17 Desember 2018 sekira pukul23.00 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Dicky Purwanto AliasHalaman 52 dari 82 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN TjbDicky, Rio dan Al ada karokean di Hotel Nusa Indah Kisaran dimana saksiberangkat ke Kisaran bersama dengan Terdakwa dan saksi Dicky PurwantoAlias Dicky;Bahwa saksi kenal dengan Al (DPO) saat bertemu di hotel Tresya dan saksiada menyuruh Al (DPO) untuk memesan kamar di hotel Tresya, karenasaksi segan memesan kamar berhubung saksi adalah anggota partai

dengan saksi Nur Famizal bin Ramdan saat akanberangkat ke Medan;Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan saksi Nur Famizal bin Ramdan datang keTanjung Balai;Bahwa saksi Agusyanto Alias Agus tidak ada cerita kepada Terdakwa kalausaksi Nur Famizal bin Ramdan akan datang ke Tanjung Balai;Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Agusyanto Alias Agus sejak Terdakwatugas di Polres Tanjung Balai, karena saat itu saksi Agusyanto Alias AgusPHL;Bahwa setahu Terdakwa saat ini saksi Agusyanto Alias Agus menjabatsebagai Ketua Partai

Putusan Nomor 462 K/TUN/2016a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dinukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kKekuatan

permintaansendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkatberat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Langkat (Sumatera Utara); Bahwa Pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulangkerumah dari pulau kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota Partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut; Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kasus narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikBURHAN melalui orang

Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara);Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ;Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kawasan Aceh Timur danSumatra Utara;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika ditempat

Konsultan/Engineers Estimate (EE);e Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, dimana disebutkan Setiap pejabat dilarangmelakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBDjika anggaran untuk membiayai Pengeluaran tersebut tidak tersedia atautidak cukup tersedia;: Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Banda Aceh dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan Negara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsipekerjaan Penyulaman Tanaman Mangrove dan tanaman partai

Konsultan/Engineers Estimate (EE);e Pasal 3 ayat (3) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, dimana disebutkan setiap pejabat dilarangmelakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBDjika anggaran untuk membiayai Pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidakcukup tersedia;e Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Banda Aceh dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan Negara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsipekerjaan Penyulaman Tanaman Mangrove dan tanaman partai

suatu perbutan dalam Gugatan a quoadalah tindakan pembiaran tersebut.Diman r n ter: rsifat melawan hukumBahwa menurut PENGGUGAT, perbuatan pembiaran terhadap sitajaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timurdimaksud merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkankerugian pada dirinya.Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang salah dankeliru karena:Berdasarkan ketentuanketentuan dalam HIR dan Av,TERGUGAT bukan pihak yang mempunyai kapasitas hukumuntuk mengajukan upaya partai

verzet terhadap sita jaminandimaksud karena TERGUGAT bukan pihak dalam Perkara No.198/2006.Dengan demikian terbukti tidak terjadi pembiaran sebagaimanadidalilkan oleh PENGGUGAT karena memang tidak ada ketentuanhukum yang dapat dijadikan dasar oleh TERGUGAT untukmengajukan upaya hukum partai verzet.Berdasarkan ketentuanketentuan dalam HIR dan Rv,TERGUGAT bukan pihak yang mempunyai kapasitas hukumuntuk mengajukan derden verzet (perlawanan pihak ketiga)terhadap sita jaminan dimaksud karena TERGUGAT

Langkat (Sumatera Utara);Bahwa pada saat tertangkap, Saksi sedang dalam perjalanan pulang kerumah dari Pulau Kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota Partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut;Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kasus Narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikBURHAN melalui orang

Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara);Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ;Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kKawasan Aceh Timur danSumatra Utara;Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika ditempat

EMR tersebut secara partai besar.Bahwa kerjasama jual beli besi scrab yang dilakukan oleh PT. EMRkepada PT. BMS dan PT. KSD sejak tahun 2011 sampai tahun 2014.Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari PT. KSD.Bahwa system pembayarannya secara cash cek.Bahwa PT. EMR mengambil cash cek dari PT. KSD dan PT.

