membacamemori kasasi, nota pembelaan dan memori banding yang diajukanPemohon Kasasi.Bahwa sangat disesalkan dan disayangkan dalam putusan banding hanyamerupakan copy paste dari pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer 06 Banjarmasin Nomor 21K/PM.I06/AD/VI/2016 tanpa memberikanpertimbangkan terhadap memori banding yang diajukan oleh PemohonKasasi.Bahwa memperhatikan surat tuntutan Oditur Militer 06 Banjarmasin yangkemudian diambil oper oleh dua tingkatan putusan Hakim Judex Factiadalah sebagai berikut :Tempus

AKPL sebanyak + 2,5 ton.Berdasarkan tempus, J/ocus deliktie dan modus Pemohon Kasasiberdasarkan Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHAP Oditur Militer lO6 Banjarmasindalam membuat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas danlengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkanwaktu dan tempat tindak pidana dilakukan.Dalam hal ini Surat Tuntutan Oditur Militer I06 Banjarmasin dalamtuntutannya menyebutkan tempat tindak pidana dilakukan oleh PemohonKasasi berada di lahan kebun kelapa sawit

Jelasjelas Pemohon Kasasi tidak pernah ke TKP artinya ada alibiPemohon Kasasi tidak berada di /Jokus dan tempus deliktie pada saatkejadian perkara pencurian artinya unsur pencurian tidak terbukti.Bahwa kalaupun quod non TKP (/okus dan tempus delektie) terjadi di lokasitanah milik Pemohon Kasasi : Tanah asal adalah milik IDRIS DOWELDLAMBUT yang saat ini dikuasai oleh ahli warisnya atas nama MORE AD.LAMBUT, DKK berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik TanahBerdasarkan Adat Nomor 12/KKMH/XI/1982, tanggal

Agro Karya Prima Lestari, kKeempat Pemohon Kasasi tidakpernah menyuruh atau memerintahkan kepada Saksi3 untuk melakukanpanen a quo di lahan kelapa sawit Blok E 10 Kuala Kuayan Estate PT.Agro Karya Prima Lestari, kelima berdasarkan tempus deliktie Selasatanggal 8 September 2015 sekira pukul 10.30 WIB, Pemohon Kasasimempunyai alibi tidak pernah berada a quo di lahan kelapa sawit Blok E 10Kuala Kuayan Estate PT.

memperhatikan dakwaan dan tuntutan a quo putusan dua tingkatperadilan Pemohon Kasasi sangat dipaksakan bertanggung jawab atasperbuatan yang tidak pernah dilakukan sebagaimana kriterium straafbaarfait atau perbuatan pidana hal mana tidak terbantahkan sengketa ranahhukum perdata causa hukum adalah Pasal 570 KUHPerdata juncto Pasal572 KUHPerdata sengketa hukum benda tanah yang beralih kepada PT.Agro Karya Prima Lestari sangat dipaksakan, sekali lagi amat sangatdipaksakan menjadi pidana pencurian a quo dengan tempus

No. 920 K/Pid/2010menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formaldapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :a.Judex Facti tidak cermat dalam mencermati secara saksama turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Kefamenanu ;Surat dakwaan Jaksa Penuntut hukum dibacakan di persidangan sebelumterigister dalam register perkara di Pengadilan Negeri Kefamenanu ;Penggabungan perkara, Locus dan tempus yang

Hal ini didasarkan dengan alasan :Dakwaan :Kesatu : Tempus dan Locus atas perbuatan Terdakwa pada tanggal23 September 2007 bertempat di Desa Bijeli, KecamatanNoemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan ;Kedua : Tempus dan Locus ; tanggal 3 Maret 2008 bertempat diruang sidang Pengadilan Negeri Kefamenanu, di Jin.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha;Atau mohon putusan yang seadiladilnya et aequo et bonoMenimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama didasarkan padapertimbangan mengenai waktu tidak pidana /tempus delicti tersebut dilakukan.Dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tindak pidana dilakukan pada tanggal26 Juli 2016 tidak bersesuaian dengan dalil Penuntut Umum seperti terdapat dalampemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB 2007/DTF/VIII/2015 tanggal 12Oktober 2015.

Tempus delicti seperti tersebut diatas diulang atau terdapat dalamHalaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 24/PID/2016/PT.TTEsurat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengemukakan tindak pidana terjadipada tanggal 26 Juli 2016;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menguraikan waktu tindak pidanatempus delicti tanggal 26 Juli 2016 secara berulangulang, maka penyebutan waktutindak pidana itu sudah bersifat final sehingga apabila terdapat kekeliruan tidak dapatdikatakan sebagai kekhilafan atau salah ketik

semata;Menimbang, bahwa waktu tindak pidana /tempus delicti sebagaimana terdapatdalam surat dakwaan berbeda dengan waktu tindak pidana seperti disebutkan dalamBerita Acara Pemeriksaan Labororatorium Kriminalistik No.

