Ditemukan 4979 data
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
411 — 460
Lurah Kelurahan Katuampa,Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertanggung jawab kepada Camat Kecamatan Bogor Timur.Bahwa, oleh karena Lurah sebagai Kepala Kelurahan Katulampaadalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawabkepada Camat Bogor Timur, maka sudah seharusnya CamatKecamatan Bogor Timur ditarik sebagai Tergugat dalam perkaragugatan ini.Bahwa, Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf (PPAIW) Wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogoradalah
152 — 80
ayat (1) diberikan dalamrangka peningkatan kesejahteraan pegawaiberdasarkan beban kerja atau tempatbertugas atau kondisi kerja atau kelangkaanprofesi atau prestasi kerja.2) Tambahan penghasilan berdasarkan bebankerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberikan kepada pegawai negeri sipil yangdibebani pekerjaan untuk menyelesaikantugastugas yang dinilai melampaui bebankerja normal.3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempatbertugas sebagaimana dimaksudkan padaayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipilyang
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
ZAINAL BAPA UTAN, S.Pd alias ZAINAL
194 — 119
Timur Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang PendidikanMenengah Tahun Anggaran 2014.dengan tujuaan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, yaitu menguntungkanTerdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainalsebesar Rp 195.772.500,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuhpuluh dua ribu lima ratus rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yaitu Terdakwa Zainal Bapa Utan, S.Pd alias Zainal selaku Pegawai Negeri Sipilyang
75 — 19
Nur selaku Site Engeener(SE) untuk melaksanakan pengawasan yang kemudian oleh terdakwa M.Nur kegiatan pengawasan tersebut diserahkan lagi kepada saksi ZuldaFitra yang mana pada saat pekerjaan tersebut dilaksanakan, saksi ZuldaFitra adalah mahasiswa Institut Teknologi Padang jurusan Teknik Sipilyang pada saat itu dalam kegiatan belajar atau PKL (Praktek KerjaLapangan) di kantor terdakwa M.
49 — 62
(1) diberikan dalamrangka peningkatan kesejahteraan pegawaiberdasarkan beban kerja atau tempat bertugasatau kondisi kerja atau kelangkaan profesiatau prestasi kerja.(3) Tambahan penghasilan berdasarkan bebankerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diberikan kepada pegawai negeri sipil yangdibebani pekerjaan untuk menyelesaikantugastugas yang dinilai melampaui bebankerja normal.(4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempatbertugas sebagaimana dimaksudkan padaayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipilyang
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Adi Eri Wibowo
168 — 96
Bahwa Saksi selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB dihubungioleh Kapten Inf Agi Suprapto melalui Handpone memberitahukanbahwa besok hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 Saksi mendapatperintah lisan dari Dandim 0505/JT yaitu Saksi13 (Kolonel KavRahyanto Edy Yunianto) untuk ikut bergabung dalam PoskoPengaduan termasuk dengan Staf Kodim 0505/JT yang laindengan tugas untuk menerima pengaduan terhadap warga sipilyang pada saat kejadian pengrusakan pada hari Sabtu tanggal 29Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB
22 — 2
Nomor0527/Pdt.G/2017/PA Mtp, halaman 59 dari 19 halamanPutusan Nomor 0527/Padt.G/2017/PAMtp, halaman 59 dari 19 halamanPutusan Nomor 0527/Padt.G/2017/PA Mtp, halaman 59 dari19 halamanPutusan Nomor 0527/Pdt.G/2017/PA Mtp, halaman 59 dari 19 halamanPutusanNomor 0527/Pdt.G/2017/PA Mtp, halaman 59 dari 19 halamanPutusan Nomor0527/Pat.G/2017/PA Mtp, halaman 59 dari 19 halamanNomor 3728/LPSEKAP/XII/2017 tertanggal 11 Desember 2017, olehkarenanya syarat formil dari Tergugat sebagai seorang pegawai negeri sipilyang
Terbanding/Terdakwa I : GUNARTO, S.PdI.
Terbanding/Terdakwa II : Drs. H. BASOR
Terbanding/Terdakwa III : DEDI, S.PDl
140 — 102
(FotoCopy Legalisir)Halaman 180 dari 280 Halaman Putusan Nomor 9/TIPIKOR/2021/PT BDG818.819.820.1 (Satu) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 838.4.45234Tahun 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian,Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia Pensiun, a.n. Gunarto, S.Pd.
