Ditemukan 11605 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1537 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
179 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwa ilustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 11-04-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 39/Pid.Anak/2013/PN.SBY
Tanggal 11 April 2013 —
55 — 10
  • menggunakan ganja, psikotropika, sabu sabu dan inek akan tetapi masih dalamtaraf kecil ; Bahwa ahli melihatnya yang menjadi penyebab terdakwa JONAS KARANmelakukan coba coba narkotika ada kesenjangan keluarga ;e Bahwa menurut ahli untuk kasus terdakwa JONAS KARAN tidak perludirehabilitasi ;e Bahwa agar terdakwa tidak terjerumus lebih jauh cara yang harus ditempuhmenjauhkan terdakwa JONAS KARAN dari rider/pemicunya teman temannya tadiyaitu STEPHANIE ANGELINE dan MELISSA RUTH SOHANDIJAJA ;e Bahwa tidak ada penekanan
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 31-03-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 02-09-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN Mkd
Tanggal 16 Juni 2016 — MUHAMMAD ABDUL ROUF SYADAT Bin AHMAD MASYRUH
47 — 8
  • Setiap OrangMenimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya dan Penasihathukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan pada pokoknyabahwa unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkanapakah unsur setiap orang sebagai berikut :Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individuyang merupakan subjek hukum = (natuurlijk persoon) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidanayang dilakukan, dengan demikian penekanan
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 08-01-2015 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PA MEDAN Nomor 53/Pdt.G/2015/PA.Mdn
Tanggal 30 April 2015 — 1. PEMOHON 2. TERMOHON
18 — 3
  • Disamping itu Penggugat Rekonvensi sebagaiPutusan Nomor: 217/Pdt.G/2007/PA.MdnTanggal 10 Juli 2007ibu telah melakukan dan menunjukkan perbuatan yang pilih kasihterhadap anakanak serta melakukan penekanan mental bagi keduaanak tersebut.3.3. Sejak awal perkawinan, Tergugat Rekonvensilah yang telahbertanggung jawab secara finansial bagi keluarga, baik terhadapkebutuhan hidup seharihari, biaya pendidikan, biaya kesehatananakanak, termasuk kebutuhan kebutuhan Penggugat Rekonvensisendiri.3.4.
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Pencurian
Putus : 08-11-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 154/Pid B/2016/PN Slw
Tanggal 8 Nopember 2016 — 1. MUHAMAD NURSALIM Alias SALIM Bin MISRO 2. SLAMET RIYADI Bin IBRAHIM 3. RUSDI Alias CEKUNG Bin H. UCUP
33 — 6
  • Untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambildilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;Ad.1 Unsur Barangsiapa ;Menimbang, bahwa unsur pertama barang siapa, yang dimaksudbarangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yangdidakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dankewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segalaperbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiranorang tersebut ;Menimbang
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-05-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Plk
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.WAGIMAN, SH
2.EEN HOSANA BABOE ,S.H
3.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
Terdakwa:
JOHNY TRISNO Alias JOHNY Bin ABDUL RAHMAN
23 — 8
  • Unsur Setiap Orang:Menimbang, bahwa unsur Setiap Orangadalah orang atau manusiasebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksadan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuanpasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalamsurat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiranTerdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan suratdakwaan
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-11-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 108-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2016
Tanggal 28 Nopember 2016 — Terdakwa : Romli Busou, Sertu NRP. 21050243980684, Oditur Militer : Hasta Sukidi. SH, Mayor Chk NRP. 2920087290970
101 — 51
  • meyakinkan Terdakwa bersalah melakukantindak pidana,Setiap penyalahguna Narkotika Golongan bagidiri sendiri.Bahwa dalam faktafakta yang terungkap di persidangan Terdakwasecara berulangulang mengkomsumsi Narkotika Golongan jenisShabushabu hal tersebut bila dihubungkan dengan penekananPanglima TNI ,bila Prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaanNarkotika dan zat adiktif lainnya untuk ditindak tegas, oleh karena ituPerbuatanTerdakwa melanggar ST Panglima TNI NomorST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 26-05-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
174 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tenaga teknis dan penjualan.Pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan teknikmanajemen termasuk perumusan dan sistem kontrol anggaran, prosedurpengendalian internal, pengendalian persediaan, pelaporan manajemen,sistem informasi dan semua hal lain yang terkait.Pemberian saran dan rekomendasi kepada manajemen tentangpengadaan peralatan dan bahan baku untuk kelangsungan operasi danpengembangan usaha Perusahaan.Pemberian rekomendasi untuk perbaikan dan modifikasi sistem produksi,dengan penekanan
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 30-10-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN KOTABUMI Nomor 364/Pid.B/2013/PN.KB
Tanggal 20 Februari 2014 — ZAINAL ABIDIN GELAR SUNTAN GAJAH PUTIH Bin ALI UDIN
123 — 40
  • dibawah sumpah sebagaimana termuat dalamBerita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa pada tanggal 15 April2013 di waktu sore hari di ruangan Penyidik Polres Lampung Utara;Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Saksi bertanya dan kemudian Terdakwamenjawab dan dari tanya jawab tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara danTerdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut;Bahwa Saksi melakukan penyidikan tidak ada melakukan penekanan