Menimbang bahwa, mengenai Tempus delicti, yangtertera pada Surat Dakwaan yang diterima oleh Penasihathukum tertulis .......pada hari Kamis tanggal DuapuluhTiga bulan Januari Tahun 2000 Empat, atau setidaktidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari Tahun2000 Empat, atau setidaktidaknya pada suatu haridalam tahun 2000 Empat, telah dijawab oleh OditurMiliter dalam Replieknya menyatakan adanya kekeliruandalam pengiriman Surat Dakwaan yang terkirim kePenasihat hukum belum diperbaiki.

pada hari Kamis tanggal Duapuluh Tiga bulanJanuari Tahun 2000 Empat, atau setidaktidaknyapada suatu hari dalam bulan Januari Tahun 2000Empat, atau setidaktidaknya pada suatu hari dalamtahun 2000 Empat, bertempat di kantor Satsiaga DenmaLantamal V Surabaya, atau setidaktidaknya di suatutempat yang termasuk dalam wilayah hukum PengadilanMiliter Il12 Surabaya telah melakukan tindak pidana,untuk selanjutnya Penasihat hukum mencermati terhadapSurat Dakwaan tersebut, terdapat kesalahan prinsipalmengenai tempus

lronisnya hal tersebut seolah dibenarkan oleh MajelisHakim dalam pertimbangan putusan denganmenyampaikan bahwa Surat Dakwaan Nomor S.dak/ 54 /K/AL / Ill / 2015 tanggal 20 Maret 2015 yang diterimaKantor Kepaniteraan Pengadilan Militer Ill12 Surabayapada tanggal 23 Maret 2015 tertera tempus delicti , padahari Kamis tanggal Duapuluh Tiga bulan Januari Tahun2000 Empat belas, atau setidak tidaknya pada suatu haridalam bulan Januari Tahun 2000 Empat belas, atausetidaktidaknya pada suatu hari dalam tahun

Bahwa dalam perkara aquo Penasihat Hukum dalamMemorinya menyatakan bahwa Surat Dakwaan yang diterimaoleh Terdakwa berbeda dengan Surat Dakwaan yang dibacakanoleh Oditur Militer di muka persidangan (khususnya mengenaitempus delicti) sehingga Penasihat Hukum beranggapan bahwaSurat Dakwaan cacat hukum karena perbaikan Surat Dakwaanyang dibacakan dipersidangan tidak disampaikan kepadaTerdakwa sebelumnya sehingga Terdakwa atau PenasihatHukum masih berpegang kepada pada dakwaan yang lamadengan tempus delicti

Bahwa dalam surat dakwaan / tuntutan dinyatakan tempus delictie hari Kamistanggal 17 Desember 2015 sekitar pukul 16.15 wib ditempat locus delictiedisamping bangunan walet komplek perumahan cahaya pratama RI 001,Desa Samba Danum, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan,Provinsi Kalimantan Tengah.

Artinya memperhatikan tempus dan locusdelictie tidak jelas apakah terjadi permukatan jahat tidak memenuhi kriteriumpasal 143 ayat (2) huruf b, tidak menjelaskan fakta apapun yang mempunyaihubungan kausal dengan terdakwa dan unsur pasal 114 ayat (1) jo pasal 132ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009.4. Bahwa keterangan saksi Abdul Rahman alias Aman Tato bin Abdulahmenerangkan awalnya saksi menghubungi terdakwa melalui sms supaya.menanyakan kepada Sdr.

Bahwa tempus deliktie saling beda waktu antara lain keterangan saksisaksiEdy Setiawan bin Muksin Tarip menyatakan hari Jumat tanggal 18 Desember2015 sekitar jam 07.00 Wib terjadi penggeledahan di tempat kejadian,Sedangkan dalam dakwaan /tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakantempus deliktie pada hari kamis 17 Desember 2015 sekitar jam 16.15 Wib.8.

mengikutipersidangan di Pengadilan Negeri Kasongan dan oleh karenanya tidakmengetahui secara langsung faktafakta yang terungkap di persidangan,dengan demikian adalah benar apa yang disampaikan oleh Jaksa PenuntutUmum dalam kontra memori bandingnya bahwa Penasehat Hukum dalammenyusun memori bandingnya hanya berdasarkan surat dakwaan dan surattuntutan Penuntut Umum saja yang dipahami hanya secara parsial danmengesampinkan faktafakta yang terungkap didepan persidangan;Menimbang bahwa mengenai perbedaan tempus

l dan tidak mempunyai hubungankeluarga dengan Terdakwa ;Bahwa saksi saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehatjasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnyadi depan persidangan ;Bahwa benar locus delicti tindakan menghilangkan nyawa Sdr NariusEsema yang dilakukan oleh terdakwa Anton Siep adalah dijalan JBWenas Kompleks Pasar Jibama Wamena tepatnya didepan warungmilik saksi ;Bahwa benar tempus delicti tindakan menghilangkan nyawa Sdr NariusEsema yang dilakukan oleh terdakwa

pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungankeluarga dengan Terdakwa ;Bahwa saksi saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehatjasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnyadi depan persidangan ;Bahwa benar locus delicti tindakan menghilangkan nyawa Sdr NariusEsema yang dilakukan oleh terdakwa Anton Siep adalah dijalan JBWenas Kompleks Pasar Jibama Wamena tepatnya didepan warungmilik saksi Jumrah ;Bahwa benar tempus

