Johny Waisapi, SH berdasarkan akte Notaris tanggal 4 Oktober2016 no.286/2016 yang proses penerbitannya secara tidak sah(cacad) tersebut telah menerbitkan akta PPAT sebagai dasar baliknama Sertifikat Hak Milik Penggugat kepada Tergugat 1;Kantor Badan Pertanahan Kota Batu, yang memproses balik namaSertifikat Hak Milik No. 00259 yang semula tertulis atas namaPenggugat beralin ke atas nama Tergugat 1, berdasarkan PPAT yangHalaman 4 Putusan No. 188/PDT/2020/PT SBYdi buat oleh Turut Tergugat 3 yang tidak

Menyatakan sita jaminan yang telah di letakkan dalam perkara a quo sahdan berharga.Menyatakan akte notaris masingmasing : Akte nomor 27 tanggal 13 Januari 2010 tentang PerjanjianPengikatan Jual Beli Akte nomor 28 tanggal 13 Januari 2010 tentang kuasa menjual Akte nomor 29 tanggal 13 Januari 2010 tentang pengosonganAdalah tidak sah atau cacad hukum.Menyatakan pula akte PPAT no. 286/2016 tanggal 4 Oktober 2016 di buatoleh dan di hadapan Turut tergugat 3 yang bersumber dari adanya aktenotaris Akte nomor

27 tanggal 13 Januari 2010 tentang PerjanjianPengikatan Jual Bell; Akte nomor 28 tanggal 13 Januari 2010 tentang kuasa menjual; Akte nomor 29 tanggal 13 Januari 2010 tentang pengosonganAdalah tidak sah / cacad hukum.Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.00259 yang semula tertulis atasnama Penggugat beralin ke atas nama Tergugat 1 produk Turut TergugatHalaman 11 Putusan No. 188/PDT/2020/PT SBY4 di dasarkan pada akte PPAT yang cacad hukum maka harus dinyatakan proses balik nama tersebut tidak sah pula

Adanya persesuaian kehendak adalah Fiktif, dengancara Menyalah gunakan keadaan ( het leerstuk van misbruik vanomstandigheden ), Perjanjian Kredit seperti ini tidak memenuhipublisitas dan kepastian hukum belum terpenuhi aturan hukumnya,kalau Perjanjian Pokoknya tidak terpenuhi secara hukum, bagaimanadengan Perjanjian Acessoirnya, seperti SKMHT, APHT dan SHT nyatentu menjadi cacat hukum termasuk Risalah Lelang No.903/2016tanggal 27 Juli 2016 juga cacad hukum, karena Perjanjian pokoknyayaitu Perjanjian

SKMHT DIBUAT TERGUGAT BERSYARAT BERTENTANGANDENGAN PASAL 15 (1) UU NO.4 TAHUN 1996, SEHINGGASKMHTNYA CACAD HUKUM, adapun bunyinya sbb :1.

Bahwa berdasarkan SKMHT yang dibuat Tergugat melalui TurutTergugat I,ll, dan Ill semuanya dibuat bersyarat sehingga SKMHTnyamenjadi cacad hukum sehingga harus dibatalkan.halaman 18 dari 78 putusan Nomor 550/Pdt/2017/PT.BDGVI. PELAKSANAAN LELANG TANGGAL 27 JULI 2016 CACAD HUKUMDAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANGUNDANG;1.

Eksekusi Lelang HakTanggungan, apa lagi Tergugat dalam pemasangan APHTnya telahmelanggar ketentuan pasal 11 (c) dan Pasal 13 UUHT No.4 Tahun1996, jelaslah pelaksanaan lelang tanggal 27 Juli 2016 dan RisalahLelang No.903/2016 cacad hukum dan harus dibatalkan sertadikembalikan pada posisi semula;VI.

Terhadap pembeli lelang/TERGUGAT Ill, implikasinya berupa hakpembeli lelang tidak dilindungi oleh hukum yaitu berupa hakhakyang melekat atas hak atas objek lelang yang dibelinya tidakdapat dinikmati dan mengakibatkan Risalah Lelang No.903/2016tanggal 27 Juli 2016 cacad hukumVil.

(limas ribu delapan puluh limameter persegi), Sertifikat Hak Guna Banguanan No. 3738, namun demikian,Halaman 24 Putusan Nomor 505/PDT/2018/PT.DKI16.17.PEMOHON INTERVENSI tidak mendalilkan darimana asal peralinan alashak tanah quo kepada PEMOHON INTERVENSI, dengan demikian SertifikatHak Guna Banguanan No. 3738 harus dinyatakan cacad yuridis atau cacadhukum.

Selain itu, PEMOHON INTERVENSI juga tidak mempunyai AktaPeralihan sebagai alas hak penerbitan Sertifikat Hak Guna Banguanan No.3738, dengan demikian Sertifikat Hak Guna Banguanan No. 3738 harusdinyatakan cacad yuridis atau cacad hukum. Oleh karena itu, dalilPEMOHON INTERVENSI yang memdalilkan tanah milik TERMOHONINTERVENSI / PENGGUGAT sebagai milik dari PEMOHON INTERVENSIharus dinyatakan ditolak.