EMR tersebut secara partai besar,Bahwa benar kerjasama jual beli besi scrab yang dilakukan oleh PT. EMRkepada PT. BMS dan PT. KSD sejak tahun 2011 sampai tahun 2014;Bahwa benar Terdakwa menerima pembayaran dari PT. KSD;Bahwa benar system pembayarannya secara cash cek;Bahwa benar PT. EMR mengambil cash cek dari PT. KSD dan PT.

Langkat (Sumatera Utara);Bahwa Pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulang kerumah dari Pulau Kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota Partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut;Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kKasus narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikBURHAN melalui orang

Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara); Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ;Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2018/PN KspBahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kawasan Aceh Timur danSumatra Utara;Bahwa perbuatan tersebut

Tapteng 3725209/06/2017104509/06/2017Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 danOptimalisasi peran DPRD dalampertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017 38 260 16/06/2017 1083 16/06/2017 Konsultasi ke :1. Biro Otda Setda Prov.

Tapteng 3725209/06/2017104509/06/2017Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 danOptimalisasi peran DPRD dalampertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One KramatJati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017 3826016/06/2017108316/06/2017Konsultasi ke :1. Biro Otda Setda Prov.

,pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 201738 260 16/06/2017 1083 16/06/2017 Konsultasi ke : 1. Biro Otda Setda Prov. Sumut masalah PP No. 18Tahun 2017 tentang Hak Keuangan~ danadministrative Pimpinan danAnggota DPRD Halaman 57 dari 145 halaman Putusan Pidana Nomor.1/Pid.SusTPK/2020/PT MDN 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Prov.

Soemodikromomenguasasi dan mengusahakan bidang tanah obyek sengketa,sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30 SeptemberPemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenaldengan Peristiwa G. 30 S PKI Tahun 1965 hingga akhirnyaSoemodikromo pindah dan bermukim di Stabat, KabupatenLangkat Sumatera Utara, Pada tahun 1965 tanah tersebut dipinjamoleh SOBSI.

Bahwa Para dalam dalil gugatan Nomor 4 mendalilkan tentangPeristiwa/Fakta yaitu: Bahwa semasa hidupnya alm.Soemodikromo menguasai dan mengusahakan bidang tanahobjek sengketa, sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau lebihHalaman 20 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNdikenal dengan Peristiwa G.30 S PKO Tahun 1965 hinggaakhirnya Soemodikromo pindah dan bermukim di Stabat,Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Pada Tahun 1965 tanahtersebut

Reorganisasi Tanah Sumatra Timurtertanggal 14031955 (Empat belas Maret tahun seriou sembilan ratus limapuluh lima);Bahwa benar sebagaimana yang diakui oleh Penggugat I, Penggugat II danPenggugat Ill, Almarhum SUMODIKROMO telah menguasai danHalaman 69 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDN10.mengusahai tanah miliknya tersebut sampai tahun 1965 yang kemudianAlmarhum SUMIDIKROMO mengungsi ke Stabat Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera Utara dikarenakan meletusnya peristiwa 30 Septemberpemberontakan Partai

Syukra;Bahwa usaha Saksi tersebut sejak tahun 2000 dan menjual rempahrempah dan bahanbahan kue (PMD);Bahwa sejak tahun 2011 sampai tahun 2012, usaha dagang Saksi tidakada melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bisnis rempahrempah tersebut;Bahwa usaha dagang Saksi bersifat konvensional yaitu ada barang, adauang, jadi kalau ada yang orang yang mensuplay barang ke toko Saksi,langsung dibayar dan Saksi mengambil barang hanya partai kecil;Bahwa sejak usaha Saksi berdiri, tidak pernah ada orang lain

Syamralbersifatkonvesional dan mengambil barang hanya partai kecil dan tidak ada orang lainyang tanam saham atau investasi dalam usaha dagangnya tersebut;Menimbang, bahwa tawaran bisnis invetasi oleh Terdakwa tersebutkepada Saksi Rosa, hampir sama juga terhadap Saksi Umi Nadra, yang manaTerdakwa menjanjikan kKeuntungan yang besar dalam jangka waktu yang tidaklama, namun ketika sudah jatuh tempo baik dana investasi/modal sertakeuntungan akan diserahkan kepada Saksi Rosa maupun Saksi Umi Nadrasebagaimana