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 21-05-2018 — Upload : 03-08-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 44/Pdt/2018/PT DPS
Tanggal 21 Mei 2018 — NYOMAN SUDARMA sebagai Pembanding Lawan 1. NYOMAN SELAMAT ARYA.S. Sos sebagai Terbanding I 2. PEMERINTAH DAERAH KABUPETEN BULELENG c.q : a. Kepala Kantor Kecamatan Sukasada/Camat Sukasada), Kabupaten Buleleng, sebagai Terbanding II b. Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Buleleng sebagai Terbanding III Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Buleleng C.q Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng (yang membidangi masalah Pemerintahan Desa), sebagai Turut Terbanding I Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Kabupaten Buleleng di Kantor Desa Sangsit sebagai Turut Terbanding II
36 — 21
  • yakni Peraturan Pemerintah Nomor 438 Tahun 2014,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan DaerahKabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2006 ;Bahwa dengan berlakunya Undangundang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan didalam pasal 21 ayat (1) menyatakanbahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksadan memutus ada / tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang oleh PejabatHalaman. 56 dari 58 Putusan Nomor 44/ Padt/2018/PT DPSPemerintahan, sehingga walaupun penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 14-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1112/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
309 — 187 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkanpemeriksaan dalam kasus Termohon Peninjauan Kembalitidak diperoleh penekanan biaya produksi (= peningkatanlaba baik laba bruto maupun laba neto).Sebagai tambahan informasi, dalam majalah Autobild edisi196 tanggal 27 Oktober 9 November 2010 diuraikandengan panjang lebar bagaimana usaha TermohonPeninjauan Kembali dan TMMIN untuk bisa menciptakandan memproduksi Avanza dan Xenia.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 06-04-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 126/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.Chandra Saputra Firdaus
2.Apip Pudin
3.Muhamad Ramadan
4.Muhamad Wahyudin
5.Muhamad Bayu Nursugih
6.Gandi Ginanjar
7.Nurul Huda
8.Suparli
9.Dani Andriansyah
10.Sandi Nasrulloh
11.Aa Saepurahman
12.Lilis Suryani
Tergugat:
PT. MILAGROS PUTRA MANDIRI
169 — 42
  • pemberian suratperingatan sebelumnya dan melalui prosedur yang benar sehinggaperbuatan Tergugat sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan aturanperundangan yang berlaku;Bahwa Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Tergugat tidakmemberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja, layaknya managerialyang Arogan dan tidak beritikad baik, hal mana Tergugat hanyamemperlihatkan saja surat pemutusan hubungan kerja tersebut denganmemaksa Supaya menandatangani berita acara pemutusan hubungan kerjadisertai penekanan
    untuk difoto oleh HPnya Penggugat 2 (dua) isi dari Surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) tersebut.Tetapi Penggugat 1 (Satu) sampai dengan Penggugat 11 (sebelas),bersedia mengisi daftar hadir dan tandatangan daftar kehadirantetapi tidak bersedia menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja(PHK).Bahwa alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjadengan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 11 sudahdicantumkan di dalam Surat Keputusan Dewan Direktur tentangPemutusan Hubungan Kerja.Bahwa tidak pernah ada penekanan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-07-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 04-02-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 133/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 23 Januari 2014 — EMPEROR MINES PTY LIMITED melawan BUPATI BANYUWANGI
224 — 149
  • Selain..........ooDoSelain argumentasi di atas, terdapat Kaedah Hukum yang timbul dari YurisprudensiMahkamah Agung RI dalam Perkara No. 209 K/TUN/2004 tanggal 14 Oktober2004 yang pada intinya menyatakan : suatu Perseroan Terbatas (PT) yangbertindak sebagai Pembeli atas PT lain, tidak memiliki kwalitas atau standinguntuk menggugat suatu Keputusan TUN yang menyangkut PT yang akan dibelinyaitu, sepanjang PT pembeli belum melunasi seluruh harga pembelian sebagaimanayang diperjanjikan. diberi penekanan
    Indo MultiNiaga diberi penekanan dengan huruf tebal.Berdasarkan dalildalil Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, nampakjelas bahwa pokok sengketa ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan PerjanjianProyek Tujuh Bukit, dimana Penggugat MERASA bahwa haknya sesuai perjanjiantelah dilanggar oleh IMN yang mengajukan permohonan persetujuan pengalihanIUP dari IMN kepada PT. Bumi Suksesindo dan kemudian PT Bumi Suksesindomengajukan permohonan IJUP Eksplorasi kepada PT Damai Suksesindo.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-03-2015 — Upload : 06-04-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 04/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR
Tanggal 25 Maret 2015 — TUKIYO,S.Pd Bin WARIJAN ;
92 — 70
  • GeloraMegah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agarSaksi Suwandi selaku Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera,memberikan kuasa kepada saksi Jamal Muinzi, selaku direktur CV.DwiMutiara F.M, yang didukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yangdidukungnya (CV.Dwi Mutiara FM kalah dalam pelelangan) untuk dapatmelaksanakan kegiatan pengadaan Interactive Whiteboard tersebut.Hal. 20 dari 78 hal. Put.