Maka untuk itu, harus dinyatakan cacad hukumatau cacad yuridis Sertifikat Hak Guna Banguanan No. 3738.Bahwa walaupun KUASA HUKUM = dahulu TERGUGAT ~ sekarangTERMOHON' INTERVENSII belum menjadi KUASA HUKUM dariTERGUGAT REKONVENSI / PEMOHON INTERVENSI ternyata KuasaHukum TERMOHON INTERVENSII / TERGUGAT telah mendalilkanTERGUGAT REKONVENSI / PEMOHON INTERVENSI sebagai pemilikatas tanah a quo dengan batasbatas dan lu% seperti dalampermohonan TERGUGAT REKONVENSI / PEMOHON INTERVENSI.Walaupun demikian,

Dengandemikian, hal tersebut, dinubungkan lagi dengan luas tanah yang sangatjaun berbeda dalam satu giriek justru membuktikan adanya dugaanterjadinya tindak pidana pemalsuan surat maupun keterangan palsu.Dengan demikian, seluruh Akta pendukung penerbitan dan atau Sertifikat HakGuna Banguanan No. 3738 harus dinyatakan cacad yuridis atau cacadhukum.

kepada TERGUGAT REKONVENSI / PEMOHONINTERVENSI atas tanah milik adat Girik C Nomor 193 Persil 91.a Blok S.III,tercatat atas nama RISAN bin KOTET, seluas kurang lebih 6.210 m2 (enamribu dua ratus sepuluh meter persegi), yang oleh umum dikenal terletak diKelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dengan batasbatas: sebelah Utara Tanah Milik JAHWI, sebelah Timur tanah milik BONCEL, sebelah Selatan tanah milik TIYUNG, sebelah Barat SALURAN AIR.Menyatakan tidak sah menurut hukum dan atau cacad

Bahwa dengan tidak berfungsinya mesinmesin berarti TergugatRekonvensi telah ingkar janjiwanprestasi karena menjual mesinmesin yangtidak berguna dan tidak baik, menyimpang dari syaratsyarat dan ketentuanketentuan yang diatur dalam Bukti T1, sehingga mesinmesin itu secarayuridis mengandung cacad tersembunyi;8.

Pasal 1504 KUHPerdata: Si Penjual (=Tergugat Rekonvensi) diwajibkanmenanggung terhadap cacad tersembunyi pada barang yang dijual, yangmembuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud atauyang demikian mengurangi pemakaian itu, seandainya pembeli(= Penggugat Rekonvensi) mengetahui cacad itu, ia sama sekali tidakakan membeli barangnya atau tidak akan membelinya selain denganharga yang kurang;c.

Pasal 1506 KUHPerdata, Penjual (= Tergugat Rekonvensi) diwajibkanmenanggung terhadap cacad yang tersembunyi, meskipun ia sendiritidak mengetahui tentang adanya cacad itu;d. Pasal 1507 KUHPerdata, Pembeli (= Penggugat Rekonvensi) dapatmemilin apakah ia akan mengembalikan barangnya sambil menuntutkembali harga pembelian atau apakah ia akan tetap memiliki barangnyasambil menuntut pengembalian sebagian harga sebagaimana akanditentukan oleh Hakim;9.

Syamsuddin ;Bahwa keberadaan 5 Sertifikat Hak Milik obyek perkara7atas orang orang tersebut dinilai sebagai orang orang yangtidak berhak atas tanah tersebut dan dinilai penerbitannyamengandung cacad hukum/salah prosedur ;b.

ternak ;Bahwa berdasar a sampai dengan c, Majelis Hakim bandingberpendapat bahwa hubungan hukum dan/atau kepentingan ParaPenggugat atas tanah tersebut terbukti secara sah danmeyakinkan >Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kepentingan ParaPenggugat dalam gugatan ini sebagaimana ditentukan pasal 53(1) Undang Undang No. 5 Tahun 1986 telah ~~ terpenuhi :Menimbang, bahwa karena pasal 53 (1) telah terpenuhimaka Majelis Hakim akan masuk pada pasal 53 (2) Undang UndangNo.5 Tahun 1986 tentang sejauh mana cacad

suratkeputusan pemberian hak tersebut berjangka waktu palinglama 6 bulan setelah tanggal penetapan ;Menimbang, bahwa berdasar a dan b Majelis Hakim bandingmenilai ke 5 Sertifikat Hak Milik objek perkara diterbitkansecara melanggar hukum yaitu melanggar pasal 23, 25dan 28 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangpendaftaran tanah serta melanggar azas azas umum pemerintahanyang baik yaitu azas kecermatan/ketelitian dan kepatutan ; Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat tentangadanya cacad

Hakim Pengadilan Agama Temanggung selakumediator;Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang ataspertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Bahwa, atas ermohonan tersebut Termohon juga menjelaskan bahwaTermohon masih menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan telahmempunyai 2( dua ) anak dan sampai sekarang Termohon masih sehat tidakmempunyai cacad badan yang tidapat disembuhkan;Bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yangterjadi di persidangan

Pasal 56 ayat (1 Kompilasi Hukum Islam, makapermohonan tersebut menjadi kKewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa permohonan ijin poligami yang diajukan olehPemohon tidak berdasarkan hukum karena ternyata bahwa Temohon masihmenjalankan kewajibannya sebagi isteri dan telah mempunyai 2 ( dua ) oranganak, dan isteri juga tidak mendapatkan cacad badan yang tidak bisadisembuhkan, sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor1 tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;Put.