Langkat (Sumatera Utara); Bahwa Pada saat tertangkap saksi sedang dalam perjalanan pulangkerumah dari pulau kampai dalam rangka kegiatan pertemuan denganmasyarakat, dan waktu tertangkap saksi bersamasama dengan rekananggota partai Nasdem yang bersamasama melaksanakan kegiatantersebut; Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kasus narkotikatersebut, dimana saksi bersama saksi IBRAHIM Als JAMPOK yangmerupakan orang kepercayaan saksi, akan menerima narkotika milikHalaman 43 dari 88 Putusan

Pelawi Darat Kab.Langkat (Sumatera Utara); Bahwa saksi adalah orang kepercayaan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG dan hubungan saksi dengan saksi IBRAHIM Bin HASAN AlsHONGKONG samasama sebagai Anggota Partai NASDEM ; Bahwa sekira bulan Juni 2018, saksi pernah ditawarkan dan disuruh olehsaksi IBRAHIM Bin HASAN Als HONGKONG untuk menerima Narkotikajenis sabu milik BURHAN untuk diedarkan di kawasan Aceh Timur danSumatra Utara; Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara menjemputNarkotika

PUSRI PPD Lampung, makaketika Turut Tergugat IV memberitahu kepada Tergugat pengembalian1.987.500 kg, dari partai 2.000 ton, Tergugat menginstruksikan agarpupuk KCL yang dipinjam itu, dibeli saja dan langsung dibayar;5.

DediHidayat yang pada waktu itu menjabat Kepala PT PUSRI PPDLampung, maka ketika Turut Termohon PK IV memberitahu kepadaTermohon PK pengembalian 1.987.500 kg, dari partai 2.000 ton,Termohon PK menginstruksikan agar pupuk KCL yang dipinjam itu,dibeli saja dan langsung dibayar;Bahwa Turut Termohon PK IV membayar harga 1.987.500 kg kepadaTermohon PK dua kali yaitu:Tanggal 26 Januari 2001 sebesar Rp. 1.320.000.000,Tanggal 11 Mei 2001 sebesar Rp. 1.040.637.150,Halaman 60 dari 97 Hal. Put.

Meskipun UU 14/1970 tersebut telah digantioleh Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1)UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatanvoluntair yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badanperadilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan denganyuridiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihakpenggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaianmasalah

Bersifat partai (party), dengan komposisi pihak yang satu bertindakdan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnyaberkedudukan sebagai tergugat. Tidak boleh dilakukan secara sepihak (exparte), hanya pihakpenggugat atau tergugat saja.

berasal dari HakGuna Bangunan 97 (B.97) dan Hak Guna Bangunan 98 (B.98);Bahwa, seharusnya Penggugat menarik/menggugat PT KarabhaDigdaya selaku pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 97dan 98 (vide Bukti T1 sampai dengan T52 dan T1 sampai dengan T53), justru pada perkara a quo Penggugat tidak menarik/menggugat PTKarabha Digdaya sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadiproses partai (pihak) tidak lengkap atau p/urium litis consortium;Bahwa, quod non Penggugat telah membeli tanah seluas

Dana yang di simpan oleh Widya Feronika1) Saksi ambil dengan status pinjaman sebesar Rp. 9.000.000.pada tanggal 21 februari 20182) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakartadalam rangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar SukaMakmur yang mana saat itu Saksi berangkat ke jakartabersama dengan sdr Edi yang menjabat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ( DPRD Propinsi )Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (

mana Saksi terima di rumah sdriWidya Feronika dan kemudian Saksi pergunakan untuk keperluanpribadi Saksi dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan di Desa.2) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000. danSaksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakarta dalam rangkapengajuan proposal Pembangunan Pasar Suka Makmur yang manasaat itu Saksi berangkat ke jakarta bersama dengan sdr Edi yangmenjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi( DPRD Propinsi ) Bengkulu dari Partai

DENNI AGUSTIAWAN yang mengaku sebagai kuasaeksportir ;e Bahwa setelah kegiatan pemeriksaan selesai, atas partai barang yangdiperiksa dilakukan penyegelan kembali ;e Bahwa pihak yang turut serta dan/atau menyaksikan pemeriksaan fisikbarang adalah : Saksi dan ANDRIS WARIYANTO, Petugas dari Ditjen BinaUsaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi WilayahVII : JUHARINANTO, HENDRO SISWANTO, dan AWAL HURHADIYANTO, PPJK :MOCH.