    GeloraMegah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agarSaksi Suwandi selaku Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera,memberikan kuasa kepada saksi Jamal Muinzi, selaku direktur CV.DwiMutiara F.M, yang didukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yangdidukungnya (CV.Dwi Mutiara FM kalah dalam pelelangan) untuk dapatmelaksanakan kegiatan pengadaan Interactive Whiteboard tersebut.e Selanjutnya, atas tekanan Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan tidakadanya pilihan lain, maka Saksi Suwandi selaku
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 29-07-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 316/Pid.B/2019/PN Gpr
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.TOMY MARWANTO, SH
2.MOCH ISKANDAR, SH
3.ZANUAR IRKHAM, S.H
Terdakwa:
1.AZIS PRAKOSO
2.ARIS SUGIANTO
86 — 69
  • dengan mata telanjang, namun demikian, unsur dengan sengaja inidapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yangdilakukan Para Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalusesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atautekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahiratau prilaku Seseorang merupakan refleksi dari niatnya;Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur dengan sengaja iniMajelis Hakim memberi penekanan
    tersebut adalah agar korban cepatmeninggal dunia, dengan demikian unsur Dengan Sengaja menghilangkannyawa orang lain telah terbukti;Ad.3 Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu:Menimbang, bahwa dengan direncanakan terlebin dahulu artinya didalam benak para Terdakwa telah disusun suatu rancangan skenario (konseppola kerja) tentang bagaimana cara melakukan niatnya untuk menghilangkannyawa korban;Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur dengan direncanakanterlebih dahulu ini Majelis Hakim memberi penekanan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-02-2011 — Putus : 15-03-2012 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 Maret 2012 — PT. PUKUAFU INDAH (PT. PI), M E L A W A N 1. NEWMONT INDONESIA LIMITED (NIL) (DENVER), 2. NUSA TENGGARA MINING CORPORATION (NTMC) (Tokyo),
174 — 129
  • Dalam hal Pemerintah menolak penawaran sesuaiPasal ini, Pemerintah dapat mengawasi penawaran itu kepadaWarga Negara Indonesia atau kepada Perusahaan Indonesia yangdikendalikan oleh Warga Negara Indonesia dan penaksiran sahamitu sesuai Pasal 24 ayat 6.Cetak tebal untuk penekanan 13 Jumlah saham yang wajib didivestasikan oleh Para Tergugat diatur dalam ketentuanPasal 24 ayat (3) KK dimana Para Tergugat wajib untuk mendivestasikan 31% sahamsahamnya dalam PTNNT kepada Peserta Nasional sesuai dengan mekanisme
    Suatu penawaran kepada Pemerintah atau warga negara Indonesia atauperusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesiaakan disebut sebagai penawaran kepada Peserta Indonesia........Cetak tebal dan garis bawah untuk penekanan 44 Sehubungan dengan dalih Penggugat tersebut, dari bunyi Pasal 24 ayat (3) KKtersebut secara sederhana dapat dilihat bahwa:Tata cara pelaksanaan penawaran divestasi saham Para Tergugat dilakukandengan cara pertamatama ditawarkan kepada Pemerintah, dan jika Pemerintahmenolak
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 19-01-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 27 /Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 19 Desember 2016 — John Alexander Kelly, BSc Hons, ENG., Mba, Cert. Dip. A&F, Warganegara Inggris, beralamat di 153 Newry Road Banbridge. County Down. Northern Treland BT32 3 NB, dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya yaitu 1. Hendra Setiawan Boen,SH.MH, Fransisca Indrasari, SH., Roofi Ardianto Koesumo, SH dan Regina R.R. Tallogo, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Setiawan & Parners law offices, yang beralamat di Equity Tower, Lantai 35, Sudirman Central Business Distrct (SCBD), Lot. 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2015, Nomor : 28/NOT/XI/LEG/2015 di hadapan Notaris Herlina, SH.M.Kn., yang untuk selanjutnya disebut sebagai --------.PENGGUGAT;