Dalam surat gugatanPenggugat mengenai hutang piutang dengan jaminan sertifikat tanah atas namaTergugat, dalam petitum Penggugat menuntut pelunasan hutang dengan dendadan bunganya, serta menuntut pula agar Tergugat/Terbanding menyerahkanHalaman 4 dari 6 Putusan Nomor 215/PDT/2021/PT SMRsertifikat tanah yang menjadi Jaminannya dan membalik namakan atas namaPembanding/Penggugat, Oleh sebab sebab itu keadaan yang demikianmenjadikan surat gugatan cacad hukum, dan menjadikan surat gugatan menjadikabur

Bon, tanggal 21Oktober 2021 yang menyatakan cacad hukum atau surat gugatan kabur dangugatan tidak dapat diterima, beralasan hukum untuk dipertahankan dandikuatkan di tingkat peradilan Banding dan permohonan banding Pembandingsemula Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnyadinyatakan ditolak;Menimbang bahwa, oleh karena permohonanperkara bandingdinyatakan ditolak, maka kepada para Pembanding semula Penggugat dibebaniuntuk membayar sejumlah biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yangditingkat

Implikasi yuridisnya kedua Akta tersebut di atas cacad hukum,selanjutnya batal demi hukum.5. Bahwa sejak dibuatkan Akta Jual Beli No. 189/Gml/2008 tanggal 09 April 2008untuk Sertifikat SHM. No. 2765 an. Nyonya Munirotun dan Akta Jual Beli No.190/Gml/2008 tanggal 09 April 2008 an.

Edy Haryanto tersebut hingga saat iniPara Penggugat tidak pernah menerima, memegang, memiliki dan menyimpanAktaakta tersebut, melainkan dikuasai secara sepihak oleh pembeli, bahwadalalam Hukum Perdata khususnya Hukum Perjanjian diatur secara jelas dantegas Akta Jual Beli dibuat rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum yangsama dan diberikan kepada masingmasing para pihak yaitu penjual dan pembeli,dengan demikian kedua Akta Jual Beli tersebut di atas adalah cacad hukum,selanjutnya batal demi hukum.6

Edy Haryanto cacad hukum danbatal demi hukum, maka Jul Santoso tidak berhak balik nama dan tidak berhakmenjadikan hak milik atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat SHM No.2765dan Sertifikat SHM No. 2766. Selanjutnya Sertifikat SHM No.2765 dan SertifikatSHM. No.2766 atas nama Jul Santoso, karena sejak 9 April 2008 secara jelas dantegas harus batal demi hukum.7.

Edy Haryanto dan Sertifikat SHMNo.2765 dan Sertifikat SHM No. 2766 atas nama Jul Santoso cacad hukum danbatal demi hukum, maka Sertifikat SHM No.2765 dan Sertifikat SHM No. 2766atas nama Jul Santoso yang dijadikan jaminan hutang Fasilitas Kredit denganPT.BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Solo Jl. Ir. Sutami No. 76 Surakarta(Tergugat I) adalah secara jelas, nyata dan tegas dinyatakan juga cacad hukumdan batal demi hukum.

pasti tentang pelaksanaan penjualan secaralelang.12.Bahwa menurut hukum untuk mencapai suatu kepastian hukum Para Penggugatharus di Aanmaning/Somasi dari Pengadilan Negeri dahulu, maka penjualanbarang/benda yang menjadi obyek sengketa tidak akan cacad hukum dan bataldemi hukum.13.Bahwa Para Penggugat belum/tidak pernah mendapat surat dari PengadilanNegeri adanya Sita Eksekusi terhadap barang/benda yang menjadi obyeksengketa yang akan dijual secara lelang.