Bahwa saksi saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehatjasmani dan ronal dan bersedia memberikan keterangan sebenarnyadi depan persidangar ;Bahwa benar locus delicti tindakan menghilangkan nyawa Sdr NariusEsema yang dilaklikan oleh terdakwa Anton Siep adalah dijalan JBWenas KompleksPasar Jibama Wamena tepatnya didepan warungmilik saksi Jumrah ;Bahwa benar tempus delicti tindakan menghilangkan nyawa Sdr NariusEsema yang dilakukan oleh terdakwa Anton Siep adalah pada hariRabu tanggal 19

pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa diperkea di persidangan sehubungan dengan tindakmenghilangkan nyawa Orang lain Sdr Narius esema pada hari Rabutanggal 19 Juli tahun 2017 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di JB WenasKompleks Pasar Jibama Wamena tepatnya didepan warung milik saksiJumrah Bahwa benar locus delicti tindakan menghilangkan nyawa Sdr NariusEsema yang dilakukan oleh terdakwa adalah dijalan JB Wenas KompleksPasar Jibama Wamena fepannya didepan warung milik saksi JumrahBahwa benar tempus

BWI YALIMOMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta sebagai berikut : Bahwa benar locus delicti tindakan menghilangkan nyawa Sdr Narius Esemayang dilakukan oleh terdakwa adalah dijalan JB Wenas Kompleks PasarJibama Wamena tepatnya didepan warung milik saksi JumrahEsema yang dilakukan ole2017 sekitar pukul 15.30 Wit Bahwa benar tempus delicti tindakan menghilangkan nyawa Sdr Nariusterdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 19 Juliee 10 dari 19 Putusan Nomor

Putusan itu dengan jelas memperlihatkansuatu kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata, yaitu kekhilafanHakim dalam merumuskan tempus peristiwa danmenjadikannya sebagai fakta hukumsebagaimana pertimbangan hukum pada halaman20 alinea kedua Putusan No.714/Pid.B/2008/PN.KAG., tanggal 06 April2009, yang dikutip sebagai berikut*"Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal15 April 2008 sekitar jam 13.00WIB...dSt. ......222 000 ee eee2.1.

Bahwa fakta hukum yang diperoleh oleh MajelisHakim, khususnya mengenai tempus peristiwajustru. terdapat kontradiksi antara keterangansaksi satu) dengan keterangan saksi lainnya,yaitu. yang kami kutip sebagai berikutKeterangan saksi Eti Enita binti' Ikmal Munsi padahalaman 6 dan 7 Putusan No. : 714/Pid.B/2008/PN.KAG.

Bahwa kesimpulan tentang fakta hukum = yangdiperoleh Majelis Hakim tentang tempus kejadianpada hari Selasa tanggal 15 April 2008 sekitarjam 13.00 WIB itu sangatlah tidak mendasar,karena saksi Eti Enita binti' Ikmal Munsi tidakmenyebutkan tempus sebagaimana kesimpulan faktahukum Hakim Majelis; dan Saksi Juriah bintiMuhammad Amin juga tidak menyebutkan tempusperistiwa sebagaimana kesimpulan fakta hukumHakim Majelis, sedangkan keterangan saksi EtiEnita binti Ikmal Munsi bertentangan/kontradiktif dengan

Bahwa dari keterangan saksi saksi a dechardedi atas, khususnya tentang tempus, yaituHal. 19 dari 20 hal. Put. No. 60PK/Pid.Sus/2010bahwa Terdakwa pada tanggal 14, 15, 16 April2008 Terdakwa bekerja sebagai penyemprotracun di kebun saksi Rudi Hartono dari pukul07.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB patutdipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalammembuat pertimbangan hukum, agar MajelisHakim dalam memeriksa, mengadili dan memutusperkara Pemohon PK ini tidak kehilanganobjektifitasnya.

