Ditemukan 9031 data
477 — 232
Menanggung kerugian Turut Tergugat maupun pihak manapun jugayang terkait dengan proyek Turut Tergugat apabila karena satu danlain hal proyek perseroan tidak dapat diselesaikan sesuai denganrencana Turut Tergugat termasuk apabila Turut Tergugatmengalami kebangkrutan (pailit), maka tanggung jawab Penggugatterbatas pada saham yang dimiliki Penggugat dalam TurutTergugat. Kewajiban Penggugat g.
); Para Tergugat sebagai pemegang saham pengendali Turut Tergugatwajib untuk bertanggung jawab atas (vide Pasal 9 ayat (9)): i. uang konsumen yang telah diterima Turut Tergugat; ii. semua tuntutan dari pihak manapun juga; dan 5iil. mMenanggung kerugian Turut Tergugat maupun pihak manapunjuga yang terkait dengan proyek Turut Tergugat apabila karenasatu dan lain hal proyek perseroan tidak dapat diselesaikan sesuaidengan rencana Turut Tergugat termasuk apabila Turut Tergugatmengalami kebangkrutan (pailit
Pihak kedua (Para Tergugat) sebagai pemegang saham pengendaliperseroan berkewajiban untuk bertanggung jawab atas : (i) uang konsumen yang telah diterima perseroan 5(ii) semua tuntutan dari pihak manapun juga dan; (iii) Menanggung kerugian perseroan maupun pihak manapun juga yangterkait dengan proyek perseroan apabila karena satu dan lain halproyek perseroantidak dapat diselesaikan sesuai dengan rencanaperseroan termasuk apabila perseroan mengalami kebangkrutan(pailit), maka tanggung jawab pihak pertama
Iswan Noor, S.H.
Terdakwa:
ISDIAN EKA, S.Sos., M.Si Bin ISMAIL BIDONG alm
108 — 37
memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yangsesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil danHalaman 116 dari 236 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN Smr10)11)12)15)koperasi kecil serta kKemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, Kecuali untuk Pengadaan Barang dan JasaKonsultansi;khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksidan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan SisaKemampuan Paket (SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
1.INSYAYADI
2.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
IRWANSYAH, S.PT, M.AP Bin Drs. DARMAWAN
139 — 33
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapatditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahunterakhir.i. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanyatidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana,yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatanganiPenyedia Barang/Jasa;j. sebagai wajib pajak sudan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
215 — 205
Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkansuatu putusan pengadilan; ataub. Diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 13.5. Pasal 13 ini;atauHalaman 81 dari221 Putusan No.65/PDT.G/2016/PN.JKT.PST.c. Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatuperaturan perundangundangan yang berlaku; ataud. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secaratertulissebagaimana diatur dalam ayat 13.6 Pasal 13 ini; ataue. Meninggal dunia.8.
ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
Terdakwa:
Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi
742 — 363
tanggal 24 Agustus 2010, perihal Penambangan Bijin Nikel diBlok Pomalaa PT INCO oleh PT KMI yang ditujukan kepada Bupati Kolaka, dengantembusan kepada Direktur PT KMI.Bahwa benar di Kabupaten Kolaka ada Perusahaan Daerah yang bernama AnekaUsaha dan mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.Bahwa benar di Kabupaten Kolaka Perusahaan Daerah yang bernama AnekaUsaha tersebut tidak terjadi Bangkrut / (Failit) karena tidak ada Putusan dariPengadilan Niaga yang menyatakan Perusda tersebut telah Pailit
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ANDI ABDUL KADIR
140 — 63
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanya tidaksedang dihentikan dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas namaperusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikandengan surat peryataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;Memiliki Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) dan telah memenuhikewajiban perpajakan tahun terakhir;.Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;.
172 — 85
HukumPerdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapatdilakukan apabila:a)b)f)9)h)Penyedialalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dantidak memperbaiki kelalaiannyadalamjangka waktuyang telahditetapkan;:Penyedia tanpa persetujuaan Pengawas Pekerjaan, tidak memulaipelaksanaan pekerjaan;Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) haridan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpapersetujuan Pengawas Pekerjaan;Penyedia berada dalam keadaan pailit
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
KARIM KADIR
146 — 72
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanya tidaksedang dihentikan dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas namaperusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikandengan surat peryataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;Memiliki Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) dan telah memenuhikewajiban perpajakan tahun terakhir;.Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;.
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ABU SALEH TAFALAS,S.TP
167 — 68
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanya tidaksedang dihentikan dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas namaperusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikandengan surat peryataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;. Memiliki Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) dan telah memenuhikewajiban perpajakan tahun terakhir;m.Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;n.
1.BENNY HARKAT, S.H., S.E., M.H.