(FotoCopy Legalisir)1 (Satu) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 838.4.45234Tahun 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian,Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia Pensiun, a.n. Gunarto, S.Pd. (FotoCopy Legalisir);2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 820.45174Tahun 2015 tentang Alin Tugas Guru yang Diberi TugasTambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri DiLingkungan Pemerintahan Kota Bogor a.n. Hj. Sudarmi, S.Pd.
118 — 93
Bendahara pengeluaran adalah pegawai Negeri Sipilyang ditunjuk oleh Menteri Perumahan Rakyat dan diberi Kewenangan untuk mengelola Uang Persediaan(UP) Satuan Kerja dan Bertanggungjawab kepadaKepala Satuan Kerja/ Kuasa Pengguna anggaran;Bahwa pagu anggaran untuk pembangunan Rumah Khusus Alor1sebesar Rp.10.340.000.000 (Untuk 400 Unit Rusus)sedangkan untuk Alor 2 sebesar Rp.5.170.000.000 ( untuk200Unit) ;Bahwa rekanan yang melaksanakan pekerjaan di atas yaitu : No. PaketLokasi Nama No. dan Tgl.
103 — 24
sepertiTerdakwa apabila tidak mempunyai kewenangan berdasarkan jabatan dankedudukan yang dimaksud;Halaman 130 dari 155 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/20 16/PN PdgMenimbang, bahwa Terdakwa Mustaf dipersidangan telahmembenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan,serta benar bahwa pada tahun2011 Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang diangkatberdasarkan (Petikan SKGubernur Propinsi Sumbar No.821.13/1078/Kepeg2001 tanggal 30 Juni 2001);Menimbang, bahwa di samping selaku seorang Pegawai Negeri Sipilyang
EKO PURWANTONO, SH
Terdakwa:
H. SARIANSYAH, S.Sos Bin SAPAWI AHMAD
166 — 23
Memastikan hasil pemeriksaan akurat, komprehensif, dan tepatwaktu.Bahwa benar Ahli melakukan bantuan audit penghitungan kerugiankeuangan Negara terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Korupsitentang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakankewenangan, jabatan yang ada padanya yang dapat merugikanHalaman 351 dari 427 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN SmrKeuangan Negara dengan cara penggelembungan TambahanPenghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipilyang terjadi
Smr:1.10.11.12.2 (dua) lembar data pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipilyang menerima tambahan penghasilan dari pemkab Paser SDN 009Kuaro.2 (dua) lembar daftar permintaan TPP periode tahun anggaran 2013 . SD025 Kuaro.4 (empat) lembar daftar permintaan TPP periode tahun anggaran 2014 .SD 025 Kuaro.10 (Sepuluh) lembar daftar permintaan TPP periode tahun anggaran2015 . SD 025 Kuaro.11 (Sebelas) lembar daftar permintaan TPP periode tahun anggaran2016 .
Smr1)22 (dua) lembar data pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipilyang menerima tambahan penghasilan dari pemkab Paser SDN 009Kuaro.Dikembalikan kepada Saksi NISMAN Bin REJO PRAWIRA (alm)melalui Saksi MOHAMMAD NOR Bin H.
123 — 31
berdasarkan SKKepala Dinas Kabupaten Labuhan Batu tahun 2003, yang juga bertindaksebagai Atasan Langsung Pemegang Uang Muka Kerja DanaPuskesmas program pelayanan kesehatan penduduk miskin diPuskesmas Sei Berombang berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKesehatan Nomor : 440.444/1606.A/VV/2008 tanggal 29 Juni 2008 dannomor : 440.444/VIV2009 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu, bersama denganSOFYAN, SKM (dituntut dalam berkas terpisah) Pegawai Negeri Sipilyang
72 — 52
Rusman Solin selaku PPTK dimana keduanya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diberi tugas dan kewenangan dan secara bersamasama telah menandatangani HPS(Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp.719.730.000, (tujuh ratus Sembilan belas jutatujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan pelaksanaan pengecekanHalaman 139Putusan Nomor: 89/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdhn.harga dilapangan atau tidak pernah melakukan survey Harga Pasar, dimana yangseharusnya melakukan Survey harga adalah pihak PPK/PPTK
- Tentang : Pemerintahan Daerah
perundangundangan.Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota diisi dari pegawainegeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan dan bertugas diwilayah Daerah provinsi yang bersangkutan.(3) Dalam...(3)(4)(1)(2)(1)(2)atBp AnteNp,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 126 Dalam hal di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat pegawainegeri sipil yang memenuhi persyaratan, kepala perangkatdaerah kabupaten/kota dapat diisi dari pegawai negeri sipilyang
226 — 107
Bahwa sampai didekat Kandang Rusa Saksi bertemu rombongan orang sipilyang samasama di Karaoke Happy Puppy, salah seorang dari mereka ada yangbertanya "Bang Irfan dimana", Saksi jawab "Di Melania", di jawab "Ya sudah bangsaya kesana", kemudian Saksi mencari Hp Pratu Dinawan namun tidak ketemu, Saksimengambil motor namun kunci kontaknya hilang, Pratu Dinawan mendorong denganmenggunakan kaki dan Saksi bawa ke kontrakan Saksi yang berada didekat AsramaPaspampres Lawanggintung.15.