Permohonan dilampiri data pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 71ayat (2) huruf c dan 4d, antara lain berupa= Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/54/XII/2011/RESKRIMPOLRES SLEMAN tanggal 7 Desember 2011 ; = Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke3Kepolisian Resort Sleman Nomor : B/419/VIII/2013/Reskrim tanggal30 Agustus 2013 ;= Fotokopi SHM No. 603 1/Wedomartani ;= Surat Keterangan lain yang menunjukkan adanya cacad administrasi ;e Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah R.I

(c) Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan hak ataupembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap ; d...dst : . ......dst ; (f) Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan Akta PPAT batal .....dst.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnya Tergugatmenolak peralihan hak dari Penggugat kepada IKHSAN , karena := KTP yang dilampirkan adalah KTP fiktif bukan atas nama Penerima= Perbuatan Hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal, yakni,Akta Jual Beli cacad hukum administrasi,

Tergugat seharusnya menolak pembebanan hak atas nama Bank RakyatIndonesia berkedudukan di Jakarta Pusat, karena : e Merupakan rangkaian tak terpisahkan dari batalnya balik nama/peralihan hak dari I Nyoman Trisantosa kepada Ikhsan ; e Dokumen tidak lengkap, tidak menyertakan KTP yang benar atasnamapemilik hak dalam SHM No.6031/Wedomartani ; e Terdapat perbuatan hukum yang dibuktikan dengan Akta PPAT batal,yakni Akta Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan yang cacad hukumadministrasi karena pemberi kuasanya

Oleh karena itu Majelis menilai Penggugat tidak mempunyai kepentinganuntuk mengajukan gugatan terhadap sikap diam Tergugat terhadap Surat PermohonanPenggugat Nomor : Eska26.01.14/TUN tanggal 27 Januari 2014 ;Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding adalah sebagai berikute Bahwa judex fakti telah mempertimbangkan bukti formal akta jual beli ( Bukti T6)akan tetapi mengabaikan fakta hukum lainnya terkait cacad hukumnya Akta Jual Belia quo dan proses peralihan hak pada SHM (Bukti P3 = T4 ) ; e Bahwa judex

No. 33 PK/TUN/2005.tidak dilakukan oleh Tergugat (Termohon Peninjauankembali), meskipunlangkahlangkah sebelumnya dan sesudahnya semua dilaksanakan, makapenerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa yang berisi hasil PenilaianKemampuan dan Kepatutan terhadap Penggugat (Pemohon Peninjauankembali) tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) PeraturanBank Indonesia No. 2/23/PBI/2000, tanggal 6 Nopember 2000 dengandemikian mengandung cacad hukum; Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan

obyeksengketa tersebut mengandung cacad hukum, maka harus dinyatakanbatal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, sehinggagugatan Penggugat harus dikabulkan;Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI .yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas Permohonan PemohonPeninjauankembali terhadap obyek sengketa berupa Surat KeputusanDEPUT GUBERNUR SENIOR BANK ~ INDONESIA No,3/60/DGS/DPwBI/Rahasia, tanggal 24 Desember 2001 telah berakhir dantidak berlaku lagi hanya berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut demi mencapaitujuan yang lebih baik kehidupan perbankan dan memberikan perlindungankepentingan masyarakat luas, maka adanya kekeliruan kecil dalampelaksanaan tahapan ke VII Fit and Proper test yang dinilai oleh JudecFactie sebagai cacad formal tidak harus dijadikan alasan formal untukmembatalkan hasil Fit and Proper Test dimaksud .., dstnya".Bahwa dalam memeriksa dan mempertimbangkan putusan Hakim JudexFactie baik dalam tingkat banding maupun dalam

hasil PembahasanKomite Evaluasi Perbankan kepada Bank dan pihakpihak yang dinilaitidak dilakukan oleh Tergugat (Termohon Peninjauankembali), meskipunlangkahlangkah sebelumnya dan sesudahnya semua dilaksanakan, makapenerbitan Surat Keputusan obyek sengketa yang berisi hasil PenilaianKemampuan dan Kepatutan terhadap Penggugat (Pemohon Peninjauankembali) tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) PeraturanBank Indonesia No. 2/23/PBI/2000, tanggal 6 Nopember 2000 dengandemikian mengandung cacad

hukum.Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan obyeksengketa tersebut mengandung cacad hukum, maka harus dinyatakanbatal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya, sehinggagugatan Penggugat harus dikabulkan..

Berdasarkan uraiandalil Hukum tersebut diatas maka Gugatan PENGGUGAT Cacad Formilkarena Error in Subiecto;ll.

Gugatan PENGGUGAT Cacad Formil berupa Obscuur Libel (Kabur/tidak lelas) Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT angka 6, adalah dalil yangmengadaada dan tidak berdasar hukum, oleh karena tuntutan atassesuatu hasil yang tidak dirinci berdasar fakta adalah merupakan Gugatanyang tidak mempunyai dasar hukum dan kabur/tidak jelas, yang manaPENGGUGAT tidak menguraikan secara rinci biayabiaya apa saja yangtelah dan akan dikeluarkan serta kerugian apa saja sehingga mencapaiangka yang begitu besar sejumlah Rp

400.000.000. untuk kerugianmateriil dan Rp.800.000.000. untuk kerugian immaterial tidak dijelaskanoleh PENGGUGAT secara rinci;Bahwa antara materi ganti kerugian yang diminta PENGGUGAT pada daliangka 6 dalam Posita dengan dalil angka 5 dan 6 dalam petitum tidak jelasdan tidak singkron sehingga rancu dan membingungkan akibatnya menjadikabur dan tidak jelas, maka sangat patut bila majelis Hakim menyatakanHalaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pat.G/2015/PN Lwkpula Gugatan PENGGUGAT Cacad

Djarum cabangLuwuk, adalah tidak benar oleh karena TERGUGAT Il bukan karyawan PT.Djarum cabang Luwuk/Sulawesi Tengah; Dalam gugatan PENGGUGAT angka 6, adalah tidak berdasar hukum,olehkarena tuntutan atas sesuatu hal yang tidak dirinci berdasar faktamerupakan Gugatan yang tidak patut dipenuhi; Berdasarkan uraian Hukumtersebut diatas maka Gugatan PENGGUGAT Cacat Formil karenakeliru/salah subjek hukum;Gugatan PENGGUGAT Cacad Formil karena Kabur/tidak Jelas Dalam gugatan PENGGUGAT angka 6, adalah alasan

mencapai angka yang begitu luar biasa sejumlahRp400.000.000. untuk kerugian materiil dan Rp.800.000.000. untukkerugian immaterial tidak dijelaskan oleh PENGGUGAT secara rinci berupaapa saja kerugian immaterial tersebut;Ganti kerugian yang diminta PENGGUGAT pada angka 6 dalam Positadengan alasan angka 5 dan 6 dalam petitum tidak jelas dan tidakbersesuaian sehingga kacau dan membingungkan akibatnya menjadi kaburdan tidak jelas, maka sangat patut bila Majelis Hakim menyatakan pulaGugatan PENGGUGAT Cacad

Luas 685 M2 (enam ratus delapan puluh lima meter persegi), menjadi atas nama TERGUGAT (Puspa Dewi), adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;b, Sertipikat Hak Milik Nomor: 2434, tanggal 05 Juni 2004, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat ukur Nomor: 625/MTT/2004.

Luas 270 M2 (Dua Ratus Tujuh Puluh meter persegi), menjadi atas nama TERGUGAT (Puspa Dewi), adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 103, tanggal 18 September 1990, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat ukur Nomor: 1660/1990.

Luas 8.568 M2 (Delapan Ribu Limaratus Enampuluh Delapan meter persegi), menjadi atas nama TERGUGAT (Puspa Dewi), adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;- Menghukum Turut Tergugat III , Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V agar setelah Habis Kontrak untuk menyerahkantanah sengketa pada nomor 2, c dan 2 d sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2436 dan 2434, kepada Penggugat dan Tergugat tanpa sarat apapun ;- Menghukum TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT

(enam ratusdelapan puluh lima meter persegi), menjadi atas namaHalaman 8 dari 37 halaman Put. 39/PDT/2019/PT.MTRTERGUGAT (Puspa Dewi), adalah cacad hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2434, tanggal 05 Juni 2004,Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, KotaMataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Surat ukur Nomor:625/MTT/2004. Luas 270 M?

(Dua Ratus Tujuh Puluh meterpersegi), menjadi atas nama TERGUGAT (Puspa Dewi),adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat;c. Sertipikat Hak Milik Nomor: 103, tanggal 18 September 1990,Desa Sekotong Timur, Kecamatan Sekotong Tengah,Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Suratukur Nomor: 1660/1990. Luas 8.568 M7?

(Delapan RibuLimaratus Enampuluh Delapan meter persegi), menjadi atasnama TERGUGAT (Puspa Dewi), adalah cacad hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;6. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hakterhadap seluruh tanah sengketa / obyek sengketa yang terdapatdalam angka 2 a,b,c,d, dan e, tersebut diatas untuk segeramenyerahkan kepada Penggugat tanpa sarat apapun bila perludengan bantuan aparat kepolisian ;7.

Luas 685 M* (enam ratus delapan puluh lima meter persegi),menjadi atas nama TERGUGAT (Puspa Dewi), adalah cacad hukumdan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Halaman 35 dari 37 halaman Put. 39/PDT/2019/PT. MTRb, Sertipikat Hak Milik Nomor: 2434, tanggal 05 Juni 2004, KelurahanMataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi NusaTenggara Barat, Surat ukur Nomor: 625/MTT/2004. Luas 270 M?

(DuaRatus Tujuh Puluh meter persegi), menjadi atas nama TERGUGAT(Puspa Dewi), adalah cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat;c.

Penggugat yang sampai saat ini tidakpernah dikembalikan dan akibatnya Penggugat juga telahmengalami kerugian dan akibat ini pula Tergugat harusmenjalanui hukuman di lembaga Pemasayarakatan akibatlaporan Penggugat dengan tuduhan penipuan,Bahwa jika Majelis hakim dengan cara teliti dan bijaksanamempertimbangkan jawaban serta pengakuan para Tergugat tersebutmaka dapat disimpulkan bahwa atas bukti surat P1 dan P5 yangmenjadi sentral pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Arga Makmuradalah mengandung cacad

telahdipidananya tergugat atas perjanjian tersebut karena melakukan tindakpidana turut serta melakukan penipuan dan dihukum pidana penjaraselama 2 (dua)tahun dan 6(enam) bulan (untuk mempertegas kembalimaka kami lampirkan photo coipy kutipan putusanPengadilan NegeriArga Makmur No 265/Pid.B/2011/AMBahwa jika Majelis hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur telahmempertimbangkan hal tersebut maka seharusnya Pengadilan NegeriArga Makmur adalah berwenang untuk mengadili perkara aquo karenaperjanian tersebut adalah cacad

Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Arga MakmurNomor 03/PDt.G/2012/PN.AM tanggal 22 Nopember 2012DALAM EKSEPSIe Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya2223e Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang MengadiliPerkara aquo karena Perjanjian mengandung klausulArbitrase adalah cacad hukum dan tidak sah.DALAM POKOK PERKARAe Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding Untukseluruhnyae Meletakkan sita jaminan harta tak bergerak milik ParaTergugat sesuai dengan surat permohonan penyitaanNomor 150

MengadiliPerkara Aquo karena Meskipun ada klausula Perjanjian yangmenyatakan apabila terjadi sengketa antara Penggugat denganTergugugat menunjuk Badan arbitrase untuk menyelesaikan sengketaTetapi karena Perjanjian dimaksud dilakukan dengan rangkaiankebohogan dimana Tergugagat telah dibuktikan bersalah melakukanPenipuan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Arga makmur No265/ Pid.B/2011/AM dan dijatuhi Pidana 2 (dua) tahun dan 6(enam)bulan maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum(cacad

Hakimanggota Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bengkuluberpendapat sebagai berikut;Bahwa untuk membuktikan kebenaran dari Keberatan PenggugatPembanding yang menyatakan bahwa Perjanjian antara Penggugatdengan Tergugat cacad hukum maka Hal ini harus dibuktikan terlebihdahulu;Bahwa Untuk membuktikan hal dimaksud harus diketahui pulakapan suatu Perjanjian dinyatakan cacad Hukum, Berdasarkan Pasal1321 Kitab Undangundang hukum Perdata Tiada sepakat sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan

Bahwa segala Bentuk surat yang dibuat oleh Tergugat Atas tanah ObjekSengketa guna untuk menjadi milik pribadinya ,Merupakan Perbuatanmelawan Hukum, maka segala bentuk surat yang timbul atas tanah objeksengketa menjadi milik Tergugat adalah cacad Hukum, tidak bekekuatanHukum dan Tidak berlaku menurut Hukum .Oleh karena itu para Penggugat Mohon Kepada Yth.

Ketua /Majelis HakimMenyatakan surat yang timbul atas Tanah Objek Sengketa menjadi milikTergugat Adalah cacad Hukum, Tidak Berkekuatan Hukum, dan tidakberlaku menurut Hukum, karena Tanah Objek Sengketa adalah TanahWarisan Alm . Sulaiman dan bukan Tanah milik Tergugat, karena masih adaahli waris yang lain yang mempunyai Hak atas Objek SengketaHalaman 6 dari 24 putusan Nomor 126/Pat.G/2018/MS.

Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat atas tanahobjek sengketa menjadi milik pribadinya adalah perbuatan melawanHukum .dan menyatakan segala bentuk surat yang timbul atas objeksengketa atas nama Tergugat adalah cacad Hukum , tidak berkekuatanHukum dan tidak berlaku menurut Hukum.3. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketaadalah sah dan berharga .4. Menyatakan tanah kebun /tanah Lapangan Bola Kaki adalah milik Alm.Sulaiman Alias Leube Leman /Almh.

Ketua /Majelis Hakim Menyatakan surat yangtimbul atas Tanah Objek Sengketa menjadi milik Tergugat Adalah cacad Hukum,Tidak Berkekuatan Hukum, dan tidak berlaku menurut Hukum, karena TanahObjek Sengketa adalah Tanah Warisan Alm.

Menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan surat atas tanahobjek sengketa menjadi milik pribadinya adalah perbuatan melawan Hukumdan menyatakan segala bentuk surat yang timbul atas objek sengketa atasnama Tergugat adalah cacad Hukum, tidak berkekuatan Hukum dan tidakberlaku menurut Hukum; Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketaadalah sah dan berharga; Menyatakan tanah kebun /tanah Lapangan Bola Kaki adalah milik Alm.Sulaiman Alias Leube Leman /Almh.

Kalaupun ada alas hak Para Tergugatterhadap Tanah Sengketa tersebut, tentunya cacad yuridis dan tidaksah, dikarenakan Tanah Sengketa tersebut bukanlah miliknya yang sah,karena bagaimanapun juga yang paling berhak terhadap TanahSengketa tersebut adalah Para Penggugat yang merupakan keturunandari Lok Kewah (Almarhum);. Bahwa perbuatan dari Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakanserta mengakui Tanah Sengketa tersebut sebagai miliknya adalahperbuatan melawan hukum;.