DENNI AGUSTIAWAN yang mengaku sebagai kuasaeksportir.e Bahwa Setelah kegiatan pemeriksaan selesai, atas partai barang yangdiperiksa dilakukan penyegelan kembali ; Bahwa pihak yang turut serta dan/atau menyaksikan pemeriksaan fisikbarang adalah : Saksi dan ANDRIS WARIYANTO, Petugas dari Ditjen BinaUsaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah20Vill : JUHARINANTO, HENDRO SISWANTO, dan AWAL HURHADIYANTO, PPJK :MOCH.

Dan untuk Mohammad Tauhid dinonaktifkan sebagai ketua merangkap anggota PPK Prigen karena yang bersangkutan ikut dalam partai politik sehingga pihak KPU Kabupaten Pasuruan menon aktifkan yang bersangkutan tanggal 27 Pebruari 2014.

Pasuruan memilih Caleg dan partai PKB sehingga saksi direkomendasikan Panwas Kab. Pasuruan untuk diberhentikan/ di non aktifkan.

- Bahwa Sekitar bulan maret 2014 saksi di undang oleh Ketua PAC partai Gerindra (sdr ABDULLATIF/ Paman saksi sendiri) untuk memberikan sosialisasi tentang pemilu dan disitu saksi bertemu dengan saksi Hj. Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo dan saat itu juga saksi menjelaskan untuk mengawal saksi Hj.

Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo bahwa yang bersangkutan sebagai caleg dari partai gerindra untuk DPR Jatim. dan karena saat itu saksi datangnya terlambat sehingga yang saksi ketahui hanya apa yang disampaikan oleh Sdr Taukhid. Dan tidak lama kemudian acara ditutup dengan doa oleh Sdr Tauchid dan kemudian dilakukan pembagian uang oleh Sdr Khumaidi kepada semua teman teman PPK yang hadir saat itu.

Agustina Amprawati, ST Binti Sudibyo tersebut adalah Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra, nomor 8 (delapan) untuk Caleg Anggota Dewan Propinsi Jawa Timur (Jatim II yang meliputi Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota.

Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Hal. 38 dari 248 hal. Put.

No. 88 PK/PID.SUS/201510.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium lkatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Surat dari Tim Penyelamatan Aset Daerah Kutai Timur No. 003/TPADKT/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 perihal Permohonan Audiensi ;Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Singa GembaraKecamatan Sengatta Kab.

Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;Hal. 104 dari 248 hal. Put.

Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;9. Surat dari Ketua Konsorsium Ikatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing ;10. Surat dari Tim Penyelamatan Aset Daerah Kutai Timur No. 003/TPADKT/III/2009 tanggal 25 Maret 2009 perihal Permohonan Audiensi ;Hal. 140 dari 248 hal. Put.

Kutai Timur Energi No. 038/A1KTE/XI/08tanggal 12 November 2008 perihal Permohonan Peminjaman Dana ;Surat Wakil Bupati Kutai Timur No. 01/BawasTL.BPK/XII08 tanggal 1Desember 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKRIPerwakilan Samarinda atas SPI terhadap LKPD Kabupaten Kutai TimurTA. 2007 ;Laporan tertulis Laporan Unjuk Rasa Partai Pemuda Pancasilatanggal 02 Maret 2009 ;Surat dari Ketua Konsorsium lkatan Peduli Pemuda Sejahtera KutaiSangata (KIPPSKS) tanggal 24 Pebruari 2009 perihal PermohonanHearing

Tindak pidana yang diatur dalam pasal iniharus dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, yakni segera setelah pelakutersebut menerima pemberian atau janji tanpa perlu memperhatikan kegunaandari pemberian atau janji yang telah diterima, misalnya untuk keperluannyasendiri, untuk keperluan orang lain, untuk tujuan soisal atau kemanusiaan, untukkeprluan partai atau organisasi dn lainlainnya (vide: Drs. P.A.F.