkasterpisah); Bahwa awalnya belum tahu siapa pelakunya, Tim Mata Merah turun kelapangan baru diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi 4(Terdakwa dalam berkas terpisah)); Bahwa Saksi termasuk dalam anggota Tim Mata Merah; Bahwa yang melakukan Pelaporan Kasus ini adalah Saksi;Bahwa ketika Saksi dengan Tim Mata Merah sedang berada dipelabuhan lalu mendengar ada cerita ada oknum Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-02-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — UNIVERSITAS SRIWIJAYA., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
228 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
228 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentangKeikutsertaan Perancang PeraturanPerundangundangan dalam Pembentukan PeraturanPerundangUndangan dan Pembinaannya (PPKeikutsertaan Perancang) (vide Bukti P7);Pasal 1 angka 1:Perancang Peraturan Perundangundangan = yangselanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipilyang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancangyang diberi tugas, tanggung jJawab, wewenang, dan haksecara penuh oleh pejabat yang berwenang untukHalaman 13 dari 62 halaman
Register : 03-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 63/G/2018/PTUN.PLG Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
DARMADI, S.Ag., M.Pd.I
Tergugat:
BUPATI MUSI BANYUASIN
152 — 89
DARMADI, S.Ag., M.Pd.I
Tergugat:
BUPATI MUSI BANYUASIN
152 — 89
DimanaPenggugat duduk sebagai Sekretaris, yang tidak ada hubungannyadengan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang pada kasus tersebut Penggugat merasa dikorbankan dandikriminalisasikan, mengingat jabatan dan kedudukan Penggugat sebagaiSekretaris ICMI tidak memiliki Kewenangan dan tanggung jawab dalamhal masalah pengelolaan bantuan dana tersebut; Him. 7 dari 53 hlm. Put.
Register : 04-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 70/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
82 — 46
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
82 — 46
/Walikota diKabupaten/K 01a; 722 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf ePeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan bahwa Presiden dapat mendelegasikankewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-08-2011 — Putus : 28-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2011/PTUN.ABN. Tanggal 28 Desember 2011 — Drs. SEMUEL LETELAY, M.Si sebagai Penggugat melawan BUPATI MALUKU BARAT DAYA sebagai Tergugat
124 — 46
124 — 46
Bupati MalukuBarat Daya (MBD) untuk diambil tindakan penegakan hukum Disiplin PegawaiNegeri Sipil kepada Penggugat yang kemudian diserahkan kepada SekretarisWilayah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam kapasitas selaku Ketuamerangkap anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, maka darihasil pertemuan oleh Ketua dan anggota Badan Pertimbangan Jabatan danKepangkatan Kabupaten maluku Barat Daya dalam rangka pembahasan hasiltemuan Kesbanglinmas terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-12-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PA BUNGKU Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
81 — 57
81 — 57
tidak tahu apakah mereka masihberkomunikasi atau tidak;Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusahamendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa setahu saksi, Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggalbersama lagi dan telah berpisah sejak bulan Mei 2021;Bahwa setelah Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama saksitidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkahkepada Termohon, namun Pemohon masih membiayai anakanak;Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negri Sipilyang
Putus : 26-03-2015 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 603/Pid.B/2014/PN.Smg Tanggal 26 Maret 2015 — ARISTA KURNIASARI Binti BUDIHARJO
208 — 72
208 — 72
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau suratberharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinyaatau. patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengantujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan,perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa yang dalam kesehariannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang
bertemu dengan Terdakwa dan DWIHANDAYANI JURITO di rumah DWI HANDAYANI JURITO, yang manadalam pertemuan tersebut baik Terdakwa maupun DWI HANDAYANIJURITO menjelaskan atas usaha pengadaan batik yang dijual kepadapara guru yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenausaha tersebut membutuhkan modal yang banyak maka Terdakwamenawarkan kepada saksi untuk ikut berinvestasi yang akandiberikan keuntungan sebesar 7% dari modal yang disetor ;Bahwa karena melihat Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
rekening1360007829788 dan di Bank BCA dengan nomor rekening 2465253558,serta rekening Terdakwa yang ada di Bank MANDIRI dengan nomorrekening 1360011717748, di Bank BCA dengan nomor rekening0095596776, di Bank Jateng masing masing dengan nomor rekening3051000900 dan 3053010449 ; menunjukkan adanya kesengajaan darridiri Terdakwa untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usulharta kekayaan,Menimbang, bahwa demikian pula Adanya ketidak cocokan antaraProfil Terdakwa yang dalam kesehariannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 47/G/2018/PTUN.KPG Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
HERIBERTUS PALA, SST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
191 — 81
HERIBERTUS PALA, SST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
191 — 81
perkaranya yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap;Surat Kepala BKN Nomor: k.2630/v.1398/99 tanggal 2 Oktober2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjaraatau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan danHalaman 26 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 47/G/2018/PTUNKPG.Contoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiSurat Gubernur NTT Nomor: Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal: penyampaian data pegawai negeri sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 86/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
IRFAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 25
IRFAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 25
Nomeor.86/G/2017/PTUNMTR Tanggal 7 Pebruari 2017 gugatan mana telahdiperbaiki secara formal pada Tanggal 8 Maret 2017 telah mengemukakanalasanalasan sebagai berikut:Putusan Nomor : 86/G/PTUN.MTR Halaman 4OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalan Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/102/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/341/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 30-10-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/TUN/2009 Tanggal 30 Oktober 2009 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA RI ; MENTERI AGAMA RI, ; ALMAâÂÂARIF SETAF, SH.,MH,
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga, sudah tidak diragukanlagi bahwa sesungguhnya Penggugat dalam hal ini telahsenyatanya dijatunkan sanksi hukuman secara ganda ;Oleh karenanya Keputusan Para Tergugat telah sama melampauibatas kewenangan, dan telah dengan jelas terbukti tidakmengindahkan ketentuan hukum yang berlaku ;Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP No.30 Tahun 1980, telahdengan tegas ditentukan bahwa : Kepada Pegawai Negeri Sipilyang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapapelanggaran disiplin, terhadapnya