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
FAISHAL ASSEGAF, ST Bin ABDURRAHMAN Alm
192 — 58
AgusBudiarso saat itu Saksi jawab normative.Bahwa saksi menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 1985 golongan Il/bsampai dengan IV/b, jabatan Sekretaris Dinas itu hanya Pegawai Negeri Sipilyang boleh menjabat termasuk Kepala Bidang harus ASN.Setahu saksi bahwa Terdakwa itu ASN, golongan Ill/c.Bahwa dalam hubungan pekerjaan hubungan saksi dengan Terdakwa dekatsekali tidak, sudah kenal lama saat saksi menjadi Kepala Bidang KWP,Terdakwa pindahan dari Lampung, kurang lebih dua tahunan kenalnya sejaktahun
622 — 2894
atas nama ROSE MARIABarang Bukti No. 444 s/d. 447 Dikembalikan kepada saksi Casmi YantoTjia1 (satu) Buah CDR plus dari Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berisi identitas Terdakwa Kartika Adiwinangun Alias DewiKartikaHalaman 45 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi1 (satu) bundel print out legalisir Formulir pembukaan rekeningnasabah perorangan atas nama YUSUF MARSHAL nomor rekening765253236 Bank BNI;1 (satu) bundel print out legalisir Formulir pembukaan rekeningnasabah perorangan atas
atas nama ROSE MARIABerdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa BarangBukti No. 444 s/d 447 diperoleh Terdakwa dengan mempergunakanuang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadapSaksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang Bukti No. 444 s/d 447dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tijia.448) 1 (satu) Buah CDR plus dari Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berisi identitas Terdakwa Kartika Adiwinangun Alias DewiKartikaHalaman 514 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN
atas nama ROSE MARIAHalaman 605 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN CbiBarang Bukti No. 445 s/d 447 dikembalikan kepada saksi Casmi YantoTiia.448)449)450)451)452)453)454)455)456)457)458)459)460)461)462)463)1 (satu) Buah CDR plus dari Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berisi identitas Terdakwa Kartika Adiwinangun Alias DewiKartika1 (satu) bundel print out legalisir Formulir pembukaan rekeningnasabah perorangan atas nama YUSUF MARSHAL nomor rekening765253236 Bank BNI;1 (satu) bundel print
429 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun untuk KPK, penyelidik diatur oleh pasal 39ayat (3) UndangUndang No. 30 tahun 2002 tentang KPK, bahwapenyelidik berasal dari instansi kepolisian Negara Republik Indonesia;Bahwa menurut hukum yaitu Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik adalahpolisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipilyang diberi wewenang khusus oleh undangundang.
- Tentang : Pemerintahan Daerah
perundangundangan.Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota diisi dari pegawainegeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan dan bertugas diwilayah Daerah provinsi yang bersangkutan.(3) Dalam...(3)(4)(1)(2)(1)(2)atBp AnteNp,PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 126 Dalam hal di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat pegawainegeri sipil yang memenuhi persyaratan, kepala perangkatdaerah kabupaten/kota dapat diisi dari pegawai negeri sipilyang
181 — 591
Setiawan dalam kemampuan,kedudukan serta harkat dan martabatnya;4 Membebankan ongkos perkara kepada negara;Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyampaikan Pembelaan (Pledoi)secara sendiri yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukumanmengingat status PNS terdakwa sebagai satusatunya mata pencaharian terdakwa dapatterselamatkan;Menimbang bahwa terdakwa JUANDI SETIAWAN telah diajukan di mukasidang dengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR : Bahwa terdakwa JUANDI SETIAWAN selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Jumlah 1,204,671,075.92 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55ayat I ke 1 Jo pasal 64 KUHPSUBSIDIAIR : Bahwa terdakwa JUANDI SETIAWAN selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan