Ditemukan 3691 data
7 — 0
1323/Pdt.G/2016/PA.IM
15 — 3
1323/Pdt.G/2018/PA.Bwi
15 — 0
1323/Pdt.G/2018/PA.Dmk
11 — 0
1323/Pdt.G/2024/PA.Bbs
23 — 8
1323/Pdt.G/2022/PA.Bwi
20 — 0
1323/Pdt.P/2024/PA.Sby
11 — 5
1323/Pdt.G/2016/PA.Stb.
14 — 2
1323/Pdt.G/2020/PA.JT
18 — 4
1323/Pdt.G/2023/PA.Badg
11 — 0
1323/Pdt.G/2020/PA.Sda
14 — 13
1323/Pdt.G/2022/PA.IM
12 — 7
1323/Pdt.G/2012/PA.Smd.
7 — 3
1323/Pdt.G/2024/PA.IM
86 — 16
1323/Pdt.G/2020/PA.Pas
63 — 0
1323/Pdt.G/2023/PA.Tgr
17 — 0
halmartabat mereka sebagai bangsa Indonesia di dunia Internasional yang selama initerabaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinanPemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU no 3 tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan Surat Keputusan Ketua PengadilanAgama Jakarta Pusat nomor W.9A.1/1323
14 — 1
martabatmereka sebagai bangsa Indonesia di dunia Internasional yang selama ini terabaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I danPemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU no 3 tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusatnomor W.9A.1/1323
11 — 0
martabatmereka sebagai bangsa Indonesia di dunia Internasional yang selama ini terabaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I danPemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU no 3 tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusatnomor W.9A.1/1323
20 — 1
0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 172.00 719.00 Tm/F16 1 TE(4023) 2(5) 2(137) TdETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 206.00 719.00 Tm/F16 1 TE(43) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 137.00 696.00 Tm/F16 1 TE(74) 1(1241) 2(61) 1(47) 1(11) 26(4067) 1(124536) 1(11) 26(1247) 1(122711) 26(1L604561) 1(((62) 161) 147) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 322.00 696.00 Tm/F16 1 TE(11) 26(11) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 329.00 696.00 Tm/F16 1 TE(23) 2(1323
TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 137.00 173.00 Tm/F16 1 TE(74) 1(5) 2(10) 1(31) 2(3) 2(11) 1(S72) 2(1L65) 2(3) TdETQqB0T000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 206.00 173.00 Tm/F16 1 TE(43) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 137.00 150.00 ImfELS i, BE(74) 1(1241) 2(61) 1(47) 1(11) 297(S760401247) TadETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 226.00 150.00 Tm/F16 1 TE(11) 297(11) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 240.00 150.00 Tm/F16 1 TE(67) 1(1323
89 — 59
No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckryang diatur oleh perjanjian tersebut agar suatu perjanjian dianggap saholeh hukum.Kesepakatan kehendak tersebut dianggap tidak pernah terjadi apabilaperjanjian diadakan atas paksaan (dwang), penipuan (bedrog), ataukesilapan (dwaling).Pasal 1321Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan Jika diberikan karenakekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuanMengenai paksaan (dwang), Pasal 1323 KUH Perdata mengatursebagai berikut :Paksaan yang dilakukan terhadap orang
No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckrtentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut agar suatuperjanjian dianggap sah oleh hukum.Kesepakatan kehendak tersebut dianggap tidak pernah terjadiapabila perjanjian diadakan ataspaksaan (dwang), penipuan (bedrog), atau kesilapan (dwaling).14.3.Pasal 1321Tiadasuatupersetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikankarena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan14.4.Mengenai paksaan (dwang), Pasal 1323 KUH Perdata mengatursebagai berikut :Paksaan yang dilakukan
No. 2321Pdt.G/2021/PA.CkrKesepakatan kehendak tersebut dianggap tidak pernah terjadi apabilaperjanjian diadakan atas paksaan (dwang), penipuan (bedrog), ataukesilapan (dwaling).Serta pada Pasal 1321 KUHPerdata, yang berbunyi :Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikankarena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.Mengenail paksaan (dwang), Pasal 1323 KUHPerdata mengatursebagai berikut :Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatupersetujuan mengakibatkan
Mengenai paksaan (dwang), Pasal 1323 KUH Perdata mengatursebagai berikut :Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatupersetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yangbersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketigayang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.g) Bahwa mengingat Anak Kandung hasil pernikahan PEMOHON danTERMOHON masih dibawah umur maka TERMOHON memohon kepadaPengadilan Agama Cikarang Cq; Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara
Mengenai paksaan (dwang),Pasal 1323 KUHPerdata mengatur sebagai berikut : Paksaan yangHim. 45 dari 56 Put. No. 2321Pdt.G/2021/PA.Ckrdilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuanmengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bilapaksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingandalam persetujuan yang dibuat itu.2.