343 — 152
  • Suatu sebab yang halal.garis bawah untuk penekanan, oleh ParaTergugatBahwa oleh karenanya, apabila benar dalil Penggugat dalam butir 11sampai 16 gugatan ada Perjanjian Kerja secara Lisan antara Penggugatdan Tergugat (hal mana ParaTergugat bantah) maka Perjanjian KerjaLisan tersebut bertentangan dengan kausa dalam butir 4, Suatu SebabHal 16 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Selyang halal, Karena : bertentangan dengan hukum publik yaitu UUKetenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
    (Garis bawah untuk penekanan oleh ParaTergugat)Pasal 18 ayat (2) : Dalam pengikatan, penyedia jasa wajibmenyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlianuntuk disampaikan kepada pengguna jasa.Pasal 21 (1) : Ketentuan mengenai pemilihan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17, kewajiban sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18, dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 berlaku juga dalam pengikatan antara penyedia jasa dansub penyedia jasa.Bahwa yang lebih penting, persyaratan dalam memberikan
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 17-06-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 26-K/PM.II-11/AD/VI/2021
Tanggal 16 Agustus 2021 — Oditur:
Muhammad Iswadi, SH
Terdakwa:
Nur Sasongko
439 — 351
  • Bahwa Saksi mengetahui ada penekanan dariPimpinan TNI apabila seorang anggota TNI melakukanperbuatan Asusila terhadap Keluarga Besar TNI sanksihukumnya sangat berat yaitu pemecatan;19. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa malu sertanama Saksi1 tercemar dan Saksi kecewa Saksi2 telahmengkhianati dan mencederai perkawinan Saksi denganSaksi2; dan20. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi selakusuami sah dari Saksi2 mengadukan perbuatan TerdakwaHal. 18 dari 82 hal.
    Bahwa setelah berkumpul kemudian Saksi dan LettuInf Ainul memberikan penekanan atau arahan kepadaTerdakwa dan Saksi2 bahwa apabila ada keluarga yangditinggal Satgas Pamtas membutuhkan sesuatu ataukeperluan lain agar memberitahu kepada Bamin Kompibukan kepada perorangan atau individu, sehingga Baminbeserta beberapa anggota datang membantu agar tidakmenimbulkan fitnah atau halhal yang tidak diinginkan;14.
Pengadilan PN BLAMBANGAN UMPU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-03-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bbu
Tanggal 1 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZEPY TANTALO,SH
Terdakwa:
BRAHIM Alias MANGKUTIHANG Bin SALEH
73 — 72
  • Way Kanan yang dijadikansebagai Saksi dalam perkara Tersangka Brahim alias Mangkutihangseluruhnya ada 3 (tiga) orang; Bahwa ada 3 (tiga) orang warga binaan Lapas Kelas Il B Way Kananyang menempati kamar Nomor 30 Blok A turut diperiksa sebagai saksidalam perkara Tersangka Brahim alias Mangkutihang; Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan, semua saksisaksi diambilsumpah terlebih dahulu; Bahwa saksisaksi dalam keadaan bebas menjawab, tidak diajari ataudipaksa dari Penyidik; Bahwa Saksi tidak melakukan penekanan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 02-07-2018 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 478/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat:
Hj. PUDJIASTUTI
Tergugat:
1.PT. INTAN JAYA MANDIRI
2.HADI KUSUMA
3.HAJI SUPRIYADI
Turut Tergugat:
1.H. MAHMUD ZAKARIA
2.RUHYAT NUGRAHA
3.NOTARIS dan PPAT FAUZIA PERMATASARI TRIHARSO, S.H
165 — 49
  • Deinikian pula pada saat meminta sertifikat aslinyadari Penggugat dan saat menghadap Notaris pada tanggal 1 Februari2006 dengan cara adanya suatu aneaman atau penekanan jugaadalah tidak benar dan mengadangada, sehingga haruslahdikesanipingkan dan haruslah nanti dapat dibuktikan oleh Penggugat,seperti apa dan bagaimana ancaman dan penekanan yang dilakukanoleh Turut Tergugat Il kepada Penggugat.Bahwa memang bcnar Turut Tergugat II saat itu mempunyai hutang atautagihan dari Tergugat sehingga meminta