BERDASARKAN POIN 1, Dalam alasan hukum yang menjadi dasarbanding terdakwa yang diajukan melalui Penasehat Hukumnya, kamiberpendapat alasan tersebut tidak benar, karena terhadap keterangansaksi telah diperiksa secara adil dan sistematis sebagimana aturanyang ada, jadi terkait argumen terdakwa melalui penasihat hukumterdakwa terait dengan adanya ketidaksesuaian antara keterangansaksi dengan faktafakta hukum yeng disimpulkan majelis hakim haltersebut sangatlah tidak benar;Tidak jelas mengenai tempus

delicti (waktu terjadinya tindak pidana),bahwa menurut pendapat kami penasehat hukum terdakwa seolahingin menggiring opini bahwa dalam surat dakwaan yang telahpenuntut umum ajukan dalam perkara ini adalah penuh keraguraguanmengenai penerapan tempus delicti?

akan tetapi Kami penuntutumum sesungguhnya tidak ingin terjebak dengan logika penasehathukum terdakwa karena pada prinsipnya baik tempus delicti telahtergambar jelas dalam surat dakwaan dan terakaitperbedaan waktuHal. 19 dari 29 Putusan No.489/PID/2018/PT MKSantara tahun 2013 sampai dengan 2016 adalah awal mula terjadiperselisinan antara terdakwa dan saksi DEWI SARTIKAMALA, SPdyang puncaknya adalah pada saat bulan juni tahun 2016 sampaidengan bulan Februari 2018, sehingga Penasehat hukum terdakwatelah

salah menilai perbedaan dakwaan masingmasing mengenaitempus delicti padahal yang sesungguhnya dalam surat dakwaantelah jelas dicantumkan dalam dakwaan tersebut tempus delicti nya,Sehingga tidak ada sama sekali keraguraguan kami dalammenentukan tempus delicti dalam surat dakwaanBERDASARKAN POIN 2, Dalam alasan hukum yang menjadi dasarbanding terdakwa yang diajukan melalui Penasehat Hukumnya, kamiberpendapat alasan tersebut tidak benar karena berdasarkan uaraiandari penasihat hukum mengenai keterangan

IDEMSIDABALOK Nomor: 440.455/1001/VER/XII/2020 Puskesmas Ambarita.3) Dilinat dari Locus Delicti (Tempat Kejadian Pekara) dan Tempus Delicti(Waktu Kejadian Perkara :Bahwa dalam perkara Nomor: 64/pid.B/2021.PN/Blg perbuatan pidanaTerdakwa David Arisanadi Sidabalok Als David terjadi di depan rumahMangatur Sidabalok yang diuraikan pada berkas perkara bagianketerangan saksi yaitu Simon Sidabalok.Sedangkan dalam PerkaraNomor : 164/Pid.B/2021/PN.Blg Blg terjadi di depan rumah korban (IdemSidabalok) yang

diuraikan pada berkas perkara pada bagian keterangansaksi yaitu Idem Sidabalok.Bahwa Mengenai Tempus/ Waktu Kejadian Perkara, bahwa Tempus/ waktukejadian perkara No: 164/Pid.B/2021/PN.Blg yaitu pukul 21.40 WIBsedangkan dengan perkara No : 64/Pid.B/2021/PN.Blg yaitu sekitar jam21.30 WIB.Artinya Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidakdilakukan disaat yang bersamaan, melainkan dilakukan dalam lama waktuyang berbeda.Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid/2022/PT MDNBahwa perbuatan pidana yang

Begitu pula terhadap waktu (tempus delicti), dan tempat kejadian (locusdelicti) yang sama pula apabila salah satu unsur tidak dapat dipenuhi makatidak bisa dikatakan Nebis In Idem.Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samosirmemohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa danmengadili perkara ini pada tingkat Banding menolak permohonan banding dariTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan untuk memenuhi rasa keadilanmenerima kontra memori banding Jaksa Penuntut

Hal ini bisa dibaca dan dipahami daribunyi ketentuan pasal tersebut sob : "Musyawarah tersebut pada ayat (3)harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbuktidalam pemeriksaan di sidang ;Jadi amanat yang dikandung dalam ketentuan tersebut di atas yaitu MajelisHakim pun dalam memeriksa dan mengadili perkara harus memperhatikanruang lingkup perbuatan yang didakwakan sebagaimana ditentukan dalamsurat dakwaan termasuk mengenai waktu perbuatan (tempus delicti) yangdidakwakan.

Mengenai tempus delicti tersebut bisa dilihat dalam ketentuanpasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang menentukan isi dari surat dakwaansbb: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itudilakukan ;Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatandengan tempus delicti antara bulan Juli 2007 s/d Desember 2007. namunternyata Majelis Hakim di dalam putusannya telah mengambilpertimbangan atas faktafakta

No. 2164 K/Pid.Sus/201038Bahwa pemeriksaan lapangan yang dimaksud oleh Hakim dilakukan padatanggal 16 Oktober 2009 sebagaimana putusan Hakim hal. 18Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2009 MajelisHakim bersama Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan lapanganatas barangbarang yang terdapat dalam spek ;Bahwa ternyata Majelis Hakim telah mengambil keputusan hanya atasdasar pemeriksaan di lapangan dengan mengabaikan tempus delicti yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu antara