Menyatakan hukum, bahwa Para Tergugat tidak berhak sama sekaliterhadap Tanah Sengketa;10.Menyatakan hukum bahwa segala persuratan yang timbul terhadap TanahSengketa dalam bentuk apapun adalah tidak sah dan cacad yuridis,sehingga batal demi hukum;11.Menyatakan hukum bahwa menguasai dan mengerjakan serta mengakuiTanah Sengketa oleh Para Tergugat sebagai miliknya adalah perbuatanmelawan hukum;12.Menyatakan hukum bahwa perbuatan/tindakan Para Tergugat terhadap diriPara Penggugat telah menimbulkan kerugian

Oleh karena perkara diPengadilan Negeri Mataram dengan putusan Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.MTR tertanggal 17 Maret 2014 tidak ada, maka tentunya PutusanPengadilan Tinggi Mataram Nomor 86/PDT/2014/PT.MTR. tanggal 11September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri MataramNomor 134/Pdt.G/2013/PN.MTR. tanggal 17 Maret 2014 menjadi cacad,dikarenakan putusan yang dikuatkan tersebut adalah putusan yang tidakada/putusan yang salah, sehingga sangat wajar dan beralasan hukumapabila Putusan Pengadilan Tinggi

MUHAMAD SABIR telahBATAL,berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor ; 123 K/TUN/2011tanggal, 19 Mei 2011 Dan dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATANHUKUM MENGIKAT, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor; 1694 K/Pdt/2012 tanggal, 24 Oktober 2014.ALASAN KEDUAPutusan hakim KONTRADIKTIF, Sehigga cacad hukum dengan konsekwensi PutusanBATAL.ALASAN HUKUMDalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 33, hakim telah membenarkanupaya hukum PERLAWANAN dengan mengemukakan bahwa pokok permasalahanantara kedua

Sehingga dengan demikian Putusan atasperkara in) CACAD HUKUM , karena putusan hakim tidak sesuai dengan pasal19 yo pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang ; Kekuasaan KehakimanDemikianlah Memori Banding ini,Berdasarkan alasan alasan dlam memori banding tersebut, maka mohon MJEIS hakimBanding berkenaan memutuskan dengan seadil adilnya sebagai berikut ;MENGADLLIMengabulkan Memori Banding Terlawan Il/PembandingMembatalkan Putusan Pengadian Negeri yang dimohonkan Banding Nomor ;90/Pdt.Bth/2016/

pembanding bersama samaPelawan untuk mengosongkan tanah obyek sengketa ; Karena itu Pelawanadalah pihak ketiga dengan itikat baik mengajukan perlawanan atas PutusanPengadilan Negeri Makassar Nomor ; 94/Pdt.G/2008/PN Mks denganalasan ada kepemilikan atas tanah yang hendak dieksekusi pengosongantersebut ;Bahwa pertimbangan hakim pada halaman 43 yang menilai bahwa upayahukum untuk menyelesaikan sengketa ini adalah dengan mengajukanpeninjaun kembali, bukan dengan mengajukan perlawanan, adalah putusanyang cacad

MUHAMAD SABIR telah BATAL ,berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor ; 123 K/TUN/2011tanggal, 19 Mei 2011 Dan dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATANHUKUM MENGIKAT, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor; 1694 K/Pdt/2012 tanggal, 24 Oktober 2014.ALASAN KEDUAPutusan hakim KONTRADIKTIF, Sehigga cacad hukum dengan konsekwensi PutusanBATALALASAN HUKUMDalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 33 hakim telah membenarkanupaya hukum PERLAWANAN dengan mengemukakan bahwa pokok permasalahanantara kedua

Grace Kavi, SHe Saksi Mursalim MajidSehingga dengan demikian Putusan atas perkara in) CACAD HUKUM , karenaputusan hakim tidak sesuai dengan pasal 19 yo pasal 25 ayat (1) UU No. 4Tahun 2004 tentang ; Kekuasaan KehakimanDemikianlah Memori Banding ini,Berdasarkan alasan alasan dlam memori banding tersebut, maka mohon MJEIS hakimBanding berkenaan memutuskan dengan seadil adilnya sebagai berikut ;MENGADILLIe Mengabulkan Memon Banding Terlawan Il/Pembandinge Membatalkan Putusan Pengadian Negeri yang dimohonkan

Arbit Sadjo, Msi(Asal Referensi Surat Hak Guna Bangunan Nomor3980/Tamalanrea), sehingga terdapat cacad hukum administrasidalam penerbitan sertipikatsertipikat milik Penggugat.Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada tingkat pertamatersebut adalah merupakan Pertimbangan Hukum yang keliru,seharusnya Majelis Hakim Judex factie mempertimbangkansuratsurat yang diajukan oleh Penggugat yakni Bukti P4berupa hasil ldentifikasi dan Investigasi bukti data dan faktayang menggugurkan Indikasi Tumpang Tindih sebahagianantara

HalijahDan Subaedah, yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah,Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi SulawesiSelatan terdapat cacad hukum atau dengan kata lain telahHal 6 dari 12 Halamn Putusan Nomor 153/B/2017/PTTUN Mksmelanggar pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndangNomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan Permohonan kami,yaitu. untuk menguji dan membuktikan kebenaran tudinganTergugat dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassartentang

Arbit Sadjo, MSi., (asalreferensi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor3980/Tamalanrea), sehingga terdapat cacad hukumadministrasi dalam penerbitan sertipikatsertipikat milikPenggugat;Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertamatersebut sudah tepat dan benar karena pada perinsipnyasatu bidang tanah hanya boleh dilekati satu sertipikat olehkarenya Majelis Hakim Banding mengambil alihPertimbangan Hukum tersebut menjadi pertimbanganhukum dalam memutus perkara

Bahwa penerbitan Keputusan obyek sengekta oleh Tergugatmengandung cacad yuridis karena obyek sengketa tersebut tidak Ssesuaidengan data fisik dan data yuridis. Karena Penggugat sebagai satusatunya ahli waris tidak pemah dimintai persetujuan atau ijin atasterbitnya objek sengketa tersebut, seharusnya Tergugat sebelummenerbitkan obyek sengketa terlebih dahulu melakukan pengumpulanHalaman 5 dari 22 hal.

Penyimpanan daftar unum dan dokumen;Dan juga bertentangan pula dengan Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, bagian keduaPembatalan Hak Atas Tanah karena cacad hukum adminsitrasi, Pasal106 ay at (l)menegaskan :Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukumadministratif penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yangberkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan..Maka dengan demikian secara yuridis penerbitan obyek sengketamengandung

cacad substansi karena tidak sesuai data fisik dan datayuridis ;.

Bahwa berdasarkan Bab Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 PeraturanMentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang mengatakan :Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberiansuatu. hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusantersebut mengandung cacad hukum adminisirasi dalam penerbitannyaatau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan

Pasal 104 Peraturan Mentri Negara Agraria/KepalaHalaman 40 dari 94 Putusan Nomor 19/Pat.G/2016/PN MowBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang mengatakan :(1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusanpemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hakdalam rangka pengaturan penguasaan tanah;(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan karena terdapat cacad

Peraturan Mentri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang mengatakan : (1) Pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan Keputusan Menteri;(2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Menteri dapat melimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah ataupejabat yang ditunjuk;Bahwa berdasarkan Bab VI Tata Cara Pembatalan Hak Atas TanahBagian Kedua Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacad

HukumAdministratrif Pasal 106 Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang mengatakan :(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukumadministratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karenapermohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yangberwenang tanpa permohonan):(2) Permohonan pembatalanhak dapat diajukan atau langsung kepadaMenteri atau Pejabat yang ditunjuk

atau melalui Kepala KantorPertanahan); = 222222 oon nn nnn enn en cee nn nn neeBahwa berdasarkan Pasal 107 Peraturan Meteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan yang mengatakan : Cacad hukum administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:Halaman 41 dari 94 Putusan Nomor 19/Pat.G/2016/PN Mowa.

kontan dan tunai;Bn OS RR ERR RRR R NNN S SSRN ENN Sm Menimbang, bahwapengertian terang haruslah obyeknya maupun harganya jelas demikian juga pihak penjualdan pembelinya harus jelas ; Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbanganpertimbangan hukum tersebut diatas jual beli tanah Hak Milik pipil No. 269persil No. 12 kelas I seluas kurang lebih 2050m2 yang terletak di Desa Canggu No. 114Kecamatan Kuta Daerah Tingkat II Badung pihak penjual I Rantuh dengan pihak pembeliNyonya Maria Nengah Suarti adalah cacad

dipertimbangkan lain ;w 2222 9 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatanrekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;ween n enn nn nnn nnn nnn nnn nnn nen enn nnn nn een en nnn n nn nen enenes Menimbang, bahwadalil gugatan rekonpensinya Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembandingmendalilkan sebagai berikut : 1 Bahwa jual beli tanah (obyek sengketa) antara I Rantuh (almarhum) sebagai penjualdengan pihakTergugat Rekonpensi yang tertuang dalam PPJB No. 36 tanggal 9Nopember 1984 adalah cacad

hukum ; 2 Bahwa karena jual beli tanah sengketa yang tertuang dalam PPJB No. 36 tanggaltanggal 9 Nopember 1984 cacad hukum oleh karena itu penguasaan tanah sengketaoleh Para Tergugat Rekonpensi / Penggugat konpensi Terbanding adalah merupakanperbuatan melawan hukum ; Menimbang, bahwa mengenaidalil pertama mengenain Akta jual beli tanah obyek sengketa yang tertuang dalamPPJB No. 36 tanggal 9 Nopember 1984 telah dipertimbangkan dalam konpensi yangmenyimpulkan bahwa jual beli tanah sengketa yang tertuang

dalam PPJB No. 36tanggal 9 Nopember 1984 cacad hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;won nnn nnn nnn anna nnn nnn nn= Menimbang, bahwa mengenai dalil kedua PenggugatRekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding22berpendapat bahwa karena transaksi jual beli yang tertuang dalam PPJB No. 36tanggal 9 Nopember 1984 cacad maka penguasaan obyek tanah sengketa olehTergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Terbanding adalah tanpa dasar alas hakyang sah karenanya merupakan