2.MILA KARMILA, S.H.
Terdakwa:
HERMANTO, S.H. Anak dari TONI
415 — 226
memenuhipersyaratan administrasi, kualifikasi, teknis dan harga seperti yangdisyaratkan, antara lain sebagai berikut :Persyaratan kualifikasi Admnisitrasi, yaitu :e Izin usahae SBU (sertifikat badan usaha) konstruksie memiliki TDP (Tanda Daftar Perusahaan) atau NIB (Nomor IndukBerusaha)e Memiliki NPWPe Telah emenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahun2018)e Mempunyai tempat usaha yang benar, tetap dan jelas berupa miliksendiri atau sewae Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ALFARIS MAMBRAKU
125 — 61
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanya tidaksedang dihentikan dan / atau direksi yang bertindak untuk dan atas namaperusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikandengan surat peryataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;. Memiliki Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP) dan telah memenuhikewajiban perpajakan tahun terakhir;m.Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;n. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;o.
104 — 29
kemitrayang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewalkemitraan tersebut;memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta Kemampuan pada subbidapekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP);tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
99 — 24
petunjuk teknis pengunaan dana alokasikhusus bidang pendidikan tahun 2010 untuk SD/ SDLB;Setelah pengumuman dibuka yang mengajukan penawaran ada 16 (enam belas)rekanan yang telah memasukan penawaran;Ketika dilakukan pembukaan untuk 16 rekanan yang mengikuti pelelangan hadir;Dokumen dari Nilai penawaran, surat penawaran, surat jaminan penawaran, Analisaharga satuan, Siup, TDP, Domiusili atau SITU, Akta pendirian, NPWP, pajak,Fotocopy KTP Direktur, isian kualifikasi, Dukungan Bank, surat tidaksedang pailit
SUBANDI, SH.
Terdakwa:
HERU PURNAMA AJI Bin SUGIYO SLAMET
152 — 35
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda sejaktanggal 21 Oktober 2011 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :03.186.609.8722.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) sejak tanggal 23 Mei 2013.Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang Undang tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:a. badan oleh pengurus;b. badan yang dinyatakan pailit
234 — 179
Orang haruslah sudah dewasa untuk dapat maju sendirimenghadap ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak sedang di bawahpengampuan serta tidak dalam keadaan pailit. Orangorang yang tidakmemenuhi kriteria tersebut perlu diwakili oleh wakilwakilnya yang sah.
79 — 78
dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, dan hargatersebut.e Bahwa Panitia melakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawaran dari ketigaperusahaan tersebut pada tanggal 17 s/d 20 November 2012 dengan cara memeriksakelengkapan syarat kualifikasi yang terdapat pada dikumen penawaran masingmasingperusahaan apakah sudah lengkap sebagaimana syarat kualifikasi yang dicantumkanoleh panitia didalam dokumen pengadaan/ dokumen pemilihan, yaitu:Surat Izin Usaha Perdagan gan (SIUP);2 Pengawasan pengadilan;3 Pailit
212 — 49
SisaKemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:SAP =KP PKP = nilai Kemampuan Paket, denganketentuan:a) untuk Usaha Kecil, nilaiKemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;danb) untuk usaha non. kecil, nilaiKemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satukoma dua) N.P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.N = jumlah paket pekerjaan terbanyakyang dapat ditangani pada saat bersamaanselama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.11)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
52 — 16
mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraanyang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakilikemitraan tersebut.e Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil.e Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.Halaman 235Putusan TIPIKOR No. 74/Pid.Sus/2016/PNMdnTidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
mempunyai perjanjian kerja samaHalaman 243Putusan TIPIKOR No. 74/Pid.Sus/2016/PNMdnoperasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.Memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untukUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuanpada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil.Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualiuntuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
akan melakukan kemitraan,Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja samaoperasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.Memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untukUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuanpada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil.Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualiuntuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
468 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah), dimana awalnya sekitar bulan Agustus 2012 setelah mendapatbrosur mengenai penyertaan modal yang ada di Koperasi CipagantiKarya Guna Persada dan berisi soal pemberian keuntungan lebih besardari suku bunga Bank, bila terjadi pailit modal penyertaan dikembalikantetapi provit dihentikan, saksi EVI!
SRI HARYONO, SH
Terdakwa:
SUKMA ONI ISWARDANI bin MAKSUM
412 — 78
pemerintah daerah;d. memahami manajemen perusahaan;e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;f. berijazah paling rendah strata 1 (S1):g. pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang manajerial perusahaanberbadan hukum dan pernah memimpin Tim;h. berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saatmendaftar pertama kali;i. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisarisyang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpindinyatakan pailit