Demikian pula keterangan Jimy R Patrassebagai pihak pembuat katinting menjelaskan bahwa bahanbahan untukmembuat katinting baru diserahkan kepadanya bulan Februari 2008 (lihatputusan halaman 33) ;Jadi kalau Majelis Hakim memperhatikan tempus delicti perbuatan yangdidakwakan (sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b) makaapa yang dilakukan oleh Terdakwa pasca tempus delicti seharusnya tidakdijadikan dasar dalam mengambil putusan bebas murni atas diri Terdakwa.Dengan demikian maka Hakim dalam

putusannya telah menyalahiketentuan yang digariskan oleh ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yangmengamanatkan agar musyawarah dalam rangka pengambilan keputusanharus didasarkan atas surat dakwaan, yang tempus delictinya adalah bulanJuli 2007 s/d Desember 2007 ;Bahwa sekiranya Hakim hendak mempertimbangkan keberadaan barangatas dasar hasil pemeriksaan lapangan tanggal 16 Oktober 2009 yangpembelian barangnya baru selesai dilaksanakan pada bulan Juli 2008dalam perkara ini, maka hal tersebut tidaklah

Kalau menurut Penuntut Umum perkara A pada tahun 2002 bukantermasuk Nebis In Idem, dikarenakan A kembali melakukan pencurian dirumah Bnamun pada locus dan tempus berbeda dan obyek hukum yang berbeda.Jadi menurut Penuntut Umum yang dilakukan para terdakwa sepertiseseorang yang sedang berjalan tidak tahu didepan orang itu ada lubang lalu orangHal. 27 dari 40 hal. Put. No. 94/PID.B/2012/PTRtersebut terjatuh dan masuk ke dalam lubang yang dalam.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yangsama pada locus dan tempus delicti yang sama danperbuatan (fiet) yang sama dengan yang telah diputus olehMajelis Hakim pada tingkat akhir yang telah berkekuatanhukum tetap (incraht) dan telah dieksekusi.Namum apabila kita cermati dan teliti perkara aquo yang sedang berjalanmerupakan perbuatan para Terdakwa yang menjual suatu lahan milik PT.Trisukses Jembartama kepada pihak lain untuk mengambil keuntungan dariperbuatan tersebut dilakukan berbeda

Trisukses Jembartama yang telahdisidangkan dan diputus sebelumnya, sehingga menurut hemat kamiPenuntut Umum perkara a quo yang sedang berjalan merupakan perkarabaru yang berbeda permasalahannya yaitu berdasarkan yaitu berdasarkanperbuatan para terdakwa (feit) yang berbeda pula berdasarkan locus delictidan tempus delicti yang berbeda sehingga tidak termasuk kedalam Nebis InIdem.Namun apabila Penuntut Umum dapat mengilustrasikan contoh perbuatanpara terdakwa dengan yang sangat mudah saja agar kita

Kalau menurut Penuntut Umum perkara A pada tahaun2002 bukan termasuk Nebis In Idem, dikarenakan A kembali melakukanpencurian dirumah B namun pada locus delicti dan tempus Delicti berbedadan obyek hukum yang berbeda.Jadi menurut Penuntut Umum yang dilakukan para terdakwa sepertiseseorang yang sedang berjalan tidak tahu didepan orang itu ada lubang laluorang tersebut terjatuh dan masuk ke dalam lubang yang dalam.

Trisukses Jembartama yang telah disidangkan dan diputus sebelumnyaartinya locus tempus serta obyek perkara yang sekarang berbeda denganlocus tempus serta obyek perkara yang telah diputus sebelumnya, olehkarena itu perkara ini tidak termasuk Nebis In Idem selain itu dakwaanJaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah memenuhi syarat formilmaupun materiil yang disyaratkan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP,sehingga tidak beralasan hukum meyatakan dakwaan Jaksa penuntutUmum Abscure Lebel (kabur) atau confuse

Majelis Hakim, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan TinggiManado, telah menggunakan keterangan saksisaksi yang diajukan olehPenuntut Umum untuk menghukum Pemohon Kasasi, padahal saksisaksi tersebut tidak berada di locus delictie pada tanggal 14 Mei 2013;Pada tempus di locus delictie adalah peristiwa perampokan, dimanaPemohon Kasasi adalah korban, kemudian telah dibuat Laporan Polisipada saat itu juga, dimana Pemohon Kasasi didampingi oleh atasanPemohon Kasasi yang juga merupakan salah satu saksi

Bahwa di locus delictie pada tempus delictie, yang saksisaksi tahuadalah peristiwa perampokan yang dialami oleh Pemohon Kasasi, itupunkarena Pemohon Kasasi yang memberitahukan kepada atasan PemohonKasasi pada PT. Hasjrat Abadi Sudirman, saksi VIKY BANGKANG, barukemudian menyebar informasi ke semua pegawai perusahaan;.

Bahwa peristiwa yang terjadi di locus pada tempus delictie adalahPemohon Kasasi dirampok dan pada saat itu juga telah dibuat LaporanPolisi Nomor Pol: STTLP/319.a/V/2013/SPKT tanggal 14 Mei pukul 14.00WITA;. Sejak dirampok, Pemohon Kasasi tidak lagi menguasai uang dan faktatersebut telah diselidiki oleh Penyidik;.

Hasjrat Abadi Sudirman pada tanggal 13 Mei 2013;e Tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 11.30 WITA, Pemohon Kasasidirampok pada waktu dan tempat sebagaimana yang dimaksudkan olehPenuntut Umum sebagai /ocus dan tempus delictie;e Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, Pemohon Kasasi bersama denganatasan Pemohon Kasasi di perusahaan, VIKY BANGKANG dan NOVYKOBA, membuat Laporan Polisi Nomor Pol: STTLP/319.a/V/2013/SPKTdi Polda Sulawesi Utara, bukan Laporan Polisi Nomor 232/IV/2013/SULUT/SPKT tanggal 9 April 2013

Purwosari, KabupatenPasuruan, padahal mengenai permasalahan /ocus dan tempus tersebut sudahdipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela pada hari Kamis tanggal 24September 2020;Menimbang, bahwa mengenai permasalahan /Jocus dan tempus dalamputusan sela perkara a quo, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaiberikut di bawah ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat DakwaanPenuntut Umum telah menyebut identitas Terdakwa secara lengkap yaituberupa nama lengkap, tempat lahir, umur

atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan serta pendidikan Terdakwa,dan telah pula menyebutkan baik tempat maupun waktu (/ocus dan tempus)tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalamDakwaan Tunggal Penuntut Umum telah disebutkan Bahwa ia TerdakwaMAKHRUS ALI Bin) ABDUR ROCHIM bersamasama dengan saksiMUHAMMAD ROIS MUJAHIDIN Alias ROIS Alias KACONK Alias GIMO AliasBAJOL Bin SANDANG (Penuntutan dalam perkara lain), BAHUL (DPO), FUADI(DPO), BOGEL

YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya pembahasanpermasalahan dan penerapan KUHAP, edisi kedua, Penerbit Sinar GrafikaJakarta tahun 2007, cetakan kesembilan halaman 131, menyatakan bahwatingkat kesulitan penyebutan waktu dan tempat secara persis dan akurattersebut berada dalam kualitas yang bersifat "impossibilitas (impossibility),dimana jika penyebutan /ocus delictie dan tempus delictie mesti persis danakurat, sehingga dituntut surat dakwaan harus menyebut secara tunggal danpasti, penegakan hukum melalui

peradilan pidana (criminal justice system) akanlumpuh total, yang berakibat semua pelaku kriminal tidak bisa dituntutpertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang mereka lakukan;Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi akibat dimaksud, dalamdoktrin dan praktek Pengadilan telah melenturkan (to flex) ataumengembangkan (to growth), penyebutan secara alternatif mengenai waktudan tempat tindak pidana dilakukan biasanya dilukiskan dengan kalimat yangdalam perkara ini untuk tempus delictie disebutkan ...atau

setidaktidaknyapada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan .... dan untuk tempat(locus delictie) disebutkan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bangil yangberwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, yang terpenting dalamhal ini tidak merugikan kepentingan Terdakwa untuk membela diri atas suratdakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian berdasarkanpertimbangan tersebut mengenai locus dan tempus yang dipermasalahkan

Jafri, sedangkan menurut Terdakwa tanah tersebut adalah tanahpusako tinggi dan istrinya yang bernama Jasniar;Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim meneliti dan mempertimbangkanapakah dari faktafakta yang terungkap di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasaPenuntut Umum, Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan mengenai waktuterjadinya tindak pidana (tempus delicti) yang dirumuskan oleh Penyidik atas KuasaPenuntut

Bahwa setelah membaca dengan seksamauraian singkat tindak pidana yang diuraikan oleh Penyidik atas Kuasa Penutut Umumtersebut, Hakim melihat terkait dengan waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) yangdidakwakan terhadap din Terdakwa tersebut, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum didalam uraian singkat tindak pidana tersebut telah merumuskan waktu terjadinya tindakpidana (tempus delicti) yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan rumusan "padasekitar bulan November 2017;Menimbang, bahwa Pasal 6

Sleman Yogyakartaatau ditempattempat lain yang termasuk di daerah hukumPengadilan Militer Il11 Yogyakarta.4) Dan fakta hukum dalam persidangan ditemukanbahwa tempus delicti dalam perkara ini diketahui tanggal 9September 2019 dan 18 Maret 2020, dan locus delictinyadi lokasi tanah, dusun Dewan, Desa Maguwoharjo, kec.Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Ini berartibahwa walaupun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwaadalah samasama penipuan, akan tetapi karena hal tersebutmerupakan 2 (dua) peristiwa yang berbeda berkaitan locusdelicti dan tempus delicti serta berkaitan dengan subyek/ orangyang membuat laporan dan yang dirugikan dan berkaitanHim. 47 dari 72 Him.

Tempus delicti pada bulan September 2019 atau,setiidaktidaknya suatu waktu tahun 2019.e. Subjek/orang yang dirugikan oleh perbuatan/ tindakpidana yang dilakukan Terdakwa adalah pelapor Sadr.Ignatius Slamet Santoso.C. Objek/kerugian yang ditimbulkan olehperbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwaadalah uang milik Sdr.

