Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 6/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
351 — 255
  • ,sangat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Surat KeputusanBupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, TentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 (ObyekSengketa) kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, karenamerugikan hak dan kepentingan diri Penggugat dan sebagai PegawaiNegeri Sipilyang sah yang masa jabatannya seharusnya berakhirPutusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBYHalaman 4 dari 49 Halamansesuai
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Anak
Register : 17-11-2020 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1102/Pid.Sus/2016/PN Bjm
Tanggal 21 Desember 2016 — -MUHAMMAD PADELI Als PADELI Bin JAILANI -AMRULLAH Als ULAH Bin AMIR HASAN
282 — 71
  • 6926 lJ,oleh karena barangbarang tersebut milik Terdakwa Amrullah alias Ulah binAmir Hasan, maka barangbarang tersebut akan dikembalikan kepadaTerdakwa Amrullah alias Ulah bin Amir Hasan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Hal yang memberatkan: Perbuatan TerdakwaTerdakwa sebagai perbuatan yang tidak senonoh danasusila, tidak sepantasnya dilakukan oleh petugas Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
SURYANSAH USMARIANTO
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
528 — 401
  • tersebut tidak ada mengaturmengenai tersedianya upaya administratif, bahkan dalam Pasal 42 PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 ditegaskan padapokoknya terhadap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena tindak pidana tidakdapat dilakukan upaya administratif;Menimbang, bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal38 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, berupa banding administratifkepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat diajukan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-05-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 65/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 4 Oktober 2017 — Drs. H. Legimun, M.Pd Vs. Gubernur Sumatera Utara
2025 — 2459
  • Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1), (2)Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 yaitu ayat (1) setiappenjatuhan hukuman disiplin ditetaobkan dengan keputusan pejabat yangberwenang menghukum ayat (2) Keputusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenangmenghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansiTEISEDLT j==e2e eae rer tr rrr einai enim eoBahwa
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 10-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
ABEL JEHUDU BEPONG, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
120 — 67
  • menjalankan hukuman dan dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tidak ada amarputusan ini soal hukuman tambahannya mengenai halhal pemberhentian dariPegawai Negeri Sipil, Kemudian dengan berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Bupati menyurati Presiden melaluiHalaman 41 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNKPGMenteri Sekretaris Negara untuk mempertimbangkan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-04-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penggugat:
AROTOTONA MENDROFA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
66 — 33
  • 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara ;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintah ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi DanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 166/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
B. Dewi Korawati, SKM
Tergugat:
BUPATI SERDANG BEDAGAI
102 — 64
  • Perkara Nomor : 166/G/2019/PTUNMDN Halaman 28seamooooDSehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, Gubenur/Bupati/Walikotasebagai Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menindaklajuti PutusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaiman jugaditegaskan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 08-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/201
Tanggal 8 Mei 2015 — EDI PRIYANTO, S.Pd.,MM, vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
61 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana dinyatakan dalam suratnyatanggal 4 Januari 2012;Kedua : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd.,lahir tanggal 12 Januari 1974, NIP. 19740112 1999121001, Penata Muda Tk. , Golongan Ruang Ill/b,Halaman 2 dari 49 halaman.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-05-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 66/G/2017/PTUN-Mdn
Tanggal 4 Oktober 2017 — PENGGUGAT : Drs. H. SYAMSUL BAHRI VS TERGUGAT : GUBERNUR SUMATERA UTARA
46 — 25
  • juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintahdiantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentang sanksiPemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa penerapan dari masingmasing PeraturanPemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkatkesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2017 — TATANG RIZANI, S.E. bin IZATI
93 — 17
  • pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 /75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
    pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-02-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/PDT.G/2014/PN.BDG
Tanggal 13 Nopember 2014 — Benny Halim LAWAN Ganda, DKK
190 — 80
  • Dan patut untuk majelis pemeriksa perkara ketahui bahwaterhadap objek perkara aquo telah dilekatkan sita semenjak dahuluberdasarkan Surat Penetapan No. 483/1958.Sipil tertanggal 2 Djuni1958 perihal tentang penyitaan objek perkara yang kemudian ditindaklanjuti dengan Risalah Penyitaan Lebih dahulu No. 483/1958.Sipilyang dimana salah satu diantaranya adalah mengenai objek Persil 68S.ll sehingga tentu sangatlah tidak berdasarkan kepada hukumapabila Pembantah mendalilkan bahwa objek tersebut adalah milikPembantah
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-10-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 268/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 22 Januari 2020 — Penggugat:
Thonni Hutagaol
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
107 — 44
  • Banding administratif atas nama saudara Thonni Hutagaol NIP196606.251986021001, Tanggal 8 Agustus 2019, memutuskan tidak dapatmenerima permohonan banding administratif tersebut karena tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengambil keputusanBahwa yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan objeksengketa adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2010
Tanggal 18 Januari 2011 — BUPATI TAPANULI UTARA ; Ir. MUTIARA D. HUTASOIT
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 1980Tentang Peraturan DisiplinHalaman 19 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/201020Pegawai Negeri Sipil (vide.Pasal 6 ayat 4 huruf b= danPasal 9 ayat (1) dan ayat (2 )Bahwa konsiderans Surat Keputusan Tergugat aquo, dalam Memutuskan, Menetapkan, PertamaMemberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) darijabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 (lima) danmengangkatnya kedalam jabatan sebagai tersebut
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Perusakan
Register : 16-09-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 64/Pid.B/2014/PN Kfm.
Tanggal 26 Januari 2015 — - LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos alias SELUS sebagai Terdakwa
109 — 61
  • AFAENPAH,AGUSTINUS HALE, HENDRIKUS MAKUN dan MIKHAEL NAIF (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah) mengakibatkan rasa takut terhadapdiri para Pegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dan diambil sumpahnya dalamkegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Il, Illdan IV di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga para Pegawai Negeri Sipilberupaya menyelamatkan diri dengan jalan lari meninggalkan tempattersebut.Bahwa selain menimbulkan rasa takut pada para Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Putus : 11-11-2014 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 435/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 11 Nopember 2014 — Drs. HR.MOENZIER HOESIEN >< KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,Cs
180 — 146
  • Kimia DalamNo.12A, Kelurahan Peganggasaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berhak menghunibangunan/ rumah instansi pemerintah hanyalah Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif.4. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Gugatan halaman 2 angka 2 yangmenyatakan bahwa PENGGUGAT seolaholah memperoleh rumah yangterletak di JI.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 1/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY
Tanggal 2 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DUPRIONO, S.H., M.Si. Diwakili Oleh : NANDA SETIAWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDIE WICAKSONO, S.H., M.H.
393 — 134
  • ., selaku Pegawai Negeri Sipilyang sebelumnya menjabat Sekretaris Camat Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk dankemudian menduduki jabatan sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan DUPRIONO, S.H.
    Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si., selaku Pegawai Negeri Sipilyang sebelumnya menjabat Sekretaris Camat Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk dankemudian menduduki jabatan sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan DUPRIONO, S.H.
    Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAUKETIGA:Bahwa Terdakwa DUPRIONO, SH., M.Si., selaku Pegawai Negeri Sipilyang sebelumnya menjabat Sekretaris Camat Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk dankemudian menduduki jabatan sebagai Camat Pace Kab. Nganjuk berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 821/40/411.404/2021 tanggal 2Februari 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan DUPRIONO, S.H.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 97/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : Suwarno
Pembanding/Penggugat II : Alm. Bejo Sastro Tumini
Pembanding/Penggugat III : H. Zainal Abidin
Pembanding/Penggugat IV : Abdullah
Pembanding/Penggugat V : Wilson Sihombing
Pembanding/Penggugat VI : Baharatua Sipahutar
Pembanding/Penggugat VII : Sahat M. Tampubolon
Pembanding/Penggugat VIII : Sumilir
Pembanding/Penggugat IX : Alm. Suman Purba Tama Riana D
Pembanding/Penggugat X : H. Tugino
Pembanding/Penggugat XI : Eddi Sofyan
Pembanding/Penggugat XII : Suharto
Terbanding/Tergugat I : Perusahaan Umum PERUM Damri
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
105 — 88
  • bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pensiunanjanda/dudanya yang belum disesuaikan ke dalam PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 1977, disesuaikan ke dalamPeraturan Pemerintah termaksud terhitung mulai tanggal 1 April1979.Dengan demikian mulai tanggal 1 April 1979 semua pensiunanPegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya menerima pensiunpokok berdasarkan peraturan perundangundangan yang sama.Akan tetapi ternyata masih terdapat pensiunan bekas PegawaiPerusahaan Negara yang berasal dari Pegawai Negeri Sipilyang
    Nomor 97/PDT/2020/PT DKI4.Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977, disesuaikan ke dalamPeraturan Pemerintah termaksud terhitung mulai tanggal 1 April172 Dengan demikian mulai tanggal 1 April 1979 semua pensiunanPegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya menerima pensiunpokok berdasarkan peraturan perundangundangan yang sama.Akan tetapi ternyata masih terdapat pensiunan bekas PegawaiPerusahaan Negara yang berasal dari Pegawai Negeri Sipilyang telah diberi pensiun berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Drs. WARYOTO, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
159 — 64
  • ;Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatunkan hukuman berdasarkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan ;Halaman 58 dari 124 Halaman Putusan Nomor :
    Merauke, Tanggal 27 Desember 2017, (Fotokopidari fotokopi);Halaman 81 dari 124 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2019/PTUN.JPRBukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 24 K/PID.SUS/2016,Tanggal 17 Oktober 2016, (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-08-2015 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1653/PID.SUS/2014/PN.JKT.BRT
Tanggal 26 Februari 2015 — MARTHIN MARLATU als LATU
62 — 8
  • dibawah sumpah,yang pada Pokoknya sebagai berikut :KETERANGAN AHLI M.SADDLY MALAON R,SH.MH.Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa.Bahwa ahli adalah merupakan ahli persenjataan dari POLRIBahwa ahli pernah memeriksa senjata api yang menjadi barang bukti dalamperkara Terdakwa atas permintaan Penyidik Polri.Bahwa benar setelah ahli memeriksa dan meneliti senjata api tersebut adalahbenar asli berupa senjata peluru gas kaliber 80 KM.Bahwa benar terhadap senjata peluru gas kaliber 80 KM tersebut, untuk sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 207/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
FAHMI, S.H
Tergugat:
BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA
185 — 108
  • Pasal 250 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil tidak menentukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukanbersamasama;3. Bahwa prosedur pemberhentian Penggugat tidak dilakukan denganpemberhentian sementara terlebin dahulu sebagaimana diatur dalamPasal 88 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara;4.