Yogyakarta dan tempus delicti pada tanggal 19 Maret2020 atau tanggal 1 April 2020, setiidaktidaknya padabulan Maret 2020 sampai bulan April 2020.b. Sedangkan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer II10 Yogyakarta Nomor: Sdak/24/VI/2021 tanggal 3 Juni2021, locus delicti di Dsn. Dewan Maguwoharjo Kec.Depok Kab. Sleman Prov.

Tempus delicti pada bulan September 2019atau, setiidaktidaknya suatu waktu tahun 2019.C. Subjek/orang yang dirugikan oleh perbuatan/tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalahpelapor Sdr. Ignatius Slamet Santoso.d. Objek/kerugian yang ditimbulkan olehperbuatan/tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa adalah uang milik Sdr.

Bahwa benar dalam UndangUndang Peradilan Anak ada masatransisi bagi pemberlakuan peradilan tapi bukan menyangkuttransisi aturan perbuatan pidananya ; Menurut ketentuan UndangUndang Perlindungan Anak danUndangUndang Pengadilan Anak apabila korbannya adalahanakanak mutlak digunakan ketentuan UndangUndang No.23Tahun 2002, sedangkan apabila pelakunya anakanakdigunakan UndangUndang No. 3 Tahun 1997 sebagai acuandalam proses pemeriksaan maupun standar pemidanaannya ; Keberatan kasasi huruf b~ tentang tempus

dankewenangan/lingkup UndangUndang No. 23 tahun 2002, tidakdapat dibenarkan, karena isi keberatan kurang lebih samadengan huruf a ; Bahwa tempus delik yang dijadikan materi keberatan kasasiTerdakwa, bukan pengertian tempus delik dalam permasalahanadanya transisi materi UndangUndang No. 23 tahun 2002sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yangdapat berakibat pada pilihan UndangUndang, tempus deliksebagaimana dimaksud Terdakwa hanya persoalan usiapelaporan deliknya saja.

Bahwa disini Pemohon Kasasi akan membahas masalah Tempus DelictiSurat Dakwaan.Bahwa dalam surat dakwaan telah ditetapkan tempus delictinya daritanggal 13 Juli 2009 sampai dengan awal Agustus 2009.Bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan NegeriPadang telah mempertimbangkan pula sebagai bahan pertimbanganhukumnya kuitansikuitansi yang berada di luar tempus delicti yaitusebagai berikut :Hal. 13 dari 19 hal. Put.

Padang halaman 48 menyebutkan sebagai berikut:Menimbang berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganbahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam unsur obyektif tersebutdi atas dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, karena dariuang dan barang yang diterima Terdakwa dari Yulia Gusti Rp.81.850.000, dari Frida Yoma Rp. 50.300.000, dan dari Geno Yoma Rp.103.395.000, adalah termasuk uang atau barang dengan kuitansitanggal 10 Juli 2009 dan 13 Agustus 2009, sedangkan surat dakwaanmenetapkan tempus

Pid.Pra/2020/PN Btmtanggal 22 april 2014 pukul 11.00 wib s/d 13.00 wib di Bank BRIJodoh dan Bank BNI Batam Center Kota batam, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab UndangUndangHukum Pidana oleh Unit III HARDA Polresta Barelang (Termohon)kepada Pemohon hanya berdasarkan pada kejadian pada hariselasa tanggal 22 April 2014 sekira pukul 11.00 wib s/d 13.00 wibdi Bank BRI Jodoh dan Bank BNI Batam Center Kota Batam sertaberdasarkan pada beberapa keterangan saksi Pelapor, disini jelasLocus Tempus

dengan menyerahkansertifikat rumah tersebut dan sudah berada dalam penguasaanTerlapor, dan Rumah yang dibeli Pelapor pun masih ada sampaidengan sekarang, sehingga Pemohon merasa ada rekayasa disiniuntuk penetapan pemohon menjadi tersangka, penangkapan,penahanan, adapun unsurunsur dalam pasal yang disangka kanterhadap Pemohon tidak terpenuhi akan tetapi di paksakan untuksebuah kepentingan.Bahwa jelas disini berdasarkan kronologis perkara adanya dugaantindak pidana yang laporkan oleh Pelapor locus tempus

Menyatakan untuk tidak sah penanganan perkara tindak pidanayang di duga dilakukan oleh Pemohon karena penanganan perkara inibukan kewenangan dari pada Polresta Barelang unit Ill HARDA(termohon) karena tidak terpenuhinya locus tempus tersebut3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut aoleh Termohon yang berkenaan denganpenetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon.Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN BtmA.

Menyatakan untuk tidak sah penanganan perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon karena penanganan perkara ini bukankewenangan dari pada Polresta Barelang unit III HARDA (termohon)karena tidak terpenuhinya locus tempus tersebut;4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yangdikeluarkan lebih lanjut aoleh Termohon yang berkenaan denganpenetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;5.

PidanaNomor 215/Pid.B/2020/PN Skt.keberatan Kami, yaitu sebagai berikut:EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN RELATIF PENGADILANBahwa sebagaimana yang diketahui yaitu di dalam surat dakwaan, selain harus menguraikan dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum juga harus mencantumkan waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) dan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang menyatakan

memenuhi syarat formil yang berkisarpada identitas terdakwa yang dimuat secara lengkap hal ini dikandungmaksud agar orang yang didakwa dan diperiksa dipersidangan ituadalah terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain, Suratdakwaan diberi tanggal dan harus ditandatangani oleh Penuntut Umumdan Pasal 143 ayat (2) huruf b yang menyangkut materi perkara yangdidakwakan kepada terdakwa, yang meliputi uraian secara cermat,jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan denganmenyebutkan waktu (tempus

demikian untuklebin menambah jelas kewenangan mengadili berada di wilayah hukumPengadilan Surakarta.Bahwa demikian kepastian hukum dalam hal kewenangan relativemengadili telan nyata, kami uraikan dalam surat dakwaan dengandicantumkannya Pasal 84 Ayat (2) KUHAP.Dengan demikian telah terpenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b yangmenyangkut materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa, yangmeliputi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakpidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (tempus

demikian untuk lebihmenambah jelas kewenangan mengadili berada di wilayah hukumPengadilan Surakarta;Bahwa demikian kepastian hukum dalam hal kewenangan relativemengadili telah nyata, kami uraikan dalam surat dakwaan dengandicantumkannya Pasal 84 Ayat (2) KUHAP;;Dengan demikian telah terpenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b yangmenyangkut materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa, yangmeliputi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakpidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (tempus

Bahwa ketentuanpasal 143 ayat (2) huruf b ini dalam teori disebut sebagai syarat materiil yangharus dipenuhi suatu surat dakwaan;Menimbang, bahwa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenaitindak pidana yang didakwakan artinya bahwa surat dakwaan harus memuatdengan lengkap unsurunsur tindak pidana yang didakwakan, harus diperincidengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana, juga menyebutkandengan terang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti danlocus delicti);Menimbang

Bagaimana bisa seseorang dapat dijerat pidanasampal dihukum dengan penahanan sementara Laporan Polisi yangmenjeratnya tidak benar tentang Tempat (LOCUS) Kejadian Perkara (TKP),WAKTU (TEMPUS) KEJADIAN PERKARA, di mana dalam faktapersidangan semua saksi korban menerangkan kejadian di Tahun 2019 diWisma SEHATI baik itu di Jalan Mappaoddang maupun di JalanCendrawasih Makassar yang diakui oleh pengelola WISMA SEHATI "bahwaTERDAKWA ASWAR JAMALUDDIN dan KORBAN LUTHFIAH AVULESTARI tidak pernah berada ditempat

Apakah terkait "LOCUS" dan"TEMPUS" serta " Ketegasan Laporan Polisi" bukan dan tidak lagimenjadi rujukan mutlak dalam setiap proses hukum yang dilakukanPARA PENEGAK HUKUM di NKRI yang kita cintai dalammenegakkan Hukum ? yang dalam TANGGAPAN (REPLIK) PenuntutUmum (JPU) pada Halaman 3 pain 2 telah jelas diakui bahwamasalah perbedaan tempat bukanlah suatu hal menjadi titik beratdalam proses pemeriksaan perkara hukum ?

KEBOHONGANNYATA yang ditampilkan oleh oknum PENYIDIK PolrestabesMakasssar dalam BAP perkara yang dihadapi TERDAKWAASWAR JAMALUDDIN; Bahwa inti dan "PERMOHONAN BANDING" mi kami selakuPenasihat Hukum ASWAR JAMLUDDIN mohonkan banding yakni: BAHWA seluruh proses hukum sejak dan Proses Penyelidikan,Penyididkan, hingga proses Persidangan di PENADILANNEGERI MAKASSAR adalah CACAD HUKUM (CACAD YURIDIS)karena tidak memenuhi standar baku unsurunsur pemidanaanyakni terkait " TEMPAT (LOCUS) KEJADIAN PERKARA, WAKTU(TEMPUS

Poirestabes Makassar,Kejaksaan Negeri Makassar dan hingga memasuki putusanPengadilan Negeri Makassar yang kami mohonkan banding ni,berdasarkan uraian alasanalasan tersebut di atas maka kamimemohon kepada KETUA PENGADILAN TINGGI / MAJELIS HAKIMyang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Banding mi kiranyadapat memutus perkara banding mi dengan putusan yang amarnya:PRIMAIR:Menyatakan Bahwa sangkaan Penyidik serta dakwaan dantuntutan Penuntut Umum tidak Berdasar dan tidak memenuhisyarat "LOCUS dan TEMPUS